Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 43 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUSTPK/2014/PT BTNRp 805.016.332,4744Pidana Korupsi yang yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Memperhatikan dan membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Serang tanggal NOMOR.REG.PERKARA PDS07/SRG/10/2013 tanggal 24

April 2014, yang pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1.44Menyatakan terdakwa H.JAHADIPERMADI BIN SAILAN (Alm) telahbersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu. korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimanadalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal2 ayat (1) joncto Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsijoncto

Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi joncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDIAIR:Pasal 3 joncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi joncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukanmemori banding, maka tidak terdapat halhal baru yang perludipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding;Menimbang

pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi joncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 (Kitab UndangUndang Acara Pidana) dan ketentuan hukumlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa YUDIKA GULO Alias DIKA, bersalah melakukan tindakpidana persetubuhan terhadap Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapanperaturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentangperubahan kedua atas undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak menjadi undangundang Joncto UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang Nomor23 tahun 2002 tentang

mencari keberadaan saksi korbanHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Gstdan sedang bersembunyi disemaksemak dibelakang rumah milik saksi FatiwolooGulo Alias Ama Yupi;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentangpenetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak menjadi undangundang Joncto

mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintahpengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atasundangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undangundang Joncto

;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturanpemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahankedua atas undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anakmenjadi undangundang Joncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara

muda;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undangundang Joncto

., SPd.berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriLimboto Nomor : 15/PEN.BH/2016/PN.LBO tanggal23 November 2016 Joncto Surat Kuasa InsidentilNomor : 123/SK/2016/PN.Lbo., tanggal 24November Maret 2017;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding /Penggugat;2. Pemerintah Kabupaten Limboto, Cq. Pemerintah CamatTabongo Kabupaten Limboto, yangberkedudukan di Desa Tabongo, KecamatanTabongo, Kabupaten Gorontalo;Selanjutnya disebut Turut Terbanding / TurutTergugat I;3. Pemerintah Kabupaten Limboto, Cq.

berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) ReglemenHukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement TotRegeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java EnMadura / RBg.), harus dihukum untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, sedangkan untukpemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amarputusan di bawah;Mengingat peraturan perundangundangan, khususnya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman Joncto

No. 04/Pdt.G/2013/MSSTR.149 ayat (1) R.Bg, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkanputusan Verstek .Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 joncto perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 MajelisHakim telah mendengar keterangan saksisaski dari keluarga Penggugat, sedangkansaksi dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugattidak pernah hadir

menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah sejaktanggal 23 Pebruari 2011 sampai saat ini karena Tergugat telah meninggalkanPenggugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tanggayang bahagia sebagai suami isteri .Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat menuruthukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (1) dan (2) UndangUndang Nomor tahun1974 dan telah memenuhi alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, Joncto

denganTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dandapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onhee/ baartweespalt) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah(marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluargasakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

talak satu suami terhadap isteri tersebut;Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 025/Pdt.G/2014/PA.TjgMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapatdikategorikan perkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinantersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sepertidikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangperkawinan joncto

Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitum gugatannyamenyebutkanMenetapkan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugatkarena perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugattersebut bersifat umum, sedangkan fakta hukumnya adalah pertengkaran yangterus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk

dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 12 Januari 2017 dan 13Februari 2017, Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Bjm melalui Radio Gram Banjarmasin,selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis serta tidakternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatu halanganyang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)RBg. joncto

Semua keterangan kedua saksiPemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalilpermohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176RBg. joncto Pasal 308309 RBg.

sehinggaSulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuatdari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (brokenmarriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggadan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

Perceraian dalamkondisi seperti ini adalah lebih baik daripada rumah tangga tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas.Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah beralasan sesuaiketentuan pasal 39 undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan joncto pasal19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam.

Dari telusuran singkat Pembanding, pendapatdan/atau kajian hukum dariMajelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat dan sekaligusberkesimpulan bahwa ada tidaknya Surat Izin Perceraian, dalam pengajuanPermohonan Cerai dari Pegawai Negeri, sebagaimana tersebut dalamPeraturan Pemerintah Nomor ; 10 Tahun 1983 Joncto PP.

Penyelesaian Perkara ketimbang berbagai aspek hukum dan halhal lainnya;Selanjutnya dimohonkan Majelis Hakim Banding tidak terhalang memberipenilaian dan atau penelusuran penganalisaan yang akurat terhadap eksesyang ditimbulkan sebab akibat Preseden ini;Terobsesi oleh Pola Penyelesaian perkara in casu, dari apa yang diprediksioleh Pembanding/Termohon, (Preseden buruk, bahwa Pegawai Negeri dapatmengajukan Cerai, tanpa mempedulikan ketentuan sebagaimana tersebutdalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Joncto

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/Pdt/2003/PT.DKI tertanggal 15 Mei 2006, joncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor555 K/Pdt12005 tertanggal 15 Mei 2006 yang diberitahukan kepadaTergugat tanggal 8 Juli 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyaikekuatan hukum apapun surat bukti Tergugat yaitu Surat Pernyataan tanggal1 Januari 1980, yang isinya ditulis di atas kertas materai tahun 1981 danditandatangani H.M.T Musyanif;Menghukum

Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 575/Pdt/2003/PT.DKI. tanggal 27 Mei 2004 joncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 555 K/Pdt/2005 tanggal 15 Mei 2006 yang telahberkekuatan hukum tetap, Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartasebagaimana Putusan Nomor 685/PDT/2014/PT.DKI. juga sama sekali tidakdapat menguraikan buktibukti untuk menguatkan unsurunsur perbuatanmelawan hukum;Halaman 20 dari 33 hal.

Nomor 2879 K/Pdt/20155) Objek perkara sama;Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Nomor685/PDT/2014/PT.DKI.) tidak mencermati dengan baik dan teliti bahwaperkara a quo telah pernah diperkarakan dan berkekuatan hukum tetapmelalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pdt.G/2002/PN.JS joncto Putusan Pengadilan Tinggi DK!

Jakarta Nomor575/Pdt/2003/PT.DKI joncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 555K/Pdt/2005, diajukan dengan gugatan yang memenuhi unsur nebis inidem berdasarkan peraturan perundangundang, yurisprudensi, maupundoktrin sebagaimana dijelaskan diatas, yaitu adanya kesamaan objekperkara, persoalan yang sama, dan diajukan oleh dan terhadap pihakyang sama, sebagaimana diuraikan berikut:e Persoalan yang sama:Bahwa pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi DKI JakartaPutusan Nomor 685/PDT/2014/PT.DKI) cenderung

Nomor 2879 K/Pdt/2015puluh) meter persegi (telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetapmelalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pdt.G/2002/PN.JS joncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor575/Pdt/2003/PT.DKI. juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 555K/Pdt/2005), yang kemudian dimohon pelaksanaan suatu hak yang laindengan pengajuan gugatan baru dengan petitum merubah putusankonstitutif menjadi condemnatoir;Bahwa tindakan pengajuan gugat baru untuk merubah amar putusanyang

., joncto Nomor 594/PDT/2004/PN.Sby. jonctoNomor 1964 K/PDT/2005 joncto Nomor 467 PK/PDT/2008 menuruthukum yang dilawan dalam perkara adalah Penggugat pemenangyakni Terlawan Emanuel Djabah Soekarno; dan Para Terlawan dan II yakni Pemkota Surabaya c.g.

Bahwa mencermati pokok gugatan Pelawan dikaitkan dengan kedudukanTerlawan Ill. selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidangAdministrasi Pertanahan maka secara yuridis tidak sepatutrnya KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya ditarik selaku pihak dalam perkara ini.Karena sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 joncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004.ditegaskan dan diatur bahwa terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara(beschiking) yang diterbitkan suatu Badan atau Pejabat

tersebut telah dikuatkan oleh PengadilanTinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 285/PDT/2011/PT.SBY., tanggal 15Juni 2011;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerlawan I/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2011 kemudian terhadapnyaoleh Terlawan Il/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasipada tanggal 19 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor Nomor 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby. joncto

Pembanding II/Terlawan Il pada tanggal 8 Agustus 2011 berdasarkan RisalahPemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor285/Pdt/2011/PT.Sby jo. 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby tanggal 15 Juni 2011;Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, PemohonKasasi/Pembanding Il/Terlawan Il telah mengajukan pernyataanpermohonan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 19 Agustus 2011 berdasarkan Risalah PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby. joncto

apalagi terlihat denganadanya penambahan pihakpihak lain atau penambahan pihakpihakyang dianggap berhubungan dengan perkara ini.Bahwa berdasarkan Pasal 378 RV (reglement op de rechtsvordering)pihakpihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatuputusan yang merugikan hakhak mereka.Lebih lanjut, bahwa Putusan yang diajukan Perlawanan oleh Pelawanadalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu PutusanNomor 317/Pdt.G/2003/PN.Sby. jo Nomor 594/Pdt/2004/PT.Sby. jonctoNomor 1964 K/Pdt/2005 joncto

telahhidup terpisah sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran, sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan dantelah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, hal tersebut telahmengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mampumewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah serta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkantujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

dari Kitab Iqna Juz II halaman133 yang berbunyi:ads gllo lgerg jl argjll at, prcrisul Islya) lo .uolallArtinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadapisteritersebutMenimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut, maka alasanperceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasandan berdasar hukum karena telah memenuhi alasanperceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto

OlehKarena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang

berdasarkanNaa2087/G/11 CTV 5halangan yang sah, sedangkan permohonan pemohon sebagaimana telahdipertimbangkan dimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkanketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa, dalil permohonan pemohon telah terbukti, alasanperceraian telah terwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangsUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 joncto perubahan kedua UndangUndang Nomor 50tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksisaski darikeluarga Penggugat, sedangkan saksi dari keluarga Tergugat tidak dapatdidengar keterangannya karena Tergugat tidak pemah hadir dalam sidang .Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangansaksisaksi, telah terbukti bahwa Penggugat

9 huruf(t) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Joncto pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam.oleh karcnanya gugatan Penggugat patutdipertimbangkan dan dapat diterimaMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dan buktibukti tersebut diatas,telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus antara Penggugat dengan Tergugai serta tidak: ada barapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri.I'vfempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti

ternyata ketidakhadiran Termohon bukan didasarkankepada hal yang dibanrkan oleh hokum, dengan demikian Majelis telah dapat memutusperkara ini tanpa hadirnya Termohon Verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1)HIRMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas.Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon terbukti telah beralasansesuai ketentuan pasal 39 undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jonctopasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, olehkarena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama joncto

denganTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapatdisimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karenarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown),sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah,warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 joncto

tidak senang terhadap suaminya, makahakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidakdapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

materil suatu alat bukti surat, dengandemikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugatbercerai dengan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat menampar Penggugat, Tergugatmeninggalakan Tergugat tidak diberi biaya hidup atau nafkah;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat ( 1 ) huruf f UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

perselisihan danpertengkaran, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diberi biaya hidup;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Penggugat danTergugat telah pisah rumah Tergugat tidak menghiraukan Penggugat hingga tidakdiberi biaya hidup oleh Tergugat, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugatdan Tergugat telah menjadi rapuh yang berarti Penggugat dan Tergugat gagal membinarumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki olehUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Majelishakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon terbukti telah beralasan sesuai ketentuanpasal 39 undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan joncto pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.Maka atas dasar litulah petitum permohonan Pemohon angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dipersidangan tidak keberatan agar anak Pemohondan Termohon yang bernama Naila Dwi Julianti dalam asuhan Termohon dan

sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab AlAhwalusy Syakhshiyahhalaman 332 yang diambil alin sebagai pendapat Majelis, berbunyi :l> x25 Wir aioll GMbILS oI yaJl a>Artinya :Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan pertimbangan ter sebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhisyarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak dan sesuai denganketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf(f) KompilasiHukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbulakibat dari permohonan ini ;Mengingat segala ketentuan PerundanganUndangan yang

Olehkarena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

ketidakhadirannya itu berdasarkanhalangan yang sah, sedangkan permohonan pemohon sebagaimana telahdipertimbangkan dimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkanketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa, dalil permohonan pemohon telah terbukti, alasanperceraian telah terwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto

No. 176/Pdt.G/2013/MSSTR.tahun 2006 joncto perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 MajelisHakim telah mendengar keterangan saksisaski dari keluarga Penggugat, sedangkansaksi dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugattidak pernah hadir dalam sidang .Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksisaksi, telah terbukti bahwa Penggugat dengan tergugat telah pisah selama (satu)tahun serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah

tangga yangbahagia sebagai suami isteri .Menimbang, bahwa ~ gugatan Penggugat telah memenuhi syarat menuruthukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 tahun1974 dan telah memenuhi alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, Joncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam , oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan dan dapat diterimaMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dan buktibukti tersebut diatas, telahterbukti bahwa