ERWAN GUNTORO dkk melawan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong

., M.Si.IndonesiaPerumnas Nangai Tayau No. 16Desa Nangai Tayau KabupatenLebong.Anggota KPU Kabupaten LebongBURHAN DAHRIIndonesiaDesa Bentangur,Lebong.Anggota KPU Kabupaten LebongANDES ANESON, S.H.IndonesiaDesa Sukau Rajo, KecamatanAmen, Kabupaten LebongPegawai Negeri SipilEROBONAPARTE,S.Kom.,MSiIndonesiaJl. Ps. Melintang No.32 Ps.Muara aman Kec. Lebong Utara,Kab. LebongPegawai Negeri SipilBENY .K S.Sos.,MMIndonesiaDs. Sukaraja Kec. Amen Kab.LebongPegawai Negeri SipilKabupaten8.

Amen Kab.LebongPekerjaan : WiraswastaSelanjutnya disebut pihak..................cccceeeseeeeeeeesteettetttteeeseeeeeeees PENGGUGAT ;MelawanKetua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong, berkedudukan diJalan Zainul Abidin Kecamatan Amen KabupatenLebong, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :Dalam hal ini Tergugat di wakili oleh kKuasanya ... 20.0.0... eee ee cee cee ce ceeUSIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING,SH.AHMAD SAHRUL,SH.NAZLIAN,R,SH.IRVAN YUDHA OKTORA,SH.Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokad/KonsultanSO Ny =Hukum pada Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu, beralamat diJalan Raya Kapuas No. 27B RT.6 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu ;Selanjutnya disebut sebagai... ... 00.0... cece ceeeeetteee cee eee tssseeeee TE RGUGAT,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/TS KPU LBG/VV2013,tanggal 18 Junl 20135 a9ssssesseecreeecssrentneeesssrenineecise nncrineeneist nenaPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu Nomor

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA vs HASAZIDUHU MOHO, SH, Dkk

Kabupaten Nias selatan padatanggal 28 dan 29 Agustus 2010, maka KPU ProvinsiSumatera Utara langsung mengadakan verifikasi danklarifikasi .

Tahun 2007 tentangPenyelenggaraan Pemilu, antara lain disebutkan , bahwaKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifathirarkis ; Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2)Peraturan KPU Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Tata KerjaKomisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsidan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan,bahwa KPU Provinsi berkewajiban melakukan supervisi,pengarahan dan koordinasi kepada KPUKabupaten/Kota ; Menimbang, bahwa mencermati bukti P3( Laporan Supervisi Pilkada

bukti P3, T3,T4, T5 tersebut di atas, dihubungkan dengan Peraturan12Komisi Pemilihan Umum Nomor :5 Tahun 2008 terutama Pasaleo1 (12) yang berbunyi Rapat Pleno adalah merupakanForum Tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota KPU,KPU ~ Provinsi dan KPU = Kabupaten/Kota berdasarkanperaturan perundang undangan .

Pasal 3 Peraturan KPUseNomor: 38 Tahun 2008 yang berbunyi Dewan KehormatanKPU dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi dibentuk oleh KPUdan/atau.

KPU Provinsi dalam rangka, (a) Penegakan KodeEtik Penyelenggara Pemilu atas pengaduan dan/ataulaporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etikpenyelenggara Pemilu Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota dan/atau (b) Pemberhentian anggota KPU,KPU Provinsi dan KPU' Kabupaten/Kota yang memenuhiketentuan pasal 29(2) huruf a,b,c,f dan g Undang Undangatas rekomendasi dari Bawaslu atau pengaduan masyarakatdengan identitas yang jelas, dan Pasal 66 ayat (2)Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 yang

DPP PARTAI DEMOKRAT,Cs >< KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (Ketua KPU), Cs

No. 255/kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakian Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota pada tanggal 9 Mei 2009.10.Bahwa di dalam Surat Keputusan KPU No. 255/kpts/KPU/Tahun 2009 di atas,11.perolehan kursi Penggugat yaitu atas nama Penggugat II di Daerahpemilinan Kota Jayapura berkurang 1 (satu) kursi alias.Bahwa ternyata Tergugat menerbitkan Surat Keputusan KPU

Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sitajaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaanmilik Para Tergugat, atas gedung KPU yang terletak diJalan Imam Bonjol, No. 29 Jakarta; Gedung KPU Papuadi Jalan Soa Siu Dok Il Bawah, Kota Jayapura; danGedung KPU Kota Jayapura di Kompleks PerkantoranAPO, Kota Jayapura.9.

KPU..

KPU Kabupaten/Kota.Bahwa dengan demikian, penetapan calon terpilin anggota DPRD KotaJayapura adalah merupakan kewenangan KPU Kota Jayapura.Bahwa oleh karena kewenangan KPU Kota Jayapura tersebutbersumber dari Undang Undang (atribusi), maka tanggung jawabintern dan ekstern atas pelaksanaan wewenang yang diatribusikanyakni penetapan calon terpilin anggota DPRD Kota Jayapura,sepenuhnya berada pada KPU Kota Jayapura in casu Tergugat Il.Bahwa kewenangan KPU Kota Jayapura dalam menetapkan calonterpilin

Perobuatan Tergugat dalam menetapkan Keputusan KPU Nomor :255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 telah sesuai dengansystem, prosedur, mekanisme dan koridor hukum padaperaturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 199 ayat (2), Undang Undang Nomor 22 Tahun2007 Pasal 8 ayat (1) huruf j.Ketiga, melanggar hak subyektif orang lain, dengan pengertian perbuatan dantindakan Tergugat dalam menetapkan Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan

MUSTAFAD RIDWAN, SHVSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR

Hukum, Tehnis danHupmas Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur,4. Subandi, S.IP., MHP, Jabatan Kasubag.

BD1 untuk setiap Daerah Pemilihan yang diumumkan melalui Mediacetak, media elektonik dan Website KPU Provinsi Jawa Timur;.

Bahwa, Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor03/KPTS/KPUProv014/PLG//2013, tanggal 22 Agustus 2013 dan BeritaAcara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor170/BA/PLG/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013 , dan Pengumuman KPUProvinsi Jawa Timur dalam website KPU Provinsi Jawa Timur, tidak memilikidasar hukum yang kuat, karenanya demi hukum harus ditolak dandibatalkan;.

Bahwa, dalam persyaratan Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota, antara ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf gHalaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/2014Undang Undang No.08 tahun 2012 dengan Peraturan Komisi PemilihanUmum (KPU) Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 09 Maret 2013, dan PeraturanKomisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentangPencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten

Bahwa, Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang PencalonanAnggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah merupakanketentuan Lex Spesialis derogat lex generalis;9.

AHMAD MARJU KODRI;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG

Rasuna Said Block X5 Kav 23FCOIAIFIQ EI, SERS ieee ranean nnnerseeenn nent anmeanannenntnaenanneaSelanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANHalaman dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 25/G/2013/PTUNSRGKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG; Tempat Kedudukandi JI. Nyimas Melati No. 16, Kota Tangerang, Provinsi Banten (15111 );Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;e Telah membaca1.

tersebut besertaseluruh lampiran yang terdapat diCalaliTINY a ~~nn nnn nnn enn nnn nnnTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatantertanggal 30 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada Tanggal 30 Juli 2013 dengan Register PerkaraNomor: 25/G/2013/PTUNSRG; Gugatan tersebut pada pokoknya memohonagar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah dan mewajibkan Tergugat untukmencabut objek sengketa yang berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU

Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada Tanggal12 Agustus 2013; 902020 no nono non nn nnn cn nn nnncnnnnneMenimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tersebut di atas,Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakimyang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mencabut Gugatandalam Perkara Nomor: 25/G/2013/PTUNSRG dikarenakan kepentinganHalaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 25/G/2013/PTUNSRGPenggugat telah terpenuhi dengan diperbaikinya objek sengketa oleh KomisiPemilihan Umum (KPU

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI tersebut;

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI VS YAN TEBAY, S.Sos., M.Si, DK

PUTUSANNomor 69 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIALtempat kedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye, Enarotali, DistrikPaniai Timur, Kabupaten Paniai;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 ARIS BONGGA SALU, S.H.;2 HERMAN BONGGA SALU, S.H.

Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan UmumKepala Daerah (Pemilukada);ALASANALASAN PENGAJUAN GUGATAN:Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 Para Penggugat mengajukan SuratDukungan sebanyak 13.439 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan)Suara, melebihi Jumlah Dukungan minimal bagi Calon Perseorangansebagaimana ketentuan Pasal 2b poin a UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah juncto Keputusan KPU

Distrikdan dinyatakan tidak memenuhi syarat;Halaman 7 dari 27 halaman.Putusan Nomor 69 K/TUN/201313 Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012, Tergugat memerintahkan kepada ParaPenggugat dan Bakal Calon Perseorangan lain yang belum memenuhi syaratdukungan minimal untuk mengajukan tambahan dukungan sebanyak 2 kalikekurangan, dan untuk Para Penggugat kekurangan dukungan sebanyak 1.506(seribu lima ratus enam) dikalikan 2 menjadi 3.012 (tiga ribu dua belas)dukungan, sebagaimana Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU

sah oleh Tergugat berdasarkan DaftarVerifikasi dan Rekapitulasi Hasil Penelitian AdministrasiTambahan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenPaniai Periode tahun 20122017, Calon Bupati YanTebay, S.Sos., M.Si dan Calon Wakil Bupati MarselusTekege, S.Pd tertanggal 28 Maret 2012 sebanyak 1.088(seribu delapan puluh delapan) dukungan;Jumlah Dukungan Tambahan yang diajukan ParaPenggugat dari Kampung Enarotali Distrik Paniai Timuryang dinyatakan sah oleh KPU

dilampiri semua berkasdaftar dukungan beserta lampirannya;c 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS;Pasal 32 ayat (9):Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi oleh PPK sebagaimanadimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:a (satu) rangkap untuk tiap Bakal Pasangan Calon yang digunakan olehBakal Pasangan Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukunganpencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota danWakil Walikota;b 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada KPU

,MH vs KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI BENGKULU

Kebun Dahri No. 16 Rt.005 Rw.01,Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan RatuSamban Kota Bengkulu;Selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI BENGKULU,berkedudukan di Jl. Adam Malik No.34Km.9 Kota Bengkulu;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanyabernama:1. Novran Harisa, SH. M.Hum2.Emma...2. Emma Ellyani, SH. MH.3. Betra Sarianti, SH.

KETUA KPU CQ. ABDUL HAFIZ ANSHARY, DKK.

Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPUProvinsi, KPUKabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN danKPPSLN;c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifatteknis untuk tiaptiap tahapan berdasarkan peraturanperundangundangan;d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan danmengendalikan semua tahapan;e. Memutahirkan data pemilih berdasarkan datakependudukan dan menetapkannya sebagai daftarpemilih;f. Menerima daftar pemilin dari KPU Provinsi;g. Menetapkan peserta Pemilu;h.

;Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkanhasil Pemilu dan mengumumkannya;.

Menerima pengaduan dan/ atau laporan adanyapelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotaKPU, KPU Provinsi, PPLN dan KPPSLN;. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporanyang disampaikan oleh Bawaslu;. Menonaktifkan sementara dan/ atau mengenakansanksi administratif kepada anggota KPU, KPUProvinsi, PPLN dan KPPSLN, SekretarisJenderal KPU dan Pegawai Sekretariat Jenderal KPUyang terbuktiHal. 8 dari 23 halaman Put.

Adanya hubungan kausalitas (sebabakibat).Kerugian dan pelanggaran hak tersebut,merupakan akibat dari tidak dilaksanakannyapemilu susulan yang menjadi kewajiban, tanggungjawab, serta kKewenangan KPU dan Pemerintah;A.

Karenanya KPU dan Pemerintah akanmenyelenggarakan dan memfasilitasi pemilu susulan untuk memastikansetiap warganegara yang mempunyai hak untuk memilih dapat menikmatihak asasi yang fundamental ini tanpa terkecuali";4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pemilu susulan;5.

ABDUL GANI KASUBA, Lc, KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM)

dilaksanakan oleh KPU ProvinsiMaluku Utara.

Keputusan KPU Maluku Utara No.Hal.10 dari 69 hal.

2007 tanggal 26 November 2007 Tentang PenetapanPasangan Calon Terpilin Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi MalukuUtara Tahun 2007 (selanjutnya disebut SK KPU No. 158/SK/KPU/Tahun2007, Bukti P7) dan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan SuaraPemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utaraoleh Komisi Pemilihan Umum Nomor: 27/15balXI/2007, tertanggal 22Nopember 2007 (Bukti P8), dan oleh karenanya SK KPU Nomor158/SK/KPU/Tahun 2007 dan Berita Acara KPU Nomor: 27/15ba/X1I/2007harus

Putusan No. 03 P/KPUD/20072007 Nomor : 278/170/PAN/2007 tentang Rekomendasi Hukum yangtelah dikirim melalui faximill.Bahwa berdasarkan surat Panwas tersebut, KPU mengundang KPUProvinsi Maluku Utara, Panwas Prop. Maluku Utara, 4 (empat) saksiPasangan calon, KPU Kab. Halmahera Barat, KPU Kab. HalmaheraTengah, KPU Kab. Kepulauan Sula, KPU Kab. Halmahera Selatan,KPU Kab. Halmahera Utara, KPU Kab.

yang dilakukanoleh KPU / Termohon .26.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG

Jaya ButarButar danPetugas Verifikasi KPU Kota Serang Drs.

Jaya ButarButar dan PetugasVerifikasi KPU Kota Serang Drs.

Jaya ButarButardan Petugas Verifikasi KPU Kota Serang Drs.

Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang PedomanPenyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia PemilihanKecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 31 berbunyi*Pengambilan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalamrapat pleno;1.2.

, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;Halaman 23 dari 29 halaman.

Muharrar Mahfuz Alias Muharrar Mahfuz Alias Muharar;Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Fadrianto, TH Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,dkk

Ilir Barat IPalembang, yang selanjutnya disebutsebaga PENGGUGAT;MELAWAN1 KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Ogan KomeringUlu Selatan, beralamat di Muara Dua Ogan Komering Ulu Selatan, yangselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2.

.;- WILLEM KAYAMEVSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI

Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasidalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (1) PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman TeknisTata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan sebagai berikut :Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kotamenetapkan namanama pasangan calon yang memenuhi syaratsebagai peserta

gabungan partai politik yang selengkapnya sebagai berikut : Ayat (4): Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakalpasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangancalon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikotadan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran ; Ayat (5): Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitungsejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon

;Ayat (6): KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pendaftaranbakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partaipolitik bertugas : a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calondari partai politik atau gabungan partai politik yangbersangkutan ;b. mencatat dalam buku registrasi : 1) nama bakal pasangan calon ; ) hari, tanggal dan waktu penerimaan ;) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon ;c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10

telah mendaftar, oleh karenanya tindakan Tergugat tidakmemberikan tanda terima pendaftaran bagi Para Penggugat adalah tindakan yang tidak berdasar hukum ; Bahwa Pasal 14 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010menyebutkan sebagai berikut : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menolak pendaftaranbakal pasangan calon, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuanjumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikitsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan mengembalikan berkaspendaftaran

KPU Nomor 13 Tahun 2010,karena menurut ketentuan Pasal 14 Ayat (7) a quo apabila dukunganpasangan calon telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit, maka untukmemperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan lainnya adalah dalamjangka waktu perbaikan persyaratan bakal calon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 Jo.

S.KEP, MH; TATANG SUDRAJAT; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUMEDANG

Sumedang, & < berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018, >ss Ay selanjutnya digebut PENGGUGAT; oy=MELAWANKOMISI PEMILIHAN io (KPU) KABUPATEN SUMEDANG, verkedudukan diad= * alan serma Muhtar No.98 Kabupaten Survedang: JawaSs Barat diwakili oleh HERSA sANTOSA, SH.,M.M.

atau Calon Walikota dan Calon WakilS Walikota congas KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPQR KabupateniKota sebagai akibat dikeluarkannya KeputusanKPU LSrrovinsiiKiP Aceh atau KPU/KIP Kabupalgamola> 4 tehtang penetapan pasangan Calon Gubemur. dan CalonoS Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon at Bupati atauCalon Walikota dan Calon Wakil waliSS Berdasarkan ketentuan tersebut, K@wenangan dari PT.TUNSs 4Y adalah untuk memeriksa, mengadil, dan memutuskanGSe sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara

> Pemilinan yang Px al sengketanya adalah Keputusan KPU ey tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon oeSs XS &KY gsLy Hal 13 dari 50 hal Put No. 4/GIPILKADAI2018/T.TUN.JKTad$ eS>wv svwe caWakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon ea Bupati, Calons Walikota dan Calon Wakil Walikota; yAe 2.

:gy gs Bahwa saksi magprangkan Hasil rapat pleno dibuat berita aca dibuatis asrangkap 4 agampaikan kepada KPU, PPK, PPS, P2L > dan Timrohutha pasangan calon semua diberi yang berkepnitingan saat rapatlene: ssTbanwa saksi menerangkan tidak ada laporan khusus dalam rapat pleno tidakev &Y& ada yang berkeberatan.

@@rupakan satu kesatuan yang tidakSeterpisahkan dengan putusan ini. nanan Pris SSIS RS SS SEIS ie RIS HI ESTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM oea esMenimbang, pal germeksus dan tujuan gugatan Penggugat sebagajmanadalam duduk sengketdti ALAS jn2nn nanan anne nnn n nena 5 & wannn====Y NaaRY RYMenimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa gata perkara iniadalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang> Fomor 18/PP.02.3an oyKpt/321 +/KPU Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapanwo RaPa sangan Calon

PURNOMO;VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI,

Putusan No. 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR6 SHS SHOR BRS SHS SHOE SHE SHEE B Sme a ome ome MELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI,berkedudukan di Jln. Mandala No. 1 Sarmi Kota,Kabupaten Sarmi;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada BUDISETYANTO, S.H. dan HERMAWATI KOENTARIANI, S.H.Advokat berkantor di Jl.

Angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 Ayat 1 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:+ Konkret: karena penerbitan Obyek Sengketa telahmenimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yakni telahmenghilangkan hak Para Penggugat sebagai Calon KepalaDaerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam PemilukadaKabupaten Sarmi Tahun 2010; Individual: karena penerbitan Obyek Sengketabertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum(KPU

., M.KesMELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG

Simatupang No. 49,Jakarta IMU assess seenessesen sneer eminence enim eesSelanjutnya disebut sebagai PARA Penggugat;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG; Tempat Kedudukandi Jalan Nyimas Melati No. 16 Kota Tangerang Provinsi BantenSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;e Telah membaca1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor: 23/PENDIS/2013/PTUNSRG, Tanggal29 Juli 2013, tentang LolosDORSAL Sesser treet2.

besertaseluruh lampiran yang terdapat diGall AV INY.al jesse eeeTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatantertanggal 29 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada Tanggal 29 Juli 2013 dengan Register PerkaraNomor : 23/G/2013/PTUNSRG; Gugatan tersebut pada pokoknya memohonagar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah dan mewajibkan Tergugatuntukmen cabut Keputusan Tata Usaha Negara yang yang berupa:Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;3.

Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03; 4.

Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat;5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

DEDDY AMARULLAH lawanKPU Kota Bandar Lampung

Putusan Nomor 1 P/PAP/2021Ayat (5): Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksiadministrasi pembatalan pasangan calon;Ayat (6): Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasipembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapatmengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalamjangka wakiu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitungsejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kotaditetapkan;2.

Pasal1 angka 10:Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilinan adalah sengketaantara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wali Kota danCalon Wakil Wali Kota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atauKPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan CalonWakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau CalonWali Kota dan Calon Wakil Wali

Putusan Nomor 1 P/PAP/2021membatalkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota BandarLampung Nomor Urut 03; (3) Memerintahkan kepada KPU KotaBandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota BandarLampung terkait penetapan Terlapor sebagai pasangan calon dalamPemilinhan;6.

Kota Bandar Lampung untukmembatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkaitpenetapan Terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan;13.

/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atauKIP Kabupaten/Kota;Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan di atas, dapatdipahami bahwa, ketentuan tersebut pada pokoknya menetapkanpermohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga)hari sejak ditetapbkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atauKPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa diterbitkan padatanggal 8 Januari 2021, sedangkan Permohonan PelanggaranAdministrasi Pemilihan diajukan ke Mahkamah

Penggugat:
HARTADI
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KATINGAN

WARDANINGSIH, SH MelawanKetua Tim Seleksi C Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir

Nomor 15 Tahun 2011 , yang berbunyi : Bahwadalam Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi dan PenyeleksianCalon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPUKabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU RI;Bahwa KPU RI telah menetapkan Peraturan Nomor 02 Tahun2013 tentang seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPUKabuppaten/Kota yang mengatur tentang kesetaraan genderdalam Pasal 30 Peraturan KPU RI Nomor 02 Tahun 2013,yang berbunyi ; Bahwa Tim Seleksi dalam menyampaikan 10( sepuluh ) Namanama Calon Anggota

Bahwa Keputusan Tim Seleksi calon Anggota KPU Nomor006/TimSel/KPU Rohil/I/2014 tanggal 20 Januari 2014tentang Penyampaian 10 ( sepuluh ) Namanama calonAnggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ke KPU Provinsi Riauyang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013tentang Seleksi calon Anggota KPU Propinsi dan AnggotaKPU Kabupaten/Kota dengan alasan :1.Keputusan Tergugat dikeluarkan dengan didasarkan pada: UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 TentangPenyelenggara

Pemilu ;ePeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun2013 tentang Seleksi calon Anggota KPU Propinsi danAnggota KPU Kabupaten / Kota ;eRapat Pleno Tim Seleksi Calon Anggota KPU KabupatenRokan Hilir tentang Penetapan 10 ( sepuluh ) BesarCalon Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir ;2.

KPU Kabupaten / Kota ;5.

Menyatakan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU KabupatenRokan Hilir Nomor 006/TimSel/KPU Rohil/I/2014 tanggal 20 JanuariWA: reece gute os a2014 tentang Penetapan 10 ( sepuluh ) Namanama calon AnggotaKPU Kabupaten Rokan Hilir ke KPU Provinsi Riau sah menuruthukum ;3.

., MM.DKMELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA

Putusan Nomor 14/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.2.dengan KPU RI.

Atas dasarkondisi tersebut, KPU Provinsi melalui KPU RI mengajukanpermohonan SKLN ke Mahkamah Konstitusi dengan TermohonDPRP.

Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 Tentang Tahapan, Program danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan WakilGubemur Provinsi Papua Tahun 2018, Tanggal 4 September2017T 2. Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomornalaman 43 dari 52 halaman.

yangdidaftarkan atau mendaftar ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.Dengan demikian suatu sengketa tata usaha negara pemilihan haruslahmemenuhi syarat atau unsur secara kumulatif yaitu:1.

Penggugat adalah Calon Calon Gubemur dan Calon WakilGubemur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota yang telah mendaftar ataudidaftarkan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota2. Tergugat adalah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota yang mengeluarkan Keputusan tentangpenetapan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur atau Calonnalaman 48 dari 52 halaman.