Ditemukan 158 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : company cimmang commando commend cemmang commandã colband
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 196/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN ;
99 — 56
  • pada nama orang perorang, namun juga pada jabatanjabatan tertentu.2 a0Hal.65 Putusan No.196/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyDi dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut memuat nama jabatandalam dinas, hal ini memberikan kewenangan kepada jabatan dalamdinas tersebut untuk melakukan tindakantindakan yang terkait denganpelaksanaan tugas sebagaimana tertuang dalam diktum KeduaKeputusan Bupatitersebut. wee nnn nn neMerujuk pada Black Law Dictionary, yang dimaksud dengankewenangan (authority) adalah a right to command
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - ZAINAL ABIDIN SUPI
114 — 46
  • 4.950.000,00 643.500.000,00System ManagementB Framework System deployment 50 4.950.000,00 247.500.000,00 Version Synchronization 30 4.950.000,00 148.500.000,00Biometrik MatchingC System Integration Interfaceto SDK 30 4.950.000,00 148.500.000,00 Matching Process 50 4.950.000,00 247.500.000,00D Devices Interfacing 60 4.950.000,00 297.000.000,00 98 MiddlewareSynchronization Real timemode504.950.000,00247.500.000,00 Offmodeline504.950.000,00247.500.000,00 Migration Application254.950.000,00123.750.000,00 Inte Command
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-10-2012 — Upload : 25-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 133/ Pid.B/2012/PN. Pwk
Tanggal 17 Oktober 2012 — AHMAD HANAFI ALIAS IFANQ
935 — 588
  • Setelahseluruh data di masukkan (command type, NE, Parameter) makasistem akan menjalankan perintah yang ada pada fileresultcommandnsn.php jika tombol submit di tekan;Bahwa di Halaman Subscriber tersebut, terdapat Alamat Serverdengan ip:10.2.131.220 dengan URL http : // 10. 2.131.220/pmp /result commandnsn.php;Bahwa terdapat Halaman TRACKING SUBSCRIBER (pelacakan langganan), yang berfungsi untuk melakukantracking subscriber (pelacakan langganan).
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2890 — 1934
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • The answer is simply thatcompetition provides society with the maximum output that can be achieved at anygiven time with the resources as its command. Under a competitive regime,productive resources are combined and separated, shuffled and reshuffled insearch for greater profits through greater efficiency. Each productive resourcesmoves to that employment, where the value of its marginal product, and hence thereturn paid to it, is greatest.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
279 — 150
140. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 71 Manual Sistem Command Media PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Juni 2007.
141. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Ketentuan Pelaksanaan Perihal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
142. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 72 Manual Sistem Administrasi Perkantoran PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni 2007.
Prosedur Administrasi Prosedur tentang Penjualan Part 02 Nomor 02DNOOIA tanggal 22 Mei 2006.Prosedur Administrative Prosedure tentang Penagihan untuk kontrakpernjualan part 53 Nomor 53KP003tanggal 15 Maret 2017.Prosedur Administrative prosedure tentang Penagihan kontrakpenjualan part 53 Nomor 53APSL003 tanggal 15 Maret 2017.Prosedur From Instruction tentang Penagihan kontrak penjualan part53 Nomor 53.Fl.SL003 tanggal 15 Maret 2017.Prosedur Ketentuan Pelaksanaan (KP) tentang Sistem PengelolaanPublikasi Command
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIAWAN AGUSTIARTONO
Terbanding/Terdakwa : ARIE WIBOWO
143 — 89

  • 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Part 71 Manual Sistem Command Media PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni 2007.

    1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Ketentuan Pelaksanaan Perihal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

    1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Part 72 Manual Sistem Aministrasi Perkantoran PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni 2007.

    Prosedur Administrasi Prosedur tentang Penjualan Part 02 Nomor 02DNO01A tanggal 22 Mei 2006.Prosedur Administrative Prosedure tentang Penagihan untuk kontrakpernjualan part 53 Nomor 53KP003 tanggal 15 Maret 2017.Prosedur Administrative Procedure tentang Penagihan kontrak penjualanpart 53 Nomor 53APSL003 tanggal 15 Maret 2017.Prosedur From Instruction tentang Penagihan kontrak penjualan part 53Nomor 53FlSL003 tanggal 15 Maret 2017.Prosedur Ketentuan Pelaksanaan (KP) tentang Sistem PengelolaanPublikasi Command
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 43/PID.SUS/TP KORUPSI/2014/PN.PTK
Tanggal 16 Februari 2015 — RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI
74 — 80
  • Keragaman penafsiran tersebut terkait dengan subjek delik penyalahgunaanwewenang dan parameter penyalahgunaan wewenang tersebut ;Menimbang, bahwa kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalamkajian hukum tatanegara dan hukum administrasi, karena kewenangan atau wewenangmerupakan konsep inti dari hukum tatanegara dan hukum administrasi ;Menmbang, bahwa istilah kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan Authority,menurut Blacks Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power; a right to command
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
206 — 142
140. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 71 Manual Sistem Command Media PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Juni 2007.
141. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Ketentuan Pelaksanaan Perihal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
142. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 72 Manual Sistem Administrasi Perkantoran PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni 2007.
Prosedur Administrasi Prosedur tentang Penjualan Part 02 Nomor 02DNOOIA tanggal 22 Mei 2006.Prosedur Administrative Prosedure tentang Penagihan untuk kontrakpernjualan part 53 Nomor 53KP003tanggal 15 Maret 2017.Prosedur Administrative prosedure tentang Penagihan kontrakpenjualan part 53 Nomor 53APSL003 tanggal 15 Maret 2017.Prosedur From Instruction tentang Penagihan kontrak penjualan part53 Nomor 53.Fl.SL003 tanggal 15 Maret 2017.Prosedur Ketentuan Pelaksanaan (KP) tentang Sistem PengelolaanPublikasi Command
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
271 — 922
140. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 71 Manual Sistem Command Media PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Juni 2007.
141. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Ketentuan Pelaksanaan Perihal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
142. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 72 Manual Sistem Administrasi Perkantoran PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni 2007.
Prosedur Administrasi Prosedur tentang Penjualan Part 02 Nomor 02DNOOIA tanggal 22 Mei 2006.Prosedur Administrative Prosedure tentang Penagihan untuk kontrakpernjualan part 53 Nomor 53KP003tanggal 15 Maret 2017.Prosedur Administrative prosedure tentang Penagihan kontrakpenjualan part 53 Nomor 53APSL003 tanggal 15 Maret 2017.Prosedur From Instruction tentang Penagihan kontrak penjualan part53 Nomor 53.Fl.SL003 tanggal 15 Maret 2017.Prosedur Ketentuan Pelaksanaan (KP) tentang Sistem PengelolaanPublikasi Command
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
204 — 114
140. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 71 Manual Sistem Command Media PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Juni 2007.
141. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Ketentuan Pelaksanaan Perihal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
142. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 72 Manual Sistem Administrasi Perkantoran PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni 2007.
Prosedur Administrasi Prosedur tentang Penjualan Part 02 Nomor 02DNOOIA tanggal 22 Mei 2006.Prosedur Administrative Prosedure tentang Penagihan untuk kontrakpernjualan part 53 Nomor 53KP003tanggal 15 Maret 2017.Prosedur Administrative prosedure tentang Penagihan kontrakpenjualan part 53 Nomor 53APSL003 tanggal 15 Maret 2017.Prosedur From Instruction tentang Penagihan kontrak penjualan part53 Nomor 53.Fl.SL003 tanggal 15 Maret 2017.Prosedur Ketentuan Pelaksanaan (KP) tentang Sistem PengelolaanPublikasi Command
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
206 — 134
140. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 71 Manual Sistem Command Media PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Juni 2007.
141. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Ketentuan Pelaksanaan Perihal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
142. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 72 Manual Sistem Administrasi Perkantoran PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni 2007.
