Surat Model N8 dari PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono,Kabupaten Banyuwangi Nomor Kua.15.30.13/PW.01/27/2017 tanggal 03April 2017 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/KekuranganPersyaratan dan Surat Model N9 dari PPN Kantor Urusan AgamaKecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Nomor Kua. XXX tanggal 03 April2017 perihal Penolakan Pernikahan.

Nomor3315/SKT/20170206/0178 tanggal 6 Februari 2017, bermeterai cukup,setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocokdengan aslinya, lalu diberi tanda P1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/105/II/2011 tanggal 25 Maret2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanPurwodadi Kabupaten Grobogan tanggal 25 Maret 2011, bermeteraicukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakancocok dengan aslinya, lalu diberitanda P2;Surat Keterangan Nomor : 474.2/27

//2017 tanggal 8 Februari 2017yang dikeluarkan kepala Desa Kuripan Kecamatan PurwodadiKabupaten Grobogan bermeterai cukup setelah diperiksa dinyatakancocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P3;B.

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Banyumas,Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0027/27/2017 Tertanggal 16 Januari 2017;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun SeguwengRT 01 RW 06, Desa XXXXXX, Kecamatan Sawangan, KabupatenMagelang selama 3 bulan;3.

Tampubolon yang tidak mempunyai alas hak atas objeksengketa; Bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat Konvensi berdasarkanSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2878/2002, tanggal 20 Oktober1992, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Depok Nomor 186/HGB/BPN10/27/2017 tanggal6 Desember 2017 tentang Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas namaPT Timah (Persero) Tbk, dimana objek sengketa dikelola oleh Tergugat IlKonvensi; Bahwa oleh karena itu, Penggugat Konvensi

Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan olehPemohon dan Pemohon Il, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadimasalah pokok dalam perkara ini Pemohon dan Pemohon Il pada pokoknyamemohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan adanya perubahanbiodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana KutipanAkta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SungaiPandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 027/27

//2017 tanggal 30Januari 2017, Kutipan mana telah terjadi salah pencatatan tentang nama ayahdan tanggal lahir Pemohon I, sehingga tidak sesuai dengan Surat KeteranganPerekaman KTPel (Pengganti KTP) dan ljazah yang dimiliki oleh Pemohon I: Dalam Kutipan Akta Nikah nama ayah Pemohon tertulis Ambruni dantanggal lahir Pemohon 12 Juli 1984, seharusnya sebagaimana termuatdalam Surat Keterangan Perekaman KTPel (Pengganti KTP) dan ljazahyang dimiliki oleh Pemohon , nama ayah Pemohon adalah Amberuni dantanggal

pekerjaanXXXXXXXXXXXX, dahulu bertempat tinggal di RT.XXXRW.XXX Desa Xxxxxx Kecamatan XxxxxxKabupaten Pati, sekarang tidak diketahui alamattempat tinggalnya dengan jelas di seluruh WilayahIndonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeprhatikan alatalat bukti yang diajukan Penggugatdi muka persidangan ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal7/27

/2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama PatiNomor 944/Pdt.G/2017/PA.Pt. tanggal 10/11/2017 telah mengajukan halnyasebagai berikut:Hal 1 dari 12 hal,Put.

dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo.Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinyadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidakdapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat telan mendapatkan surat izinbercerai dari atasannya sebagaimana tersebut dalam KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor 830.4/27

/2017 tanggal 22 Agustus 2017yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Timur.

dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo.Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinyadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidakdapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan surat izinbercerai dari atasannya sebagaimana tersebut dalam KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor 830.4/27

/2017 tanggal 22 Agustus 2017yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Timur.

Bahwa Penggugat telan melangsungkan pernikahan denganTergugat pada hari Jum at tanggal 31 Maret 2017 di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, KotaBengkulu, sebagaiman ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor78/27/2017 tanggal 03 April 2017;Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Bn2.

tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalupemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti bukti tertulis berupa :1.Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor470/20.2007/27

/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala DesaMarga Batin, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur,tanggal 02 Desember 2015.

Siskeudes bagiPemerintah Desa fotocopy berwarna: Perangkat desa(Siskeudes)seKec.KutowinangunPologoro waris Tidak ada kwitansi42 12/27/2017 (Masngudah) untuk 284,800 ..... dan lampiran notaperangkat desa pembayaran/SPJ(Mule Berea Tidak ada kwitansi43 12/27/2017 569,600 ...... dan lampiran notaSetiawan) untuk srabavaran/ Se!

perangkat desa P Pologoro beli tanah Tidak ada kwitansi44 12/27/2017 (Hasyim) untuk 66,960 .... dan lampiran notaperangkat desa pembayaran/ SPJOperasional tidak damp45 12/28/2017 Pemerintah Desa Nickodimus AM. PHinewinenacs 10,000,000 nota9 pembayaran/SPJHanya kwitansi,Pemeliharaan jalan M.

kwitansi,39 12/14/2017 Kegiatan Pilkades 21,073,750 Andhika Nur Y. tidak dilampiri notapembayaran/SPJPologorowaris/jual beli (Siti Hanya kwitansi,40 12/21/2017 Chomsiyatun) 300,000 Andhika Nur Y. tidak dilampiri tanda04/06 untuk terimaperangkat desaPanitiaUntuk kegiatan rewcanapendidikan dan Pelatihan Nota pembayaran41 12/23/2017 pelatihan Aparatur : . dalam bentuk. 3,000,000 Siskeudes bagiPemerintah Desa fotocopy berwarna: Perangkat desa(Siskeudes)seKec.KutowinangunMar ah, Tidak ada kwitansi42 12/27

/2017 g 284,800 ...... dan lampiran notauntuk perangkatpembayaran/ SPJdesaPologoro belitanah (Muh.

Tidak ada kwitansi43 12/27/2017 Barikah Setiawan) 569,600 ..... dan lampiran notauntuk perangkat pembayaran/ SPJdesaare tlscoin Tidak ada kwitansi44 12/27/2017 y 66,960 ..... dan lampiran notauntuk perangkatpembayaran/ SPJdesaOperasional Hanya kwitansi,45 12/28/2017 Pemerintah Desa 10,000,000 Nickodimus AM. tidak dilampiri notaKutowinangun pembayaran/SPJPemeliharaan M.

Kasim bin Sarim, Nomor : 3511181005070346"tanggal 2/27/2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanHal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 1162/Pdt.P/2020/PA.BdwSipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyatatelah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;3.

, 2017; (VideExhibit P2)Whereas, the marriagePLAINTIFF and the DEFENDANT tookbetween theplace based on the willingness and desiresof both parties with the aim of forming asakinah, mawaddah, warahmah familywhich is blessed by Allah SWT;matiriage, thePLAINTIFF and the DEFENDANThave been blessed with 1 (one) daughternamed:ANAK TUNGGAL, bom in Medan,November 23, 2016 (3 years), based onBirth Certificate Quote No. issued by theNorth Jakarta Population and Civil RegistryService Department dated April 27

, 2017,(Vide Exhibit P3)referred to as "ThePLAINTIFF and the DEFENDANT?

Bdg No. 27/2017/ tanggal 22 Mei 2017, serta permohonan banding tersebuttelah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6Juni 2017;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasaPembanding semula Tergugat tertanggal 5 Juni 2017 yang diterima oleh Sadr.Hamin Achmadi,SH.

Jahi) Nomor7314103112630061, dan atas nama Pemohon Il ( Hj.Halima) Nomor7314107112630059, masingmasing tertanggal 31 Desember 2017 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil KeluargaBerencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang,telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberikode P 3.Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor : 460/27/2017,tentang Pemberian Izin Permohonan

Suratsurat1.Asli Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor 42/2/27/2017 atas nama .....,yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Luestanggal 01 Nopember 2017 (bukti P.1);2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/VII/1986, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal23 Juni 1986, tidak bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ( BuktiP.2);3.

Pertimbangan judex factie salah dan keliru dalam merumuskan pokoksengketa dalam perkara a quo dan tentang legalitas kepemilikantanah karena perkara a quo tentang perlawanan pihak ketiga Hal 20 dari 23 hal putusan Nomor 10/PDT/2020/PT PTK(DERDEN VERZET) terhadap Eksekusi pengosongan yang dimaksuddalam penetapan Eksekusi Nomor 27/2017 tanggal 26 Oktober 2017;2.

tertanggal Februari 2020, yang mana masingmasing padapokoknya menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertamatersebut sudah tepat dan benar, sehingga putusannya itu dapatlah dikuatkan;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan banding tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannyademikian;.Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) a quodiajukan terhadap eksekusi pengosongan sesuai Penetapan Eksekusi dariKetua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 27

/2017 tanggal 26 Oktober 2017.Penetapan eksekusi dimaksud berkaitan dengan putusan perkara pokokPengadilan Negeri Sintang Nomor 27/Pdt.G/2013 PN Stg jo.

Surat Keterangan Sengketa Rumah Tangga nomor:K.k.01.04/6/PW.01/27/2017, tanggal 02 Januari 2017 bermeteraicukup dan di dalam sidang telah disesuaikan dengan aslinya,bukti P.3;4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 110606LT280520120004,atas nama Putri Nabila lahir tanggal 29 Maret 2011, bermeteraicukup dan di dalam sidang telah disesuaikan dengan aslinya,bukti P.4;B. Saksi:1.KabupatenAceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:.Hal. 9 dari 13 hal.

Bahwa Penggugat adalah tergolong keluarga yang tidak mampu sesuaidengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 18.40.20/470/27/2017 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, KabupatenSerdang Bedagai tertanggal 20 Januari 2017;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq.

dan (4)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil aktif yangberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 harus mendapat izin dari atasannya danuntuk hal itu maka Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya untukbercerai dengan Keputusan Nomor B.1388/Ma.09.02/PP.10/27

/2017 tanggal27 November 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KementerianAgama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluakan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan