Ditemukan 2371 data
62 — 21
khawatir dimana nantinyasewaktu perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan ini, terobukakemungkinan Tergugat baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama akan mengalihkan hak atas sebagian. atau keseluruhantanah sawah objek perkara kepada pihak lain, bila hal itu sampai terjadidisamping Penggugat akan sangat dirugikan juga akan mempersulitpengadilan ini dalam memeriksa perkaranya dan untuk menghindari adakeputusan hukum yang sia sia di mana nantinya hanyalah kebenaran dankeadilan semu
12 — 2
Bahwa keterangan saksi dari Pihak Penggugat bersifat semu danbanyak kebohongan yang sifatnya lebih menguntungkan pihakpenggugat.4.Bahwa pihak Tergugat mengajukan sangkalan atas dalil dalilPenggugat dengan bukti bukti yang kongkrit.Maka : Berdasarkan kesimpulan Tergugat diatas saya mohonPutusan Cerai Talak, nomor: 0485/Pdt.G/2019/PA.TA Halaman 19 dari 36kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenankiranya1. Mengabulkan semua tuntutan saya (Tergugat)2.
10 — 3
, halhal tersebutdi atas dilakukan berulangulang yang menyebabkan Penggugat tidak tahanuntuk hidup berumah tangga lebih lanjut dengan Tergugat, karena kebahagiaanyang ada hanyalah bersifat semu.
Pembanding/Penggugat II : SULANI Binti H. SATIRI,
Pembanding/Penggugat III : MANSYUR Bin H. SATIRI
Pembanding/Penggugat IV : JOHAN Bin H. SATIRI
Pembanding/Penggugat V : ELFIDA FITRA
Terbanding/Tergugat I : FARRY TANDEAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Terbanding/Tergugat IV : PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE,
Terbanding/Turut Tergugat : NOTARIS RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO
126 — 90
Bahwa dengan adanya klaim sepihak penguasaan fisik oleh ParaPenggugat berdasarkan Surat Pernyataaan Penguasaaan Fisik adalahtidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkankebenarannya, hal tersebut adalah semu (Psycohandeling) dikarenakansifatnya sepihak sehingga perlu diuji kebenarannya, mengingat faktanyasecara yuridis maupun fisik tanah dikuasai oleh Tergugat dan haltersebut didukung oleh terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)Nomor Nomor 1901/Cilandak Barat sejak tanggal 30
17 — 4
Bahwa penyebabnya menurut cerita Termohon karena semu Termohonpulang kantor minta dijemput oleh Pemohon, namun Pemohon tidak mau,lalu bertengkar, kemudian paginya Termohon diantar kekantor dn tidakmenyuruh pulang ke rumah Pemohon dan mengatakan nanti ketemu dirumah orangttuamu Saja.
742 — 595 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 624 K/Ag/201715.16.17.yang lebih ironis lagi putusan yang dimohonkan kasasi tersebut akan dapatmenumbuh suburkan pelanggaran asasasas yang berlaku dalam kontrakyang diatur dalam hukum ekonomi syariah terutama asas salingmenguntungkan dan asas iktikad baik yang berakibat para nasabah tetapberada dipihak yang lemah, dari dan oleh karenanya pertimbangan hukumdan putusan yang keliru tersebut haruslah dianulir dan dibatalkan olehJudex Juris Mahkamah Agung RI;Bahwa pembenaran semu yang dilakukan
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena Judex Juris telahmelakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, denganpertimbangan sebagai berikut ;Bahwa Judex Juris dalam hal mempertimbangkan terhadap kasus a quo,yaitu para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan sebagaimanatersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tanpamemberikan pertimbangan yang lengkap dan sempurna terhadap semu
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana dapat dibuktikan denganadanya Laporan Polisi Nomor Pol: LP/55/II/2012/Polres Malang, tanggal18 Pebruari 2012 yang telah menempatkan Penggugat selaku tersangka,sedangkan Para Tergugat lainnya belum pernah melaporkan yangtentunya hanya dikategorikan sebagai korban semu. Dengan demikianseharusnya Fuad Razak dalam gugatan perkara a quo ditempatkansebagai Tergugat bukanlah pada posisi Turut Tergugat yang nantinyahanya dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;.
109 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada halaman 55 menyebutkan ;Menimbang, bahwa kedudukan surat edaran apabila dilihat darihukum administrasi Negara menurut Majelis Hakim merupakanperaturan kebijakan atau dapat juga dikatakan sebagaiPeraturan Perundang undangan semu adalah salah dansangat keliru karena;a.
Putusan Nomor 451 K/TUN/2016menurut Majelis Hakim merupakan peraturan kebijakan atau dapat jugadikatakan sebagai Peraturan Perundang undangan semu adalah salah dan sangat keliru karena; a. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaiberikut; Pasal 7;(1)(2)Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdiriatas:a. Undangundang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c.
1.RINDAYA SITOMPUL, SH.
2.RETNA SUSILAWATI, SH.
Terdakwa:
RIDWAN HARIS Bin ANTON
136 — 12
Bahwa efek obat jenis Trihexyphenidhyl dan Hexymer bila diminum tidaksesuai dengan dosis yang dianjurkan maka akan menyebabkan efekeuphoria dan halusinasi pengelihatan dan stimulant sehingga memberikanrasa kesenangan semu (euphoria) serta apabila digunakan bersama alkoholefeknya bisa sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian.Sedangkan manfaat dari obat jenis Trihexyphenidhyl dan Hexymerbermanfaat untuk analgetik (pereda sakit) jika diminum sesuai dengan dosisyang dianjurkan.Menimbang, bahwa
172 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undangundang No. 49 Prp Tahun 1960tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), PUPN berwenang untuk17mengeluarkan Surat Paksa yang berirahirah Demi keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa; Bahwa objek gugatan a quo tersebut merupakan rentetan/rangkaian tindakanhukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pengurusan piutangnegara yang dilakukan oleh PUPN karena adanya Surat Paksa yangmerupakan Putusan PUPN, yang mana PUPN adalah Badan PengadilanAdministrasi Semu
29 — 11
Dengankata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah alat bukti yang mengandungfaktafakta konkret dan relevan atau bersifat prima factie, yaitu membuktikansuatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkarayang sedang diperiksa, bukan fakta yang abstrak atau yang dikategorikansebagai hal yang semu.
188 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang No. 49 PrpTahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), PUPNberwenang untuk mengeluarkan Surat Paksa yang berirahirah Demikeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Bahwa objek gugatan a quo tersebut merupakan rentetan/rangkaiantindakan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangkapengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN karenaadanya Surat Paksa yang merupakan Putusan PUPN, yang manaPUPN adalah Badan Pengadilan Administrasi Semu
58 — 51
Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjianhutangpiutang yang terselubung (semu). Artinya, bahwa perjanjian jualbeli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalah perjanjian hutangpiutang, yakni pemberian pinjaman dengan jaminan.b.
Terbanding/Tergugat I : JUSMIN DAWI BIN SEMI
Terbanding/Tergugat II : MAHARANI,M.SE
101 — 67
Putusan No. 207/PDT/2020/PT MKSbunyinya adalah : Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurangcukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danterdapat ketidaktertiban beracaraKEBERATAN KEEMPATBahwa di era Milenial seperti zaman sekarang ini ,harusnya para pemutuskeadilan berfinak pada kebenaran yang hakiki tidak terbelenggu padaprosedur yang semu dengan mengoyak substansi masalah ,karena itu untukmengapresiasi putusan hakim pertama yang telah keliru dalam menegakkankeadilan
31 — 4
figih yang berbunyi;Whac ule Glo prio swlaoll slsArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mdncarikebaikan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpandangan, sekalipunnafkah iddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian,namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrartalak, sehingga apa yang menjadi hak Penggugat bukanlah pepesan kosong,tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusanPengadilan sebagai putusan semu
73 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sekarang dalam proses kasasi, bahwa parapihak telah setuju dan semu fakat untuk mengadakan perdamaianmengenai penyelesaian masalah tersebut di atas.
28 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
menolak atau menambah besarnya jumlah pajak = yangterutang";Penjelasan Pasal 26 (3) : "cukup jelas".Bahwa Pemohon Banding sangat' tidak ~ setuju ataspenafsiran di luar Undang undang oleh PenelitiKeberatan/Terbanding tersebut, bahwa pengertian "dapatmenambah besarnya pajak yang terutang "ditafsirkansebagai "dapat menambah obyek sengketa (sanksi baru)di luar apa yang diajukan keberatan oleh PemohonBanding";Bahwa = menurut pendapat Pemohon Banding dimanakeberatan merupakan suatu Peradilan (Peradilan Semu
14 — 0
mengambil sikap bijaksana dengan menyelamatkanhidup dan masa depan ananda tercinta ANAK Il agar kesehatan jiwaraganya dapat senantiasa terjaga dan sekaligus agar mendapatkanpendidikan agama dan pendidikan formal yang benar sehingga sampaidewasa kelak senantiasa dapat membedakan mana perbuatan dosa danmana yang bukan juga kelak dapat menjadi anak yang sholeh dan berguna ;14.Semoga saja masih tersisa sedikit hati nurani dari TERGUGAT dan seluruhkeluarga besar TERGUGAT untuk menyesali jika kebenaran semu
29 — 7
Tetapi Pemohon menjawab smsTermohon dengan mengatakan, Istikharah semu karenamasingmasing sudah mengambil keputusan. KemudianTermohon menjawab lagi bahwa Termohon masih dapatmelakukan negosiasi dan masih menunggu jawaban darishalat istikharah. Namun Pemohon tak lagi menghubungiTermohon dan tidak melakukan negosiasi sampai masa iddahhabis; 19. Tidak betul. Yang betul adalah Pemohonmeninggalkan rumah di kampung Dalem pada tanggal15 September 2010.