barang bukti ;Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi : Sujoko dan PravilalanSGR dan keterangan terdakwa serta barang barang bukti yang diajukan , PengadilanNegeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhipidana ;Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kab.Trenggalek No.22 Tahun 2016tentang pengendalian dan pengawasan, minuman beralkohol Jo.Pasal 17 Permenkes RINo.86/MENKES

terdakwa :Nama : Nurhafizah ;Tempat lahir : Banyuwangi ;Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 27 Mei 1993 ;Jenis kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia / Jawa ;Tempat tinggal : Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten BanyuwangiAgama Islam ;Pekerjaan : Swasta ;Terdakwa tidak ditahan ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kab.Trenggalek No.22 Tahun 2016tentang pengendalian dan pengawasan, minuman beralkohol Jo.Pasal 17 Permenkes RINo.86/MENKES

Sehingga berlanjut dan berujung pada pemberian sanksi olehatasan Penggugat yaitu Kementerian Kesehatan Nomor:KP.04.01/MENKES/125/2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiHalaman 9 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUNJKT10).Pegavai negeri Sipil kepada Penggugat. Yang selanjutnya dikuatkan olehTergugat;.

Penjatuhanhukuman disiplin Tergugat kepada Penggugat sebagai penguatan SuratKeputusan Kementerian Kesehatan Nomor: KP.04.01/MENKES/125/2016tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegavai Negeri Sipil, yangpada pokoknya melanggar pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa kemudian, tanopa ada Surat panggilan dan Berita AcaraPemeriksaan (BAP) kepada Penggugat, Kementerian Kesehatan telahsecara sepihak mengeluarkan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor: KP.04.01/MENKES/125/2016, tanggal 09 Februari 2016, di manadalam keputusan tersebut, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplinberupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil.

Wahyu Sulistianingsih, MPHM(sesuai legalisir);Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/125/2016, tanggal 9 Februari 2016 danlampiran Surat Panggilan (fotokopi dari fotokopi);Surat Permohonan Banding Administratif Atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/125/2016,tanggal 9 Februari 2016 beserta lampiran perbaikan bandingadministratif (sesuai dengan aslinya);Daftar Kehadiran Tahun 2014 Sdr. drg.

Bukti T19 : Surat Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/399/2016,tanggal 5 Agustus 2016 tentang Tanggapan BandingAdministratif a.n. drg.

., dibawah sumpah padapokoknya sebagaiberikut :Bahwa yang berwenang memberi izin peredaran sedian farmasi adalamMenteri yang bertanggungjawab dibidang Kesehatan;Bahwa kosmetika tanpa izin edar yaitu kosmetik yang belum mendapatizin edar dari Instansi yang berwenang yaitu Balai POM sebagaimanadiatur Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor:1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetika danPeraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor:1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika peredarannya;Bahwa

Sasra bin Jafar,Apt.MM. menerangkan kosmetik tanpa izin edar yaitu kKosmetik yang belummendapat izin edar dari Instansi yang berwenang yaitu Balai POMsebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetik dan PeraturanMenteri Kesehatan R.I.Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika peredarannya;5.

Sasrabin Jafar, Apt.MM. menerangkan kosmetik tanpa izin edar yaitu kosmetik yangbelum mendapat izin edar dari Instansi yang berwenang yaitu Balai POMsebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetik dan Peraturan MenteriKesehatan R.I.Nomor:1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetikaperedarannya dan selain itu. juga menurut Keterangan Ahli tersebutmenyebutkan bahwa untuk menentukan kosmetika tanpa izin edar yang belumHal 13 dari 18

Balai POM, sehinggatidak dijamin keamanan penggunaannya oleh masyarakat;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan perbuatan Terdakwa Don Hendri bin Ridwan yang menjual 103 Itembarangbarang berbagai merek kosmetika sebagaimana tersebut didalamPenyitaan Barang Bukti dalam perkara ini adalah dilakukan Terdakwa DenganSengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa kosmetika yang tidak memilikiizin edar sebagaiman diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor :1175/Menkes

/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetik dan Peraturan MenteriKesehatan R.I.Nomor:1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetikaperedarannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke2 sebagaimanatersebut diatas telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalampasal 197 juncto pasal 106 ayat (1) UndangUndang R.I.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi yin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran / izin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan materi pribadi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

produksi obat yang baik;Menimbang, bahwa tablet putih berlogo LL yang diizinkan resmi olehBPOMRI adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT.Leaderle, dimana obat tersebut masuk kategori obat keras dan masuk dalam daftar G,yang mana untuk menggunakan obat yang termasuk dalam daftar G harus ataspetunjuk/menggunakan resep dokter;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 PT.

Setelah tindakan pemasangan ventilator selesai dilakukan,Almarhum tidak sempat sadarkan diri dan dalam kondisi koma sampaidengan meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2011;REKAM MEDIS YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT TIDAK SESUAIDENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008.oBahwa setelah almarhum meninggal dunia, PENGGUGAT minta kepadaTERGUGAT agar dapat mengakses Rekam Medis Almarhum.

Sebuah Rekam Medisberdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tertanggal 12 Maret tentang Rekam Medisseharusnya berbentuk sebagai berikut :Isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu harisekurangkurangnya memuat :a. Identitas pasien;b. Tanggal dan waktu;c. Hasil anamnesis, mencakup sekurangkurangnya keluhan dan riwayatpenyakit;d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;e. Diagnosis;f. Rencana penatalaksanaan;g.

Dalil aquosangat keliru dan tanpa dasar hukum karena fakta membuktikanbahwa Tergugat III memiliki SIP dan STR.Bahwa dalam dunia praktik kedokteran dikenal istilah SIP dan STRdimana pengaturannya terdapat di Undangundang Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran)dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan23242429;Praktik Kedokteran (Permenkes Nomor 2052).

Dengan demikian adanya ketentuan Pasal 14 ayat (3)Permenkes Nomor 2052 di atas semakin kuat kewenanganTergugat III untuk melakukan praktik medis di tempat Tergugat I.33.Kemudian berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No.HK/MENKES/1920/IX/2011 tanggal 12 September2011 tentang Legalitas Izin Praktik Bagi Dokter Gigi Yang DalamProses Registrasi Ulang (SE Menkes), menyatakan bahwa :.... dokter dan dokter gigi yang telah menyerahkan persyaratanuntuk proses registrasi ulang penerbitan

Demikian juga halnya dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No.HK/MENKES/1920/IX/2011 tanggal 12 September 2011tentang Legalitas izin Praktik Bagi Dokter/Dokter Gigi Yang Dalam ProsesRegistrasi Ulang (SE Menkes), menyatakan bahwa :... dokter dan dokter gigi yang telah menyerahkan persyaratan untukproses registrasi ulang penerbitan STR dan yang telah memperolehSTTB tersebut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan secara resmitelah melakukan proses registrasi ulang, sehingga secara otomatis

Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berhak untukdirehabilitasi hak dan nama baiknya sesuai dengan Putusan MahkamahAgung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 99/PK/TUN/2009tertanggal 10 Juni 2010 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang PengaktifanKembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berhak mendapat pembayarangaji dan tunjangan dari bulan Agustus 2001 sampai dengan

sebagai berikut:Tentang Eksepsi:Menolak eksepsi dari Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat I, TurutTergugat Il, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut untukseluruhnya;Tentang Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berhak untukdirehabilitasi hak dan nama baiknya sesuai dengan Putusan MahkamahAgung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 99/PK/TUN/2009tertanggal 10 Juni 2010 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor2036/MENKES

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali , Il dan Ill tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan dalam permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali I, Il dan Ill tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyatakarena berdasarkan putusan Perkara Nomor 99 PK/TUN/2009 tanggal 10Juni 2010 telah menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor722/Menkes

/R/SK/IX/2006 tanggal 12 September 2006 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil MenteriKesehatan Republik Indonesia adalah tidak sah;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2036/Menkes/R/SK/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang mengaktifkan kembali Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010sehingga Penggugat berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku

pencatatan Akte Kematian diatur dalampasal 44 sampai dengan pasal 46 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan : Nomor 15 Tahun2010 dan Nomor 162/Menkes

