DIAH BUDI DARMAWATI, pemilik 54 saham dalam perseroan ;Bahwa dari pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB PT. DTG,ternyata Penggugat yang bernama TRIDASA WULAN SB PERTIWI danDIAH BUDI DARMAWATI turut hadir dalam RUPSLB PT. DTG tersebutserta memberikan persetujuannya untuk keputusan RUPSLB PT. DTGoOo oa FF W PPtersebut;Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 2967 K/Pdt/2009Bahwa walaupun TRIDASA WULAN SB PERTIWI dan DIAH BUDIDARMAWATI tidak hadir secara fisik dalam RUPSLB PT.

DTG oleh BUDI SANTOSO SAROYOserta telah memberikan persetujuan untuk Keputusan RUPSLB PT. DTG ;Bahwa dengan hadirnya Penggugat yang bernama TRIDASA WULAN SBPERTMWI dan DIAH BUD! DARMAWATI dalam RUPSLB PT. DTG tersebutserta memberikan persetujuannya terhadap Keputusan RUPSLB PT. DTG,maka kedua Penggugat tersebut tidak mempunyai kKedudukan hukum untukmengajukan Gugatan terhadap RUPSLB PT. DTG yang dituangkan dalamAkta Risalah Rapat PT.

No. 2967 K/Pdt/2009TRIDASA WULAN SB PERTMI dan DIAH BUDI DARMAWATI tidak hadirsecara fisik dalam RUPSLB PT. DTG tersebut, namun keduanyamemberikan Surat Kuasa untuk hadir dalam RUPSLB PT.

No. 2967 K/Pdt/2009I/DTG/02, perihal Undangan RUPSLB PT.

, pengumuman surat kabar bukanlahsebagai salah satu syarat dalam penyelenggaraan RUPSLB PT.

No. 13830 K/Pdt/2010saham lainnya untuk menghadiri RUPSLB, Sabtu 25 Juli 2009bertempat di Pekanbaru (Bukti T3).. Bahwa pada acara RUPSLB tersebut dihadiri Pemohon/TermohonKasasi sesuai absensi (daftar hadir), Sabtu 25 Juli 2009 (Bukti T4). Dan pada RUPSLB tersebut Pemohon/Termohon Kasasi tidakpernah mengusulkan atau meminta, agar dilakukan audit neraca perseroanPT Tatawood Prima Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (4)UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti T5).

Sehinggaacara atau agenda RUPSLB hanya tersebut menyetujui halhal sebagaiberikut;a. Pembayaran utang perseroan kepada pihak ketiga;b. Utang pemegang saham kepada perseroan;. Bahwa sehingga dengan demikian, maka dengan suara bulat,RUPSLB menyetujui sebagai berikut;a. Menyetujui perusahaan akan menjual aset perusahaan yangbisa dijual untuk membayar utang kepada pihak ketiga, yangdiprioritaskan dijual kepada para pemegang saham;b.

Bahwa atas keputusan RUPSLB tersebut maka Pemohon/TermohonKasasi menyampaikan surat keberatan kepada Termohon/PemohonKasasi 30 Juli 2009, intinya menolak hasil RUPS.LB (Bukti T6).Maka dengan alasan penolakan tersebut maka Pemohon/TermohonKasasi mengajukan permohonan kepada pengadilan, dan memintapenetapan pemeriksaan neraca PI Tatawood Prima Industri dalamhal ini adalah Termohon/ Pemohon Kasasi..

Bahwa dasar Permohonan Pemohon/Termohon Kasasi dalamperkara ini adalah penolakan atas hasil RUPSLB diselenggarakan 25 Juli2009 sesuai surat keberatan dari Pemohon 30 Juli 2009.Sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapanpemeriksaan neraca PT Tatawood Prima Industri melaluiPengadilan Negeri didasari Pasal 138 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3)huruf (a) UU No 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 13830 K/Pdt/20106.

Bahwa setelah pelaksanaan RUPSLB 25 Juli 2009, belum pernah adapenyelenggaraan RUPS maupun /RUPSLBperseroan.

Bahwa sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlakupertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama menyangkut RUPSLB yangdituangkan dalam Risalah Rapat RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019 (videBukti T8) tidak dimintakan dibatalkan dalam Petitum Gugatan. Padahal,Pemohon Banding (dahulu Penggugat) berkalikali menyatakan dalamGugatannya bahwa RUPSLB maupun Risalah Rapatnya tanggal 23Agusuts 2019 melawan hukum atau tidak sah vide poin 13,14,16 dan 17,halaman 5 s/d 6 Gugatan Penggugat/Pemohon Banding).G.

Bahwa terkait dengan kuorum merubah maksud dan tujuan PTKSE, pada dasarnya RUPSLB yang diselenggarakan telah memenuhiketentuan kuorum, karena RUPSLB yang dilaksanakan adalah RUPSundangan kedua akibat pada undangan pertama Pemohon Bandingsengaja tidak hadir meski telah mengetahui undangan tersebut.Dalam hal RUPSLB undangan kedua, maka kuorum untuk merubahanggaran dasar turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT.

Termohon Banding selaku Notaris dalam pembuatan Akta PKRNomor 03 tanggal 10 September 2019 hanya menuangkan pernyataankehendak para pihak dari apa yang diterangkan atau diceritakan olehpara pihak yang menghadap Termohon Banding I, serta tidak melihatatau menyaksikan langsung RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 23Agustus 2019. Tegasnya, Termohon Banding sama sekali tidak terlibatdalam proses RUPSLB PT KSE tersebut.26.

Pasal 87 ayat (1) dan (2) UU PT olehJudex Factie Tingkat Pertama.Dalam hal dilakukannya RUPSLB kedua, kuorum untuk merubah dataperseroan pun turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT, sehingga RUPSLB yang dilakukan Tergugat IItelan memenuhi kuorum 60% pemegang saham dan disetujui pula oleh60% pemegang saham (suara bulat).C.

Termohon Banding pun tidak melihat atau menyaksikansecara langsung RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019.E.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, parapemegang saham perseroan atau kuasa mereka yang sah dimintadengan hormat agar sudah berada di tempat rapat sedikitnya 30(tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai;Sehingga dengan demikian kehadiran Penggugat yang diwakili olehkuasanya dalam RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25Juni 2014 tersebut sangatlah penting dan krusial karena Tergugat 1menyatakan dalam undangannya bahwa dalam RUPSLB tersebutdiagendakan untuk elakukan perubahan modal

Akan tetapi dalam pelaksanaan RUPSLB PTMulticon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014, Penggugat yanghadir melalui kKuasanya malahan dihalanghalangi dan tidakdiperbolenkan memasuki ruang rapat RUPSLB PT Multicon IndrajayaTerminal tertanggal 9 Juni 2014 tersebut;Bahwa kemudian dalam RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminaltertanggal 25 Juni 2014 tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2menyetujui dalam rapat untuk:Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semulaRp872.600.000.000,00 (delapan

Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalampelaksanaan RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni2014 yang tidak mengakomodir kepentingan dan hak Penggugat yangkuasanya dihalangidilarang untuk hadir dalam RUPSLB tersebut dankemudian dengan mendasarkan pada RUPSLB PT Multicon IndrajayaTerminal tertanggal 25 Juni 2014 telah mengeluarkan Penggugat darikepengurusan perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 116tertanggal 25 Juni 2014 yang mengakibatkan Tergugat 1

Nomor 2775 kK/Pdt/2016dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25Juni 2014 yang dibuat hadapan Tergugat IV yang dihadiri Tergugat Ill,Tergugat II, dan Tergugat serta Pengurusnya adalah sah dan berlaku;.

Pemegang Saharn Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Juni2014 yang dibuat di hadapan Tergugat IV adalah sah;C.

Tanjung Selaki untuk dapatmenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 04 Mei 2004 yangdikirim melalui pos tercatat dan diumumkan di 2 (dua) surat kabarharian yaitu Lampung Post dan Radar Lampung yang terbit pada hariSelasa tanggal 04 Mei 2004 dan Surat Panggilan Rapat Kedua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Mei 2004yang dikirim melalui pos tercatat dan diumumkan

Sukiandjojo kepada andy sutami tanggal 21 Mei 2004untuk menghadiri rapat kedua RUPSLB PT Tanjung Selaki tanggal 25 Mei2004 dan bukti TI.Il52 Berita Acara rapat kedua RUPSLB PT Tanjung Selakitanggal 25 Mei 2004 dan bukti surat TI.II53 akta pernyataan KeputusanRapat PT Tanjung Selaki Nomor 23 tanggal 11 Juni 2004 yang dibuatdihadapan Notaris Syafril Lubuk, SH dimana RUPSLB yang telah dilakukanoleh Para Tergugat telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak AzasiManusia Nomor CUM01.01.7486 tanggal

RUPSLB tanggal 10 Februari 2016 Nomor 03 dibuat di Notaris VeraShinta, SH,M.Kn. (Vide bukti surat TI.II132)2. RUPSLB tanggal 9 Juli 2015 nomor 52 Notaris Vera Shinta (Videbukti surat TI.Il129)3. RUPSLB tanggal 25 September 2014 Nomor 101 Notaris Vera ShintaSH.,M.Kn (vide bukti suara TI.II126)4.

