pemerintah, sehingga penerapan tarif BHP kepadaPenggugat (PT Smart Telecom) dalam Peraturan Menteri (vide Pasal 19 ayat (1)Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 43/PER/M.KOMINFO/1 2/2006);Bahwa ditinjau dari substansial material telah terjadi pelanggaran hukum, dimanaberdasarkan Pasal 9 dan Pasal 14 UndangUndang PNBP, dan dengan mengambilalih pertimbangan hukum pada Judex Facti alinea 4 Hal 103, dimana PeraturanPemerintah No 29 Tahun 2009 Penggugat seharusnya diberi kesempatanmenggunakan Self

Akan tetapi judex factie seharusnyaberpegang pada prinsip kehatihatian(precautionary principle) sebagai sikapmawas diri atau self awareness yang dipengaruhi dari dalam diri sebagaihakim, dalam membacakan putusan a quo.

Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014kepada Putusan MK Nomor: 102/2009 a quo yang secara tidak langsungmengubah UU Nomor 42 Tahun 2008 (negatif legislation) denganmelengkapi ketentuanketentuan yang diperintahkan langsung olehMahkamah (self executing) kepada KPU untuk mengatur lebih lanjuttentang DPK dan DPKTb diperkuat pula dengan kedudukan KPU sebagailembaga negara mandiri (independence state organ) yang dijamin Pasal 22Eayat (5) UUD 1945 (bukti T4).j bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ PRESSPHPUXII

sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili permohonan pembatalan atas PutusanArbitrase a quo menyatakan Putusan Arbitrase Perkara Nomor Reg.004/BAKTIARB/04.2012 tertanggal 8 November 2012 batal demihukum;Putusan Arbitrase a quo bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketertiban umum karena akan menjadipreseden buruk yang mematikan industri bursa berjangka (futures);Bahwa Para Pemohon selaku badan independen yang mengaturjalannya bursa berjangka (self

dikarenakan hasilnya kurangmemenuhi syarat.Perlu. diketahui bahwa dalam menentukan kelulusan seorangpeserta asesmen, banyak aspek yang dinilai baik potensi dankompetensi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 tahun2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negaradan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentangManajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, yakni sebagai berikut :1) Potensi yang meliputi:a) Kemampuan intelektual;b) Kemampuan interpersonal;c) Kesadaran diri (self

Sehinggaakhirnya Penggugat pulang dari Pertemuan Sheraton tersebutdengan sama sekali tidak mengetahui bahwa ada rencanaselanjutnya dari Para Tergugat mengenai pembagian warisan dariPewaris.Bahwa pada tanggal 2 November 2015 Penggugat menerimaemail dari Tergugat Ill yang pada pokoknya memberitahukansebagai berikut:we would like to inform you that my self along wth Dai Ma(Wihartati Muslim), Josephine (Rong Li Nursalim), Yenrie(Yenrielim Haryono), Cherrie (Sheawieliem Haryono), Carina(Werieliem Haryono

Pasal 10 ayat (1)bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHK).Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHkK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan sebagaimanadiatur Permenhut Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut :a) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

Self. Sisa Hutang Pokok yang belum dipenuhi sebesar Rp. 1.608.450.172 (Satumilyar enamratus delapan juta empat ratus lima puluh seratus tujuh puluhdua Rupiah);g. Tunggakan Bunga sebesar Rp. 305.542.398, (Tiga ratus lima juta limaratus empat puluh dua tiga ratus Sembilan puluh delapan Rupiah).h. Tunggakan Denda sebesar Rp. 238.278.708, (Dua ratus tiga puluhdelapan juta dua ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus delapan Rupiah)I.

Herrysebagi Debitur tunggal didasarkan atas asas kebebasan berkontrak(freedom of contract and self regulation).

Bahwa Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin.

RAMLIE WOENTORO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saatpemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalamberita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksisendiri ;Bahwa saksi menjabat di Bank Danamon sebagai RBPH (RegionalBusiness Partner Head Self Employee Mass Market) ;Bahwa saksi bertugas untuk wilayah timur dan kantornya di Semarang

Bahwa berdasarkan Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010 tanggal19 Januari 2010 yang dibuat oleh Self Employed Mass Market KantorPusat PT.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramlie Woentoro, SEyang menjabat sebagai Regional Business Partner Head Self Employee MassMarket (RBPH SEMM) Wilayah Timur menyatakan bahwa dalam dokumenyang ada di PT.

Bahwa berdasarkan Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010tanggal 19 Januari 2010 yang dibuat oleh Self Employed MassMarket Kantor Pusat PT.

sebanyak 7 (tujuh) debitur, Unit Nongkojajar sebanyak 2(dua) debitur, Unit Kebonagung sebanyak 2 (dua) debitur dan UnitKejapanan sebanyak 1 (satu) debitur ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendirian antara lain sebagai berikut :226Terdakwa sebagai Cluster Credit Officer (CCO) Bank Danamon ClusterPasuruan telah tidak mengindahkan job description sebagaimanadiuraikan dalam Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010 tanggal 19Januari 2010 yang dibuat oleh Self

pengadilan.padahal UndangUndang Nomor 24 tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014 dalam Pasal 57 ayat (2a) menyatakanPutusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: (c) rumusan norma sebagaipengganti norma dari undangundang yang dinyatakan bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Bahwa bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas obyekPraperadilan tidak sertamerta berlaku sebagai hukum (self

Hal ini didasari olehpengertian bahwa KPK sebagai Lembaga Negara yang dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen danbebas dari pengaruh kekuasaan manapun (vide Pasal 3 UUKPK) yang mempunyai hukum acara tersendiri dan aturankepegawaian tersendiri (Self regulatory body) sehingga dapatmenetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenaipelaksanaan tugas dan wewenangnya (vide Pasal 25 UU KPk).Hal 129 dari 258 Putusan No.119/Pid.Prap/2015/PN.JKT7) Selain itu dalam konstruksi hukum

terdahulu lalu dianggapbaik dan benar secara hukum baru dijalankan hukum selanjutnya, maksud sayabahwa apakah bisa terjadi kesalahan dan saya sendiri mengatakan bahwaputusan hakim yang mengatakan penyidik indipenden tidak boleh diangkat KPKmenurut ahli salah.Bahwa berkaitan dengan kewenangan KPK untuk mengangkat Penyelidik danPenyidik, bahwa KPK adalah Lembaga negara indipenden tadi sudah ahlisampaikan bahwa ada banyak ciri lembaga negara independen salah satunyapersis yang disebutkan tadi ciri self

diperintahkan oleh undangundang untuk dia atur dan sayatermasuk penganut yang kedua sebenarnya jadi yang bisa di atur sesungguhnyaadalah apa yang diesersi didalam undangundang itu sendiri nah kembalikepertanyaan penyidik independen saya pahami berdasarkan metode tafsir yangsaya pakai misalnya sistematis saya mengatakan sebenarnya undangundangSELmemberikan kesempatan kepada KPK untuk melakukan itu dan karenanyaketika KPK membuat aturan sendirinya itu saya bermaksud ini adalah sebagiandalam menjalankan self

,Bank Financing (44,84 %) Rp. 1.600.000.000, Self Financing 55,16 % Rp.1.968.437QQ0, Total project cost Rp. 3.568.437.000, :1.

kredit berupa kredit investasidengan tujuan untuk membiayai pembangunan gedung sekolah SMK PariwisataDalung dengan project cost sebagai berikut : Tanah Rp. 0,, Gedung perkantoranRp. 922..629.000,, Gedung lantai 1 (kelas) Rp. 760.565.000,., Gedung Lantai 2(kelas dan lab) Rp. 1.641.141.000,., Pagar + candi bentar Rp, 97.921.000,., Jalan,parkir/halaman,pura, perlengkapan/peralatan + fasilitas pendukung Rp.146.181.000,., Total project cost Rp. 3.568.437.000,., Bank Financing (44,84 %)Rp. 1.600.000.000, Self

Roni atasnama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha caf agarmenghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe, Mairini selaku AOkembali menjelaskan kepada Asnawi Abdullah bin Abdullah dan Terdakwabahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karena debituradalah suami/istri (terafiliasi) dan tidak memiliki self financing yangmencukupi, namun Asnawi Abdullah bin Abdullah tetap memerintahkanMairini agar memprosesnya, sehingga Mairini menjalankan perintah di bawahtekanan, setelah

Roni atasnama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha caf agarmenghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe, Mairini selaku AOkembali menjelaskan kepada Asnawi Abdullah bin Abdullah dan Terdakwabahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karena debituradalah suami/istri (terafiliasi) dan tidak memiliki self financing yangmencukupi, namun Asnawi Abdullah bin Abdullah tetap memerintahkanMairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankan perintah di bawahtekanan, setelah

Roni dengandebitur telah menemui Kabag Kredit Komersial dan PemimpinCabang.e Pada prinsipnya saya menolak memproses kredit ini karenatidak feasible pembiayaan pembangunan ruko pada saat itudengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di wilayahLhokseumawe dan sekitarnya yang telah terlalu banyak,debitur tidak berpengalaman di bidang properti juga tidakadanya self financing dari debitur dan, dikhawatirkan terjadinyasalah penggunaan kredit disebabkan keberadaan keterlibatanSdr.

kedua pintu agunan toko tersebutmenurut Tim Mapping adalah sebesarRp1.622.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluhdua juta empat ratus ribu rupiah).e Pemberian kredit tidak dilakukan rating sesuai denganketentuan bank yang berlaku (pelanggaran SOP).e Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namuntidak dilakukan.e Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersialdan Pemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproseskredit disebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi)dan tidak memiliki self

kredit, dana sebagian digunakanuntuk proyek dan sebagian menutupi kredit lama, usaha tidak jalanlagi, nilai jaminan belum final, dan tidak melaporkan langsungkepada Direksi Bank Aceh;2) Pada Debitur Arizky Caf (Nurul Akbari), dana kredit digunakanuntuk membeli toko, pemberian kredit tidak sesuai dengan ratingbank, Account Officer telah menjelaskan kepada Kabag KreditKomersial (Terdakwa) dan Pimpinan Cabang bahwa tidak dapatmemproses kredit karena debitur suami istri (terafiliasi) dan tidakmemiliki self

Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon' Peninjauan Kembali yangmerupakan pihak yang mempunyai beban pembuktian untukmenyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkankoreksinya.

Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk menyampaikan data pembanding mengenaitransaksitransaksi antara pihakpihak yang tidak mempunyai hubunganistimewa untuk membenarkan koreksinya.

Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.

TergugatAirport tax Lion Air JktMedan, 3 Juli 2011 : Rp40.000,00;Tiket Sriwijaya Air MedanJkt, 6 Juli 2011, 15.30 Rp1.380.000,00;Airport tax Sriwijaya Air MedanJkt, 6 Juli 2011, 15.30 :Rp35.000,00;Biaya makan di Tebing Tinggi, Juli 2011 : Rp137.000,00;Total (dengan asumsi tiket JktMedan = MedanJkt) :Rp2.972.000,00;Balance :Rp2.972.000,00;4 Travel Expense ClaimTravel Date : 0323 Agustus 2011;Travel Purpos : Collecting data fore individual development programs atABCK, AICK & A WL/KMS and Provide/Conduct Oracle Self

baru ditangan masingmasingSedangkan SEM YANSEN NOFNINU memegang karta Pel lalu saat itu jugasaksi melihat SEM YANSEN NOFNINU melempar saksi ZEVION NITTIdengan menggunakan batu tetapi tidak kena lalu para terdakwa melemparrumah saksi korban MARKUS NITTI lagi dengan menggunakan batu hinggaseng rumah lubang sebanyak dua lembar seng, selanjutnya para terdakwapulang kembali kerumah saksi lihat karena kami bertetangga, pada pukul09.00 Wita saksi ZEVION NITTI, OPA MARKUS NITTI, LIMRI NITTI dan Mamasaksi SELF

Nusa Kita Cemerlang (NKC) memiliki kewajiban perpajakanyaitu, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendirikewajiban perpajakannya (self Asessment) sesuai ketentuan dalam Pasal 3ayat (1) Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum TataCara Perpajakan yang antara lain PT.Nusa Kita Cemerlang (NKC) wajibmembuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak PertambahanNilai (PPN) dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani ke KantorPelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar

Nusa Kita Cemerlang (NKC) memiliki kKewajiban perpajakanyaitu, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendirikewajiban perpajakannya (self Asessment) sesuai ketentuan dalam Pasal 3ayat (1) Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum TataCara Perpajakan yang antara lain PT.Nusa Kita Cemerlang (NKC) wajibmembuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak PertambahanNilai (PPN) dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani ke KantorHalaman 38 dari 193 halaman Putusan Pidana

Sehingga dengan kondisi tersebutpara debitur tidak memiliki self financing atau fresh money dalam bentukapapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh saksi RIKA FATRISIA,SE.

Sehingga dengankondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh saksi RIKA FATRISIA,SE.

Penyusunan analisa keuangan untuk menilai kelayakan debiturHalaman 166 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgdilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadapinformasiinformasi yang disampaikan oleh para debitur, sehinggapenetapan akseptasi penghasilan dan penetapan plafond tidakdidasari dengan datadata yang dapat dipertanggungjawabkan.Tidak dilakukannya verifikasi terhadap validitas RAB pembangunandan renovasi rumah serta self financing yang dimiliki oleh paradebitur karena

Tidak dilakukannya verifikasi terhadap validitas RAB pembangunandan renovasi rumah serta self financing yang dimiliki oleh para debiturkarena seluruh RAB yang disampaikan kepada pihak bank di susunoleh suami sdri. Rika fatrisia.. Kunjungan kepada beberapa debitur dilakukan pada hari libur denganditemani oleh suami..

Dalam hal beberapa RAB yang dipersiapkan oleh calondebitur pun diragukan keabsahannya karena tidak dibuat dan di tandatanganioleh konsultan bangunan, dimana dokumen RAB disusun oleh para pihakketiga (perantara) yaitu saksi Trisno, saksi Carmad dan saksi Waska (Dion).Sehingga dengan kondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financingatau fresh money dalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberianfasilitas kredit.Halaman 228 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgb.