Ditemukan 352 data
130 — 48
Menyatakan batal atau tidak sahsurat keputusan berupa SertipikatHak Milik No.1446, Desa Ciburial,Blok Pakar, tanggal 21 Desember1994, Gambar Situasi No.10755/1994, tanggal 09 Nopember1994, luas 8.520 m?, terletak di DesaCiburial, Kecamatan Cimenyan,Kabupaten Bandung, Propinsi JawaBarat, tercatat atas nama Ir.Siswanda H..
GUNAWAN
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
540 — 296
Sby.Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi, danselanjutnya mohon Putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk dinyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor : 188/26/SK/435.317.115/2020,tentang pemberhentian Perangkat Desa, memberhentikan tidak
diatas maka terhadap eksepsi ekspesi yang diajukan Tergugatdinyatakan di tolak seluruhnya ;Dalam Pokok Sengketa;Menimbang, bahwa apa yang telah pertimbangan dalam eksepsimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalampokoknya sengketa ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk dinyatakan batal atau tidak sahSurat
91 — 48
Menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Nomor29/Kpts/KPU KT.024.433170/2010,tanggal 31 Mei 2010 yang telahditerbitkan oleh Tergugat;3. Memerintahkan Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Nomor29/Kpts/KPU KT.024.433170/2010,tanggal 31 Mei 2010 yang telahdikeluarkan oleh Tergugat;4. Menghukum Tergugat untukmembayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp. 5.000.000, untuksetiap hari keterlambatan didalam melaksanakan Putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap;5.
89 — 31
tindakanTERGUGAT dalam mengeluarkan Objeksengketa a quo adalah tindakan yangmenutup diri terhadap masukan daripihak lain serta bertindak atas kehendaksendiri dan terkesan memaksakankehendak; 27.Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quomelanggar peraturan Perundangundangan yang berlaku danmelanggar Asasasas Penyelenggaraan Pemilukada sertabertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan YangBaik, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAHSURAT
94 — 43
Menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Bengkulu = Nomor : SPL Nomor.86/WKN.05/KNL.01/2010 tanggal 24 Agustus 2010Perihal Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang HakTanggungan Milik Penggugat.3.
45 — 27
lebihmengarah kepada hukum Perjanjian ( Pasal 1320KUHPerdata) Jo PERMENNAKERTRANS No. 19/2012 OutSourcing ;Bahwa atas surat yang di kirimkan oleh Penggugat tersebut olehTergugat telah menerbitkan surat Tertanggal 02 Agustus 2013Nomor 10607/DTKTR/2013. ( Objek Gugatan ), dan atasdasar tersebut karena sifatnya memaksakan kehendak, makadengan alasan tersebut Penggugat beralasan untuk mengajukangugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agarberkenan untuk membatalkan dan atau dinyatakan tidak sahSurat
Terbanding/Tergugat I : TONNY HARSONO
Terbanding/Tergugat II : PT. ICHIKO ARGO LESTARI
212 — 156
Bahwa oleh karena Posita Point ke 9 yang hanya berupa SuratPenawaran Jasa Hukum Nomor : 14/SESA TH/SP/201404 danmohon Persetujuan Surat Kuasa Khusus ke email TergugatBERTENTANGAN dengan Petitum Point ke 2 yang Menyatakan SAHSurat Kuasa antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat danPerjanjian Jasa Hukum antara Penggugat dan Tergugat serta TurutTergugat Nomor : 14/SESATH/SP/2016 tertanggal 1 April 2016 ( ADAUNSUR PAKSAAN MELANGGAR PASAL 1320 KUHPerdata ), makagugatan Penggugat harus dinyatakan
MEMO NAUFAL OTHMAN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
199 — 64
tersebut di atas, setelahmempertimbangkan kepentingan yang tersangkut dengan keputusan ituHalaman 12 Putusan Nomor 64/G/2020/PTUN.PLG(kepentingan Penggugat sebagai Masyarakat), seharusnya Tergugat, tidaksampai pada pengambilan keputusan tersebut, karena Tergugat sangatmengetahui bahwa surat keputusan tersebut menimbulkan akibat hukumdan sangat merugikan Penggugat.Berdasarkan uraian diatas Maka sudah cukup alasan kiranya, Majelis HakimTata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan atau menyatakan tidak sahSurat
58 — 12
dan kemudian untuk menyatakan sahsurat pernyataan tanggal 30 Desember 2014, yang mana surat pernyataantidaklah sama dengan surat kesepakatan atau perjanjian, sebagaimana telahdijelaskan diatas. Sedangkan surat pernyataan hanya berupa deklarasi saja yangtidak mempunyai akibat hukum sebagaimana sifatnya surat kesepakatan danperjanjian yang dapat dituntut berdasarkan wanprestasi atau ingkar janji sesuaidengan undangundang..
66 — 21
adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaradi atas ;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalamperkara in casu adalah Keputusan Tata Usaha Negara BerupaKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 76Tahun 2010, tanggal 31 Juli 2010 tentang Penetapan PasanganCalon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah KabupatenSupiori Periode Tahun 2010 2015 (bukti P12 = bukti T19)3Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalahmenuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sahSurat
1593 — 903 — Berkekuatan Hukum Tetap
a quo sesuai dengan Surat tanggal 25 Juni 2010dari Para Tergugat serta pengabaian Surat Pernyataan tanggal 28Januari 2010 yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat kemudianditindaklanjuti dengan Surat Perihal Pembersihan tangki Timbun danFasilitasnya, nyatanyata menunjukkan Para Tergugat telah melakukanperbuatan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian yang sangatbesar terhadap Penggugat meliputi kerugian material maupun imaterial,oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sahSurat
1.Cosmas Ciardi, selaku Direktur dari PT. Habco Primatama
2.PT Habco Primatama
Tergugat:
1.PT. Harapan Baru Lines
2.PT Harapan Baru Lines
140 — 89
Utr0121914.AH.01.11.TAHUN 2018 tertanggal 15 September 2018,disebutkan bahwa tempat kedudukan Tergugat adalah di Kota Makassar,Sulawesi Selatan ;Oleh karena itu, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenanguntuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo dan sudahsepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara A quo menyatakanmenolak dan tidak menerima gugatan Penggugat ;EKSEPSI SURAT KUASA TIDAK SAHSurat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidakmencantumkan
CORINNA PATRICIA,SH
Terdakwa:
ANDRI MIKE IRAWAN Pgl MIKE
19 — 5
Pasal 184 ayat (1) huruf (c) KitabUndangundang Hukum Acara Pidana, Visum et Repertum merupakan alat bukti sahsurat sehingga haruslah dipertimbangkan dan tetap dilampirkan dalam berkasperkara;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up nomor polisi BA 8857 WA, namapemilik Andri Mike Irawan panggilan Mike, nomor rangka KF50108942, nomormesin 5K9102136;2. 1(satu) lembar SIMA, atas nama Andri Mike lrawan panggilan Mike;3. 1 (satu)
41 — 23
Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan sahSurat Perjanjian Jual Beli Nomor : 0084NWK/BJADIR/I/14 yang dibuat olehpenggugat dan tergugat dan menyatakan pula tergugat telan melakukanperbuatan wanprestasi.Apa yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 55 sampaihalaman 60 dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilantingkat pertama yang telah menyatakan Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor :0084NWK/BJADIR/I/14 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugatadalah
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
Terbanding/Tergugat III : Ir. MUIS BAKUB
121 — 43
Bahwa oleh karena Surat Keputusan No. 572/KPTS/II/2011Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas No.269/KPTS/X/2003 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan Illbeserta Ganti Rugi atas tanahnya milik Pemerintah Kabupaten MusiRawas dan poin 4 meminta agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau c.qMajelis Hakim Perkara No. 12/Pdt.G/2020/PN.LIlg menyatakan SahSurat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 tanggal 06November 2003 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III besertaGanti Rugi
67 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cik Ditiro 35 Kompleks SMPN 1Yogyakarta merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 3 UU.Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sehinggaseharusnya Penggugat mengajukan terlebih dahulu mengenai sah atau tidak sahsurat peringatan dengan Nomor 032/3731 tersebut ke Peradilan Tata UsahaNegara;d Bahwa karena perkara ini adalah perkara Tata Usaha Negara bukan sengketakeperdataan, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (2), 134 dan Pasal 136 HIRserta Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 162
85 — 52
Putusan Nomor :020/G/2014/PTUN.Smg Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agarPengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan obyek sengketa, yaitu : e Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2087/Kranggan, Surat Ukurtanggal 16 Desember 2011 No. 00153/Kranggan/2011, luas 121 m/?,NIB : 11.01.08.04.00606 terbit tanggal 27 Desember 2011, KelurahanKranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, atas namaPT.
22 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan batal atau tidak sahSurat Perintah Pelaksana TugasSekretaris Daerah PangkalpinangNomor 800/099/BKD/IX/2011, tanggal14 september 2011 tentangPelaksanaan Tugas SekretarisHalaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 264 K/TUN/2012Daerah Kota Pangkalpinang atasnama : Ferry Insani, S.E., M.M.;3.
137 — 57
Mengabulkan gugatan Penggugatuntukseluruhnya ; 2.Menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Tergugat, berupaSertifikat Hak Milik Nomor:21311/Kelurahan Tamamaung,tertanggal O02 Juli 2004, SuratUkur Nomor: 00933/2008,tertanggal 31 Juli 2003, seluas3.241 mt (tiga ribu dua ratusempat puluh satu meter perseg!),atas nama JABBARI danHANIAH: 133.
49 — 18
sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIMengenai Kompetensi Absolut :Menimbang, bahwa Tergugat , Il dan Ill dalam Jawabannya telah mengajukaneksepsinya mengenai bahwa Penggugat ingin membatalkan atau menyatakan tidak sahSurat