RUPSLB tanggal 25 september 2008 akta nomor 84 (Vide bukti suratTI.II89) Jo akta tangggal 10 Oktober 2008 Nomor 09 (vide bukti suratTI.II104 ) Jo akta tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 30 Notaris ZainalAbidin (vide bukti surat TI.II122)5. RUPSLB tanggal 14 Juli 2008 akta Nomor 31 (vide bukti surat TI.II59) dan 32 (vide bukti surat TIIl 60) Notaris Zainal Abidin;6. RUPSLB tanggal 25 November 2005 Nomor 27 (vide bukti surat TI.II56) dan nomor 28 Notaris Syafril Lubuk SH (vide bukti surat TI.Il 57);7.

RUPSLB tanggal 11 Juni 2004 nomor 23 yang dibuat dihadapanNotaris Syafril Lubuk, SH (Vide bukti surat TI.II53)Menimbang, bahwa bukti RUPSLB tersebut diatas berkaitan denganbukti surat lainnya yaitu bukti surat TI.II83 sampai dengan TI.Il151 makadengan mempertimbangkan RUPSLB tersebut secara mutatis mutandisberkaitan juga dengan bukti TI.II33 sampai dengan TI.II151;Menimbang, bahwa oleh karena bukti TI.II150 adalah RUPSLBlanjutan dari RUPSLB tanggal 11 Juni 2004 Nomor 23 yang dibuatdihadapan Notaris

RADJILIS HAMZAH menghadiri RUPSLB mengaku sebagaikomisaris PT. AMT padahal ia telah diberhentikan dalam keputusan RUPStanggal 15 Juli 2010 yang ditegaskan kembali dalam RUPS tanggal 11 Juli2011 berdasarkan akta Notaris No. 4 tanggal 09 Agustus 2011 ;4 IR. SUPARDI menghadiri RUPSLB sebagai yang mewakili PT.Pembangunan Sumbar juga tidak sah karena legalitas PT.

., namun akta tersebut juga belum disahkan oleh MenKumHanm ; Bahwa RUPSLB tanggal 30 Juli 2012 tersebut diadakan oleh IBRAHIMHASAN selaku Direksi PT.

AMTberdasarkan RUPSLB tahun 2011 :Bahwa RUPSLB tanggal 30 Juli 2012 berpedoman pada Akta No. 08 ; Bahwa berdasarkan Akta No. 08 yang dibuat oleh Notaris YENITAASMAWEL, dengan adanya 3 (tiga) pemegang saham meskipun KoperasiBank Nagari tidak hadir maka qorum sudah tercapai dan cocok denganAnggaran Dasar PT.

SUPARDI, IBRAHIM HASAN, Terdakwa I RADJILIS HAMZAH danTerdakwa III ACHYARMAN, sedangkan pihak Koperasi Pegawai BankNagari tidak hadir ;Bahwa hasil RUPSLB tersebut diantaranya memberhentikan HAMZAHsebagai Komisaris dan FIRDAN JAYA LESMANA sebagai Direktur PT.AMT karena sudah melakukan penyelewengan ; Bahwa RUPSLB tersebut diadakan atas kemauan Direksi ; Bahwa Notaris hadir setelah rapat berjalan, dan hasil RUPSLB tersebutdiserahkan pada IBRAHIM HASAN sebagai Direksi dan Direksi yangmengantarkan ke

Achyar ;96Bahwa Terdakwa III ikut rapat dalam RUPSLB tanggal 30 Juli 2012 tersebutkarena diundang oleh Direksi PT. AMT sebagai Komisaris ; Bahwa agenda RUPSLB tersebut diantaranya membatalkan Akta No. 04 danmemberhentikan HAMZAH sebagai Komisaris karena masa jabatannya telahBahwa yang hadir dalam RUPSLB tersebut adalah : Terdakwa II, TerdakwaI RADJILIS HAMZAH, Terdakwa IIT MASRI DARWIS, Ir. SUPARDI dariPT.

Agricon;Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal25 Janui 2009 dilakukan, kemudian atas usulan dari AgustinaTandramihardja dan Christicano Tandramihardja selaku pemegang 72 sahammengusulkan untuk kembali dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan atas dasar usulan itu kemudian dibuatlah undangankepada Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) yang akandilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2009, sehingga pada tanggaltersebut PT.

Agricon melakukan pertemuan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dan dihadiri oleh :Hal. 3 dari 16 hal. Put.

No. 1624 K/Pid/2011Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal25 Janui 2009 dilakukan kemudian atas usulan dari Agustina Tandramihardjadan Christicano Tandramihardja selaku pemegang 72 saham mengusulkanuntuk kembali dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dan atas dasar usulan itu kemudian dibuatlah undangan kepadaDireksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa (RUPSLB) yang akandilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2009, sehingga pada tanggaltersebut PT.

RUPSLB yang dilaksanakan oleh Para Tergugat dilaksanakanbukan ditempat kedudukan perseoan.Hal 4 dari 49 Hal. Put.No.360/PDT/2017/PT.DKIDalam surat panggilan RUPSLB yang diterima oleh Penggugat,tertulis:...

Panggilan untuk menghadiri RUPSLB PT. BMW yang disampaikanoleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak sah karena tenggangwaktu panggilan dan pelaksanaan RUPSLB kurang dari 14 (empatbelas) hari sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasselanjutnya disebut UU PT.

Surat panggilan tertanggal 27September 2013 sedangkan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11Oktober 2013, sehingga jangka waktu dalam surat panggilan denganpelaksanaan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal suratpanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah 13 (tiga belas)hari atau kurang dari 14 (empat belas) hari.c. Tergugat telah menanggapi undangan RUPSLB PT. BMW yangdilayangkan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa RUPSLBPT.

Pelaksanaan RUPSLB PT. BMW yang tertuang dalam Akta BeritaAcara Nomor 16 tahun 2013 merupakan RUPSLB PT. BMW yangketiga oleh karena RUPSLB kedua tidak memenuhi kuorum (Videpertimbangan hukum Penetapan Pengadilan hal. 35), sehinggadengan demikian tenggang waktu pemanggilan dan pelaksanaanRUPSLB, tempat pelaksanaan RUPSLB, kuorum kehadiran dan mataacara RUPSLB PT.

Surat panggilan tertanggal 27September 2013 sedangkan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11Oktober 2013, sehingga jangka waktu dalam surat panggilan denganpelaksanaan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal suratpanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah 13 (tiga belas)hari.c. Penggugat 1 Rekonpens telah menanggapi undangan RUPSLB yangdilayangkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan menyatakan bahwaRUPSLB PT.

No.2773 K/Pdt/2011Bahwa dalam redaksional RUPSLB tersebut terdapat fakta yang salingbertentangan dalam fakta yang sebenarnya sebagai berikut :1)Pada bagian 4 halaman terakhir Notulen RUPSLB disebutkanbahwa Peserta rapat meninggalkan ruangan sebelum notulenrapat diselesaikan dan menunjuk BUDI SADHANA dan HAERULBESTARI BENGARDI untuk menandatangani Notulen Rapat.Namun demikian ternyata pada bagian tanda tangan, yangmenandatangani Notulen adalah BUDI SADHANA, HAERULBESTARI BENGARDI TATANG BENGARDI,

CHIRSTCIANOTANDRAMIHARDJA serta AGUSTINA TANDRAMIHARDAJA ;CHIRSTCIANO TANDRAMIHARDJA dan AGUSTINATANDRAMIHARDJA pada saat RUPSLB tersebut bukanlah orangyang berwenang untuk menandatangani notulen RUPSLB tanggal28 September 2001 karena tidak ada bukti surat kuasa yangditerangkan dalam notulen RUPSLB bahwa kedua orang tersebutmewakili ZAENAL TANDRAMIHARDAJA ;Membuat Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001, seolaholahAlm.

;Oleh karena itu, Tergugat sebagai Direktur Utama berkewajibanuntuk menyampaikan niat THOMAS ISKANDAR BUDIONOkepada para pemegang saham lainnya untuk mengambil bagianmembeli seluruh saham THOMAS ISKANDAR BUDIONO ;Ternyata didalam Notulen RUPSLB tertanggal 28 September 2001yang dibuat oleh Tergugat selaku Direktur Utama yang bertindaksebagai Ketua RUPSLB Tergugat ll, tidak ada pernyataan yangmenjelaskan bahwa para pemegang saham lain PT.

No.2773 K/Pdt/201 1AGK untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk penetapantersebut ;Bahwa sehubungan surat undangan RUPSLB tersebut, terbukti Tergugat sebagai Direktur Utama PT.

No.2773 K/Pdt/201 1panggilan RUPSLB kepada para pemegang saham pada hal kenyataantidak; Tergugat melakukan manipulasi dengan mencantumkan nama parapemegang saham yang tidak hadir seolaholah hadir didalam Rapat UmumPemegang Saham; Tergugat membuat Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001, seolaholah Alm. H.

dituangkan didalam akte RUPSLB PT.

Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal22 Nopember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal 28Desember 2013 yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :a Marry Pardede sebagai Presiden Direktur.b Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan.c Drs.

Hotel DanauToba International agar di Tolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLByang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baruberdasarkan Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 Nopember2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 Nopember 2013jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 jo AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 jo Akte BeritaAcara RUPSLB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013, yaitu :a Marry Pardede sebagai Presiden Direktur.b

;PAGE 1021Bahwa berkaitan dengan RUPSLB PT. HDTI yang diprakarsai Penggugat yangmenghasilkan beberapa Akta yaitu : Akta Berita Acara RUPSLB Nomor: 20tanggal 07 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLBNomor : 138 tanggal 22 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor :07 tanggal 03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 98 tanggal21 Desember 2013 jo.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 07 tanggal03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 98 tanggal 21Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 139 tanggal 28Desember 2013, yang kesemuanya dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris diMedan adalah TIDAK SAH.

DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA adalah sah susunannya sertaberhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikatmengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT.DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA;11) Bahwa Tergugat perlu sampaikan bahwa dengan hadirnya kuasaPenggugat dalam RUPSLB PT.

Apakah pada aspek syarat sah untukmelaksanakan RUPSLB, atau pada saat penyelenggaraan RUPSLB ataukah pada hasil RUPSLB;Bahwa dalam hal ini Tergugat akan menjawab berdasarkankonstruksi hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya:13) Bahwa sebelum pelaksanaa RUPSLB PT.

Rinrin Merinova;21) Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.

., M.Kn pada tanggal 04 Februari 2019;24) Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA telah sesuai pula denganketentuan yang termuat dalam UU PT terkait pembuatanRisalah RUPSLB PT.

Tuan Thomas pada RUPSLB PT.

Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, RUPSLB PTSariarthamas Hotel Internasional yang diadakan pada hari Senin, tanggal9 Februari 2015, bertempat di Hotel Sari Pan Pacific, Jayakarta Room,Lantai 4, Jalan MH. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat;.

Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat rapatrapatdan/atau perikatanperikatan lain dan/atau perbuatan hukum lain yangHalaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2018timbul kemudian sebagai pelaksanaan dari/atau yang ada kaitannyadengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor271/Pdt.P/2014/PN Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 2015 dan RUPSLB PTSariarthamas Hotel Internasional tanggal 12 Februari 2015;6.

PT Sarinah mengajukan gugatanPT Parna Raya/Tergugat dan PT Sariarthamas Turut Tergugat yangintinya Tergugat telah perbuatan melawan hukum, dan meminta agarPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pdt.P/2014/PNJkt Pst tanggal 19 Januari 2015 batal demi hukum (batal RUPSLB PTSariarthamas Hotel Internasional);Bahwa dasar Penetapan Penyelesaian RUPSLB Pasal 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 86 ayat (7) UndangUndangPerseroan Terbatas Penetapan Pengadilan Negeri mengenai RUPSLB,bersifat

Danpermohonan penyelenggaraan RUPSLB tersebut telah dikabulkan olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti T7), sesuai ketentuan Pasal 80ayat 6 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19Januari 2015 tidak dapat dibatalkan;Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis Dr.

., M.H. menyatakan beda pendapat (dissenting opinion)dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa Tergugat pada tanggal 9 Februari 2015 telah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTSariarthamas Hotel Internasional (Turut Tergugat) bertempat diJayakarta ROOM Lantai 4 Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH.

Bahwa dalam perkara aquo Tergugat V selaku Notaris, hanya menuangkan apa yangtelah menjadi Keputusan RUPSLB Perseoran yang diadakan pada tanggal 11 Oktober 2011 olehPara Pemegang Sahamnya ( Tergugat I s/d Tergugat IV), sebagaimana yangtercantum dalam Notulen RUPSLB Perseroan ;os Bahwa ironisnya dalam Posita gugatan Penggugat point 33 dan 35 , Penggugat tandalandasan yang benar secara sepihak subyektif telah menghakimi Tergugat V ikut berperan dalampelaksanaan dan hasil RUPSLB Perseroan tanggal 11

Bahwa dengan demikian RUPSLB Perseroan tanggal 11 Oktober 2011 telahdilaksanakan sesuai dengan AD / ART Perseroan dan Peraturan Perundang Undangan yangberlaku ;3.

MERAK PUTRA BAHARI dalam melaksanakan RUPSLB Perseroantanggal 11 Oktober 2011 serta perbuatan Tergugat V yang menuangkanhasil keputusan RUPSLB Perseroan kedalam Akta No. 12 tanggal 13 Oktober2011, secara yuridis bukan merupakan perbuatan melawan hukum, olehkarenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah ditolakseluruhnya ;2.

MPB sejak bulan Oktober 2011karena ada surat pemecatan dalam Akta Notaris sebagai hasil RUPSLB;e Bahwa, dalam RUPSLB pemecatan Penggugat sebagai direktur PT.

SedangkanTergugat V berdasarkan bukti P10B Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PT.Merak Putra Bahari) No.12 tanggal 13 Oktober 2011, Tergugat V adalahNotaris, tidak ikut dalam penyelenggaraan RUPSLB tersebut. Tergugat Vhanyalah sebatas mencatakan saja hasil RUPSLB yang diselenggarakan olehTergugat I, Il, Ill dan Tergugat IV.

posisi strategis di perusahaan hal ini terbuktidari dibuat dan diselenggarakannya RUPSLB sebagaimana terurai dalamAkta Nomor 131 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dinadapanMohammad Asari, SH Notaris di Bandung yang mengubah kepengurusansebagai berikut:Presiden Komisaris : Sukun NatawijayaKomisaris : Lily NatawijayaPresiden Direktur : Een NatawijayaDirektur : Eddy NatawijayaHengky WijayaShierla NatawijayaKriesta NatawijayBahkan sebelumnya termohon pernah menyelenggarakan RUPSLB sepihaksebagaimana

tertuang dalam Akta Nomor 27 tanggal 17 Maret 2009 tentangpengukuhan pernyataan keputusan RUPSLB PT Natatek Prima, yang dibuatdihadapan Irma Rachmawati, SH Notaris di Bandung yang kemudianmendaftarkan akta tersebut di Departemen hukum dan hak azasi manusiarepublic Indonesia dengan menggunakan akta Risalah rapat, padahal yangsebenarnya adalah akta tersebut diatas (Akta Pengukuhan PernyataanKeputusan RUPSLB PT Natatex Prima);Bahwa semenjak perusahaan dipegang/diambil alin oleh Termohon padatahun 2006

Menghindari kondisi perusahaan agat tidak lebih terpuruk yang apabiladibiarkan dampaknya akan sangat merugikan Para Pemegang Sahamdan kepentingan karyawan secara keseluruhan Menjaga kondisi agar kepentingan karyawan tidak terlantar dan dapatbekerja seperti semula dengan kondisi yang lebih kondusif.Namun pelaksanaan RUPSLB tersebut harus terlebih dahulu dilakukandengan meminta ijin penetapan RUPSLB dari ketua Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, aquo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas1A

Nomor 2372 K/Pdt/2017Tahunan, menyelenggarakan RUPS atau RUPSLB ..., dst, tetapi ternyatadibagian akhir pertimbangan penetapan a quo Judex Facti PengadilanNegeri Bandung Kls A Khusus tetap mengabulkan permohonan ParaPemohon (Para Termohon Kasasi) dengan memberikan ijin untukmenyelenggarakan RUPSLB; pertimbangan hukum yang demikian tentusaja saling kontradiksi satu dengan yang lainnya dan memperlihatkandengan jelas bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kls A Khusus telah salahmenerapkan hukum atau melanggar

Nomor 2372 K/Padt/2017Bahwa apabila terhadap surat tersebut tidak ada tanggapan at au adapenolakan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka sesuai denganPasal 80 ayat (1) Para Pemohon selaku para pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPSLB, dapat mengajukan permohonankepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan, untuk menetapkan pemberian izinkepada Para Pemohon melakukan RUPSLB tersebut; Sementara ParaPemohon (Para Termohon Kasasi) dalam perkara

Bentuk pelanggaran hukum lain yang dilakukan oleh Termohon Kasasidalam pelaksanaan RUPSLB PT. RAS adalah sebagai berikut:a. Undangan dan iklan pengumuman yang dibuat oleh Termohon Kasasipada surat kabar terbitan Riau Pos untuk undangan RUPSLBpertama tidak mencantumkan tanggal surat untuk melaksanakanRUPSLB tersebut melanggar pasal 82 ayat (3) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam sebuah perseroan RUPSLB bisa dilakukan apabilasebelumnya telah dilakukan RUPS Tahunan. RUPS Tahunan wajbdilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir dan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)dan (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas. Dan untuk laporan tahunan tahun 2008 dan tahun 2009tidak dilakukan Termohon.

Pada RUPSLB kedua Termohon Kasasi tidak lagi membuat suratundangan yang akan dilaksanakan RUPSLB pada tanggal 21Oktober 2009, tetapi dibuat surat undangan RUPSLB kedua olehSaudara Rusdi Zein, SH tertangal 10 Oktober 2009 No. 002A/UmdirutRAS/X/2009 untuk diadakan RUPSLB kedua dengan memakaikop surat PT. RAS dan Nomor Indeks Surat Dirut PT. RAS dan tanpaHal. 12 dari 15 hal. Put.

Dan meskipun tanopa ada undangan RUPSLB kedua oleh TermohonKasasi, namun Termohon Kasasi tetap saja melakukan RUPSLBkedua tanggal 21 Oktober 2009 dan memimpin Rapat tersebutdengan 8 (delapan) mata acara RUPS yang sama sekali berbedadengan mata acara rapat, sedangkan RUPSLB pertama hanya 3(tiga) mata acara dan kesemua mata acara RUPSLB kedua adalahberbeda dengan mata acara RUPS pertama tanggal 9 Oktober 2009seperti tertuang dalam Akta No. 20 tertanggal 21 Oktober 2009 yangdibuat oleh Nursyiwan Koto

Notaris Pekanbaru;Terdapat perbedaan yang sangat fatal dan melanggar hukum agenda/mata acara RUPSLB pertama dan RUPSLB kedua dibandingkandalam akta risalah RUPSLB PT.

dengan agenda rapat pada RUPSLB (pertama) tanggal21 November 2013, yakni:a.

(1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, RUPSLB II (kedua) PT DnarmakaryaDhikaalambhana telah diselenggarakan, akan tetapi sebagaimana halnyapada waktu RUPSLB tetap hanya dihadiri oleh Tn.

yang sama dengan agenda rapat padaRUPSLB (pertama) dan RUPSLB II (kedua), yakni:Hal. 7 dari 37 hal.

Rencana Penutupan Perseroan;39.Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 diadakan RUPSLB dengan agendayang diinginkan oleh Termohon Kasasi I namun dalam RUPSLB tersebutTermohon Kasasi II selaku pemegang saham mayoritas Walked Out karenapermintaannya untuk mengagendakan pembahasan peputupan Perseroantidak diterima dalam RUPSLB sehingga RUPSLB tersebut tidakmenghasilkan apaapa, sebagaimana dituangkan dalam Notulen RapatNomor 16, tanggal 28 Januari yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida, S.H.

Sehingga RUPSLB tanggal 13 Maret 2013adalah batal demi hukum, demikian juga turunannya yang berupapemberhentian Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama;47.Bahwa dengan batalnya RUPSLB tanggal 13 Maret 2013, maka posisikepengurusan PT Dharmakarya Dhikaalambhana.

Nyonya SUTJI RAHAYU, Pemegang 10 (sepuluh) lembar sahamatau setara dengan 1,66 % (satu koma enam puluh enam persen);Sehingga total saham yang terwakili dalam RUPSLB tersebut adalah50.83 % (lima puluh koma delapan puluh tiga persen);Adapun halhal yang penting yang telah diputuskan dalam RUPSLBtersebut adalah :e Membubarkan Perseroan PT.

PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.

tanpa alasan apapun.Berdasarkan halhal tersebut diatas telah nyata bahwa diantarapemegang saham tidak ada kecocokan lagi sehingga perseroan tidakmungkin dilanjutkan.Oleh karena itu, Direksi melakukan pemanggilan rapat kepada ParaPemegang Saham berikutnya untuk membubarkan perseroan.PEMBUBARAN PERSEROAN.Bahwa Direksi melakukan pemanggilan RUPSLB, sesuai surat No. 004/SK/MAS/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010 (bukti P16).Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, di Kabupaten Bogor, telahdilaksanakan RUPSLB

(RUPSLB), sebagaimana terdapat dalam Akta Berita Acara No. 7,tanggal 14 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris DoharmanLimbong, SH (bukti P17).Bahwa Termohon juga tetap tidak hadir dalam RUPSLB tersebutmeskipun telah dipanggil dengan sah (vide bukti P16).DASAR HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN.Pembubaran perseroan diatur dalam UUPT yaitu :Pasal 12 ayat (1) huruf c, menentukan :*pembubaran perseroan dapat terjadi berdasarkan penetapanpengadilan.Pasal 146 ayat (1) huruf c, menentukan :"Direksi dapat

No. 2038 K/Padt/201 1tanggapan dari Termohon, sehingga Termohon telah lalai memenuhitanggungjawabnya terhadap perseroan;e Bahwa sesuai dengan bukti bertanda P17 ternyata pada tanggal 14Januari 2011 telah diadakan RUPSLB Perseroan PT.

Muhamad Putra Amal bahwaakan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) padatanggal 11 April 2008 selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr.

Muhamad PutraAmal untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) namun pada tanggal tersebut tidak terjadi RUPSLB ;Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan Sdr.Muhamad Putra Amal membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan menandatangani Notulen tersebut yang berisi tentangperalihan saham dari Sdr. JODY HARYANTO di PT.

Muhamad PutraAmal untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), namun pada tanggal tersebut tidak dilakukan RUPSLB ;Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan Sadr.Muhamad Putra Amal membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan menandatangani Notulen tersebut yang berisi tentangperalihan saham dari Sdr. JODY HARYANTO di PT.

, maka saksi Jodi Haryantodapat menempuh jalur hukum perdata untuk membatalkan hasil NotulenRapat RUPSLB tanggal 12 April 2008 tersebut.

Olehkarenanya untuk TURUT TERGUGAT menandatangani Berita Acara RUPSLB Tahun 2009 harus diwakili oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II.

Bahwa dalam RUPSLB tahun 2009 TERGUGAT III jelasjelas telah menjelaskanmengenai agenda RUPSLB yang diadakan, sehingga alangkah tidak masukakalnya apabila dikemudian hari PENGGUGAT mengatakan bahwa mengenaiperubahan kuorum tidak dijabarkan terlebin dahulu. Dalil PENGGUGAT inimerupakan dalil yang mengadaada, mengingat PENGGUGAT sendirimembubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara RUPSLB tanggal 15September 2009.

Bahwa selanjutnya oleh karena PENGGUGAT telah membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara RUPSLB tanggal 15 September 2009, maka haltersebut merupakan bukti yang sangat kuat bahwa PENGGUGAT telahmengetahui segala sesuai yang tercantum dalam pelaksanaan RUPSLB tahun2009.

PENGGUGAT sendiri menghadiri RUPSLB tertanggal 15 September 2009 danmenyetujui segala yang diputuskan dalam RUPS LB tertanggal 15 September2009 tersebut.2. PENGGUGAT pernah menyatakan keberatannya terhadap pemberian kuasadari TERGUGAT kepada TERGUGAT Il baik sebelum atau pada saatdiadakannya RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.3.

Bahwa pada saat RUPSLB tersebut TURUT TERGUGAT Il dan TURUTTERGUGAT IV hadir dalam rapat tersebut;565. Bahwa pada saat RUPSLB tersebut, TERGUGAT III selaku pimpinan rapat telahmenjelaskan mengenai agenda rapat kepada para peserta rapat dan seluruhpeserta rapat telah mengetahui agenda rapat.

Sunway KreasiBestindo;hal 3 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKIBahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut :1.Pengangkatan Sdr.

The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati kKeputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;6.

Sunway KreasiBestindo;Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut:1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur UtamaPerseroan dan Pengangkatan kembali Sdr.

The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati kKeputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;hal 10 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI6.

Sunway KreasiBestindo.Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut :1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur UtamaPerseroan dan Pengangkatan kembali Sdr.