Ditemukan 2374 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-10-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 493/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 12 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat I : WAWAN SUDARMAWAN
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BOGOR. KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Tergugat II : THAARIQ S.A AZIS
Terbanding/Tergugat V : TIFFANIANNISA.
Terbanding/Tergugat III : DWI SWANDIANI, SH Notaris
Terbanding/Tergugat I : Nyonya WARDAH
Turut Terbanding/Penggugat IV : SUHARTATI
Turut Terbanding/Penggugat II : ADY SUNARKO
Turut Terbanding/Penggugat III : KRISTANTO ADY
9277
  • Indikasi jual beli (PPJB) dilakukan secara semu/purapura sebagaiupaya menghilangkan BOEDEL WARIS dan hak bagian warisan untukPenggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.g. Membuat perkara hukum No. 72/Pdt/G/2000/PN.Bgr menjadi semakinrumit dengan adanya transaksi dengan pihak ketiga.h.
Putus : 05-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 185/Pid.Sus/2018/PT SMG
Tanggal 5 September 2018 — WILDAN ADHYASTHA NAVIAN Bin ALAN MARHELAN
9035
  • diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Surakarta tertanggal 13 Juli 2018 menyampaikan alasanalasansebagai berikut: Bahwa menurut hemat kami, pertimbangan putusan Pengadilan NegeriSurakarta atas perkara Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Skt tidakmempertimbangkan & telah tidak menganggap adanya alasanalasanpemaaf dari pembelaan Penasehat Hukum WILDAN ADHYASTHA NAVIANdan melulu hanya mempertimbangkan surat tuntutan Jaksa PenuniutUmum yang didasarkan pada perkiraanperkiraan/ persepsi/ imajinatif/pendangan semu
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1793 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — 1. NOVEL MA'RUF, S.H., M.H, dk. VS 1. SAKINAH Binti SAID BALUWEEL, dkk.
4128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1793 K/Pdt/2017sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dalam putusan melainkanpada tanggal 21 Oktober 2015 (hari rabu);Selain Kejanggalankejangalan yang Pemohon Kasasi uraikan diatas baikyang bersifat hukum acara yang tidak dilaksanakan dengan sebagaimanamestinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara a quo jugadalam putusan Majelis Hakim tersebut adalah merupakan putusan yangtidak tegas dan semu yaitu antara lain: Putusan Majelis Hakim tersebut menolak gugatan Pemohon Kasasiserta menolak
Register : 09-06-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Krs
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
MARSUKI alias MARZUKI Alias H. MARSUKI
Tergugat:
1.ABDUL MANAN ALIAS P.CIP
2.MUSTOFA
342
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Jawaban Tergugat II1.Bahwa dengan ini Tergugat11 menyatakan secara tegas dan keras menolakdan menyangkal gugatan Penggugat serta tidak benar atas gugatanPenggugat tersebut dengan segala dan semu dalildalil dan alasanalasanyang diuraikan dan dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. kecuali halhal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TergugatII ;2.
Putus : 19-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2603 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Juni 2014 — IBRAHIM Aman KASAH Bin SEGAH almarhum VS M.YUSUF ISMAIL, Dkk
124100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,fakta pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sangat abstrak seperti suatu halyang hayali dan semu seharusnya bukti itu tidak mempunyainilaipembuktian menurut hukum terhadap suatu kebenaran.
Register : 15-07-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 06-06-2014
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 385/Pdt.G/2013/PA.YK
Tanggal 29 Januari 2014 — PEMOHON dan TERMOHON
181
  • Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan,11.kecocokan, komunikasi yang lancer dan kesesuaian lagi untuk hidup bersamadalam rumah tangga sebagai suami isteri yang saling mencintai, menghormati danmenghargai serta sudah tidak dapat didamaikan dan sulit dapat diperbaiki lagi untukkembali hidup rukun;Bahwa oleh karenanya tidaklah mungkin Pemohon membiarkan keadaan berlarutlarut semacam ini, tidak mungkin pula Pemohon harus mempertahankan beradadalam ikatan tali perkawinan yang semu
Putus : 11-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1198 K/Pdt/2017
Tanggal 11 Juli 2017 — BEE ROBIN VS ADJA BISNI, DK
6939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., sekarang dalam proses kasasi, bahwa parapihak telah setuju dan semu fakat untuk mengadakan perdamaianmengenai penyelesaian masalah tersebut di atas.
Register : 29-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA BANYUMAS Nomor 903/Pdt.G/2020/PA.Bms
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
198
  • No. 0903/Pdt.G/2020/PA.BmsArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mdncarikebaikan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpandangan, sekalipunnafkah iddah, mutah dan nafkah lampau merupakan kewajiban yang terjadisetelah perceraian, namun harus dibayar terlebin dahulu sebelum Tergugatmengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang menjadi hak Penggugat bukanlahpepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidakmemandang putusan Pengadilan sebagai putusan semu, sehingga
Register : 12-08-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Kot
Tanggal 12 Januari 2021 — - KHODARI Melawan SAAT BIN UMAR, DKK
10454
  • YogyakartaNomor 86/1981/Pdt tanggal 29 Januari 1982 pada pokoknya menyatakan AktaNotaris yang dibuat dengan materi suatu perjanjian hutang piutang denganJaminan tanah/rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanahdengan hak membeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukanperalihan hak katas tanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasimaka hal demikian itu adalah suatu perjanjian semu atau purapura, dan harusdinilai sebagai perjanjian hutang piutang.
Register : 01-02-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
VALENCIA HELENA SIE
Tergugat:
1.DIAH QODRIAH
2.YATI
3.IIS SOLIHAH
Turut Tergugat:
PT.COMODO TEXTILE MILLS
798
  • Ketenagakerjaan yang memerintahkan agar dibentuk UU yang mengaturtentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh suatu PengadilanKhusus , mengingat sebelum lahirnya UU Nomor 2 tahun 2004 , penyelesaiansengketa perburuhan dilakukan oleh Panitia Penyelesaian Perselihan PerburuhanDaerah ( P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat ( P4P )sebagaimana diatur dalam UU nomor 22 tahun 1957 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan , dimana lembaga ini merupakan Peradilan Semu
Register : 23-10-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 84/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 18 Nopember 2015 — PIMPINAN CABANG PT. BANK MEGA, Tbk YOGYAKARTA, ROCHMAT NUR ISWANTO, KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG YOGYAKARTA melawan Tuan MUHAMMAD NIZAAR, Nyonya ARIE YANI NOBELIA, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
4835
  • Kemudian pada saatdilakukan Lelang telah ditawar dengan harga tertinggi berdasarkan TimPenilai yang diajukan Tergugat yang mana nilai limit harga adalah tidakwajar dan tidak menunjukkan lelang yang dilakukan Turut Tergugat adalahnilai lelang riil/ harga sebenarnya akan tetapi hanya nilai lelang semu atauhanya formalitas dengan nilai Rp. 625.000.000, (Enam Ratus Dua PuluhLima Juta Rupiah) karena nilai pasar barang jaminan adalah minimalsebesar Rp 1.800.300.000, (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)
Register : 09-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN STABAT Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Stb
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
1.Nur Ainun Nasution
2.Supriadi alias Supri
3.Hardiansyah alias Ardi
4.Muhammad Arifin alias Pipin
2917
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan halhal yang bersifat knusus yang ditemukan dalam perkaraa quo, halhal mana ditemukan berdasarkan surat dakwaan, fakta persidangandan juga surat tuntutan Penuntut Umum, hal ini dilakukan sematamata demiterwujudnya keadilan yang hakiki bagi Terdakwa karena Hakim dalammenjatuhkan putusan yang tujuan utamanya adalah untuk keadilansebagaimana trairah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,dan Keadilan tersebut bukanlah keadilan yang semu
Putus : 08-04-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 60/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 8 April 2015 — R. SUDARMONO P.A, dkk melawan SLAMET WIDODO
6243
  • Soewito dengan Slamet Widodo adalah hanyalahperjanjian jual belli semu atau pura pura dan oleh karena itubertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentangsyaratsyarat sahnya perjanjian, Bahwa berdasarkan faktafaktatersebut perjanjian jual beli atas tanah obyek sengketa patut untukdibatalkan demi hukum;9. Bahwa petunjuk adanya perjanjian jual beli purapura atau denganunsur kebohongan mengingat disamping alm.
Putus : 25-07-2012 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.Kraks.
Tanggal 25 Juli 2012 — RUDI ANDRIANTO, S.H., dkk. Melawan AHMAD BAIDHOWI, dkk.
9226
  • itu surat kuasa menjual, adalah merupakan salah satu bentuk ataumerupakan perwujudan dari Kuasa Mutlak, dan hal ini berdasarkan Instruksi MenteriDalam Negeri No 14 tahun 1982 adalah dilarang, dan berdasarkan yruisprudensiMahkamah Agung RI no 1904 K/Sip/1982, tanggal 28 januari 1984, menegaskanbahwa surat kuasa untuk menjual yang berasal dari perjanjian hutang piutang denganjaminan, karena tidak mampu untuk melunasi hutangnya, kemudian diubah menjadikuasa untuk menjual, adalah merupakan perjanjian semu
Putus : 21-04-2011 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2010
Tanggal 21 April 2011 — TIM ADVOKASI PENEGAK HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
249356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Secara sederhana stateauxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusidan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaganegara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang sering jugadisebut dengan lembaga independen semu negara (quasi) ;Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaanUndangUndang No. 5 Tahun 1999 agar tercipta iklim usaha yangkondusif dengan adanya persaingan usaha yang sehat, sehinggamembuka kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha
Register : 16-06-2020 — Putus : 11-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 207/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 11 September 2020 — Pembanding/Penggugat : Dr. H. BURHANUDDIN B. SE, MM Diwakili Oleh : LA ODE ABDUL RAHIM, SE., SH., MH
Terbanding/Tergugat I : JUSMIN DAWI BIN SEMI
Terbanding/Tergugat II : MAHARANI,M.SE
9866
  • Putusan No. 207/PDT/2020/PT MKSbunyinya adalah : Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurangcukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danterdapat ketidaktertiban beracaraKEBERATAN KEEMPATBahwa di era Milenial seperti zaman sekarang ini ,harusnya para pemutuskeadilan berfinak pada kebenaran yang hakiki tidak terbelenggu padaprosedur yang semu dengan mengoyak substansi masalah ,karena itu untukmengapresiasi putusan hakim pertama yang telah keliru dalam menegakkankeadilan
Register : 25-06-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Bms
Tanggal 30 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
294
  • figih yang berbunyi;Whac ule Glo prio swlaoll slsArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mdncarikebaikan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpandangan, sekalipunnafkah iddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian,namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrartalak, sehingga apa yang menjadi hak Penggugat bukanlah pepesan kosong,tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusanPengadilan sebagai putusan semu
Register : 24-05-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 83/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 31 Juli 2017 — - NAOMI KORE LUDJI, Cs. vs - Drs. Andreas Sinyo Langoday
15794
  • Put No 83/PDT/2017/PT KPGsetelah membeli tanah dari Penggugat Intervensi sampai sekarang olehkarenanya penggugat intervensi tidak dapat menuntut suatu hak apapun terhadap SONY CHANDRA, sehingga perbuatan Penggugatintervensi yang menggugat SONY CHANDRA setelah menerimapembayaran harga tanah sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta) adalah perbuatan yang didasari etikad tidak baik daripenggugat intervensi dan secara semu telah menempatkan obyeksengketa yang sudah diakui kepemilikannya sebagai
    /PT KPGselanjutnya Tergugat II Intervensi Sony Chandra melanjutkan pagar temboksampai selesai dan tidak ada keberatan luas sebelum dan setelah membelitanah dari Penggugat Intervensi sampai sekarang oleh karenanya PenggugatIntervensi tidak dapat menuntut suatu hak apapun terhadap Sony Chandrasehingga perbuatan Penggugat Intervensi yang menggugat Sony Chandrasetelah menerima pembayaran harga tanah Rp. 250.000.000 adalah perbuatanyang didasari etikat tidak baik dari Penggugat Intervensi dan secara semu
Register : 01-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN KUNINGAN Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN KNG
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ENDANG MARINTAN, SH.
2.Mila Gustiana Ansyari, S.H., M.H.
Anak Berhadapan dengan Hukum:
RICHO ARIANATA PRATAMAGRAHA Bin RUDIANATA
9410
  • l dan Tramadol bila diminum tidaksesuai dengan dosis yang dianjurkan maka akan menyebabkan efekeuphoria dan halusinasi pengelihatan dan stimulant sehinggamemberikan rasa kesenangan semu (euphoria) serta apabila digunakanbersama alkohol efeknya bisa sangat berbahaya serta dapatmenyebabkan kematian.
Register : 01-04-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 128/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 28 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : H. BUDIMAN Diwakili Oleh : SOLIHIN JAMAIN SH
Pembanding/Penggugat II : GUNTUR KOMPOI Diwakili Oleh : SOLIHIN JAMAIN SH
Terbanding/Tergugat I : HJ. WIDYASTUTI,S.KOM
Terbanding/Tergugat II : ALAMSYAH MILEE
7234
  • menjatuhkan putusan dengan memberi pertimbanganyang keliru, sehingga hal itu relevan dengan Putusan Mahkamah Agung RItanggal 10 Agustus 1972.N0.672 K/Sip/1972 yang bunyinya adalah :Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukupdipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danterdapat ketidak tertiban beracara.KEBERATAN KEDUABahwa di era Milenial seperti zaman sekarang ini ,harusnya para pemutuskeadilan berfihak pada kebenaran yang hakiki tidak terbelenggu padaprosedur yang semu