Bth/ 2014/PN.Sbw217181920Foto Copy dari foto copy Surat Pelepasan Pemilikan/Penguasaan Hak Atas tanahNomer: antara H. Ahmad Bolang (Penggugat dengan Sanaba binti H. A. Manap (Turut Tergugat I), diberi tanda P 17; Foto Copy dari foto copy Surat Pelepasan Pemilikan/Penguasaan Hak Atas tanahNomer : antara H. Ahmad Bolang (Penggugat dengan Sanaba binti H. A.

TBL/LP/321/XII/2014/NTB/RES.KSB atasnama Muharyanto tertanggal 29 Desember 2014, diberi tanda TI.16; Foto Copy Surat Pelepasan Pemilikan/Penguasaan Hak atas Tanah antara HemadB. Bolang alias H.

Ahmad Bin Bolangserta bukti P17 berupa foto copySurat Pelepasan Pemilikan/Penguasaan Hak Atas tanah Nomer: antara H. AhmadBolang (Penggugat dengan Sanaba binti H. A.

Hak atas Tanah antara Hemad B.

Hak atas Tanah antara HemadB Bolang alias H.

., PEMOHON mengurus dengan mendaftarkanperkara Penguasaan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Surabaya,namun Gugatan PEMOHON dicabut atau mendapatkan kesulitandikarenakan Majelis Hakim meminta Putusan Penetapan Asal Usul /Pengakuan Anak dari Pengadilan Agama Surabaya, putusan yangmenerangkan bahwa kalau anak tersebut adalah anak kandung dari BapakPRIYANDITA WIDHIANTO (almarhum) dengan Ibu MARIA ANDINA binti Ir.Penetapan Nomor 2336/Pat.P/2021/PA.Sby.him. 3 dari 7 him.H.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat merupakan pihakpemegang dasar penguasaan hak alas tanah yang terletak diDesa / Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang (TanahPetok 866 dan Petok 867) dan telah dilakukan pengukuran ulang olehTERGUGAT Ill dengan luas 24.985 m2 dengan adanya bukti SuratTugas Pengukuran Nomor : PEN/02/564/3/1996 serta dengan NomorGambar Ukur : 12.01.01.01.00477/1997 dimana Tanah dahulumemiliki batas sebagai berikut : Sebelah Tirnur berbatasan dengan sawah; Sebelah

Dengan adanyabukti penguasaan hak atas tanah yang dimiliki Penggugat makasudah menjadi kewajiban bagi Tergugat II untuk memberikan UangGanti Kerugian kepada Penggugat dan terkait Uang Ganti KerugianTergugat II telah dititip>kan kepada Pengadilan Negeri Surabaya.dengan Penetapan Nomor 07 /Kons/2017 /PN.Sby dan PenetapanNomor 06/Kons/2017/PN.5by;14.Bahwa Para Tergugat dalam menyelesaikan perrnasalahanterkaitPembangunan Jalan Tol Surabaya Mojokerto telah melakukanperbuatan yang merugikan Penggugat karena

Dalarn pelaksanaan jual beli terhadaptanah tersebut dilakukan langsung dihadapan Camat Karangpilangsehingga patut diduga bahwa sejatinya tanah tersebut bukanlahmerupakan tanah bondo desa seperti yang dinyatakan oleh Tergugat ,karena Camat Karangpilang pada saat itu tidak mernperrnasalahkanterkait hal tersebut;Bahwa Penggugat dapat mernbuktikan penguasaan hak tanahtersebut adalah pemilik obyek sengketa aque dan selanjutnyaPenggugat adalah pihak yang berhak untuk Inendapatkan gantikerugian atas pengadaan

Bahwa dalam hal penguasaan hak, mohon kepada Majelis HakimPengadilan Agama Sumbawa Besra, agar Tergugat menyerahkan bagianPenggugat secara sukarela dan jika dapat dibagi secara natural, dapatdinilai dengan uang atau dijual, atau dilelang dan hasilnya diserahkansesuai bagian masing masing.10.

Bahwa setelah terjadinya perceraian, ke 1 orang anak tersebut ikutdengan Penggugat dan bekas suami Penggugat juga telah menyetujuikarena kenyataannya seharihari anak tersebut lebin dekat denganPenggugat daripada dengan bapak kandungnya sendiri, dan Penggugatsangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena bekassuami Penggugat tidak memiliki tanggung jawab baik dalam ekonomimaupun pendidikan anak tersebut ;Bahwa agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangatmemerlukan Surat Penetapan Penguasaan

/ hak asuh anak tersebut;Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat;Menetapkan anak yang bernama ANAK I, tanggal lahir 15122010berada di bawah hadlonah Penggugat (PENGGUGAT);Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuaidengan peraturan

Juni 2005 jatuh kepadaPenggugatRekonpensi = 5 Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding akanmemberikan tambahan pertimbangan sebagaiberikut : Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Terbandingjuga mengajukan gugatan cerai sebagaimana gugatanTergugat Rekonpensi / Pembanding, maka gugatan rekonpensiyang demikian harus dinyatakan tidak dapatditerima 35 eee een r e eeeeMenimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi /Terbanding tentang penguasaan / hak asuh anak / hadlanahdipertimbangkan sebagaiberikut :

Bahwa tanah yang penggugat kuasai/miliki secara hukum adat tersebuttelah diakui juga secara hukum formal dengan adanya surat surat sebagaiberikut :a) Surat pernyataan penguasaan hak atas tanah ( SPPHAT) terdaftarnomor : 593.2/17/SPPT/II/2019 ,tanggal 25 februari 2019, yang di tandatangani oleh Ketua RT 06 Kampung besiq, di benarkan oleh PetinggiKampung Besig, dan syahkan oleh pihak pemerintah Kecamatan DamaiKutai Barat;b) Surat pernyataan penguasaan fisik atas bidang tanah tanggal 13 febuari2019

tanah yang tercantum dalam poin 3 di atas menjadi hakPenggugat sepenuhnya;Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon denganhormat, agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat / MajelisHakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan memutuskan perkara ini denganputusan hukum sebagai berikut :L.Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan dan menetapkan penggugat adalah Pemilik yang sah atauyang berhak atas tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan

Hak AtasTanah tanggal 13 februari tahun 2019, dengan nomor terdaftar:593.2/12/SPPT/II/2019Menghukum Tergugat untuk membayar kerugiaan Immateriil sebesar Rp.500 juta rupiah;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil atas pemakaiantanah Penggugat sebesar Rp. 50 juta /bulannya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( concervatoir beslag) yangtelah di letak atas seluruh harta tetap dan bergerak atas kekayaan milikTergugat;Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu secaraserta

Bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, Penggugat telahpula mengajukan Repliknya tertanggal 21 Mei 2019, dan atas Replik tersebutKuasa Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Mei 2019;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, KuasaPenggugat telah mengajukan bukti surat diantaranya ;Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah(SPPHAT) atas nama LONOI tanggal 13 Februari 2019, selanjutnya diberitanda P 1;Fotocopy sesuai asli Sket Situasi JIN RKR beserta Logpond

Hak Atas Tanah tanggal 13Februari tahun 2019, dengan nomor terdaftar: 593.2/12/SPPT/II/2019, dan dariuraian petitum Penggugat tersebut pada intinya Penggugat meminta supayatanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Aquo dinyatakan sebagaimiliknya, dan berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat bukti T8 yangmerupakan Fotocopy dari hasil Scanning SERTIFIKAT HAK GUNA USAHANomor 00204 atas nama PT.

Bahwa dengan dibuatnya Surat Keterangan Pemindahan Hak AtasTanah pada tanggal 9 Maret 2005 yang ditandatangani Penggugat danTergugat tersebut maka penguasaan hak atas tanah tersebut berpindah dariTergugat ke Penggugat artinya surat keterangan Pemindahan Hak Atas Tanahtersebut urgensinya sama dengan Surat Keterangan Jual belli tanah antaraPenggugat dan Tergugat;6. Bahwa setelahn Pemindahan Hak atas Tanah objek perkara tersebut,Penggugat telan memegang Sertifikat Hak Milik No.

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;Bahwa memiliki merupakan penguasaan hak terhadap suatu barangyang dapat dipindahtangankan;Bahwa berdasarkan keterangan saksi BIRRUL WALIDAINI BinMOCTAR DAUD dan saksi MUZAKIR Bin HASANUDDIN dan keteranganHalaman 12 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Mboterdakwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul19.30 wib bertempat di Jalan Irigasi Desa Krueng Kec. Beutong Kab.

Narkotika golongan bukan tanaman;Bahwa memiliki merupakan penguasaan hak terhadap suatu barangyang dapat dipindahtangankan;Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita AcaraAnalisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang MedanNomor Lab : 112361/NNF/2017 tanggal 09 November 2017, dengan kesimpulanbahwa barang bukti atas nama terdakwa SAIDON KIRAM Bin ARIFIN SYAHyaitu: 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal warna putin dengan berat bruto 0,54(nol koma lima puluh empat

Muhammad Nur tanpaNomor dan tanpa Tanggal;Tergugat 7 (Lela Hayati) menguasai Tanah Penggugat dengan Luas444 M2 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), denganDasar Surat Pemindahan Penguasaan Hak antara Anwar denganHalaman 12 dari 52 halaman Putusan Perdata Nomor 52/Pdt. G/2019/PN.Bgl.Lela Hayati, Tanggal 18 Mei 2000.

Mengetahui Kepala KelurahanJalan Gedang Bachtiar Panani tanpa tanggal dan tanpa Nomor.Dan Tanah Luas 100 M2 (Seratus Meter Persegi) dengan dasarSurat Pemindahan Penguasaan Hak antara Anwar dengan LelaHayati pada tanggal 18 Mei 2000, Mengetahui Kepala KelurahanJalan Gedang Bachtiar Panani tanpa Nomor dan tanpa Tanggal;Semuanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor:593.3/194/1002/2000 Tanggal 11 April 2000.

Tanggal 6 September1985; Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Saudara Anwar KepadaJasman, Tanggal 7 Juni 2011; Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Saudara Anwar kepada EriSuryani, Tanggal 09 Juli 2000; Surat Pemindahan Penguasaan Hak antara Saudara Anwar kepadaLela Hayati tanggal 18 Mei 2000; Surat Pemindahan Penguasaan Hak antara Saudara Anwar kepadaLela Hayati, Tanggal 18 Mei 2000; DokumenDokumen atau SuratSurat yang dimiliki oleh Para Tergugat,baik yang dibeli melalui Saudara Anuar berdasarkan

(empat ratus empat puluh empat meter persegi), bahwa tanahaquo telah dijual kepada Miswandi' berdasarkan SuratPemindahan Penguasaan Hak antara Lela Hayati denganMiswandi tanggal 19 Mei 2004 yang diketahui dan ditandatanganioleh Kepala Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan GadingCempaka, Kota Bengkulu dan kuitansi pembayaran tanggal 10Januari 2004 sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah)dan Surat Kuasa tanggal 12 Januari 2004 atas 3 (tiga) bidangtanah dengan ukuran, (25X12 M) ditambah (12X12 M)

Yang dibeli dari Anwarberdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan tanggal 18 Mei2000 dan Tanah Keterangan Tanah Nomor593.3/194/1002/2000 atas nama Anwar tanggal 11 April 2000yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala KelurahanJalan Gedang Padang MHarapan,' diketahui danditandatangani oleh Camat Gading Cempaka, Kota BengkuluNomor 593.2/126/se/2000 tanggal 1 Agustus 2000 ;Kemudian oleh Tergugat VII (Lela Hayati) dijual berdasarkanSurat Pemindahan Penguasaan Hak kepada Miswandi umur27 tahun, pada tanggal

Bahwauntuk mendapatkan kepastian hukum serta agar tidak terjadisesuatu hal yang tidak diinginkan meskipun dalam perkembangan Anak(XXX) sudah ikut dan hidup bersama Penggugat, maka olehPenggugatsesuai dengan ketentuan UndangUndang yangberlakumengajukan Gugatan Penguasaan Hak Asuh Anak BernamaXXXbin XXX pada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk ditetapkansebagai hukum Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (XXX);10.

PUTUSANNomor : 0913/Pdt.G/2019/PA.MgtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara penguasaan hak asuh anak antara :Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaanPedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan ,selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;melawanTergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan

Menetapkan, memberikan hak penguasaan (hak hadlonah) atasanak lakilaki bernama XXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat(XXXXXXXXXXXXXXX) hingga anak berusia 12 tahun (mumayyiz) dan bisamemilih sendiri ikut bapak atau ibunya;4.

Menetapkan, memberikan hak penguasaan (hak hadlonah) atas anaklakilaki bernama XXXXKXKKXXKXKXKKXKKK kepada Penggugat(XXXXXXXXXXXXXXX) hingga anak berusia 12 tahun (mumayyiz) dan bisarnemilin sendiri ikut bapak atau ibunya;4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini;Bahwa Tergugat atas Replik Penggugat tersebut mengajukan dupliksecara tertulis tanggal 5 juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;2.

KT 8540 CG dan lengkapdengan isi batubara; 1 (Satu) unit alat Exavator jenis Volvo PC 200 warna kuning dengan nomorEC210BLR(Dirampas Untuk Negara)e Bahwa Terdakwa MOCHAMAD GUNTUR WICAKSONO melaksanakanpematangan lahan di tanah milik Saksi RUSLAN dengan legalitas lahanberupa Surat Penguasaan Hak atas Tanah An.

RAFFIe Bahwa pada saat Terdakwa MOCHAMAD GUNTUR WICAKSONOmelaksanakan pematangan lahan di tanah milik Saksi RUSLAN denganlegalitas lahan berupa Surat Penguasaan Hak atas Tanah An.BAHARUDDIN (Orang tua RUSLAN) yang dikeluarkan oleh Camat Sungaikunjang tanggal 07 Januari 2015 register : 593.21/ 221/III/2015, dimanapada saat melakukan pematangan lahan tersebut menggunakan 1 (Satu)Hal. 9 dari 14 Putusan No. 175/PID/2018/PT/SMRunit Exavator Merk Volvo warna kuning Hitam Type EC21O0BLr NomorLambung 01/

SUSANTO ternyata telah memperoleh Hakpakai/ Hak Penguasaan (Hak Bezit) (bisa menjadi seorang Bezitter) ituadalah dari sdr. Madjo Ali bin Sutan Gunung;5. Kemudian Penggugat berusaha memberikan penjelasan kepada sdr.SUSANTO selaku orang baru memakai dan menguasai tanah (baru bertindaksebagai Bezitter) milik Penggugat, akan tetapi sdr.

MadjoAli bin Sutan Gunung, sebab ke 2 (dua) Aktaakta dan Surat Pernyataan itubukanlah merupakan Akta tentang Peralihan Hak Mllik, tetapi hanyamerupakan Akta Pelepasan Hak Pakai/ Hak Penguasaan (Hak Bezit/Bezzitter) dari para pihak atau orangorang yang terlibat didalam pembuatanAktaakta dan Surat itu aja;8. Ternyata semua penjelasan dan pendekatan yang sudah Penggugatsampaikan itu tidak tidak ditanggapi dan tidak diterima, dan Sdr.

Supaya lebih jelas aja duduk persoalannya, mari kita coba bahas sedikitseperti ini; Semua suratsurat yang ditunjukkan oleh Tergugat I, sudah jelassemuanya itu adalah merupakan bentukbentuk surat penyerahan atasHalaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 179/Pdt/2020PT MDN13.14.15.16.Hak PAKAI/ Hak PENGUASAAN (Hak Bezitter), seperti yang diatur olehPasal 841 KUHPerdata. Jadi bukan merupakan bentuk dari Surat/ Akta peralihan HakKepemilikan.

Sebagai Bukti dari ke 2 Akte dan Surat itu makanya bisadisebutkan hanya sebagai sebuah Akta Penyerahan Hak Pakai/ HakPenguasaan (Hak Bezit/ Beztter) Akta (Surat) ialah karena pada waktuyang dibuat tidak ada diikutkan Surat tanahnya (objek barangnya), jaditidak mungkin kan, mana pula ada orang melakukan jual beli tapibarangnya tidak ada, gitu.Kalau kita linat didalam kehidupan masyarakat yang biasa setiap hari, makaberedarnya bentukbentuk surat penyerahan atas PAKAI/ PENGUASAAN(Hak Bezitter) atas

(Hak Bezit/ Bezitter) itu tentu saja tidaklah secara otomatis bisa dan tidakpula dapat mengurangi atau menghabiskan Hakhak KeperdataanPenggugat selaku Pemilik asli dari Tanah tersebut;Jadi begitulah ceritanya, dimana proses pergantian (gonta ganti) posisi HakPakai/ Hak Penguasaan (Hak Bezit/ Bezitter) antara orangorang yangmenduduki lebih dulu kepada orang yang datang kemudian (datangbelakangan) dan kejadian itu terus aja berlanjut serta akhir cerita sampailahHak Pakai/ Hak menguasai itu jatuh kepada

Putusan Nomor 38 P/HUM/20153.12.3.13.Bahwa Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Hukum Agraria padadasarnya terbagi menjadi dua: penguasaan hak atas tanah secarayuridis dan penguasaan hak atas tanah secara fisik. Baliknamasertifikat hak atas tanah hanya berhubungan dengan penguasaan hakatas tanah secara yuridis.

PP Nomor 44 Tahun 1994telah memisahkan secara tegas perbedaan antara ranah penguasaanhak atas tanah secara yuridis dan penguasaan hak atas tanahsecara fisik;Ab abusu ad usum non valet consequentia.

Bahwa dapat terjadi, sebelum debitor/penjamin mengagunkan sertifikat3.81.tanah, objek agunan telah dan sedang dalam kondisi berpenghuni olehpenyewa, sehingga jualbeli via lelang, baik lelang eksekusi maupunlelang noneksekusi sukarela tidak memutus hubungan sewamenyewa antara pemilik yuridis lama dan pemilik yuridis baru.Peralihan hak atas tanah, baik via jualbeli maupun via lelang, adalahperalihan penguasaan hak atas tanah secara yuridis, tanpadipersyaratkan penguasaan hak atas tanah secara fisik

berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 59yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari ;Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan mengenai keabsahan Sertifikat HakPakai Nomor 59 (dasar penguasaan hak tanah dari Tergugat yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kotamadya Kendari, maka sudah seharusnya Kantor BadanPertanahan Kotamadya Kendari diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quokarena Sertifikat Hak Pakai Nomor 59 adalah produk dari Badan PertanahanKotamadya Kendari, yang nota

Kekeliruan dan kehilafan putusan yang dengan begitu saja menguatkanpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari khususnya terhadap pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembalimelakukan perbuatan melawan hukum ;a Bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Termohon Peninjauan Kembali dalamgugatannya adalah sehubungan dengan penguasaan hak atas tanah TermohonPeninjauan Kembali yang terletak di Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari,Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara

No. 646 PK/Pdt/2010pernah dimintakan untuk dilakukan sidang pemeriksaan di lapangan yang manaatas beban biaya dibagi rata kedua belah pihak (Pemohon Peninjauan Kembalitelah menyelesaikan kewajibannya), namun pemeriksaan sidang di lapangantersebut sampai perkara ini diputuskan tidak pernah dilaksanakan ;b Bahwa adalah tidak benar terhadap pertimbangan Majelis Hakim yangmembenarkan jual beli tersebut sah dan menyatakan penguasaan hak atas tanahPemohon Peninjauan Kembali tidak benar, karena atas jual

pernahmelihat apakah benar telah terjadi jual beli ;b Bahwa adalah suatu kesalahan apabila Majelis Hakim menyimpulkan bahwaperolehan tanah sengketa adalah dari Lurah Tipulu tahun 1996 dikuatkan denganSertifikat Hak Pakai Nomor 59 yang dikeluarkan oleh Kantor WilayahPertanahan Kota Kendari tertanggal 27 Mei 1998 (bukti T1 dan KeteranganLurah), sehingga bantahan tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapatmematahkan dalil Termohon Peninjauan Kembali karena jelas sertifikat yangmenjadikan dasar dalam penguasaan

hak atas tanah telah dilakukan sesuaidengan ketentuan perundangundangan dan dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang ;c Bahwa Majelis Hakim juga telah mengabaikan kesaksian dari saksi dari KanwilBadan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa yang telah membuktikanbahwa atas tanah (objek sengketa) yang diberikan kepada Pemohon PeninjauanKembali adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara berdasarkan BeritaAcara Penelitian Tanah Nomor 04/BAPT/ II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998 didalam persidangan

kredit dalam kategori kredit Macet;yang terdiri dari tunggakan pokok Rp.54.502.857,- (Lima puluh empat juta lima ratus dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan tungggkan bunga sebesar Rp. 8.302.831,- (Delapan juta tiga ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah)

hak atas tanah dengan ganti rugi No. 69/LEG/MSD-NOT/III/2013 yang berada di Desa Parsombaan Kecamatan Lubuk barumun Kab.Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Janna Siregar yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

BerdasarkanPeraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tanahtanahyang dikuasai oleh DKA dengan hak penguasaan (hak beheer)yang berasal dari nasionalisasi aset VS itu sejak tanggal 24September 1960 dikonversi menjadi Hak Pakai atau HakPengelolaan atas nama DKA berlaku selama dipergunakan,walaupun sampai sekarang ada yang masih belum bersertipikat.Untuk tanah hak beheer yang belum bersertipikat yang berasaldari aset VS semua berangsurangsur masih dalam prosespensertipikatan; 10.Bahwa keberadaan Grondkaart

haktersebut tidak menjadi hapus karena PENGGUGAT masihmemegang hak pakai atas tanah yang disengketakan sebagaimanaketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 86 Tahun 1958 JunctoPasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 JunctoKeputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : SK. 8/Ka/1963.Selain itu terdapat pula beberapa ketentuan yang mengatur haltersebut, sebagai berikut : + 222 nee see nnn nn Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 : Pasal 1 : tanahtanah yang dikuasai oleh Pemerintah dengan hak penguasaan

(hak beheer sejak tanggal 24 September 1960 dikonversiHal. 23 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.SmgRj.menjadi Hak Pakai atau Hak Pengelolaan berlaku selamaCIPErQUNAKAN; ===~ = mana nnn nnn ei ennnenenene Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 : Pasal 6 : tanahkekayaan Negara yang dimiliki oleh perusahaan milik Negara,perusahaan daerah serta badanbadan Negara diberipembaharuan hak atas tanah tersebut tetap atas nama yangbersangkutan, tidak boleh disertipikatkan atas nama pihak lainsebelum

MENGADILI:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

• Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
• Menyatakan bahwa surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPT) milik Penggugat sah secara hukum yang terletak di Jalan Ring Road 3 RT.01 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda