orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Namun selain tujuan hukum dimaksud, adabeberapa penanganan perkara yang mempunyal maksud lebih khusus agarorang lain tidak ikutikutan melakukan tindak pidana yang telah dilakukanberdampak sangat luas terhadap masyarakat sehingga pelaku tindak pidanatersebut harus dihukum (sebagai shock therapy) agar perbuatannya tidak ditiruoleh orang lain.

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagimengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligusjuga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika adalah barang yang sangat berbahayaHalaman 25 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bknbagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap Narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Hal itu dimaksudkan agar Para Terdakwa tidaklagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannyasekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

Bahwa karena melihat gelagat yang tidak menguntungkan tersebut dankarena Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ada cekcok dan persoalansebelumnya, maka Tergugat dengan ditemani oleh tetangga kembali lagi kerumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat secara persuasivedari orang tuanya, saat itu kami disambut secara baik, bahkan shalatdhuhur dan makan siang bersama, tetapi orang tua Penggugat belum maumempertemukan kami dengan Penggugat dengan alasan berada di tempatlain sedang menjalani therapy

Hakim berpendapat bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

Bahwa pihak Termohon dan keluarganya datang ke rumah orangtua Pemohon kerap melakukan bentuk penekanan (shock therapy)terhadap keluarga atau orang tua dari Pemohon yakni akanHalaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 201/Padt.G/2018/PA.Pstmempermalukan orang tua Pemohon di Gereja, dimana orang tuaPemohon merupakan salah satu Pengurus Gereja;e.

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagimengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatuHalaman 30 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Amtshock therapy.

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

pidanayang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam din Terdakwa bahwaperbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatanapapun yang tidak patut atau dilarang oleh hukum (efek penjeraan), selain itusecara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagaiperingatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatanHalaman 30 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN BlaTerdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh hukum(public shock therapy

Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidanayang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwaperbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatanapapun yang tidak patut atau dilarang oleh hukum (efek penjeraan), selain itusecara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagaiperingatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatanTerdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh hukum(public shock therapy

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Pid.Sus/2010 PERALATAN PUSKESMAS POLIKLINIKSET 1 Stethoscope cardiologist 3 BH 211.000 633.0002 Tensimeter air raksa 4 BH 1.231.000 4.924.000PERALATAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN1 Bantal 10 BH 105.000 1.050.0002 Kasur 10 BH 1.759.000 17.590.000Selimut besar 20 BH 167.000 3.340.000PERALATAN HOME CARE BAHAN HABIS PAKAI1 Kantong plastic untuk sampah biologis dan infeksius 2 BH 39.000 78.000PUSKESMAS PERAWATAN LUMPUEALAT PENUNJANG PELAYANANALATPROMOSI DESA SIAGAALAT MEDIK FISIOTHERAPHY1 Ultrasound therapy

17.414.000PERALATAN PUSKESMAS POLIKLINIKSET1 Stethoscope cardiologist 3 BH 211.000 633.0002 Tensimeter air raksa 4 BH 1.231.000 4.924.000PERALATAN PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN1 Bantal 10 BH 105.000 1.050.0002 Kasur 10 BH 1.759.000 17.590.0003 Selimut besar 20 BH 167.000 3.340.000PERALATAN HOME CARE BAHANHABIS PAKAI1 Kantong plastic untuk sampah biologis 2 BH 39.000 78.000dan infeksiusPUSKESMAS PERAWATAN LUMPUEALAT PENUNJANG PELAYANANALATPROMOSI DESA SIAGAALAT MEDIK FISIOTHERAPHY1 Ultrasound therapy

1 (satu ) Buah Vaselin Lip Therapy

4.

1 (satu ) Buah Kaos Baju Merk K&j Warna Putih

5.

2 (dua ) Buah Wardah Aloe H Multi Gel

6.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbading) berwenangmenerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakHalaman 104 dari 115 halaman Putusan Nomor 997 B/PK/PJK/201617.relevan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikanHalaman 98 dari 120 halaman. Putusan Nomor 278/B/PK/PJK/2016(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);2.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationHalaman 109 dari 120 halaman.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannyahalaman 133134, yang menyebutkan:Bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan putusan atas tindak pidana,

Sehubungan dengan point nomor 2 (dua) tersebut di atas perlu adanya antisipasi /pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yangsetimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangirasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hal inimerupakan shock therapy bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksipidana yang setimpal ;Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknyamenyatakan keberatan atas putusan pengadilan

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN BknMenimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy