Ditolerir,mislanya, salah menulis A menjadi O, kekeliruan itu diktegorikan sebagaikesalahan Pengetikan (Clerical Error), Oleh karena itu, kesalahan dimaksuddapat dipebaiki oleh Pemohon dalam persidangan melalui surat perbaikanatau Perbaikan dilakukan dalam Replik (balasan atas jawaban Termohon),Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0841/Pdt.G/2019/PA.Tbhbahkan hakim sendiri dapa memperbaiki dalam berita acara Persidanganmaupun dalam Putusan.Sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor 82/pdt.G/2012/PN.AB

hakim tingkat pertama dalampertimbangan hukumnya meriupakan hal subsatantif, padahal apabila dikajisecara fakta hukum, semua surat yang di keluarkan oleh Kakanwil Hukumdan Ham Maluku seharuysnya melalui mekanis yang telah di jelaskan olehTergugat/Pembvanding pada poin 2 diatas dengan demikian pertimbanganmajelis hakim tingkat pertama patutlah ditolak oleh Mejlis Hakim TingkatBanding Pada Pengadilan Tinggi Ambon.Bahwa dalam pertimbangan Hukum halaman 18 dalam Putusan PerkaraNomor: 113/Pdt.G/2018/PN.Ab

Bahwa kemudian akibat percekcokan dan pertengkaran yangterjadi terus menerus di dalam rumah tangga, kemudian Tergugatmengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa rumah tanggasudah tidak ada kecocokan antara satu dengan yang lain dengan nomorregister perkara perdata nomor :63/Pdt.G/2009/PN.AB dan diputus padatanggal 9 November 2010, kemudian dicatat pada Kantor Pencatatansipil Kota Ambon dengan nomor : 30/CS/2011 tertanggal 21 April 2011;5.

. : LPA/54/P/V/2009/BidPropam tanggal 27 Mei 2009 tentang Pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf(a) PP RI No.1 tahun 2003 ; Bukti T 4(Foto copy dari asli) ; Surat Perintah No.Pol : Sprin/21/V/2009 tanggal 27Mei 2009 ; Bukti T5(Foto copy dari asli) ; Kutipan Putusan Pengadilan Negeri AmbonNomor : 194/Pid.B/2008/PN.AB tanggal 25 Agustus 2008 ; Bukti T 6(Foto copy dari asli) ; Nota Dinas No.Pol. : R/ND17/V/2009 tanggal 27Mei 2009 perihal Perintah resmi penanganan pelanggaran Pasal 12 ayat 1huruf (a) Peraturan

Namun demikian Tergugattidak memberikan jawaban sehingga dianggap Tergugat telah sependapat dengan keberatan Penggugat ;Menimbang, bahwa dari dalildalil yang dikemukakan oleh para pihak dandihubungkan dengan BuktiBukti Surat, Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi terungkapfaktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 194/Pid.B/2008/PN.AB tanggal 25 Agustus 2008 Penggugat terbukti melakukan tindak pidanapenyalahgunaan narkotika jenis ganja dan dijatuhi

PenggugatRekonpensi yang terletak di atas tanah Dati Wurmatatanpasepengetahuan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaipemilik yang sah berdasarkan Register Bilangan Dusong Dati danDusong Pusaka di dalam Negeri Tawiri tanggal 9 Mei 1814.Bahwa selain kepemilikan tanah Dati Wurmata milik Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan Register Bilangan Dusong Dati danDusong Pusaka di dalam Negeri Tawiri tanggal 9 Mei 1814juga dikuatkandengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 167/1971/Prdt/PN.AB

Foto copy sesuai asli Surat penetapan penggantian nama Nomor138/1979/Perdt.P/PNAB, tanggal 31 Maret 1979 atas nama Hendra SatyaTanpalar, ditandai P.1.Hal 33 dari 64 Hal Pts No. 76/Pdt.G/2015/PN.Amb.10.11.12.13.14.15.16.17.Foto copy sesuai asli Permohonan penggantian nama Nomor138/1979/Perdt.P/PN.AB tanggal, 22 Maret 1979 atas nama Tan Heng Siak,ditandai P.2.Foto copy dari copy Surat Tjatatan Nomor : 203 tanggal, 12 Desember 1961 atasnama Tan Heng Siak, ditandai P.3.Foto copy dari copy Akte Kelahiran

Mei 1988 atas nama RicoArchile, ditandai P.9.Foto copy dari copy Aktakematian Nomor : 830/CS/2010 tanggal, 2 September2010 atas nama Hendra Satya Tampalar, ditandai P.10.Foto copy sesuai asli Akta Kematian Nomor : 286/CS/2013 tanggal, 28 Agustus2001 atas nama Tan Emma, ditandai P.11.Foto copy dari copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal, 03 Oktober 2011 atasnama Cherlie Tan dan Rico Archie Tanpalar, ditandai P.12.Foto copy sesuai asli Surat Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :12/Pdt.P/2014/PN.AB

sangkalannya, telah mengajukan 41 ( empt puluh satu buktisurat) suratsurat bukti foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda T1/PR1 sampaidengan 1.41/PR41, kemudian suratsurat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkandengan bukti aslinya yang terbukti sesuai dengan aslinya , adapun bukti surat tersebutadalah sebagai berikut :1:Foto copy sesuai asli Formulir Kewarga Negaraan Republik Indonesia atas namaTan Heng Siak No Urut : 203, ditandai T.1/P.R.1.Foto copy dari copy Surat Penetapan No. 138/1979/Perdt.P/PN.AB

yang mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waristedari almarhum adalah merupakan Penetapan Hakim yang tidak ada dasarHukumnya ; selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI disebutkan : Menetapkanseseorang sebagai ahli waris dari almarhum dan berhak atas harta warisan, hanyadapat diperiksa oleh Pengadilan dalam suatu perkara gugatan (contentiosa) tentangsengketa harta warisan ;Menimbang, bahwa berdasarkan kedua Yurispridensi tersebut makaPenetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 12/Pdt.P/2014/PN.AB

TIPIKOR/2013/PN.AB. tanggal 19 Maret 2015 yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Obscuur libele dan tidak jelas,sehingga Patut Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklard), Vide Yurisprudensi Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1974 yang menyatakan Kalau objek gugatan tidak jelas, makagugatan tidak dapat diterima jo Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal17 April 1979 yang menyatakan : Karena dalam surat gugatan tidakdisebutkan jelas letak/ batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapatditerima jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor82/Pdt.G/2012/PN.AB

Obscuurlibele dan tidak jelas, sehingga Patut Gugatan Pengugat tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklard), Vide Yurisprudensi PutusanMA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakanKalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterimaJo Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yangmenyatakan : Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelasletak/ batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima joPutusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.AB

Obscuurlibele dan tidak jelas, sehingga Patut Gugatan Pengugat tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklard), Vide Yurisprudensi PutusanMA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakanKalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima joPutusan MAN0o.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yangmenyatakan : Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima jo PutusanPengadilan Negeri Ambon Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.AB

Obscuurlibele dan tidak jelas, sehingga Patut Gugatan Pengugat tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklard), Vide Yurisprudensi PutusanMA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakanKalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterimaJo Putusan MANo.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yangmenyatakan : Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelasletak/ batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima joPutusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.AB

yang dikuasai Para Tergugat/ParaPembanding yang telah bersertikat tersebut tidak masuk dalam obyeksengketa alias berada diluar tanah obyek sengketa, oleh karenanyamohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggaraagar mencermati dengan seksama hasil Berita Acara PemeriksaanSetempat terhadap Tanah Obyek sengketa sehingga dengan demikianpatutlahn kiranya Gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakantidak dapat Diterima sesuai juga dengan Yurispudensi atau putusanMA Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB

tanah yang dikuasai Para Tergugat/ParaPembanding yang telah bersertikat tersebut tidak masuk dalam obyeksengketa alias berada diluar tanah obyek sengketa, oleh karenanyamohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggaraagar mencermati dengan seksama hasil Berita Acara PemeriksaanSetempat terhadap tanah obyek sengketa sehingga dengan demikianpatutlah kiranya gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidakdapat diterima sesuai juga dengan Yurispudensi atau putusan MANomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB

., MSi, selaku PenerimaKuasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alatalat laboratoriumkemaritiman di Politeknik Negeri Ambon;Dikembalikan kepada yang berhak;5 Membebankan biaya kepada Negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid.K/2012/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Negeri tersebut;Memperhatikan

Efek Alamsyah, MPH);Bahwa selanjutnya kami kemukakan alasanalasan kami (Penuntut Umum)mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Ambon Nomor : 144/Pid.B/2011/PN.AB Tanggal 7 Agustus2012 sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Undangundang;Bahwa Judex Facti dalam mengadili perkara a quo yang amarnya berbunyiseperti disebutkan di atas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undangundangserta

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor170/1978/Perd.G/PN.AB, tanggal 29 November 1978, Putusan PengadilanTinggi Maluku Nomor : 79/1979/Perdt/PT.Mal, tanggal 24 Oktober 1979 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ; Surat Keterangan PemerintahNegeri Batu Merah Nomor : 37/Bt/10/1985, tanggal 1 Oktober 1985 tentangDusun/Tanah Dati Waliulu yaitu Ulima, Pianura, Amantelu ; Surat keteranganPJ.

sebab itu adalah hal yang sangat wajar apabilaKetua Pengadilan Tinggi Maluku berkenan menerima Memori Banding yangdisampaikan oleh Pembanding / Tergugat untuk dapat diperiksa perkara inipada Tingkat Banding.Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMBBahwa adapun dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding /Tergugat merupakan keberatankeberatan, tanggapantanggapan, bantahanmaupun sanggahan atas putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkaraperdata Nomor : 151 / Pdt.G / 2020/ PN.AB

dandibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai Aslinya di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon, selanjutnya diberi tanda bukti P.17;18 Foto Copy Artikel Koran Siwalima tentang Pemilihan Kepala PemerintahanWaai dinyatakan Batal tertanggal 30 November 2016, yang telah dilegalisir dandibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai Aslinya di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon, selanjutnya diberi tanda bukti P.18;19.Foto Copy Putusan Perkara Perdata matarumah Bakarbessy RegNomor.22/1993/Perd.G/PN.AB

Pemerintahan Desa, Surat buktitanda P16 mengenai Artikel Koran siwalima tentang Pemilihan Raja waai,Tertanggal 17 November 2016, Surat bukti tanda P17 mengenai Surat PanitiaPemilihan Pemerintah Negeri Waai Nomor.04/PPKPN/IIV2015, Tertanggal 22Maret 2015, Surat bukti tanda P18 mengenai Artikel Koran Siwalima tentangPemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Waai dinyatakan Batal , Tertanggal 30November 2016, Sura bukti tanda P19 mengenai Putusan Perkara PerdataMatarumah Bakarbessy Reg Nomor.22/1983/Perd.G/PN.AB

Pdt.G/2016/PN Ambpula dengan Surat bukti bertanda P5 adalah Rekomendasi untuk dicalonkanmenjadi raja dari Matarumah/Keturunan Parentah, selanjutnya diperkuat pulasurat bukti bertanda P10 adalah Putusan Perkara Perdata Pengadilan NegeriAmbon Nomor.118/Pdt.G/2014/PN.Amb, selanjutnya diperkuat pula dengan suratbukti bertanda P11 adalah Putusan Pengadilan Tinggi MalukuNomor.21/Pdt/2015/PT.AMB, selanjutnya diperkuat pula dengan surat buktibertanda P19 adalah Putusan Perkara Perdata Nomor.22/1983/Perd.G/PN.AB

Putusan Perdata Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Ambdibandingkan dengan surat bukti Penggugat, ternyata surat bukti bertanda T.1.4telah dipergunakan oleh keluarga keturunan Para Turut Tergugat untukmempertahankan Dusun Dati WAISELAKA dalam perkara melawan keluargaPenggugat, dimana dalam perkara Nomor.22/1983/Perd.G/PN.AB Jo PutusanPerkara Nomor.51/1984/Perd/PT.MAL Jo Putusan Perkara Nomor.1545K/Pdt/1985 Jo Putusan Perkara Nomor.118/Pdt.G/2014/PN.Amb Jo PutusanPerkara Nomor.21/Pdt/2015/PT.AMB keluarga keturunan

Saleh Aziz (Lutfi Sanaky, SH) diAmbon sesuai dengan hasil penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Ambon No. 09/Eks2004/PN.AB tanggal 15 Desember 2004 namun kedua sertifikat dimaksud belum baliknama karena masih dalam sengketa akan tetapi telah dilakukan chek list oleh pihak pertanahankemudian ahli waris Hi. Saleh Aziz memberikan kuasa berupa Akta Surat Kuasa MejualNomor 8 tanggal 10 April 2002 yang dibuat dihadapan Argarita, SH.

B /2014/PN.AB. tentang Penetapan hari sidang ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan denganperkara ini ;Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa ;Telah memperhatikan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang diajukan olehPembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Maluku Balai Pemasyarakatan Kelas II A.Ambon ;Telah pula mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dipersidanganoleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014

No. 1516 K/Pid.Sus/2014Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon No. 66/Pid.Tipikor/2012/PN.AB. tanggal 30 Juli 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HUSIN LA BIRU tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanPenuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;2.Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidair( Vrijspraak) ;3.

Membebankan biaya perkara kepada negara .Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta PidTipikor.K/2013/PN.AB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakHal. 35 dari 47 hal. Put.

dengan aslinya , surat ucapan terima kasih , tanggal 25 Mei2009, ditujukan kepada Walikota Ambon, diberi tanda P4 ;Foto copy sesuai asli Dokumentasi / Foto kegiatan membangun Para Tergugat ,diatas tanah obyek sengketa tertanggal 17 Maret 2008 ;Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 22 tangal 30 Oktober 1996,atas nama : Departemen Agama Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta,diberi tanda P6 ;Fotocopy sesuai aslinya, Putusan Negeri Ambon, tanggal 13 Agustus 1990Nomor 38/Pdt.G/1989/PN.Ab

Nomor 364 PK/Pdt/1996,tanggal 29 September 1999, diberi tanda P10 ;11.Fotocopy sesuai dengan aslinya , Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor47/Pdt/Plw/2005/PN.Ab tanggal 18 Juli 2006 antara Abdullah Masawoy,dkk /Pelawan melawan Abdul Rachman Waliulu,dkk/ Terlawan , diberi tanda P11;12.Fotocopy sesuai dengan aslinya, Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 2950K/Pdt/2008 tanggal 21 April 2010 , diberi tanda P12 ;Menimbang, bahwa selain bukti surat , Penggugat juga telah mengajukan bukti3 ( tiga ) orang saksi

Sebagai contoh adalah DalamPutusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB,terdapat kesalahan penulisan nama Tergugat yaitu dalam gugatanditulis Welmina Pundehokang, padahal nama Tergugat yang benaradalah Wihelmina Pudehokang, oleh Majelis Hakim dikategorikansebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakimdalam berita acara maupun dalam putusan, karena yang dimaksudoleh Penggugat benar orang yang dimaksud oleh Penggugat, olehkarenanya Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa

Ketua Pengadilan Tinggi Malukusejak tanggal 06 Maret 2009 s/d 04 April 2009 ,dengan status Tahanan Kota ;Pengadilan Tinggi Maluku : sejak tanggal 18 Mei 2009s/d 16 Juni 2009, dengan status Tahanan Kota ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku : sejaktanggal 17 Juni 2009 s/d15 Agustus 2009 , dengan status Tahanan Kota;Pengadilan Tinggitersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat surat yangbersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Ambontanggal 12 Mei 2009 Nomor : 266/Pid.B/2008/PN.AB

Pengadilan NegeriAmbon Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 26 November 2014, T.I5tentang Putusan Perkara Banding Perdata Nomor: 4/PDT/2015/PT.AMBHalaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor 3/Pdt.Plw/2019/PN Amb.tanggal 3 Maret 2015, T.I6 Putusan Perkara Peninjauan Kembali PerdataNomor: 1543 K/PDT/2015 tanggal 6 Oktober 2015, T.I7 Putusan PerkaraPeninjauan Kembali Perdata Nomor: 575 PK/PDT/2017 tanggal 9 Oktober2017, T.I8 tentang Surat Salinan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriAmbon Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN.Ab

perludengan Bantuan Aparat berwenang dan mengembalikan kepada pihakPenggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa suatu ikatanapapun juga ;Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat I, Il, Ill dan Tergugat IV untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga sekarangditaksir sebesar Rp. 1.989.000, (satu juta sembilan ratus delapan puluhsembilan sembilan ribu rupiah);Telah membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor146/Pdt.G/2015/PN.AB