Prosedur Administrasi Prosedur tentang Penjualan Part 02 Nomor 02DNOOIA tanggal 22 Mei 2006.Prosedur Administrative Prosedure tentang Penagihan untuk kontrakpernjualan part 53 Nomor 53KP003tanggal 15 Maret 2017.Prosedur Administrative prosedure tentang Penagihan kontrakpenjualan part 53 Nomor 53APSL003 tanggal 15 Maret 2017.Prosedur From Instruction tentang Penagihan kontrak penjualan part53 Nomor 53.Fl.SL003 tanggal 15 Maret 2017.Prosedur Ketentuan Pelaksanaan (KP) tentang Sistem PengelolaanPublikasi Command
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — TAUFIK, S.Sos., M.Si bin H. IBRAHIM
39 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Segala tindakan pengelolaan keuangan daerahpada SKPD Dinas Perhubungan berada pada kendali danpengawasan (chief in command /directing mind) Terdakwa TAUFIK,S.Sos., M.Si. bin H. Ibrahim selaku Pengguna Anggaran SKPD DinasPerhubungan Kota Dumai;Konsep arus kas pengelolaan keuangan daerah dalam belanjaberbeda dengan penerimaan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
262 — 638
  • Dalampemberian izin terdapat doktrin command and contro! di niana negaratidak hanya sekedar mengeluarkan izin dan juga wajib mengawasi. Doktrincommand and control ini adalah bagian dari kewajiban negara untukmemenuhi hak WN untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat karenanegara adalah yang pemegang otoritas tertinggi untuk mengontrol izin. Bahwa menurut ahli kebakaran hutan yang terjadi berkalikali selamabertahuntahun menunjukkan telah terjadi kelalaian oleh negara.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sby
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DIDIK MULYO NUGROHO, SH., MH
2.DARWIS, SH
3.R. HARWIADI, SH.
4.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
HANDAYANI BINTI PAO THIEN TJIU
659 — 190
  • Pendidikan Keahlian : Setifikasi Innovation in Retail Electronic Payment System(2020) Bank Indonesia Institute; Sertifikasi Cyber Security (2019) Bank Indonesia Institute;* Sertifikasi (SSK) Crisis Management Protocol (2017) BankIndonesia Institute; Regional Seminar on Crisis Management (2017), AsianDevelopment Bank (ADB) dan Bank Indonesia; Sertifikasi Audit Command Language (2016), Inixindo LeraningService, Yogyakarta;* Seminar dan Workshop Pasar Modal (2015), DepartemanSurveilance Sistem Keuangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI (T1)
493 — 563 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muladi berpendapatsebagai berikut : Pertanggungjawaban pidana ini bisa bersumber dari actusreus baik berupa perbuatan positif dari komandan atau superior (kadangkadangdisebut sebagai direct command responsibility) maupun atas dasar kelalaianyang bersifat omisionis (culpable omissions).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-11-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Nopember 2012 — ABDURRAHMAN ST. bin BUYUNG
137 — 37
  • JUMBOtidak ada kaitannya dengan terdakwa dan MUHAMMAD IBRAHIM, melainkan hanyaterkait dengan YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN;Bahwa untuk MUL SUDIBYO dan MIRZA di PT.NMI command langsungnya dariALVIANO TANJUNG;Atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan;11.124ENDARTO PUTRA JAYA, SH:Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi adalah karyawan PT.Bank Central Asia, Tbk.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
ABDUL ROZAQ MUSLIM
341 — 106
  • Bahwa kesempatan anggota DPRD memberikan masukkanmasukkanuntuk Banprov sebelum diusulkan ke RKPD Online, kalau setelah itu tidakbisa;Bahwa benar untuk usulan Banprov ada 3 bentuk usulan yaitu kebijakanprovinsi, usulan daerah dan aspirasi masyarakat, namun prosesadministrasi pengusulannya bersifat Bottom Up;Bahwa mengenai kebijakan provinsi yaitu terkait adanya visi misi Gubernurterhadap penguatan di daerah, contohnya untuk visi misi Gubernur di tahun2019 itu adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Command
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
446 — 0
140. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 71 Manual Sistem Command Media PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Juni 2007.
141. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Ketentuan Pelaksanaan Perihal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
142. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 72 Manual Sistem Administrasi Perkantoran PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni 2007.