MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EMAN SULAEMAN als UCOK als KOCU bin JUMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi

Clipan Finance Indonesia telahmenderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;DANKEDUABahwa ia Terdakwa IRWAN WISMAHARDJA alias KO MIMING, padahari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak bulan Junitahun 2004 sampai dengan bulan Juli tahun 2005 atau setidaktidaknya padasuatu wakiu masih dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun

Clipan Finance Indonesia menderitakerugian sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;ATAUKETIGABahwa ia Terdakwa IRWAN WISMAHARDJA alias KO MIMING, padahari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak bulan Junitahun 2004 sampai dengan bulan Juli 2005 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu masih dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005,bertempat di Show

Clipan Finance Indonesia telahmenderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBandung tanggal 04 September 2008 sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa IRWAN WISMAHARDJA telah bersalah melakukantindak pidana Penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat(1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua, membebaskan Terdakwa daridakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1)KUHPidana dan Ketiga Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1)KUHPidana ;2.

Bahwa adapun yang menjadi kekeliruan dalam penerapan hukum tersebutadalah bahwa Judex Facti tidak menerapkan aturan hukum sebagaimanaseharusnya yaitu dalam kasus pidana ini Pengadilan Tinggi tidakmemperhatikan ketentuan dari Pasal 71 KUHPidana ;Adapun isi dari Ketentuan Pasal 71 KUHPidana tersebut sebagai berikut :Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagikarena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusanpidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan

Menyatakan Terdakwa STEVEN ANTONIUS GOUTAMA tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 263 Ayat (2) KUHPidanadan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;2. Membebaskan Terdakwa STEVEN ANTONIUS GOUTAMA dari semuaDakwaan Penuntut Umum;3. Memerintahkan Terdakwa STEVEN ANTONIUS GOUTAMA dibebaskan daritahanan setelah Putusan ini diucapkan;4.

dari dakwaan alternatif kesatu;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang telahkami uraikan di muka hanya mempertimbangkan keterangan atau penyangkalanTerdakwa Steven Antonius Goutama semata sehingga sampai padapendapatnya bahwa Akta No. 74 tanggal 10 Desember 2009 adalah merupakanAkta Autentik dan bukan merupakan Surat Palsu" sebagaimana dimaksuddalam rumusan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Dalam hal ini Judex Facti tidakmencermati secara seksama atau menyampingkan pembuktianpembuktianyang cukup diperoleh di persidangan sebagaimana diuraikan pada butir 1 s.d 6di atas dihnubungkan dengan pembuktian unsur surat palsu" dari Pasal 263ayat (2) KUHPidana;Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan lebih lanjutunsur ke3 dari Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang berbunyi : Uika pemakaiansurat itu dapat menimbulkan kerugian" dengan pertimbangan "bahwa olehkarena unsur ke2 dalam Pasal

263 ayat (2) KUHPidana sudah tidak terpenuhidari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu menguraikanunsurunsur selanjutnya" (putusan hal : 89):Hal. 13 dari 16 hal.

No. 620 K/PID/2016Bahwa walaupun Judex Facti tidak menguraikan unsurunsur selanjutnya dariPasal 263 ayat (2) KUHPidana, namun kami Penuntut Umum menganggapperlu dalam Memori Kasasi ini menguraikan unsur ke3 dalam Pasal 263 ayat(2) KUHPidana terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim di halaman 65sebagai berikut : "........... dst sehingga menurut Majelis Hakim Saksi DjhonSumardy Ateng bukanlah sebagai pihak yang dirugikan atas adanya Akta JualBeli No. 74 tanggal 10 Desember 2009.Bahwa menurut hemat

KHOIRUDDINSITORUS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudiansecarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal yang didakwakanmelanggar Pasal 303 ayat (1) ke2e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ALPUN SAHRIN HASIBUAN dan terdakwaII.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 303 ayat (1) ke2e KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana .Subsidair ; Bahwa ia terdakwa I. ALPUN SAHRIN HASIBUAN sebagai yang melakukan atau turutmelakukan dengan terdakwa II. KHOIRUDDIN SITORUS pada hari Senin tanggal 07 Oktober2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dalamtahun 2013 bertempat di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 303 Bis ayat (1) kele KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana .Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti danselanjutnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksisaksi yaitu Hendri,Rudi K.

Jo Pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHPidana, Subsidiair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) kele KUHPidana Jo Pasal 55ayat (1) Ke1 KUHPidana.

Menimbang oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas makaMajelis membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke2e KUHPidana Jo Pasal55 ayat (1) Ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :e Unsur setiap orang ;Menimbang bahwa unsure ini diajukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakansubjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalamperkara ini terdakwa I dan terdakwa IJ diajukan ke persidangan.

Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Il Kuta Tinggi, Desa Kuta Tinggi,Kecamatan Salak, Kabupaten PakpakBharat:Agama : Islam;Pekerjaan : Petani;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sidikalangkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu : Primair Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal340 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana

; Subsidair , Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal338 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;AtauDakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 351 Ayat (3) juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana;AtauHal. 1 dari 9 hal.

Putusan Nomor 702 K/Pid/2020Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 170 Ayat (3) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDairi tanggal 7 November 2019 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa DOMSIN LEMBENG alias BOTAK bersalahmelakukan tindak pidana Pembunuhan berencana secara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;2.

R/26/III/ 2019/RS.Bhayangkara, tanggal 25 Maret 2018; Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersamasama dengansaksi Lentaner Bancin alias Pak Lela dan saksi Leris Berutu tersebut telahmemenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 340 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum; Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dalam memorikasasinya yang pada pokoknya sependapat tentang pembuktian unsurtindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Penuntut Umumtidak

Putusan Nomor 702 K/Pid/2020Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 340 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta

Jo Pasal 56 Ayat (1)KUHPidana Dakwaan Primair Penuntut Umum;.

jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan apabila dakwaan primer tidak terobukti makadakwaan selebihnya akan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke3 KUHPidana jo.

Pasal 65Ayat (1) KUHPidana apabila dicermati rumusannya, maka ditemukan maksudpembentuk KUHP untuk memberikan pemberatan pidana paling lama penjaraselama 9 tahun bagi tindak pidana yang diatur dalam 363 Ayat (1) Ke3KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana apabila terdapat keadaankeadaan khusus sebagaimana ditentukan dalam angka 1 sampai dengan angka5 Pasal a quo;Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membaca Pasal 363 Ayat (1)Ke3 KUHPidana jo.

Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana tersebut harus mengacupada Pasal 363 Ayat (1) Ke3 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP angka 3yang dalam hal ini terdapat kemungkinan angka 3 dalam Pasal a quo disertaisecara kumulatif maupun alternatif keadaankeadaan sebagaimana disebutdalam angka 4 dan angka 5;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN.PrgMenimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat(1) Ke3 KUHPidana jo.

Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dengan melihat unsurtindak pidana yang disebut Penuntut Umum dalam dakwaan primair, makaterdapat unsur angka 3 yang hanya disertai dengan unsur angka 4 dari Pasal363 Ayat (1) Ke3 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, oleh karena itudakwaan Primer Penuntut Umum mengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana sesuai dalamdakwaan subsidair .Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yadi Ruhyadi Bin Ujang Tata (Alm) oleh karenaitu dengan pidana penjara selama (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah buku galeri kusen yang terdiri dari 31 halaman warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.Membebani agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supayadibebani membayar

Jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana, subsidair melanggar 378 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkanfakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanpenyusunan surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan jenis dakwaansubsideritas yaitu primair melanggar pasal 372 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana,subsidair melanggar 378 KUHPidana Jo pasal 64

ayat (1) KUHPidana dimana antara pasal372 KUHPidana dan pasal 378 KUHPidana adalah perbuatan pidana yang mempunyai unsurunsur yang berbeda dan diatur dalam bab berbeda dalam KUHP yaitu pasal 372 KUHPidanadiatur dalam bab XXIV yaitu penggelapan sedangkan pasal 378 KUHPidana diatur dalam babXXV yaitu penipuan atau perbuatan curang ;Menimbang, bahwa dalam surat edaran jaksa agung nomor SE004/J.A/11/1999tentang Pembuatan Surat Dakwaan, terdapat 5 bentuk surat dakwaan yaitu dakwaan tunggal,dakwaan alternatif

Jo pasal 64 ayat(1) KUHPidana mengandung unsur unsur sebagai berikutIl Barang siapa ;2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;3.

Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telahterpenuhi, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan berkeyakinan untuk menyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnyatidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dipersidangan tidak ditemukanadanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan

., putusan No.33/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.Pasal 2 (1) jo Pasal4 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana ;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa TITIK SUNARSIH selaku Bendahara Koperasi Koperasi PurnaBhakti baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan

PemerintahKota Mojokerto sebesar Rp.104.000.000, (seratus empat jutarupiah) atau setidaknyasekitar jumlah tersebut ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 4UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPIdana ;A T A UKEDUA

Pemerintah KotaMojokerto sebesar Rp.104.000.000, (seratus empat juta rupiah) atau setidaknya sekitarjumlah tersebut ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 4UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;Membaca

Menyatakan Terdakwa TITIK SUNARSIH tidak terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 4 UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam suratdakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya

Menyatakan Terdakwa TITIK SUNARSIH terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 4 UU No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam suratdakwaan Kesatu Subsidiair ;3.

Padang;Tempat/Tanggal Lahir : Kerinci/26 Juni 1968;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Agama : Islam;Tempat Tinggal : Asrama TNI AD Cengkeh Blok A Nomor45 RT.001, RW.003 Kelurahan CengkehNan XX Kecamatan Lubuk Begalung KotaPadang, Sumatra Barat;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Militer 03 Padangkarena didakwa dengan dakwaan Kumulatif sebagai berikut:Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 284 Ayat (1) Ke2 Huruf a KUHPidana

;Dan;Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 281 Ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer 104Padang tanggal 2 Agustus 2018 sebagai berikut: Mohon agar Pengadilan Militer 03 Padang menyatakan Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana Seorang pria yang turut sertaHalaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 297 K/MIL/2018melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalahtelah nikah dan

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggarkesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yangtercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke2 Huruf a KUHPidana dan Pasal281 Ke1 KUHPidana;Dengan mengingat ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Ke2 Huruf aKUHPidana dan Pasal 281 Ke1 KUHPidana, Pasal 143, Pasal 182 Ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 danperaturan perundangundangan lain yang berlaku, kami mohon agarTerdakwa atas nama Epi Herman, Kopka NRP. 6174983 dijatuhi:Pidana

dalam menerapkan hukum; Bahwa Judex Facti/Pengadilan Militer I03 Padang telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer berdasarkan faktafakta hukum dipersidangan dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbuktibersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitukesatu Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahaldiketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin dan kedua Dengansengaja dan terbuka melanggar kesusilaan melanggar Pasal 284 Ayat (1)Ke2 Huruf a KUHPidana

dan Pasal 281 Ke1 KUHPidana.

tahun/26 Januari 1957;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Truntum Raya Nomor 22 RT. 10RW. 11, Kelurahan Tlogosari Wetan,Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;Agama Budha;Pekerjaan Swasta;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarangkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan KesatuAtauDakwaan KeduaAtauDiatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana

;Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Hal. 1 dari 8 hal.

Nomor 276 PkK/Pid.Sus/2019Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Pasal 64Ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSemarang tanggal 20 Januari 2015 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa SETIA BUDI PURWATAN bin RAMLIPURWATAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Persetubuhan dengan anak yang dilakukan secaraberlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat(1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakJuncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;2.

kandung Terpidana, yangdilakukan secara berulang dari tahun 2007 sampai dengan Mei 2014,dengan cara Terpidana meremasremas kedua payudara danmemegang kemaluan korban serta mengocok kemaluan Terpidanahingga spermanya keluar; Bahwa perbuatan materiil Pemohon/Terpidana sebagaimana telahdipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi maupun Judex Jurisdalam putusannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 82UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakJuncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

UMAR BinATOM tugasnya memagar pematang sawah agar tidak bisa dimasuki orangselanjutnya saksi korban IYA Als IWAN Bin ELIM melaporkan hal tersebut kePolsek Pedes guna pengusutan lebih lanjut ;Bahwa akibat perobuatan Terdakwa, IYA Als IWAN Bin ELIM mengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana ;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa SUDIRO CATUR SAPUTRO

UMAR BinATOM tugasnya memagar pematang sawah agar tidak bisa dimasuki orangselanjutnya saksi korban IYA Als IWAN Bin ELIM melaporkan hal tersebut kePolsek Pedes guna pengusutan lebih lanjut ;Bahwa akibat perobuatan Terdakwa, IYA Als IWAN Bin ELIM mengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 335 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana

Menyatakan ia Terdakwa SUDIRO CATUR SAPUTRO BSC Bin SUDIRANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapengrusakan berupa benih padi milik saksi korban IYA Als IWAN Bin ELIMsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 406 Ayat (1)KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana ;2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa SUDIRO CATUR SAPUTROBSC Bin SUDIRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan denganperintah Terdakwa segera ditahan ;3.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakanmembebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 406 Ayat (1)KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana atau ke dua Pasal 335Ayat (1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana didasarkanpada penafsiran keliru terhadap unsur delik menghancurkan, merusakan,membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dimana dalam pertimbangannyaMajelis Hakim menyebutkan bahwa benih padi yang dirusak oleh Terdakwa Umar Bin Atom dan Terdakwa Il Deden Suryadi

Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Kebon Jeruk Indah E/12 RT. 008/007 KelurahanSrengseng, Kecamatan Kebon Jeruk, JakartaBarat;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaBarat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana; Atau;Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke1 KUHPidanajJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana; Atau;Dakwaan Ketiga : Perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Hal. 1 dari 9 hal.

Menyatakan Terdakwa HERCULES ROZARIO MARSHAL aliasHERCULES telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan dengan terangterang dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1)KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;2.

Bahwa setelah berhasilmemasang plang/papan nama, maka saksi Fransisco Soares Rekardoalias Bobi bersama para anggotanya menginap menjaga tanah tersebutselama 3 (tiga) bulan, sehingga para pemilik tanah melaporkan haltersebut kepada pihak Polres Metropolitan Jakarta Barat, sehinggaperbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidanaPasal 167 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanapada dakwaan alternatif ketiga;Bahwa demikian pula putusan Judex Facti menjatuhnkan pidana

juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT