Ditemukan 75914 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat martaban martabet martamat
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu Martabat palsu Dengan tipu muslihat Melawan hukum dengan memakai nama palsu Atau martabat palsu Dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong Memberi atau menjanjikan sesuatu Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat Dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan Atau memberi kesempatan Sarana atau keterangan Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Dengan terang-te
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 15-11-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 687/Pid.B/2018/PN Mtr
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.I NYOMAN SANDI YASA,SH.
2.M. RUSDI, SH,MH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
IRWANSYAH, S.H.
102 — 57
  • tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
  • Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat nya;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Foto copy Kwitansi
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 08-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 036/G/2017/PTUN SMG
Tanggal 6 September 2017 — S U R O TO Melawan BUPATI PATI
177 — 85
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula ;------------------------------------------------------5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 243.000,- (Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;-----------------------
    SUROTO NIP 19730211 200906 1 001;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat, martabat dankedudukan Penggugat seperti semula;Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalamperkara ini. 2+ 2222 222 2 22 == ===Menimbang, bahwaatas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telahmengajukan Jawaban tertanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakansebagai berikut: 1.Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalildalil/positaposita gugatanPenggugat, kecuali
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat, martabat dankedudukan Penggugat seperti semula ;5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa inisebesar Rp. 243.000, (Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;Hal. 64 dari 66 hal. Putusan Nomor :036/G/2017/PTUN.SMG.Demikianlah diputuskandalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus2017 oleh kami DYAH WIDIASTUTI. S.H.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : ANNA WAIRATTA, S.E.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-75 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D.Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
304 — 156
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Provinsi Maluku;5.
    berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp. 315.000, (tiga ratus lima belas ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari SENIN, tanggal 9 Desember 2019, olehKami WARISMAN S.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 25-11-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 100/G//2022/PTUN.SMG
Tanggal 17 April 2023 — TIMBUL FATONI, Melawan Kepala Desa Sengi,Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang
163 — 120
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkatdan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai denganperaturan perundang- undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.368.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-01-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 11-04-2013
Putusan PN BREBES Nomor 6/Pid.B/2013/PN.Bbs
Tanggal 1 April 2013 — Mohamad Rais Qodim Bin Qodim
47 — 18
  • Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa dalam keadaan semula; 5. Menyatakan barang bukti berupa : - 2 lembar kwitansi kwitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 pemilik saksi Sariah binti Tarkian; - 2 lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Febuari 2010 pemilik saksi Kusnadi Bin Suhari dan 3 lembar kwitansi tertanggal 15,27 januari 2010 dan tanggal 13 maret 2010 pemilik saksi Rusjan Bin H.Muktadi terlampir dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya. 6.
    pledoinya yang intinya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusansebagai berikut :1 Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah danmenyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yangtelah didakwakan;2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijsprak) atau setidaktidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutanhukum (onslag van alle rechts vervolging); 3 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk sesegera mungkinmerehabilitasi nama baik, harkat dan martabat
    Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataurangkaian kebohongan ;3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, ataumenghapuskan piutang ; 4. Bersamasama melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;Ad.1.
    Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan; Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat padasikap batin terdakwa dalam melakukan perbuatannya ; Menimbang, bahwa Unsur dengan maksud tidak berbeda artinya dengan tujuan(doel) atau kesalahan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam artisempit;Menimbang, bahwa menurut penjelasan (Memorie
    Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa dalam keadaan semula;5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 lembar kwitansi kwitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 pemilik saksiSariah binti Tarkian ; 2 lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Febuari 2010 pemilik saksiKusnadi Bin Suhari dan 3 lembar kwitansi tertanggal 15,27 januari 2010 dantanggal 13 maret 2010 pemilik saksi Rusjan Bin H.Muktadi terlampirdikembalikan kepada masingmasing pemiliknya.6.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 15-01-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 07/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 14 Mei 2014 — 1.Dra. ROSARI BR KELIAT, 2.,Dra. KASRIANA BR BARUS,3.Dra. TERNALEM BR TARIGAN, 4.JENNY BR SARAGIH, STh :BUPATI KARO,
42 — 15
  • Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo ; -------------------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/261/ BKD/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo ; --------------------------------------------- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 11-01-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 7/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 10 April 2018 — Penggugat:
Sutris
Tergugat:
Kepala Desa Petung, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
108 — 49
  • Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Dusun Petung Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;------------------------

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.179.500,-(Seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);----------------------------

    Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugatuntuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugattersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkankepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telahditerbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak dan harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak hak dan harkatdan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraint; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Februari 2018 yangisinya sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: 1.
    Sutris SebagaiPerangkat Desa Petung Dalam Jabatan Kepala Dusun Tanggal 13 November 2017; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan bataldan diperintahkan untuk dicabut, maka tuntutan gugatan Penggugat untukmengembalikan hakhak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugatseperti semula sebagai Kepala Dusun Petung Kecamatan Pakis KabupatenMagelang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, berdasar hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 31-01-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan PTUN MATARAM Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR
Tanggal 16 Juni 2022 — Penggugat:
SABRON JAMIL
Tergugat:
KEPALA DESA ANYAR
151 — 64
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat dan kedudukan seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);