Ditemukan 184 data
78 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 551 K/Pdt.SusBPSK/2017 Pasal 45 ayat (1) Undangundang Nomor: 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umumh) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatupetunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungiterhadap setiap orang yang atau memakai
221 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabilabarang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidaksesuai dengan perjanjian; Pasal 45 ayat (1 ) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumh) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat
76 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan pemanfaatan barangdan/atau jasa yang diperdagangkan;g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabilabarang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuaidengan perjanjian;> Pasal 45 ayat (1 ) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi:Setiap kKonsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumh
119 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RJ.a.n.PaniteraPanitera Muda Pidana UmumH. SUHARTO, S.H., M.Hum.NIP. : 9600613 198503 1 002 Hal. 36 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016
R.M. HARIS TRIDOJOLAKSONO, dkk.
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.PT. SUMBER GLOBAL ENERGY. Welly Thomas
153 — 68
Kepentingan umumh. Pelayanan yang baikKetidak jelasan status atas hak kepemilikan tanah dengan Nomor hak milikC.4716 Persil No.25/S.IIl, luas + 1.250 M* yang terletak di KelurahanCipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur dariseseorang bernama Dra. Femmy Ika Kartika Putri dengan Akte Jual/AJBNo. 294/Cipayung/1996 atas bidang tanah seluas + 604 M* sebagaimanaHalaman 12 dari 53 halaman.
123 — 28
tersebut, dengan demikian unsurdengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidak dan terpenuhi danterbukti; Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair:pasal 340 KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan 37ana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, olehsengaja dengan rencdari dakwaan tersebut;karenanya membebaskan Terdakwa akim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umumh
SUDARTO WIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
118 — 60
Kepentingan Umumh. Pelayanan yang Baiki. AAUPB lain sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim dalamputusan;4.
85 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
.> Pasal 45 ayat (1 ) Undang Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen = yangberbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugatpelaku usaha melalui lembaga yang bertugasmenyelesaikan sengketa antara konsumen danpelaku usaha atau merlalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umumh) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut diatas, dapatdiperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa PelakuUsaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orangyang atau memakai barang dan/atau jasa
83 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ataupenggantian apabila barang dan/atau jasa yangditerima atau dimanfaatkan tidak sesuai denganperjanjian;> Pasal 45 ayat (1 ) Undang Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen = yangberbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugatpelaku usaha melalui lembaga yang bertugasmenyelesaikan sengketa antara konsumen danpelaku usaha atau merlalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umumh) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapatdiperoleh
MIZNAH REYKE KANUSA, S.Pd., M.Ap.
Tergugat:
BUPATI BONE BOLANGO
180 — 106
Kepentingan umumh. Pelayanan yang baik2.
131 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1316 k/Pdt.SusBPSK/2017pelaku usaha atau merlalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umumh) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapatdiperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa PelakuUsaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orangyang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasilkegiatan usahanya;Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajibanmelindungi setiap orang yang memakai barang dan/ataujasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarangmelakukan suatu perobuatan
84 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ataujasa yang diperdagangkan;g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabilabarang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuaidengan perjanjian; Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau merlalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umumh
94 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ataujasa yang diperdagangkan;g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabilabarang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuaidengan perjanjian; Pasal 45 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumh
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
.> Pasal 45 ayat (1 ) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau merlalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umumh) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperolehsuatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajibanmelindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/ataujasa
157 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan pemanfaatan barang dan/ataujasa yang diperdagangkan;g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabilabarang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuaidengan perjanjian;> Pasal 45 ayat (1 ) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumh
105 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
PaniteraPanitera Muda Pidana UmumH. SUHARTO, S.H., M.Hum.NIP. : 19600613 198503 1 002Hal. 46 dari 46 hal. Put. Nomor 536 K/PID/2017
75 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemakaian dan pemanfaatanbarang dan/atau jasa yang diperdagangkan;g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabilabarang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidaksesuai dengan perjanjian; Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau merlalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umumh
99 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabilabarang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidaksesuai dengan perjanjian;> Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau merlalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umumh) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat
YASIN NAUE, S.E., M.M.
Tergugat:
BUPATI BONE BOLANGO
181 — 1707
Kepentingan umumh. Pelayanan yang baik2.
Petrus Nalle Pandi
97 — 46
Penyerahan berkas perkara ke penuntut umumh Penyerahan tersangka dan barang bukti, dani, Penghentian penyidikan.3) Pasal 36 Ayat (1) huruf a, bahwa :Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan denganpertimbangan adanya bukti permulaan yang cukup.Ayat (2), bahwa :Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanyabukti permulaan yang cukup, dan hanya berlaku terhadap satu orangtersangka yang identitasnya tersebut dalam surat perintahpenangkapan.4) Pasal 43 ayat (1), bahwa :Penahanan