Sehubungan dengan poin nomor 1 tersebut diatas perlu adanyaantisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkanHukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jeradengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembangdalam masyarakat sehingga hal ini merupakan Shoc Therapy bagipengelola keuangan dana desa yang lain.

Perkara Pidana YangDialami Anak Tertanggal 28 Februari 2021 terhadap anak korban yangdibuat oleh Entang Rohian, S.Sos Pekerja Sosial Perlindungan Anak padaDinas Sosial Kabupaten Mukomuko yang tidak terpisah dalam berkasperkara ini dan rekomendasi sebagai berikut:Rekomendasi: Tidak dipertemukan dengan pelaku pada saat proses hukumatau persidangan karena anak trauma melihat tersangka; Pelayanan kesehatan mental yang intensif oleh tenagamedis/psikolog; Pelayanan rehabilitasi sosial, konseling dan therapy

Hal ini dimaksudkanagar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagimasyarakat merupakan suatu shock therapy.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Berdasarkan uraian di atas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berwenang menerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal 13ayat (5)

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Para terdakwa dalamkeadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telahdiperbuatnya dan oleh karenanya kepada Para terdakwa akan dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Laporan Hasil Litmas dariBAPAS Cirebon yang memberikan saran Kepada Majelis Hakim anak yangmenyidangkan kasus ini apabila menurut hukum dan keyakinan majelis hakim Para45Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya,sebagai upaya shock therapy

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Halaman 128 dari 139 halaman.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danHalaman 137 dari 139 halaman.

Hakim berpendapat bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

;Keprihatinan Ketua KY patut kita jadikan shock therapy. Ditengah kemeluthukum ini, kita seperti terlambat untuk memulai, sedangkan jejaring mempermainkanhukum itu menggurita sebagai mind set. Keberadaan lembaga lembaga seperti KY,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan pusatpusat studi kritis diberbagai perguruan tinggi harus kita yakini sebagai ungkapan sikap pendorongperubahan keadaan.

knusunya yang berkaitan dengan Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang akandijatuhnkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapatmendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generaleprevention) dan prevensi khusus (Speciale prevention) untuk membuat efek jera(deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (treat ment) danmemberikan shock therapy

juga merupakan shock therapy dan treatment komprehensif yang melihataspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akanmengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat impikasi socialkemasyarakatannya ke depan, baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakatsendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif,sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengenai lamanya pemidanaanberdasarkan pertimbangan tersebut

yang besarserta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa mengenai pidana denda dan pidana kurungansebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh terdakwa maka keduapidana yang akan dijatuhnkan pada terdakwa WIYONO Bin MARSOSUWITNYO, Majelis Hakim akan memperhatikan segi kemampuan terdakwasecara finansial untuk membayar pidana denda sesuai dengan rasakemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum tanpa meninggalkan esensitujuaan pemidanaan sebagai bentuk efek jera (shock therapy

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbading)berwenang menerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal13 ayat (5)

Di samping itu, Nukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki pbenekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 TahunHalaman

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Halaman 124 dari 136 halaman.

Hal ini dimaksudkan agar para terdakwatidak lagi mengulangi perouatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakansuatu. shock therapy. Penjatuhan pidana lbukanlan sematamata merupakanpembalasan dendam tapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman; Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung tersebutmerupakan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationHalaman 128 dari 140 halaman.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakHalaman 137 dari 140 halaman.

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakanPutusan

Kurniawan Spesialis Penyakit Dalam kembali, injeksi dan,dalam therapy extra di stop rencana diberikan tranfusi darah PRC 3 kantong.dan penambahan therapi dan tindakan, Pasang Ngt diet cair DM, Observasi.Pukul 13.00 perawat mengecek ulang .Pukul 13.30 Wib perawat melakukan pemeriksaan pasien Pukul 14.00 perawatpagi bersama perawat siang melakukan pemasangan NGT kepada pasien.Pukul 14.15 Wib perawat melaporkan kondisi pasien menurun, pukul 14.16 Wibdokter jaga meminta perawat untuk mempersiapkan peralatan

Kurniawan Spesialis Penyakit Dalamkembali, injeksi dan, dalam therapy extra di stop rencana diberikantranfusi darah PRC 3 kantong. dan penambahan therapi dan tindakan,Pasang Ngt diet cair DM, Observasi. Pukul 13.00 perawat mengecekulang .Pukul 13.30 Wib perawat melakukan pemeriksaan pasien Pukul 14.00perawat pagi bersama perawat siang melakukan pemasangan NGTkepada pasien.

Kurniawan Spesialis Penyakit Dalam kembali, injeksi dan,dalam therapy extra di stop rencana diberikan tranfusi darah PRC 3 kantong.dan penambahan therapi dan tindakan, Pasang Ngt diet cair DM, Observasi.Pukul 13.00 perawat mengecek ulang .

Kurniawan Spesialis Penyakit Dalamkembali, injeksi dan, dalam therapy extra di stop rencana diberikan tranfusidarah PRC 3 kantong. dan penambahan therapi dan tindakan, Pasang Notdiet cair DM, Observasi. Pukul 13.00 perawat mengecek ulang .Pukul 13.30 Wib perawat melakukan pemeriksaan pasien Pukul 14.00perawat pagi bersama perawat siang melakukan pemasangan NGT kepadapasien.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Halaman 125 dari 137 halaman. Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/201616.1?

Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekananpada aspek pencegahan (deterrence espect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspecf), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalahagar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair tunction