/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan PenyebabKematian pasal 2 sampai dengan pasal 4; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan BersamaMenteri Dalam Negeri dan Menteri Kesahatan : Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian pasal 2menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilikepada Instansi Pelaksana paling lambat

peristiwahukum meninggalnya Des Ukur, S.Pd., pada tanggal 27 Nopember 2013, jikadihubungkan dengan tanggal pendaftaran permohonan ini tanggal 8 Januari 2014, makakematian Des Ukur, S.Pd., sudah berlangsung selama 43 (empat puluh tiga) hari,sehingga sudah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal pasal 44ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandan pasal 2 Peraturan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor15 tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes

/PER/I/2011 tentangrtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid13330474 hichafldbchaf31505lochfl rtlchfcslaflafs24 ltrchfcs0O f1fs24insrsid2507279charrsid14447525hichafldbchaf31505lochfl klinik yang mencabut rtichfcsl aflafs24 ltrchfcesO f1lfs24insrsidl13330474hichafldbchaf31505lochf1l rtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0f1fs24insrsid2507279charrsid14447525 hichafldbchaf31505lochf1lPermenkes 920/Menkes/XII/86 tentangrtlchfcslaflafs24 ltrchfcsO fl1fs24insrsid13330474hichafldbchaf31505lochf1l rtlchfcsl aflafs24

/Per/1I/2011 tentang Klinik mulai diberlakukan tertanggalditetapkan 4 Januari 2011, maka Peraturan Menteri Kesehatan No.920 /Menkes/Per/XII/19hichafldbchaf31505lochf186 tentang upaya pelayanan kesehatan swasta di bidang medik dicabut dandinyatakan tidak berlaku, dan untuk semua fasilitas pelayanan kesehatanyang menyelenggarakan pelayanan kesehatan medis dasar atau spesialistikberdasarkan Peraturan Menteri KesehatanVhichafldbchaf31505lochfl hichafldbchaf31505lochf1lNo. 920/Menkes/Per/XII/1986 harus

disesuaikan dengan Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia No. 028/Menkes/Per/I/2011 dalam jangka waktuselambatlambatnya 2 tahun, essensinya bentuk pelayanan kesehatan swastaseperti Balai Pengobatan sebagaimanahichafldbchaf31505lochfl1l dhichafldbchaf31505lochf1lidasari Peraturan Menteri Kesehatan No. 920/Menkes/Per/XII/1986 telahdicabut, sehingga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.028 /Menkes/Per/1I/2011 maka Klinik sebagai bentuk fasilitas pelayanankesehatan swasta dibidang

/Per/I/2011 tentangKlinik, dalam hal ini justru Tergugahichafldbchaf31505lochfl thichafldbchaf31505lochflmemberikan surat pada Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia No. 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik, danPenggugat sendirilah yang berupaya melanggar Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia No. 028/Menkes/Per/I/2011hichafldbchaf31505lochfl hichafldbchaf31505lochfl tentangKlinik dengan memperpanjang ijin BP.

/Per/XII/1986 telahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga harus disesuaikandengan Peraturan Menteri Kesehatan No.028/Menkes/Per/I/2011 TentangKlinik sebagai bentuk fasilitas pelayanan kesehatan swasta dibidang medik bersesuaian dengan amanat pasal ketentuanperalihan dan ketentuan Penutup peraturan perundangundangan Aquo, dimanadinyatakan penyesuaian dengan peraturan tersebut (PermenkesNo.028/Menkes/Per/I/2011) secara limitatif diatur selambatlambatnya 2 tahun setelah ditetapkan;rtlchfcsl

Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaanPraktik Kedokteran;Bahwa Pasal 36 UndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang PraktikKodokteran menyebutkan :Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukanpraktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat Izin praktikBahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang RINo. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kodokteran Surat izin praktiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat

kesehatanyang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran ataukedokteran gigi dilaksanakan.Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011Tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran pasal 2 ayat (1)Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wayibmemiliki SIP.Bahwa selanjutnya pasal 2 ayat (2) S/P sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Bahwa selanjutnya pasal 13 ayat (1) SIP dokter, SIP

Pmn10.11.12.13.dalam pasal 14 Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.2052Tahun 2011.Bahwa Penggugat merupakan peserta program pendayagunaan DokterSpesialis (PGDS) penempatan di RSUD Padang Pariaman, berdasarkanPeraturan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 dan PeraturanMentri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2019 priode 1November 2019 s.d 31 Oktober 2020.Bahwa oleh sebab itu penggugat mengurus Surat izin praktik sebagaimanadimaksud Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor2052/Menkes

/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaan PraktikKedokteran pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut kepada Tergugat.Bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Praktik tersebut penggugat telahmelampirkan syaratsyarat yang sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik danpelaksanaan Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa untukmemperoleh Surat Izin Praktik (SIP) tersebut Penggugat harus mengajukanpermohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempatpraktik

Riska Oktavia Kasman, Sp.B) untuk menyatakanPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran, yang digunakan Tergugat (Kepala Dinas KesehatanKabupaten Padang Pariaman) sebagai dasar hukum yangdigunakan/dipakai pada Surat Nomor : 392/038.b/SDKDinkes/II/2021,tanggal 23 Februari 2021, Perihal : SIP (Surat Izin Praktek) An. dr. RiskaOktavia.

HasilPemeriksaan Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPolri Cabang Denpasar dan dari hasil pemeriksaan laboratoriumtersebut Tergugat dinyatakan positif sebagai pengguna narkotika delta9tetrahydrocannabinol (THC), sehingga dengan kesimpulan tersebutadalah benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan TergugatTaezar NB5413 terbukti mengkonsumsi/ dibawah pengaruh narkoba,apalagi laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah termasukdalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/MENKES

obatobatanterlarang, telah sesuai dengan standar operasional prosedursebagaimana dimaksud bukti T5 dan sesuai dengan bukti P4, untukmeyakinkan hasil tersebut Penggugat PT Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) mengirim sampel urine milik Tergugat Taezar NB5413 ke PusatLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan hasilnyaterbukti positif mengandung narkoba/obatobatan terlarang, prosedur inisejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHalaman 6 dari 10 hal Put Nomor 289 K/Padt.SusPHI/20162.4.2.9.923/Menkes

/SK/X/2009 tentang Petunjuk Tehnis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro justitia pada halamanlampiran ketentuan umum angka 12 bahwa Laboratorium PengujiNarkotika adalah laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaannarkotika dan psikotropika yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes/SK/V1/2012 tentang Penunjukkan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, pada diktum ke satu menunjukLaboratorium Pemeriksa Narkotika

danpsikotropika sebagaimana dimaksud aiktum ke satu dilaksanakan sesuaiketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, selanjutnya padalampiran keputusan Menteri Kesehatan tersebut huruf B angka 6menentukan bahwa Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Balisebagai salah satu laboratorium yang berwenang melakukan pengujiannarkotika dan psikotropika, sehingga dengan demikian pernyataanTergugat Taezar NB5413 yang menyatakan pemeriksaan sampel urinetidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

double L tersebut untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin dalam peredaran pil LL yangtermasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan berdasarkan uraian tersebut

/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IzinApotik sebagaimana telah diubah pada Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Permenkes No. 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat, bahwa Surat Izin Apotek (SIA)diberikan kepada Apoteker Pengelola Apotek sebagaimana yangtercantum dalam SIA tersebut.

/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah padaKepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Permenkes No.284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat, bahwa SuratIzin Apotek (SIA) diberikan kepada Apoteker Pengelola Apoteksebagaimana yang tercantum dalam SIA tersebut.

Berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata CaraPelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi, Industri Farmasi adalah IndustriObat Jadi dan Industri Bahan Baku Obat. Definisi dari obat jadi yaitu sediaan ataupaduan bahanbahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyeledikisistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan,penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Persyaratan industri farmasi tercantum dalam SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 245//Menkes/SK/V/1990;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasiadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan.

Pengertian Obat sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produkbiologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1010/MENKES/PER/X1/2008 Tentang Registrasi Obat.

undangundang, oleh karena itu PermohonanBanding Terdakwa secara formal dapat diterima.Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan keberatankeberatan sebagai berikut:Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer IIIl12Surabaya pada Hal 15 no 1 b yang menyatakan bahwa majelishakim berpendapat walaupun barang bukti surat tersebut dibuat olehpihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan narkotikasebagaimana yang di tentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatah RINomor 194/Menkes

/SK/VI/2012 tersebut patutlah dijadikan pendukunguntuk tidak terpenuhinya unsur ke2 penyalahgunanarkotikagolongan bagi diri sendini.Vide Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012 beserta lampirannya tentang penunjukanlaboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.Bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketauhisendiri atau alamai sendiri namun keteranga terdakwa

darah terdakwa serda Moekmin adalahNEGATIF MENGANDUNG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.karena menurut hukum alat bukti tersebut dalam prosedurpemeriksaan maupun pejabat yang ditunjuk dalam memeriksa urineuntuk keperluan pembuktian (pro justisio) tersebut sudah sesuaiperaturan yang berlaku dan sah menurut hukum, SEDANGKANBUKTI TESPEK URINE TERDAKWA DENGAN HASIL POSITIFADALAH CACAT HUKUM ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM YANG MENGIKAT UNTUK DIJADIKAN ALAT BUKTI Vide Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES

Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya mengenai pertimbangan hukum atas PutusanMajelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer IIIl12Surabaya Nomor 10K/PM.IIl12/AD/I/2018 tanggal 30 Mei 2018dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut yangtercantum pada Hal 15 no 1 b yang menyatakan "bahwa majelishakim berpendapat walaupun barang bukti surat tersebut dibuatoleh pihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaannarkotika sebagaimana yang di tentukan oleh KeputusanMenteri Kesehatah RI Nomor 194/Menkes

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatanPenasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti surattersebut dibuat oleh pihak yang tidak berwenang melakukanpemeriksaan narkotika sebagaimana yang di tentukan olehKeputusan Menteri Kesehatah RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, walaupunBarang bukti surat tersebut dibuat oleh pihak yang tidakberwenang melakukan pemeriksaan narkotika sebagaimanayang ditentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni

(Bukti T.I11).Fotocopy sesuai dengan asli; 20 anno ne nnn mensesNews tanggal 5 Desember 2011 Komnas Anak Ancam Polisikan Menkes>jsu. (Bukti T. 112). Fotocopy dari internet;Jews tanggal 5 Desember 2011 KIP dan KPAI Konsultasi dengan MAsusu. Berbakteri (Bukti Tl13). Fotocopy dari internet; News tanggal 5 Desember 2011 Komisi Informasi : Susu yangingandung Bakteri Wajib Diumumkan. (Bukti T. 114). Fotocopy dari internet;15.

Detik News tanggal 5 Desember 2011 DPR Panggil Menkes, BPOM dan IPBSoal Susu Mengandung Bakteri. (Bukti T.I15). Fotocopy dari internet;Menimbang, bahwa Terbantah tidak mengajukan bukti saksi;Menimbang, bahwa Terbantah II mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli;Surat Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor : 032/2011.Eks, tanggal 15 April2011 kepada Institut Pertanian Bogor.

ULOCOPY ,2 0 nnn nnnnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnnn nn nnn cnc nnnnnnnacsSurvei Cemaran Mikroba (E.sakazakii) pada semua nama dan Jenis SusuFormula Bayi Yang Beredar di Indonesia Tahun 2011 Tim Nasional SK.Menkes No.1411/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 07/07/2011 (Bukti T.II7). FotoCopy dari fotoCOpy jn 22 nn = renee nn nnn nen nnn nn nnn nen n nen nen nne=Kredibilitas Peneliti Institut Pertanian Bogor Publikasi. (Bukti T.II8).

Menkes No.1411/Menkes/SK/VII/2011. (BuktiT.IN&T.IV4). Fotocopy dari fotocopy; 5.Laporan Survei Cemaran Mikroba E.Sakazakii) Pada Formula Bayi di IndonesiaTim Pengawas Badan Pengawas Obat dan Makanan Institut Pertanian Bogor Badan LitbangKesehatan Kementrian Kesehatan 2011.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi tin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas kewenangan maupun izinmengedarkan pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar G tersebut,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan materipribadi;Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana penganiayaan;Menimbang, bahwa

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai kapasitas maupun izin mengedarkan pildouble L (LL) yang termasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan berdasarkan

kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang apotekerserta obat keras terbatas jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan darihasil pengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal06 April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter : 0,72cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras (Daftar G :Gevarlijk : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

ceuceu) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang ;Bahwa obat keras jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan dari hasilpengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal 06April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter :0,72 cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras(Daftar G : Gevarlijk : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

ceuceu) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang ;Bahwa obat keras jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan dari hasilpengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal 06April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter :0,72 cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras(Daftar G : Gevarlijik : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

Muda seksi pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan MakananRepublik Indonesia di Bandung ;Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi adalah melaksanakan pemeriksaanterhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisonal, kosmetik,Halaman 8 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2017/PN Blbpangan dan produk komplemen di wilayah Jawa Barat ; Bahwa Ahli ketika pemeriksa memperlihatkan barang bukti Tablet yangberwarna kuning yang diduga Hexymer merupakan sediaan farmasi berupaobat.Menurut pasal 4 Permenkes 1010/MENKES

ceuceu) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang ; Bahwa obat keras jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan dari hasilpengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal 06April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter :0,72 cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras(Daftar G : Gevarliik : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

Bahwa benar pengambilan urine dan darah Terdakwayang diperiksa, tidak sesuai dengan Kepmenkes RINomor: 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober2009 tentang petunjuk teknis laboratorium pemeriksanarkotika dan psikotropika projustisia, karena dalamkeputusan tersebut diatur pengambilan sampel urineminimal 50 (lima puluh) ml, sedangkan faktapersidangan menunjukkan bahwa pengambilanSampel urine yang dilakukan terhadap Terdakwakurang dari 50 (lima puluh) ml, dan walaupun hal inihanya bersifat teori.

Letkol InfUcu Yustiana, S.I.P atas pemeriksaan pada urineTerdakwa, namun demikian surat tersebut tidak dapatdigunakan sebagai bukti kalau di dalam tubuh Terdakwamengandung' Narkotika jenis Metamfetamina danAmfetamina, karena Kodim 0318/Natuna bukanmerupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh MenteriKesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukanpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimanaKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/V1I/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruimHal

Bahwa terhadap test urine yang dilakukan di Kodim0315/Natuna tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti yangsah karena tidak sesuai ketentuan Surat Keputusan MentriKesehatan Republik Indonesia Nomor: 522 / Menkes / SK /2008 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Projustitia, Majelis tidakmenanggapi secara khusuS namun akan menanggapibersamaan pada saat Majelis Hakim membuktikan danmenguraikan unsurunsur tindak pidana.3.

Putusan Nomor 05K/PM 1I03/AD/I/2019MenimbangMenimbangsebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika sebagaimana Surat KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:522/Menkes/SK /VI/2008 yang selanjutnya diganti denganKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruim PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, hal ini bersesuaian denganketerangan Saksi6 (dr.

/SK/VI/2008 yang selanjutnya diganti denganKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruim PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika sebagaimana pertimbangan tersebutdi atas, Terdakwa dinyatakan bahwa urine dan darah Terdakwatidak terindikasi mengkonsumsi Narkotika walaupun dalamfaktanya baik para Saksi dan juga Terdakwa sendiri mengakuitelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu dan hal tersebutjuga telah disangkal oleh Terdakwa, namun hal tersebut

Sisa Uji 0,20975 gramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB0551/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 TahunHalaman 4 dari 15 putusan Nomor 80/PID.SUS/2019/PT YYK2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa M.

Ade Buntaram Bin Buntaram tersebutsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Atau :Kedua :Bahwa terdakwa M.

Sisa Uji 0,20975 gramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB0551/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bahwa 8 (delapan) alumunium Foil Warna Gold yang diduga berisitembakau Gorila tersebut diperoleh terdakwa secara bertahap dariseseorang

Ade Buntaram Bin Buntaram tersebutsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Atau :Ketiga :Bahwa terdakwa M.

Sisa Uji 0,20975 gramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB0551/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa M.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2016/PN.Tlgmenjual/menyerahkan

Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras);Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas maupun izin mengedarkan pildouble L yang termasuk dalam daftar G tersebut, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan materi pribadi;Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana penganiayaan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2016/PN.TlgMenimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai kapasitas maupun izin mengedarkan pildouble L (LL

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Pengobatan, Dokter,Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus punya nomor pendaftaran/ijin edar, serta diproduksioleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet LL yang termasuk dalam daftar G dalam perkarapidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntunganpribadi Terdakwa;Bahwa saksisaksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan sejumlahbarang

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi