• MKP,pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Tarakan, ProvinsiKalimantan Utara selanjutnya sebagai Tergugat;Pengadilan Agama terse but; 202222 2e neon en en ence ene nnenensTelah memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal02 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaTarakan dengan Register Nomor 0316/Pdt.G/2016/PA.

• pinjam dengan aturanpengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati;> Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagaisumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota;> Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung denganbaik;> Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secarasederhana.Bahwa adapun mekanisme pengelolaan kelompok Simpan PinjamPerempuan (SPP) sebagai berikut:> Penentuan Usulan Desa untuk kegiatan SPP melaluikeputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP

  Dps Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung denganbaik; Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secarasederhana;G: Butir 4.4.8. mengenai Mekanisme Pengelolaan KelompokSPP: Penentuan usulan Desa untuk kegiatan SPP melaluikeputusan musyawarah khusus perempuan (MKP).

  Hasilkeputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatanSPP; Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yangdiusulkan dalam paket usulan desa; Penulisan Usulan Kelompok adalah tahapan = yangmenghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetensikan ditingkat kecamatan; Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat halsebagai berikut :(1) Sekilas kondisi Kelompok SPP ;(2) Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskankondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman,kondisi

  Dps Bahwa adapun mekanisme pengelolaan kelompok Simpan PinjamPerempuan (SPP) sebagai berikut:> Penentuan Usulan Desa untuk kegiatan SPP melaluikeputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).

  Hasilkeputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatanSPP; Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yangdiusulkan dalam paket usulan desa; Penulisan Usulan Kelompok adalah tahapan = yangmenghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetensikan ditingkat kecamatan; Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat halsebagai berikut :(1) Sekilas kondisi kelompok SPP;(2) Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskankondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman,kondisi

• Rekening 146-00-0700084-2 atas nama Kop Bun MITRA KARYA PERKASA periode 1/07/21 s/d 23/12/2021;

• 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Dana dan kwitansi penyerahan uang tanggal 26 Januari 2022;
• 1 (satu) berkas pengiriman uang pinjaman atas SHU Kopbun Mitra Karya Perkasa (MKP) periode bulan November 2021, Oktober 2021, September 2021, dan Agustus 2021.

• Hp: 085265828371;dengan calon istri bernama :Nama : MUJI PUTRI HASANAH Binti SYAFNIRUmur : 18 TahunAgama : IslamPekerjaan : Tidak BekerjaTempat Kediaman di: Jalan Sepakat Perum MKP, Blok B/03RT. OO1 RW. O01 Kelurahan PebatuanKecamatan Tenayan Raya Kota PekanbaruNo. Hp: 08117596928;Selanjutnya disebut Calon Istri,yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanTenayan Raya Kota Pekanbaru dalam waktu sedekat mungkin.2.

• Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor:PM.91/HK.501/MKP/2010, Tentang Tata Cara Pendaftaran UsahaPenyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasiwon nen nnn n nen nnn nnn nnn nn nen n nn nnnnnnnnnne PaSall 9 ~ nnn nnn(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalambidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;(2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasimeliputi jenis usaha;gelanggangolahraga;gelanggangseni;arenapermainan;

  Sehingga alasanapapun yang mendasarkan pada peraturan yang sudah dicabut dianggaptidak berlaku lagi;Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Brillian CafeLive Music dan Karaoke tergolong Usaha Mikro oleh karenanya tidak perlumendapat TDUP dengan mendasarkan pada Peraturan MenteriPM.91/HK.501/MKP/2010, Tentang Tata Cara Pendaftaran UsahaPenyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi, sepatutnya untukditolak dan tidak dibenarkan karena Peraturan MenteriPM.91/HK.501/MKP/2010 dimaksud telah

  Fotokopi Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata NomorPM91/HK.501/MKP Tentang Tata Cara Pendaftaran UsahaPenyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkandalildalil Jawabannya, Tergugat juga mengajukan saksi 2(dua) orang, yaitu :SAKSI 1 : TRI IMAN PRASETIYONO;telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pariwisata pada Tahun 2017; bahwa terkait dengan berdirinya Briliian Cafe untuk secara pastinya

• PUTUSANNomor 0573/Pdt.G/2018/PA.Pbr.ZN ZA tf 2SNFDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ceraigugat antara:Nemahati Siregar binti Pangihutan Siregar, umur 27 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Sepakat (MKP) Blok C No

• Fotokopi Surat Pengantar Domisili RT Nomor312/MKP/RT.05/03/03/2018 atas nama Penggugat, pada tanggal 15 Maret2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.05, Kelurahan Melayu Kota Piring,Kecamatan Tanjungpinang Timur, tanpa bermaterai dan sesuai denganaslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:210104660696006 nama Penggugat, pada tanggal 17 Juli 2013 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau,Halaman 4 dari 15 Hal.

• . & Partners, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok DI No. 11,Jalan Letjen Soeprapto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa No.230/MKP/SK./X1/2012, tanggal 21 November 2012;MELAWAN:1. PD. Sarana Jaya (sekarang PD. Pembangunan Sarana Jaya), beralamat diJalan Budi Kemuliaan No. 1, Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING semula TERGUGAT ;2. PT.

• ., MAR,Ebin YOYO SUDARYA;Subang;53 tahun/13 Oktober 1966;Lakilaki;Indonesia;Anggrek Sari Alexandria Blok B2/36RT.006 RW.015 Kelurahan TamanBaloi, Kecamatan Batam Kota,Provinsi Kepulauan Riau;Islam;PNS (Pegawai Negeri Sipil);SULARNO, S.E. bin KARYO MISDI;Tanjung Pinang;59 tahun/24 November 1960;Lakilaki;Indonesia;Perum MKP II Jalan Pulau TembelanNomor 406 RT/RW 001/020 KelurahanBuliang, Kecamatan Batu Aji KotaBatam, Provinsi Kepulauan Riau;Islam;PNS (Pegawai Negeri Sipil);Halaman 1 dari 17 halaman

• PT.DISTRINDO BINTANG AGUNG dengan jabatan sebagaiMaster Gudang (Kepala Gudang) Stock Point Langsa; Bahwa sejak mulai tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01Desember 2018, dan saat sekarang ini sdr IBRAHIM DOLY HARAHAPHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Lgs(terdakwa) tidak lagi bekerja sebagai karyawan di PT.DISTRINDOBINTANG AGUNG; Bahwa barangbarang yang digelapkan oleh sdr IBRAHIM DOLYHARAHAP (terdakwa) yaitu berupa barang : Barang Produk Cap lang yang terdiri dari GPU , MKP

  .BalsemLang.Balsem Otot Geliga ,Mea .Kulpiper, Vifres , KPA ,Balsem Aktif,Grend Oil, Ganda Pura .Geliga Stik , Krim Otot Geliga ,Telon Lang,telon Lang Plus dan MKP Plus sebanyak 7954 Pcs dengan jumlahuang sebesar Rp.67.194.511 (enam puluh tujuh juta tujuh seratussembilan puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah); Barang Produk LOreal sebanyak 1678 Pcs dengan jumlah uangsebesar Rp. 16.119.678 (enam belas juta seratus sembilan belas ribuenam ratus tujuh puluh delapan rupiah); Bahwa jumlah keseluruhan

• MKP) melalui saksi Simon Bali Duli;

• 1 (satu) buah kapak ganggang warna hitam;
• 1 (satu) buah kunci 10;
• 1 (Satu) buah kunci 17;
• 1 (satu) buah kunci 14;

seluruhnya dimusnahkan;

• 1 (satu) perahu kayu warna hijau dan bermesin cas merk Honda;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima

• Perkawinan tersebut telah dicatatkandi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XxxXXXxXxXXxXxXXXXXXXXXXXXXXXX,Kabupaten Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah NoXKXKXKXKXKXKXKXXXKXKXKXKXKXKXKKKKKKKKX 5Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh AllahSut;Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkediaman bersama di JI.Sepakat Perum MKP

• Musyawarah Desa Khusus Perempuan ( MKP ) dihadirikaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahasgagasangagasan dari kelompok perempuan danmenetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhandesa.Musyawarah Desa Perencanaan, yaitu pertemuanmasyarakat didesa yang bertujuan untuk membahasseluruh gagasan kegiatan hasil dari penggalian gagasandikelompokkelompok / dusun..

  Musyawarah Desa Khusus Perempuan ( MKP) dihadirikaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahasgagasangagasan dari kelompok perempuan = danmenetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhandesa.Musyawarah Desa Perencanaan, yaitu pertemuanmasyarakat didesa yang bertujuan untuk membahas seluruhgagasan kegiatan hasil dari penggalian gagasan dikelompokkelompok / dusun.

  Musyawarah Desa Khusus Perempuan ( MKP ) dihadirikaum perempuan dan dilakukan dalam rangkamembahas gagasangagasan dari kelompok perempuandan menetapkan usulan kegiatan yang merupakankebutuhan desa.f. Musyawarah Desa Perencanaan, yaitu pertemuanmasyarakat didesa yang bertujuan untuk membahasHalaman 110 dari 337 Putusan Nomor 148/Pid.SusTPK/2014/PN Smgseluruh gagasan kegiatan hasil dari penggalian gagasandikelompokkelompok / dusun.g.

  Musyawarah Desa Khusus Perempuan ( MKP ) dihadirikaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahasgagasangagasan dari kelompok perempuan danmenetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhandesa.f. Musyawarah Desa Perencanaan, yaitu pertemuanmasyarakat didesa yang bertujuan untuk membahasseluruh gagasan kegiatan hasil dari penggalian gagasandikelompokkelompok / dusun.g.

• gugatan angka 4 didalam persidangandinyatakan tidak terbukti dan hanya merupakan keinginan untuk pembenaransebagai syarat mengajukan gugatan perceraian yang bertentangan denganUU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ajaran Agama Kristen, namunMajelis Hakim dalam pertimbangannya mengabulkan gugatan Terbanding(Penggugat) untuk sebagian karena percekcokan secara terus menerus yangtidak ada harapan untuk hidup rukun yang didasarkan bukti P7 dan T12 yaituSurat Keterangan Hasil Sidang Adat No.20/K.A/MKP

• PUDJIUMBARAN, MKP dokter pada RSUD Jombang dengan hasil kesimpulanpemeriksaan sebagai berikut : Kepala dan wajah : didapatkan kemerahan di tulang pipi kiri dengan ukuranlebih kurang dua centimeter ; Leher, Dada, Perut, Anggota gerak atas dan anggota gerak bawah : tidakdidapatkan tandatanda kekerasan ;KesimpulanPada korban perempuan ini (BENDORO GUSTI IVANNY) didapatkanmemar pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul, yang tidak mengakibatkanpenyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan ;wonn Perbuatan

• Suprapto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 143/MKP/SK/VITI/2015, tertanggal 28Agustus 2015.

• Putusan Nomor 668/B/PK/PJK/2013sebagai berikut :Berdasarkan fakta persidangan serta surat uraian Banding yang dibuatTerbanding diketahui bahwa : Dari bahanbahan dan fakta persidangan diketahui bahwa usahaPemohon Banding adalah sebagai distributor berbagai produk, antaralain : Susu bubuk misalnya: Pediasure, Isomil, Gain, Similac, dll;makanan misalnya : Es kocok, Jam/Selai, Ice Cream, Teh, Mkp,Pudding, dll; dan Air Oxydasi.Produkproduk tersebut dijual ke pengecerpengecer diberbagai kota diseluruh

• ., MM & Partners, beralamat di Jalan Letien Suprapto, RukoMega Grosir Cempaka Mas Blok D1 No. 11, Jakarta Pusat10640, berdasarkan surat kuasa khusus No.065/MKP/SK/V/2011, tanggal 12 Mei 2011 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;Melawan1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA, berkedudukan diJalan Taman Jatibaru No.1, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Ito S.

  Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final dapatmenimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Mengingat Keputusan dan penerbitan Sertifikat baru diketahui olehPenggugat pada Hari Senin, tanggal 17 Mei 2010, yang disampaikansecara lisan oleh Penyidik kepada Penggugat, dan setelah mencariinformasi lebih lanjut, maka pada tanggal 8 Juni 2010, dengan NomorSurat 060/MKP

• Marinir, Pondok Kelapa, Jakarta Timur,Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 170/MKP/SK/XIl/2014 tanggal 03 Desember 2014 (terlampir), yangdalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :1. Muara Karta, S.H., M.M. ;2. Henri Hendrikson Sirait, S.H.;3. Ahmad Bayhagi, S.H.,.M.H.;4. J. Sontang Simatupang, S.H.;5. Pramudana R. Hapsoro, S.H.;Para Advokat dan Penasehat Hukum, Berkewarganegaraan Indonesia dan6. Timbul Jaya, S.H.;7. Liestari Wardiani, S.H.;8. Roberman Rajagukguk, S.H.;9.

  Agusman Badaruddin, SH., M.Si (Klien), berdasarkanSurat Kuasa, tanggal 27 Nopember 2014, Kami mengirimkan SuratNomor : 0167/MKP/SK/XV/2014 kepada Bapak Menteri KeuanganRepublik Indonesia, Perihal Pengaduan dan Keberatan atasPengumuman Hasil PSIKOTES Penerimaan Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS) Kementerian Keuangan RI Tahun Anggaran 2014yang diduga berindikasi adanya dugaan permainan/perbuatancurang dalam hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) tersebut, tertanggal 27 Nopember 2014

  Agusman Badaruddin, SH., M.Si (Klien) mengirimkan kembaliSurat Nomor : 0183/MKP/S/XV/2014 kepada Bapak MenteriKeuangan Republik Indonesia, Perihal Pengaduan dan Keberatanatas Pengumuman Hasil PSIKOTES Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) pada Kantor Kementerian Keuangan RepublikIndonesia untuk Tahun Anggaran 2014 yang diduga berindikasiadanya dugaan permainan/perbuatan curang dalam hasil seleksipenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang didugaHalaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor

• Melaksanakan peningkatan Pengawasan ;Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan PanganDalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor : SOP 08 /DO203/03/2014 tanggal 28Maret 2014 diantaranya Kepala Subdivre bertugas melaksanakan Seleksi danEvaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan ) Sebagaiberikut : 1. Koordinator Tim Tingkat Subdivre adalah Wakil Kepala Sub Divre / KasiPelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan; 2.

  Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atauberkompetensi pada bidang Pasca Panen, kualitas dan administrasi;Prosedur terkait kemitraan Pengadaan Dalam Negeri yang diatur dalam SOP sebagaiberikut : Seleksi Mitra;Evaluasi MKP;Klasifikasi MKP;Pelayanan kepada MKP;Terdakwa SUHARIYONO, SE.

  TPK/2016/PN.Sby Seleksi Mitra; Evaluasi MKP; Klasifikasi MKP; Pelayanan kepada MKP;Terdakwa SUHARIYONO, SE.

  Prosedur terkait kemitraan Pengadaan Dalam Negeri yang diatur dalamSOP sebagai berikut : Seleksi Mitra; Evaluasi MKP; Klasifikasi MKP; Pelayanan kepada MKP;Terdakwa SUHARIYONO, SE.