Ditemukan 3400 data
117 — 35
datang kepada saksi dan dia menyatakan bahwa diasudah bayar Pajak waktu itu sekitar bulan Juni;Bahwa benar terdakwa sudah membayar pajak tetapi ada yang belum dibayaratau ada yang bolongbolong;Bahwa pajak yang belum dibayar sekitar Rp.3.106.349.100, ples bunga;Bahwa sebelum ada kasus saksi kenal dengan terdakwa waktu terdakwamembayar pajak;Bahwa bolong artinya tidak ada pembayaran, misalkan terdakwa membayarpajak bulan Januari dan Maret sedangkan Pebruarinya belum dibayar;Bahwa kalau menetapkan sangsi
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
1.Rafik
2.Yovie Pratama
47 — 3
dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
77 — 58
Bahwa pencurian terhadap barangbarang inventarisKesatuan adalah termasuk salah satu bentuk perbuatanyang sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit,oleh karena itu agar memberikan efek jera bagiTerdakwa dan efek cegah bagi prajurit INI lainnya,Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas terhadapperbuatan yang demikian.Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanyamemidana orang yang bersalahmelakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai' tujuanuntuk mendidik agar yang bersangkutan
Hadi Saputra, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD MULIA HASIBUAN
2.MUHAMMAD RUDI SITUMORANG Pgl. RUDI
118 — 11
Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertiansosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukandalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapatmerasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikanmasyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung darijenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut AlQuran ataupun kitab kitab lainnya ada beberapa pengertian yang berkaitan denganKeadilan
73 — 5
setahu saksi Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat karenaibu Tergugat sakit dan Tergugat merawatnya;e Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat dan Tergugat cekcok, setahusaksi adem ayem saja;e Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini apakahada perempuan lain atau karena kekerasan rumah tangga;e Bahwa setahu saksi memang salah satu penyebab dari perceraian Tergugatdengan suami yang pertama karena kehadiran Penggugat;e Bahwa setahu saksi Tergugat masih sangsi
Junita Sitorus
Terdakwa:
Edi Saputra Siregar
25 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
65 — 10
dan 25 Oktober 2013 secara lisan dan tidak ada risalahBipartit .2.ms OY xBahwa setelah surat PHK keluar saksi tidak tahu tergugat datang ke pabrikuntuk melaksanakan kewajibannya ( bekerja ) Kembali .Bahwa saksi tidak tahu surat dari PT TOYOBO KNITTING INDONESIAyang terdapat BUKTI T3.Bahwa di PT TOYOBO KNITTING INDONESIA peraturan tertinggi yangmengikat karyawan dengan perusahaan adalah Perjanjian Kerjabersama .Bahwa PHK terhadap tergugat sesuai dengan pasal 10 PKB tentangpenilaian .Bahwa tahapan sangsi
Pembanding/Terdakwa : ARNOL MUH. MUZALIK Bin ARIFIN Diwakili Oleh : SYAWALUDDIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum : MIRDAD APRIADI DANIAL, SH
108 — 24
MUZALIK BinARIFIN memakai narkotika,dan faktanya memang Narkoba tersebut akan digunakan bersanit sekali pakai;Bahwa Sangsi Hukuman penjara yang di jatunkan oleh Majelis Hakim tingkat (satu) sangat tidak sebanding dengan bukti dan fakta persidangan karenamenjatuhkan hukuman kurungan penjara terhadap seorang pemakai Narkobaatau penyalaguna kurang tepat, diwaktu yang lama para pembanding ini akanbertemu para pengguna lain, tidak menutup kemungkinanusai dipenjara malahmenjadi pengedar atau bahkan bandar
49 — 9
yangdilakukan hanyalah mengikuti Izin Mendirikan Bangunan(IMB) terdahulu sambil memperlihatkan surat ijin tersebut(vide Bukti T1 dan bukti T 4), dan Bapak Kasudinmenyatakan bahwa IMB tersebut tetap berlaku, dan dipersilahkan melanjutkan kegiatan renovasi kembali162223sepanjang tidak menyalahi ijin yang telah ada, dan TERGUGAT diharuskan membuat' pernyataan yangmenyatakan bahwa TERGUGAT akan merenovasi rumahmiliknya sesuai dengan IMB terdahulu, dan apabilamenyimpang, maka TERGUGAT akan dikenakan sangsi
adalah milikTERGUGAT, dan renovasi yang dilakukan hanyalah mengikuti Izin MendirikanBangunan (IMB) terdahulu sambil memperlihatkan surat ijin tersebut, dan BapakKasudin menyatakan bahwa IMB tersebut tetapberlaku, dan dipersilahkan melanjutkankegiatan renovasi kembali sepanjang tidak menyalahi ijin yang telah ada, dan TERGUGAT diharuskan membuat pernyataan yang menyatakan bahwa TERGUGATakan merenovasi bangunan miliknya sesuai dengan IMB terdahulu, dan apabilamenyimpang, maka TERGUGAT akan dikenakan sangsi
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
Suwandi Sitorus
21 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
HABIBA HANUM,SH
Terdakwa:
Adriyadie Syahputra Als Dadik
70 — 12
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Kisbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunan sangsi
118 — 29
MANDALA MULTI FINANCE, Tbkdalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan Peraturan KementrianKeuangan Republik Indonesia maka Kementrian Keuangan RepublikIndonesia akan memberikan sangsi dan Klausula Baku dalam PerjanjianKredit yang ditandatangani antara Konsumen YUSTINUS DIDIKEFENDY, HARUN WUANYA, PURWANI SUNARTIN, NUR BAINAH,YUNI SETIAWAN dengan pelaku usaha (PT.
