Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi selft selo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 05-10-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — 1. Sdri. JEANE TJIOE, DK VS KURATOR (A. SYAMSUL ZAKARIA, S.H., M.H.), , DKK
242 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Herrysebagi Debitur tunggal didasarkan atas asas kebebasan berkontrak(freedom of contract and self regulation).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 08-12-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 K/MIL/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — MUHALI
37 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar daritidak dipidananya orang yang disuruh adalah PasalPasal 44, 48, 51 Ayat 2 (2)KUHP, serta ketentuanketentuan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidanayang intinya bahwa padanya tiada terdapat unsur kesalahan (mens rea) ataukesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (actus reus) telah dilakukaknnya.Dalam istilah bahasa latin : Actus non facit reum nisi mens sit rea, an act doesnot constitute it self guilt unless teh mind is quilty atau geen straf zonderschuld.Terhadap bentuk penyertaan Mereka yang
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 11 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
1.SUGIONO ALIAS YONO BIN PONIRAN
2.Ganda Zainuddin Sitorus
113 — 29
  • SKSHHK hanya dapat diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada IndustriHasil Hutan memiliki perizinan yang sah (self assesment) melaluiaplikasi SIPUHH;. Penerbit SKSHHK merupakan Petugas perusahaan/pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya yangditetapkan oleh pemegang izin;.
Pengadilan PN BANJARBARU
Register : 19-08-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANJARBARU Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Bjb
Tanggal 10 September 2015 —
28 — 11
  • mempunyaiPenasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatpemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukumbagi mereka.Bahwa UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasionaltentang HakHak Sipil dan Politik) menyebutkan: Dalam penentuantuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidakdipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengakuHalaman 33 dari 53,34bersalah (Non Self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-11-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 655/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 6 Nopember 2014 — LIONG INDRA GUNAWAN, Lawan 1. PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL, 2. PT.PERKASA LESTARI PERMAI (INTILAND GROUP), 3. MOCH. AWALUDIN, 4. RICKY ADHI YUDHANA,
81 — 110
  • SelF Rasuna Epicentrum, JI H.R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-08-2010 — Upload : 26-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1666 K/PID.SUS/2010
Tanggal 4 Agustus 2010 — CAHYO HARYONO, DK
59 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana sesuai Amanat UU Perpajakan yangmenyebutkan bahwa Sistem Perpajakan yang berlaku di Indonesiaadalah Sistem Self Assesssment dimana dalam sistem ini Wajib Pajakdiberikan kewenangan sepenuhnya untuk menghitung, menyetor danmelaporkan sendiri Kewajiban Perpajakannya. Sebagai konsekuensinyadalam sistem ini Wajib Pajak diperlakukan sebagai Raja yang harusdilayani dan diberikan hakhaknya.Dalam Kasus PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA, Tbk (d/h. PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA, Tbk);
80 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EE 0700 Management and Technical AssistanceBahwa Pemohon Banding mengakui bahwa pada saat proses penelitiankeberatan sampai dengan Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan, PemohonBanding membuat self correction untuk EE 0700 Managemet & TechnicalAssistance sebesar Rp33.992.550.390,00.
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 19-05-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Lbo
Tanggal 17 Juni 2020 — Pemohon:
SUNARYO SADJAR
Termohon:
KAPOLDA GORONTALO cq Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Gorontalo
137 — 77
  • Hal ini merupakanpengejawantahan asas non self incrimination, yang berlaku secara universal,Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Lboyang diadakan guna terwujudkanya due process, pada satu sisi dan fairprocedure pada sisi yang lain. Dalam penyidikan hal ini berarti, seseorangtidak boleh dikatakan telah memenuhi unsurunsur suatu tindak pidana hanyakarena keterangannya sendiri sebagai seorang tersangka.TENTANG RELEVANSI!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang PPN, seharusnyaTermohon Peninjauan Kembali mempunyai beban pembuktian untukmenyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkankoreksinya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT.D&D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danHalaman 21 dari 39 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-04-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — MENTERI PERHUBUNGAN RI VS PT. SARI INDO PRIMA LINE;
142 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kiranya diperlukan keberanian, kejujuran, dan self respect Tergugatuntuk merealisasikan Hasil Rapat tanggal 20 Maret 2015, yang padabutir 3 dinyatakan bahwa Obyek Sengketa akan ditinjau kembali:Dengan demikian, menunjukkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkanobyek sengketa jelas bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dari AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) ;Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas.Tergugat juga tidak mempedulikan Asas Proporsionalitas danProfesionalitas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Putus : 09-05-2018 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 3279/Pid.Sus/2017/PN Sby
Tanggal 9 Mei 2018 — Tutik Wahyuniarti, SH ;
161 — 32
  • untuk kejadian atau fakta yang terjadi dalam tahunpajak 2009 maka UU KUP yang berlaku adalah Undangundang Nomor 6 tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahHal. 147 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku sejak 01 Januari 2008s.d 24 Maret 2009 dan UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UU No 16 Tahun 2009sejak 25 Maret 2009 ;Bahwa sesuai dengan sistem Self
    Tata caraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2009 SetiapWajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, danjelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab,satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya keDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atautempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ; Bahwa Ahli menjelaskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hubungannyadengan sistem Self
    Assesment dapat dijelaskan sebagai berikut :Sesuai pasal 1 angka 5 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajid Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya ;Berdasarkan sistem Self Assesment semua Wajib Pajak wajibmendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatatsebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor
    PokokWajib Pajak (NPWP) ; Bahwa Ahli menjelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) hubungannya dengansistem Self Assesment dapat dijelaskan sebagai berikut :Sesuai pasal 1 angka 10 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsurat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungandanatau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajakdan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan ;Hal. 165 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.
    Dalam kaitannya dengan sistem Self Assesment, SPT adalah saranabagi Wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak dan pembayarannya ; Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semua informasi yangsecara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada kantor DirektoratJenderal Pajak ditempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan ; Sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam melaporkankebenaran isi SPT (formal dan materil), maka setiap SPT dilengkapidengan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 25-02-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 161 / Pdt.G / 2015 / PN Dps
Tanggal 9 Nopember 2015 — I WAYAN SEMADI MELAWAN I KETUT SUANAYA, DK.
77 — 47
  • ,Bank Financing (44,84 %) Rp. 1.600.000.000, Self Financing 55,16 % Rp.1.968.437QQ0, Total project cost Rp. 3.568.437.000, :1.
    kredit berupa kredit investasidengan tujuan untuk membiayai pembangunan gedung sekolah SMK PariwisataDalung dengan project cost sebagai berikut : Tanah Rp. 0,, Gedung perkantoranRp. 922..629.000,, Gedung lantai 1 (kelas) Rp. 760.565.000,., Gedung Lantai 2(kelas dan lab) Rp. 1.641.141.000,., Pagar + candi bentar Rp, 97.921.000,., Jalan,parkir/halaman,pura, perlengkapan/peralatan + fasilitas pendukung Rp.146.181.000,., Total project cost Rp. 3.568.437.000,., Bank Financing (44,84 %)Rp. 1.600.000.000, Self
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 14-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 560/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 14 Maret 2017 — KAMISAN HAMZAH melawan PT. BANK DANAMON, TBK., dkk
65 — 58
  • Kamisan Hamzah, luas 4.120 m2,yang keduanya terletak di Desa Jerukgulung, Kecamatan Dempet,Kabupaten Demak ; on nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnnn d) Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Asset Liquidation RepDivisi Self Employed Mass Market tanggal 16 Juni 2014 tentangRincian Kewajiban Debitur a.n.
Pengadilan PN RUTENG Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 15-06-2019
Putusan PN RUTENG Nomor 87/Pid.B/LH/2018/PN Rtg
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
JOHANSEN C.HUTABARAT
Terdakwa:
RIFKAN RIFAIS alias RIFKAN
449 — 54
  • Pendistribusiandan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yaitu melalui penyalur denganmenggunakan fasilitas pengangkutan (moda transportasi truk tangki SPOB (SelfPropelled Oil Barge) Tug boat) yang dimiliki atau dikuasai Badan Usaha PelaksanaP3JBT (Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu/BBMBersubsidi) atau dari Terminal (Depot) BBM langsung ke konsumen kapal transportasilaut melalui fasilitas pengangkutan (moda transportasi truk tangki SPOB (Self PropelledOil Barge) Tug boat)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 11-08-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 P/HUM/2014
Tanggal 22 Juni 2015 — H. PRABOWO SUBIANTO, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM;
88 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014kepada Putusan MK Nomor: 102/2009 a quo yang secara tidak langsungmengubah UU Nomor 42 Tahun 2008 (negatif legislation) denganmelengkapi ketentuanketentuan yang diperintahkan langsung olehMahkamah (self executing) kepada KPU untuk mengatur lebih lanjuttentang DPK dan DPKTb diperkuat pula dengan kedudukan KPU sebagailembaga negara mandiri (independence state organ) yang dijamin Pasal 22Eayat (5) UUD 1945 (bukti T4).j bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ PRESSPHPUXII
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-10-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
I Ketut Sukartayasa, SH, S.Kep, M.Sc
Tergugat:
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020
221 — 626
  • dikarenakan hasilnya kurangmemenuhi syarat.Perlu. diketahui bahwa dalam menentukan kelulusan seorangpeserta asesmen, banyak aspek yang dinilai baik potensi dankompetensi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 tahun2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negaradan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentangManajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, yakni sebagai berikut :1) Potensi yang meliputi:a) Kemampuan intelektual;b) Kemampuan interpersonal;c) Kesadaran diri (self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-12-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2012
Tanggal 11 Desember 2012 — DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA vs PT. SMART TELECOM
89 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemerintah, sehingga penerapan tarif BHP kepadaPenggugat (PT Smart Telecom) dalam Peraturan Menteri (vide Pasal 19 ayat (1)Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 43/PER/M.KOMINFO/1 2/2006);Bahwa ditinjau dari substansial material telah terjadi pelanggaran hukum, dimanaberdasarkan Pasal 9 dan Pasal 14 UndangUndang PNBP, dan dengan mengambilalih pertimbangan hukum pada Judex Facti alinea 4 Hal 103, dimana PeraturanPemerintah No 29 Tahun 2009 Penggugat seharusnya diberi kesempatanmenggunakan Self
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN KALABAHI Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Klb
Tanggal 16 April 2020 — Penuntut Umum:
DEWA NGAKAN PUTU ANDI
Terdakwa:
KENEDY TAKALAO
139 — 64
  • memperburuk kondisi kejiwaan kesehatan yang dideritapara narapidana Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MahkamahAgung dalam SEMA nya mengharapkan agar para hakim sedapat mungkinmenerapkan pemidanaan terhadap pecandu dan pengguna Narkotika berupahalaman 35 dari 38 Putusan Nomor /24/Pid.Sus/2020/PN Klbpengobatan atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ke dalam PantiRehabilitasi maupun terapi pengobatan, karena memang sejatinya kejahatanoleh pecandu narkotika adalah self