., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Mantan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah,beralamat di Jalan Senopati Nomor 26, Selong, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H.

Departemen PekerjaanUmum (dahulu Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah)Cq.

Direktur Jenderal Perumahan Dan Permukiman ; (Vide bukti P.2dan P.3) ;Bahwa Surat Izin Penghunian Rumah Negara dan Surat IzinPenempatan Rumah Instansi/Dinas Golongan Il Nomor 01/SIPRD/SJ/2004 sebagaimana telah disebutkan di atas adalah merupakanpelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Permukiman DanPrasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2004 Tentang PenetapanStatus Rumah Negara Golongan Il (dua) di Lingkungan SekretariatJenderal Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah tanggal06 April 2004 yang menetapkan

Dan PrasaranaWilayah atas nama Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah(sekarang Menteri Pekerjaan Umum) dengan Surat Nomor HK02.03.04 tanggal 10 Juni 2004 yang ditujukan kepada DirekturJenderal Perumahan Dan Permukiman melalui Direktur Bina Teknikyang secara struktur berada di bawah Direktur Jenderal PerumahanDan Permukiman; perihal usul Pengalihan Status Rumah NegaraGolongan Il (dua) menjadi Rumah Negara Golongan Ill (tiga)mengusulkan agar Rumah Negara di Jalan Senopati Nomor 26,Selong, Kebayoran

Putusan Nomor 475 K/TUN/201320.21.22.Bahwa oleh karena Perjanjian Sewa Beli antara Penggugat denganDirektur Jenderal Perumahan Dan Permukiman sebagai WakilPemerintah Republik Indonesia dimana hak dan kewajiban masingmasing pihak telah diatur secara seimbang dan telah diterima denganbaik oleh kedua belah pihak maka otomatis Perjanjian Sewa Belidimaksud sah dan mengikat secara hukum bahkan merupakanUndangUndang bagi Penggugat dengan Direktur JenderalPerumahan dan Permukiman sebagai Wakil Pemerintah

Teknis KegiatanPengembangan Kawasan permukiman Satuan Kerja PengembanganKawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi BengkuluSumber dana APBD Tahun Anggaran 2015.1 (satu) bundel Asli Foto Dokumentasi Satuan Kerja PengembanganKawasan Permukiman dan Penataan Bangungan Provinsi Bengkulupekerjaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh kotaBengkulu Lokasi Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015.1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Satuan Kerja PengembanganKawasan Permukiman dan Penataan Bangunan

Kontrak/Justifikasi TeknisKegiatan Pengembangan Kawasan permukiman Satuan KerjaPengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan BangunanProvinsi Bengkulu Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2015.1 (satu) bundel Asli Foto Dokumentasi Satuan Kerja PengembanganKawasan Permukiman dan Penataan Bangungan Provinsi Bengkulupekerjaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuhkota Bengkulu Lokasi Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015.Halaman138dari206Putusan Nomor : 38/Pid.SusTpk/2017/PN Bgl1516.17.18.19.20.1

Kontrak/Justifikasi TeknisKegiatan Pengembangan Kawasan permukiman Satuan KerjaPengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan BangunanProvinsi Bengkulu Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2015.1 (satu) bundel Asli Foto Dokumentasi Satuan Kerja PengembanganKawasan Permukiman dan Penataan Bangungan Provinsi Bengkulupekerjaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuhkota Bengkulu Lokasi Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015.1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Satuan Kerja PengembanganKawasan Permukiman

Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, KebunKeling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring KotaBengkulu tahun anggaran 2015.13) 1 (satu) bundel asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanPengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja PengembanganKawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi BengkuluNomor : HK.01.01/463/PPKPKP/PKP2B/V/2015 tanggal 05 Mei 2015tentang Penetapan Tim Teknis Peneliti Kontrak/Justifikasi TeknisKegiatan Pengembangan Kawasan permukiman Satuan KerjaPengembangan

Kawasan Permukiman dan Penataan BangunanProvinsi Bengkulu Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2015.14) 1 (satu) bundel Asli Foto Dokumentasi Satuan Kerja PengembanganKawasan Permukiman dan Penataan Bangungan Provinsi Bengkulupekerjaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuhkota Bengkulu Lokasi Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015.15) 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Satuan Kerja PengembanganKawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi BengkuluNomor : HK.01.01/847/SatkerPKP2B/IX/2015

Rahmat Fajri, M.Si.27. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri Pembangunan Permukiman Kawasan Infastruktur Transmigrasi Jebus Bangka Barat Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.

