Ditemukan 3403 data
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
Muhammad Husin Als Husin
25 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pembanding/Tergugat II : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BDP DESA TANOYAN SELATAN
Pembanding/Tergugat III : WAHYUDI TONOTE, S. Hut
Pembanding/Tergugat IV : ADRIAN KOBANDAHA
Terbanding/Penggugat : HERRY LEWAN
144 — 91
T14.2b) (T14.2c) menurut saksi JEMMY SAKO, S.H. menjabat sekranag ini sebagaiKepala Bagian Admintrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondowdalam persidangan telah menerangkan, untuk mengeluarkan SuratKeterangan Tanah (SKT) adalah Pemerintah Desa setempat, bahwasangadi di pemerintah A tidak dibenarkan mengeluarkan SuratKeterangan Tanah (SKT) di pemerintah B, apabila ada tindakan /perbuatan tersebut akan dapat sangsi administrasi karena diluar bataswewenang wilayah ;Dengan demikian unsur yang meliputi
wilayah administrasi hukumnya,fakta ini sebagaimana keterangan saksi JEMMY SAKO, S.H. menjabatsekarang ini sebagai Kepala Bagian Admintrasi Pemerintah KabupatenBolaang Mongondow dalam persidangan telah menerangkan, untukmengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah Pemerintah DesaHalaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MNDsetempat, sangadi di pemerintah A tidak dibenarkan mengeluarkanSurat Keterangan Tanah (SKT) di pemerintah B, apabila ada tindakan /perbuatan tersebut akan dapat sangsi
Muhammad Haikal
Terdakwa:
Muklis Als Panjang
22 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
73 — 34
agenda persidangan pembacaan Tuntutan olehOditur Militer, baik Terdakwa maupun Saksi1 samasama mengakui bahwarumah tangganya sudah tidah harmonis lagi dan antara Terdakwa denganSaksi1 sudah samasama sepakat untuk berpisah/bercerai karena sidangperceraiannya sedang berlangsung/berjalan di Pengadilan Agama Malangoleh sebab itu, kami selaku Penuntut dalam perkara ini sangat keberatanterhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III12 Surabaya yangmengadili perkara ini dengan hanya menjatuhkan sangsi
132 — 32
Penggugat tidak adasurat pemberhentian dari pengusaha;Bahwa saksi mengetahui para Penggugat ditawari uang tali asih oleh pihakTergugat sebesar 11 juta;Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang timbul antara pihakPenggugat dan tergugat diselesaikan di kantor Disnaker tahun 2014;Bahwa saksi mendengar dari para penggugat saat berhenti bekerja tidakmendapatkan pesangon karena menolak uang tali yang diberikan olehTergugat;Bahwa absensi buruh harian atau Pegawai tidak tetap tidak masuk tiap haridan tidak ada sangsi
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan yang dilakukanTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah diberikan SuratPeringatan ke III (Tiga), hal ini sesuai dengan Peraturan Perusahaan pasalHal. 9 dari 25 hal.Put.Nomor 123 K/Pdt.SusPHI/201346 mengenai Pelanggaran dan Sangsi dan Pasal 50 angka 3 yangberbunyi Surat Peringatan tertulis tidak selalu mengikuti urutan satu demisatu, akan tetapi dapat langsung diberikan Surat Peringatan II (SP Il) atau III(SP Ill), Skorsing bahkan pemutusan
JUNAIDI ABDILLAH SIREGAR, SH
Terdakwa:
SAMSUL BAHRI Alias UJAN Bin DAHLAN
117 — 32
Dengan sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasilhutan kayu:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud denganmalawan hukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk)adalah maksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yangberlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, danjuga bertentangan dengan asasasas hukum tidak
67 — 30
Bahwa fasilitas tersebut sampai saksi selesai bekerja belum dibangunkarena membangun fasilitas tersebut kalau 80% dari total Villa sudah selesaiGIDARQUIA f~=0 nnn manne nnnnnnnnnnnnennnnannnnannenanannnansnnnanananansnsnansmnnnanns Bahwa saksi tahu sistem pembayaran angsuran Villa itu sistemnya terimasecara bertahap nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nn ne nnn nnn c ne nnn ne nnnnnnan Bahwa saksi pernah membaca surat perjanjian hanya sekilas saja; Bahwa saksi tahu ada sangsi tentang pembayaran, bila penghuni
47 — 25
atas kelangsungan perjanjian kerjasamaoperasional yang telah dibuat, pada tanggal 8 September 2014, Tergugatjustru. menghentikan operasional SPBU secara sepihak dan pada tanggal 10September 2014, Tergugat justru merumahkan karyawan SPBU tanpa ada rasabersalah sedikitpun, padahal di dalam kontrak kerja Tergugat telah menyerahkanseluruh karyawan SPBU kepada Penggugat dengan Berita Acara Serah TerimaKaryawan;14.Pada tanggal 8 Agustus 2014 diadakan Audit oleh pihak Pertamina dan SPBUTergugat mendapat sangsi
Harold Marnangkok M.M. Manurung, SH,MH
Terdakwa:
Mahmud Uday Lubis Alias Uday
28 — 2
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
1.AMIRUDIN
2.HENDRO SAYEKTI,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
WAWAN
61 — 17
FAHRULHULAIFI Als HOL ;Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2019/PN Mtr> Bahwa saya sudah mengetahui resiko ataupun sangsinyamembeli sepeda motor bodong yaitu bisa ditangkap Polisi dandikenakan sangsi pidana ;> Bahwa Sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU 150 tersebutsaya kuasai kurang lebih selama 3 hari dari hari Rabu tanggal 28Agustus 2019 sampai kemudian saya ditangkap pada hari Jumattanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wita ;> Bahwa Sepeda motor tersebut saya gunakan untuk keperluanakomodasi
Fransiska T.SH
Terdakwa:
AJAT SUDRAJAT BIN DAYAT
26 — 2
jenissabu sekitar 1 (Satu) minggu kebelakang.Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2019/PN BdgTerdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum pernah membelinarkotika jenis sabu kepada orang lain dan terdakwa menggunakan narkotikajenis sabu pun dari hasil menyisihkan sabu yang pertama kami ambil di Bandung.Terdakwa menerangkan, terdakwa mengetahuinya bahwa memiliki,menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yangberwenang tersebut perbuatan yang melanggar hukum dan ada sangsi
DODY A.J. SINAGA, SH.,MH.
Terdakwa:
HARYANTO YOHANNES Als HARRY
82 — 15
dan terestrial pada pasal 18 (1) setiap penyelenggarapenyiaran wajib memiliki jin penyelenggara penyiaran;Bahwa berdasarkan Permen Kominfo No.41 tahun 2012 tentangpenyelenggara penyiaran lembaga penyiaran berlangganan melaluisatelit, kabel, dan terestrial pada pasal 18 (2) pengabungandipebolehkan namun harus 1 badan hukum dan isi siaran harus samadari seluruh lembaga penyiaran yang bergabung;Bahwa bila lembaga penyiaran dengan IPP prinsip dalam masa uji cobamelakukan pelanggaran akan dikenakan sangsi
Agus Sugianto
Tergugat:
PT. CITRA ENERGY NUSANTARA
120 — 43
Citra Nusantara Energi Pasal 40 huruf 5 a , Tergugatrekonpensi/Penggugat termasuk melakukan tindakan dengan kKlasifikasiKesalahan berat sehingga Penggugat rekonpensi/Tergugat berhak untukmemberikan sangsi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) .8. Bahwa Penggugat rekonpensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerjakepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat oleh karena Pihak PerusahaanHal. 19 dari 28.
55 — 13
pangkalan ; Bahwa yang saksi ketahui hingga saksi dipanggil dalam persidangan ini adalahkarena dari pangkalan milik ANDI SULISTITYONO minyak tanahbersubsidinya ada yang dibeli dan ternyata minyak tanahtersebutdidistribusikan ke Cilacap (luar daerah) ; Bahwa akibat kejadian itu kemudian saksi selaku agen telah memutus /mencabut ijin ANDI SULISTIYONO sebagai pangkalan minyak tanahbersubsidi ; Bahwa apabila terjadi pelanggaran dalam hal penjualan minyak tanahbersubsidi di pangkalan, yang mendapat sangsi
43 — 3
Yang mana kegiatan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut termasuk dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan;e Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemilik tambang yang melakukan kegiatan usahapenambangan tanpa izin termasuk perbuatan melanggar hukum dan telah melanggarPasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dandapat diberikan sangsi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda palingbanyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan
71 — 26
Agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiruoleh prajurit lainnya, maka Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas terhadap perbuatan yang demikian.17Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orangorang yang ber salah melakukan tindak pidanatetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yangbersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadiwarga negara yang baik.
68 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
., telah dilaporkan oleh KetuaPengadilan Negeri Tanjung Pinang ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan yangbersangkutan telah dijatuhkan sangsi dengan penurunan pangkat sertadimutasikan ke daerah lain;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas bilamana menjadi pertimbangan yangmendalam dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili baik pada tingkatpertama maupun tingkat banding, maka putusannya tentu akan lain adanya, yaituakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap prosedur lelang yang cacathukum tersebut
102 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menjatuhkan sangsi Administrasi pada Tergugat sebesar Rp.5.000.000,(lima juta Rupiah);3.
64 — 18
balasankepada Komite Eksekutif FSPK yang pada pokoknya tidak dapatmemenuhi dispensansi Tergugat dikarenakan Tergugat dibutuhkan diperusahaan (bukti T15) ;Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2014 telah terjadi perundingan Bipartitantara Penggugat dengan Tergugat yang membahas tentang maksudtujuan Penggugat yang akan melakukan pemutusan hubungan kerjakepada Tergugat tetapi tidak tercapai kesepakatan karena pekerjamenolak untuk di PHK dan meminta kelonggaran untuk dinonshifkan menolak PHK karena adanya double sangsi