Junita Sitorus
Terdakwa:
Muhammad Ikbal Fauzi
18 — 3
Terdakwa atauPenasihat Hukum Terdakwa, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkandalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Joko Syahputra
29 — 5
akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunan sangsi
28 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalaupun mogok kerja yang dilakukan olehpara Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) tidak sah (quod non),maka hal tersebut tentu saja tidak sampai pada sangsi PHK tanpapesangon, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sanksinyaharus mengacu pada Keputusan Menteri in casu Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah;3.
82 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.H. bukan seorang Advokattidak memiliki /egal standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yangmenegaskan tentang hak dan kewajiban sebagai Advokat tetapi bertindakseolaholah sebagai profesi Advokat akan dikenai sangsi pidana sesuaidengan ketentuan Pasal 31 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2003;Penggugat bukan anggota Serikat Pekerja dan Sdr. Mahmud Permanabukan Pengurus Serikat Pekerja sehingga keberadaan Sdr.
185 — 121
KPUKabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, danDPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; ataub. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.maka berdasarkan kesemuaperistiwa hukum dan dasar hukum tersebut diatas, kemudian TERGUGAT harus menerbitkan Obyek Gugatan;Bahwa telah lugas dan jelas bahwasannya hanya Pasal 90 UU RI No.8Tahun 2012 yang menjadi rujukan dari penjatuhan sangsi
akibatperbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Jo Pasal 86ayat (1) huruf h UU RI No.8 Tahun 2012 yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, sehingga tidak boleh ditafsirkan secara sesatdengan menariknarik ketentuan pasal lain dalam undangundangseperti misalnya termasuk tapi tidak terbatas Pasal 220 UU RI No.8Tahun 2012, sebab ketentuan didalam Pasal 220 UU RI No.8 TahunPutusan Perkara Nomor : 1 15/G/2014/PTUN.SBY.Halaman 29 dari 93 Halaman14.15.2012 bukanlah dimaksudkan sebagai sangsi
berkaitan dengan Pasal 220 UU No.8 Tahun 2012 danjuga Pasal 50 ayat (1) serta Pasal 5152 Peraturan KPU No.29 Tahun2013, sehingga tidak benar dalil PENGGUGAT yang menganggabbahwa terbitnya SK KPU Kota Malang No:20/Kpts/KPU.kotaPutusan Perkara Nomor : 1 15/G/2014/PTUN.SBY.Halaman 30 dari 93 Halaman16.329991/2014 bertentangan dengan Pasal 220 UU No.8 Tahun 2012dan juga Pasal 50 ayat (1) serta Pasal 5152 Peraturan KPU No.29Tahun 2013, sebab pasalpasal tersebut pada prinsipnya adalah bukandimaksudkan untuk sangsi
NISYE SEPRIASI, SH
Terdakwa:
1.Peri Padli Alias Feri
2.Muhammad Yusuf Alias Yusuf
25 — 3
dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
64 — 15
Ad.3 Unsur : karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.nt Menimbang, bahwa pada umumnya untuk setiap perbuatan pidanadisyaratkan adanya kehendak pelaku itu ditujukan terhadap perbuatan yangoleh undangundang disertai dengan ancaman (sangsi) yang berupa pidana.Tetapi merupakan pengecualian adanya perbuatan yang dapat dipidana yangtidak bersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kurang hatihati,kurang adanya tindakan pencegahan, pendek kata : kesalahan pelaku. aan Menimbang
JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
EDI PURNOMO Bin WAGINO
351 — 12
Batu Engau Kab.Paser tempat pelaku mengambil kayu tersebut berada di luar kawasanhutan, namun dalam memiliki, menguasai dan melakukan pengangkutankayu hasil hutan tersebut pelaku tidak ada memiliki dokumen serta tidakmemenuhi kewajibanya kepada Negara berupa PSDH dan DR sehinggaterhadap Terdakwa dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana dimaksuddalam UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat ( 1 ) huruf ayang berbunyi Orang