Ramsi selaku Kuasa Direktur.36. 1(satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Desa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat.37. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perincian Contract Change Order (CCO) dan Addendum Biaya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Pembangunan Kawasan Permukiman Transmigrasi Umum Desa Jebus Kecamatan

Ramsi selaku Kuasa Direktur.38. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Desa Jebus.39. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengembalian Dokumen Berita Acara Pelelangan Nomor : 027/13/1.13.01/2013 tanggal Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.

Taufiq Hidayat selaku Wakil Pemimpin.46. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penandatanganan Kontrak Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Di Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Nomor : 027/406/1.13.01/2013 tanggal 12 Juli 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.

Ernawati, MM.47. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang Pemberhentian Kerja Sementara Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Nomor : 595/19/1.13.01/2013 tanggal 15 Agustus 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd.48. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang Kelanjutan Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Nomor : 595/21/1.13.01/2013 tanggal 06

Ramsi selaku Kuasa Direktur.1(satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumentasi PekerjaanPembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Kawasan TransmigrasiDesa Jebus Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013 Pada DinasSosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat.1(satu) eksemplar fotocopy legalisir Perincian Contract Change Order(CCO) dan Addendum Biaya Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pekerjaan Pembangunan Kawasan Permukiman TransmigrasiHal 9 dari 122 hal Putusan Perkara No:19/Pid.Sus

PRIMA JASA TIRTA LIMA dan bersedia untukmelanjutkan pekerjaan pembangunan Permukiman dan InfrastrukturKawasan Transimagrasi tersebut.Bahwa Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi ERNAWATIyang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)perihal proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur KawasanTransmigrasi.Bahwa Terdakwa menanyakan kegiatan proyek tersebut kepada SaksiSAID ERRY WIDAYAH yang dianggap oleh Terdakwa mengetahui secaradetail.Bahwa Terdakwa memberhentikan

Rahmat Fajri,M.Si.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi Harga Perkiraan SendiriPembangunan Permukiman Kawasan Infastruktur Transmigrasi JebusBangka Barat Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Pejabat PembuatKomitmen Ir.

,M.SIyang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukimanhalaman 4 dari 42 halaman, Putusan No. 21/TIPIKOR/2021/PT.Bdg.pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (DPKPP)Kabupaten Bogor ketika itu Saksi Agus Budiarso menyampaikan pada SaksiIryanto, ST.

,M.SIyang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukimanpada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (DPKPP)Kabupaten Bogor ketika itu Saksi Agus Budiarso menyampaikan pada SaksiIryanto, ST.

vs KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA dahulu KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Nomor 01/SATKERPIP/VII/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit LayananPengadaan (ULP) Pengembangan Infrastruktur Permukiman KumuhKota Bogor beserta Lampirannya tanggal 2 Juli 2015 (asli);4) 5 (lima) lembar Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan KerjaPengembangan Infrastruktur Permukiman Nomor 03/SATKERHalaman 3 dari 30 hal.

Nomor 175 PK/Pid.Sus/202017)18)19)20)21)22)23)24)25)26)Perkotaan dari PPK kepada Kepala Satuan Kerja PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);1 (satu) lembar Surat Nomor 02/PPKDP/VIII/15 tanggal 12 Agustus2015 perihal Laporan Persiapan Pelelangan Kegiatan PenataanKawasan Kumuh Perkotaan dari PPK kepada Kepala Satuan KerjaPembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);1 (satu) lembar Surat Nomor 01/SatkerPU/VIII/15 tanggal 19 Agustus2015 perihal Permohonan Pelaksanaan Pelelangan

PenataanKawasan Kumuh Perkotaan dari Kepala Satker PengembanganInfrastruktur Permukiman kepada Ketua Pokja ULP PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);2 (dua) lembar Daftar Ringkasan Kontrak Tahun 2015 KegiatanKawasan Kumuh Kampung Muara Pasir Jaya, Unit Kerja/Satker559986/PIP KOTA BOGOR;1 (satu) bundel Progres Pelaksanaan Lelang Paket PekerjaanSupervisi Pembangunan Jalan, Saluran, Talud, dan JembatanKampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat(copy);1 (satu) bundel Progres

Indotama Anugrah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)tanggal 8 Juni 2016 (asli);4 (empat) lembar Kartu Pengawasan Kontrak PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Bogor, Nama Rekanan PT. IndotamaAnugrah, Nama Bank BPD Jabar Cabang Sudirman Bogor (copy);4 (empat) lembar Register Data Realisasi Kontrak PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Bogor (copy);1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA DIPA033.05.1.559986/2015 tanggal 26 Oktober 2014 PT.

Permukiman Kota Bogor Nomor Dok DIPA033.05.1.559986/2015 tanggal 25 September 2015 (asili);95) 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 25September 2015 (copy);96) 1 (satu) lembar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV.

Terbanding/Tergugat : KEPALA SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DIRJEN CIPTA KARYA JENDERAL KEMENTERIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT

untuk diarahkansebagai pengembangan sistem pusat permukiman.

melakukan pembinaan perumahandan kawasan permukiman.

dan tujuan perumahan dankawasan permukiman sebagaimana diatur Pasal 2 huruf b, e,Pasal 3 huruf f dan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

permukiman tersebar di seluruh kecamatan dan umumnyaberkembang mengikuti pola jaringan jalan utama.

Pengembangan infrastruktur permukiman, terdiri atas :1. Pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:a) Pengembangan' hunian vertikal di KawasanPerkotaan Bodebek;c.

Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016Perubahan Spesifikasi Teknis/Gambar Pekerjaan RTJK Lokasi UPTGeumpang II SP.5;Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/JasaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie melakukan PengumumanPelelangan Nomor 001/PANDSTK/2012 diantaranya terhadap PaketPekerjaan Pembangunan Permukiman danInfrastruktur KawasanTransmigrasi;Bahwa dalam membuat Berita Acara Hasil Pelelangan terhadap paketPembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi, PanitiaLelang

Syakura untuk menyelesaikansisa Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan TransmigrasiUPT Geumpang II SP.5 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukanHal. 10 dari 82 hal.

Putusan Nomor 1688 K/PID.SUS/2016 Bahwa tanggal 01 Juli 2013, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan danEvaluasi Nilai pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastuktur UPTGeumpang II SP.5 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kualadinyatakan bahwa Pembangunan Permukiman dan Infrastuktur UPT Geumpang IISP. 5 tidak sesuai dengan kontrak yaitu: Terdapat kekurangan nilai pekerjaan (fisik) di lapangan dibandingkandengan Kontrak Addendum , dengan rincian sebagai berikut: (1) Pembangunan

Kawasan Transmigrasi menyetujui usulan PermohonanPerubahan Spesifikasi Teknis/Gambar Pekerjaan RTJK Lokasi UPTGeumpang II SP.5;Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/JasaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie melakukan PengumumanPelelangan Nomor 001/PANDSTK/2012 diantaranya terhadap PaketPekerjaan Pembangunan Permukiman danInfrastruktur KawasanTransmigrasi;Bahwa dalam membuat Berita Acara Hasil Pelelangan terhadap paketPembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan

Syakura sebesar Rp812.854.045,00; Bahwa tanggal 01 Juli 2013, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan danEvaluasi Nilai pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastuktur UPTGeumpang II SP.5 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kualadinyatakan bahwa Pembangunan Permukiman dan Infrastuktur UPT Geumpang IISP. 5 tidak sesuai dengan kontrak yaitu: Terdapat kekurangan nilai pekerjaan (fisik) di lapangan dibandingkandengan Kontrak Addendum , dengan rincian sebagai berikut:(1)Pembangunan RIJK

Bahwa Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kota SungaiPenuh TA. 2018 2019.

MMPPTK Perumahan : SRI NOVI FEBRIANTI, ST.MTPPTK Permukiman : H.

Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Kabid Kawasan Pemukimanpada Dinas Perkim Kota Sungai Penuh tahun 2018 adalah sebagai berikut: Perumusan Kebijakan Tehnis dibidang perencanaan dan evaluasikawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman danpertanahan. Pelaksanaan kebijakan tehnis dibidang perencanaan dan evaluasikawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman danpertanahan.

Setibadi Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan Pemda Kota SungaiPenuh saksi bertemu dengan bendahara Dinas Permukiman, Perumahandan Pertanahan Pemda Kota Sungai Penuh an.

, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai PenuhTahun Anggaran 2017.84.

Penggugat:
SAIBIN IR
Tergugat:
1.DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SOLOK
2.WALI KOTA SOLOK
3.Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok

;Bahwa = antara PENGGUGAT II selaku Pejabat Pembuat KomitmenKegiatan Penataan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Slaw,Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara pekerjaan PembangunanSaluran Drainase Perkotaan Slaw Tahun Anggaran 2015 danTERGUGAT selaku Penyedia Barang/ Jasa Kegiatan PenataanLingkungan Permukiman di Kecamatan Slaw, Pangkah,Kedungbanteng dan Jatinegara pekerjaaan Pembangunan SaluranDrainase Perkotaan Slaw Tahun Anggaran 2015, telah sepakat untukmembuat dan =menandatangani Peranian Kerasama

Nama Kegiatan : Penataan Lingkungan Permukiman diKecamatan Slaw, Pangkah, Kedungbantengdan Jatinegara;b. Nama Pekerjaan : Pembangunan Saluran Drainase PerkotaanSlaw Tahun Anggaran 2015;c. Lokasi : Kecamatan Slaw;d. Sumber dana : APBD Kabupaten Tegal;e. Tahun Anggaran : 2015;f. Biaya Sebesar : Ro 408.673.000,00 (Empat ratus delapan jutaenam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);g.

Oleh karena itu, denganadanya Perjaniian Kerjasama untuk melaksanakan Kegiatan PenataanLingkungan Permukiman di Kecamatan Slaw, Pangkah,Kedungbanteng dan Jatinegara pekeraan Pembangunan SaluranDrainase Perkotaan Slaw Tahun Anggaran 2015 yang dibuat danditandatangani oleh PENGGUGAT Il selaku Pejabat PembuatKomitmen Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman di KecamatanSlaw, Pangkah, Kedungbanteng dan dJatinegara pekerjaanPembangunan Saluran Drainase Perkotaan Slaw Tahun Anggaran2015 yang ditunjuk oleh

Kerugian ImmateniilKerugian immaterial bagi PENGGUGAT dan PENGGUGAT Idengan terbuangnya ~ owaktu, tenaga dan pikiran untukmenyelesaikan permasalahan ini serta dengan terhambainyapelaksanaan fungsi Negara untuk melaksanakan tugas dantanggung jawabnya dalam =memberikan pelayanan kepadamasyarakat dibidang penataan lingkungan permukiman khususnyapenataan lingkungan permukiman di wilayah Kecamatan SlawiKabupaten Tegal masingmasing sebesar Rp 10.000.000.000,00(Sepuluh miliar rupiah);Bahwa guna menjamin

Kerugian ImmateriilKerugian immaterial bagi PENGGUGAT dan PENGGUGAT Idengan terbuangnya owaktu, tenaga dan pikiran untukmenyelesaikan permasalahan ini serta dengan terhambainyapelaksanaan fungsi Negara untuk melaksanakan tugas dantanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat dibidang penataan lingkungan permukiman khususnyapenataan lingkungan permukiman di wilayah Kecamatan SlawiHim. 10 Putusan No.402/PDT/2016/PT SMGKabupaten Tegal masingmasing sebesar Rp.10.000.000.000,00(sepuuh

JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokirandana lembaran 2;1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruangdan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLAnomor : 13/TRPLISTRIK/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihalperingatan dan ke II dan Undangan ;1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas TataRuang dan Permukiman Kab.

KURNIA ABADI PADANG;1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas TataRuang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT.BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 4 Februari 2014 perihal Suratpembukaan sebagian pemblokiran;1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas TataRuang dan Permukiman Kab.

Koran Pinjaman FRENKY MARIO LUMBANTOBINGsehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik padaDinas Tata Ruang dan Permukiman Kab.

yaitu:Pasal 131 menyatakan bahwa:1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan olehPemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmemberikan masukan dalam:Penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;a9 5 Pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman;dan/atau

dan warga Taman Setia Budi Indah II (TASBI II), yang tergabung didalamWadah Himpunan Warga Taman Setia Budi Indah (HIWASBI).Bahwa secara hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jo. Peraturan PemerintahNomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan KawasanPermukiman, Jo. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman DenganHunian Berimbang, Jo.

Nomor 1 Tahun 2011 TentangPerumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:Pasal 131 menyatakan bahwa:1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan olehPemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmemberikan masukan dalam:a.

Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;d. Pemelihnaraan dan perbaikan perumahan dan kawasanpermukiman; dan/atau pengendalian penyelenggaraanperumahan dan kawasan permukiman;3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan denganmembentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.Pasal 132 menyatakan bahwa: 1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) mempunyaifungsi dan tugas:a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;b.

Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembanganpenyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;c. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;d.

Ernawati, MM.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang PemberhentianKerja Sementara Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan InfrastrukturKawasan Transmigrasi Nomor : 595/19/1.13.01/2013 tanggal 15 Agustus 2013,ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang KelanjutanPekerjaan Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur KawasanPutusan Perkara No. 1/PidSus.TPK/2016/PN.Pgp Hal. 1349)50)51)52)

ERNAWATI, MM.mempermasalahkan salah satunya adalah harga salah satu item pekerjaanbangunan permukiman (RTJK T36) yang ditawarkan oleh PT. ALAM BERINGINMAS melebihi harga yang ditetapkan dalam DIPA. Terhadap permasalahan yangdisampaikan Saksi Ir.

Ernawati, MM.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang PemberhentianKerja Sementara Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan InfrastrukturKawasan Transmigrasi Nomor : 595/19/1.13.01/2013 tanggal 15 Agustus 2013,ditandatangani olen Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd.Putusan Perkara No. 1/PidSus.TPK/2016/PN.Pgp Hal. 11248)49)50)51)52)53)54)55)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang KelanjutanPekerjaan Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

Rahmat Fajri, M.Si.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekapitulasi Harga Perkiraan SendiriPembangunan Permukiman Kawasan Infastruktur Transmigrasi Jebus BangkaBarat Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat KomitmenIr.

Ernawati, MM.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang PemberhentianKerja Sementara Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan InfrastrukturKawasan Transmigrasi Nomor : 595/19/1.13.01/2013 tanggal 15 Agustus 2013,ditandatangani olen Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang KelanjutanPekerjaan Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur KawasanTransmigrasi Nomor : 595/21/1.13.01/2013 tanggal 06 September 2013

SPM: 0837/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 132/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab.

SPM: 0839/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 138/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab.

DPA SKPD : 1.03 01 01 30 12 5 2;
107) Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib; Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum; Unit Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman; Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan Permukiman; Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumebr Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang

ALDY KARYA MANDIRI;
158) Dokumen Pengadaan Nomor : 03/A7-DAK/DOK PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 05 Januari 2016 untuk Pengadaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman;
159) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
160) SK Bupati Nomor : 821.2-012-BANGPEG

/BKD Tanggal 06 Agustus 2015 tentang pengangkatan HARNIAH, S.T., selaku Kepala Seksi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

Kepala Seksi Pengembangan Air Minum padaDinas Perumahan dan Permukiman.161) Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahandan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan PenetapanPejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TahunAnggaran 2016;Halaman 37 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT BJM162) Keputusan Kepala Dinas Perumahan danPermukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016tanggal 04 Januari

pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA.2016, berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan danPermukiman Kabupaten Banjar Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, KeputusanPengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten BanjarNomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat danPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten

Banjar TA. 2016, Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahandan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : O04 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil PekerjaanDinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, baik secarasendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi EDY MULYONO selakuPejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016

26Januari 2016;DISITA DARI HARNIAH;298. 1 (Satu) bundel fotocopy SIRUP ( Sistem Informasi RencanaUmum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab.

Kepala Seksi Pengembangan Air Minum padaDinas Perumahan dan Permukiman.161) Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahandan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan PenetapanPejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TahunAnggaran 2016;162) Keputusan Kepala Dinas Perumahan danPermukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia PelaksanaKegiatan di Lingkungan

Jepara; 1 (satu) buah51 Foto-foto Dokumentasi Pekerjaan Penataan Lingkungan Permukiman Di Desa Welahan Kec. Welahan Kab. Jepara; 1 (satu) bendel52 SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Pekerjaan Penataan Lingkungan Permukiman Di Desa Welahan Kec. Welahan Kab. Jepara; 1 (satu) bendel53 DPPA-SKPD Pekerjaan Penataan Lingkungan Permukiman Di Desa Welahan Kec. Welahan Kab. Jepara; 1 (satu) bendel54 Gambar Rencana Pekerjaan Penataan Lingkungan Permukiman Di Desa Welahan Kec. Welahan Kab.

Jepara; 1 (satu) bendel55 Buku Direksi Pekerjaan Penataan Lingkungan Permukiman Di Desa Welahan Kec. Welahan Kab. Jepara; 1 (satu) buah56 Surat Tugas survey bahan bangunan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Jepara; 1 (satu) bendel57 Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 1 (satu) bendel58 Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab.

JUJUR JAYA MANDIRI kepada Bank Jateng Cabang Jepara untuk Kegiatan Proyek Penataan Lingkungan Permukiman Di Desa Welahan, Kec. Welahan, Kab. Jepara 1 (satu) bendel85 Fotocopy Permohonan Pinjaman Kredit dari CV. JUJUR JAYA MANDIRI kepada Bank Jateng Cabang Jepara untuk Kegiatan Proyek Penataan Lingkungan Permukiman Di Desa Sidialit, Kec. Welahan, Kab. Jepara 1 (satu) bendel86 Fotocopy Permohonan Pinjaman Kredit dari CV.

JUJUR JAYA MANDIRI Nomor SPB : 285 Tanggal 03 Agustus 2012 1 (satu) bendel91 Asli buku Laporan Pemeriksaan Laboratorium Penataan Lingkungan Permukiman di Desa Sidialit, Kec. Welahan, Penataan Lingkungan Permukiman di Desa Welahan Kec. Welahan, Pembangunan Jalan Lingkungan dan Saluran di Desa Bantrung Kec.

Kontrak 050/233/KONTRAK/CIKA/2012 tanggal 23 Juli 2012 Rp291.021.429,00(Penataan Lingkungan Permukiman di Desa Welahan, Kecamatan Welahan)2. Kontrak 050/234/KONTRAK/CIKA/2012 tanggal 23 Juli 2012 Rp212.500.728,00(Penataan Lingkungan Permukiman di Desa Sidialit, Kecamatan Welahan)3.

Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Di Desa Welahan Kec.

WelahanPenataan Lingkungan Permukiman Di 38.455,09 13.705,65 24.749,44Desa Welahan Kec.

Jepara;Fotofoto Dokumentasi Pekerjaan Penataan Lingkungan Permukiman Di DesaWelahan Kec. Welahan Kab. Jepara;SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Pekerjaan Penataan LingkunganPermukiman Di Desa Welahan Kec. Welahan Kab. Jepara;DPPASKPD Pekerjaan Penataan Lingkungan Permukiman Di Desa WelahanKec. Welahan Kab. Jepara;Gambar Rencana Pekerjaan Penataan Lingkungan Permukiman Di DesaWelahan Kec. Welahan Kab. Jepara;Buku Direksi Pekerjaan Penataan Lingkungan Permukiman Di Desa WelahanKec. Welahan Kab.

ALDY KARYA MANDIRI;149)Dokumen Pengadaan Nomor : 03/A7-DAK/DOK PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 05 Januari 2016 untuk Pengadaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman;150)Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;151)SK Bupati Nomor : 821.2-012-BANGPEG/BKD Tanggal 06 Agustus 2015 tentang pengangkatan HARNIAH

, S.T., selaku Kepala Seksi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman;152)Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;153)Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia

Mataraman;155)Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;156)Daftar Kegiatan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;157)Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK reguler) TA. 2016;158)Daftar Nama

PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016;289)1 (satu) bundel fotocopy SiRUP ( Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab.

CAHAYA PUTRA;325)1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accecoris yang terpasang di lapangan;326)SIRUP Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) K/L/D/I Kabupaten Banjar Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;327)Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman;Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia PenerimaHasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman KabupatenBanjar Tahun Anggaran 2016;Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman KabupatenBanjar Nomor : 193 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentangPenunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan DinasPerumahan dan Permukiman

rumah(SR) Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.

Banjar tentang Pembentukan danPenetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan DinasPerumahan dan Permukiman Kab.

Perdesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.

MT telah merekayasapembayaran pembayaran pembelian tanah yang dilaksanakan olehHalaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT JMBDinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda KotaSungai Penuh tahun 2017 sehingga jumlah uang yang diterima oleh parasaksi pemilik tanah tidak sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan olehKas Daerah Pemko Sungai Penuh.

Bahwa pada tahun anggaran 2018, didalam Dokumen PelaksanaanAnggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanPemda Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor : 1.04.01. 00.00.5.1terdapat anggaran belanja sewa kantor sejumlah Rp. 170.000.000,(seratus tujuh puluh juta rupiah), dalam pelaksanaannya terdakwabersama dengan Nasrun, ST.

MT telah merekayasa pembayaran pembayaran pembeliantanah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman danPertanahan Pemda Kota Sungai Penuh tahun 2017 sehingga jumlah uangyang diterima oleh para saksi pemilik tanah tidak sama dengan jumlah uangyang dikeluarkan oleh Kas Daerah Pemko Sungai Penuh.

Bahwa pada tahun anggaran 2018, didalam Dokumen PelaksanaanAnggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan PemdaKota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor : 1.04.01. 00.00.5.1 terdapatanggaran belanja sewa kantor sejumlah Rp. 170.000.000, (Seratus tujuhpuluh juta rupiah), dalam pelaksanaannya terdakwa bersama denganNasrun, ST.

MT.Bahwa pada tahun anggaran 2018, didalam Dokumen PelaksanaanAnggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanPemda Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor : 1.04.01. 00.00.5.1 terdapatanggaran belanja sewa kantor sejumlah Rp. 170.000.000, (Seratus tujuhpuluh juta rupiah). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut kemudianNasrun, ST.

Bahwa berdasarkan Kapasitas Penggugat tersebut pada Poin 1, Tergugat telahmenetapkan pemenang dan cadangan pemenang Penyedia Jasa Pekerjaan KonstruksiDinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang HasundutanTahun Anggaran Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Trt Halaman 2 dari 88 Halaman2012 sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PekerjaanKonstruksi Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan,Nomor : 06 Tahun 2012 Tanggal, 19 Juli 2012 (

KabupatenHumbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Plt.Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 08Tahun 2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Sumber DanaAPBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2012 yang telah dinazegellen;T2 : Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman KabupatenHumbang Hasundutan Nomor 12 Tahun

FHARTHON; Surat Keputusan KepalaDinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor20/TARUKIM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam (Black List) CV.

DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN tidakpernah mengadakan perjanjian atau setidaktidaknya memiliki hubungan hukum denganPenggugat.

FHARTHON; Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruangdan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 20/TARUKIM/XII/2012 tanggal11 Desember 2012 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Black List) CV.