Ditemukan 312 data
37 — 5
Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebutpada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untukmelakukan tindak pidana;Bahwa awal kejadiannya sehingga Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisidari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berawal pada hari Selasa, tanggal 18September 2018 sekira jam 08.50 Terdakwa sebagai sopir langganan dimintauntuk menjemput Rizki Maulana bersama Rahmad Mahmudal dan Faizal Arifindi Bandara SoekarnoHatta untuk tujuan Gedung DPR RI
GUNTORO JANGKUNG WISNU MURDIYANTO, S.H
Terdakwa:
FEBRI RISTIANTO ALS FEBRI BIN TINGGAL
75 — 10
Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebutpada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untukmelakukan tindak pidanaMenimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukumdimaksudkan bahwa tindakantindakan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yangberlaku dalam hal mana tindakantindakan tersebut secara limitatif dan sahhanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan
53 — 8
;Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi(accept atie). ; Jadi pertemuan kehendak dari pihak yang meliawarkan dan kehendakdari pihak yang akeptasi itulah yang disehut sepakat dan itu yangmenimhulkan melahirkan persetujuan.; TMPersetujuan prinsip nilai pembelian asset dilakukan dalam kondisi as isBahwa Tergugat Konpensi menolak secara tegas daiildalilPenggugat Konpensi selebinnya dalam angka 7. 8. 9 yang berupayamemutarbalikkan fakta hukum yang terjadi sehingga seakanakan terkesantanopa
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
,dalam bukunya yang berjudul "Hukum Dagang tentang SuratSuratBerharga", pada halaman 177 dikatakan: "Surat cek sebagai alatpembayaran tunai tidak mengenai lembaga akseptasi, setiap waktudiperlinatkan kepada banker, ia harus dibayar."
125 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Persetujuan Kredit Nomor 22, tanggal 5 Juli 1995, berupa pinjaman1.3.akseptasi/demand loan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah), dengan kewajiban bunga 22,5% pertahun, dan kredit tersebutharus dibayar kembali paling lambat tanggal 5 Juli 1996;Akta Pengakuan Hutang Nomor 21, tanggal 5 Juli 1995 sebesarRp678.484.591,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratusdelapan puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah),dengan kewajiban bunga sebesar 22% tahun, dan diangsur
GUNTORO JANGKUNG WISNU MURDIYANTO, S.H
Terdakwa:
SATRIO WIONO ALS SATRIO BIN MUJIHARJO
57 — 20
Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebutpada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untukmelakukan tindak pidanaMenimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukumdimaksudkan bahwa tindakantindakan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yangberlaku dalam hal mana tindakantindakan tersebut secara limitatif dan sahhanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan
Terbanding/Tergugat : PT Bank Permata
117 — 59
Usance/Sight Letter of Credit (ULC/SLC): Limit : Rp. 2.300.000.000, (dua milyar tiga ratus jutaRupiah); Jangka waktu : dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampaitanggal 7 November 2013 dan sekaligusdiperpanjang dari tanggal 7 November 2013 sampaltanggal 7 November 2014; Denda : 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun; BiayaFasilitas : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per 3 (tiga)bulan; BiayaDokumentasi: USD. 10 (Sepuluh Dollar Amerika Serikat) flat; Biaya Akseptasi(ULC) : 0,125% (nol koma
185 — 513 — Berkekuatan Hukum Tetap
harus berdasar adanyaperjanjian jual beli;2.Bahwa perjanjian pada umumnya menurut BW (BurgerlijkeWetboek) adalah bersifat konsensual yang mengandung pengertiantelah adanya atau tercapainya kesepakatan atau kesesuaiankehendak para pihak, lebin jauh Mariam Darus Badrulzamanmelukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yangdisetujul (overeenstemenae wilsverklaring) antar pihakpihak.Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte)pernyataan pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi
NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
KENDANG Bin MUDEK Alm
68 — 46
Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebihtersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakat)untuk melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas,perbuatan terdakwa menjual 6 (enam) paket seharga 100 ribu per paketnyadilakukan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagai penjual dalam jual beliNarkotika Golongan yang juga dilakukan seorang diri oleh Terdakwa tanpaHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020.
182 — 37
Franco Tarorehsebagai Quality Control dalam proses pengapalan di Pelabuhan muatKalimantan Selatan pada tanggal 3 Februari 2016 (Bukti P11)berdasarkan shipping Instruction tanggal 2 Februari 2016 (Bukti P10, P12);bahwa tanggal 29 Januari 2016, dilakukan pendebetan rekening Tergugatatas biaya akseptasi wesel impor yang ditarik berdasarkan SKBDN yangTergugat terbitkan (Bukti T6);bahwa tanggal 2 Februari 2016, Tergugat kembali menerbitkan ShippingInstruction (Bukti P12 dan Bukti T9);bahwa tanggal 10
58 — 33
Bahwa dalil butir 1 Gugatan Penggugat mencantumkan pengakuan Penggugatmengenai adanya pemberian fasilitas kredit yang telah diberikan olehTergugat I kepada Penggugat, yaitu berupa Faslitas Akseptasi RekeningKoran (selanjutnya disebut Fasilitas Kredit) yang telah disetujuiberdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Akseptasi Rekening Koran Nomor0096/SPKBEI/KPO/VII/09 tanggal 23 Juli 2009 dan disepakati olehPenggugat dan Tergugat I dalam Perjanjian Kredit Nomor 100 tanggal 24 Juli2009 yang dibuat di hadapan
1.Hi. ASWAN ALWI LAMAGANGKA alias ASWAN
2.AMINAH ALWI LAMAGANGKA alias AMINAH
3.TAZIM ALWI LAMAGANGKA alias TAZIM
4.ASWAR ALWI LAMAGANGKA alias ASWAR
Tergugat:
1.ABD. RAHMAN ADAM, S.Ag.
2.Ny. FATMA LARUTI alias ETA RUSTAM A.IROTH
3.IRMAYANTI IROTH, S.Ag.
4.OKTAVIANI IROTH
5.MOH. RISKAN
6.NINIK IKE PUSPITAWATI, S.H. Notaris PPAT
7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA,Cq.Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sulawesi Tengah,Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi
8.Pimpinan PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk.KCP.PALU DEWI SARTIKA
Turut Tergugat:
KEPALA DESA KABOBONA Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
66 — 41
Sepakat tersebut sebagai pernyataan kehendakyang disetujui antara pihakpihak, yang mana pernyataan pihak yang menawarkandinamakan tawaran (offerte) dan pernyataan pihak yang menerima tawarandinamakan akseptasi (acceptatie).
Chandra Hendrawan
Tergugat:
1.Theresia Titi Endiwahjuni
2.Edward Dwi Trestanto
117 — 67
Pernyataanpihak yang menerima tawaran disebut akseptasi (acceptatie).. Penerimaantersebut mengindikasikan bahwa tidak ada unsur paksaan maupun penipuandalam suatu perjanjian. Dengan demikian apabila ada unsur paksaan maupunpenipuan dalam perjanjian, maka perjanjian batal demi hukum.2.
174 — 56
Supra Intanjaya kepada Terlawan dengan fasilitas kreditberupa : pinjaman rekening koran (PRK) sebesar Rp. 500.000.000, (limaratus ribu rupiah), Kredit Akseptasi Anggaran (KAA) sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah).Bahwa ternyata sejak awal pinjaman sampai dimajukannya gugatanperlawanan aquo, Marhamah Djambek tidak pernah menyicilhutangnya, yang menurut perhitungan sampai bulan Oktober 2000berjumlah Rp. 990.064.383, dan akan bertambah terus sampaiSaat mana Marhamah Djambek melunasinya, sementara
AFRI ERAWATI, SH.
Terdakwa:
AFRI ANDRI alias CAWIK bin SUYANTO
44 — 4
Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebihtersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati)untuk melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandengan ikutnya Terdakwa menemani Saksi Mansyur untuk mengambil / membeliganja di Karawang dan kemudian Terdakwa oleh Saksi Mohamad MansyurArifan dikasih 3 (tiga) paket ganja sebagai ongkos menemani di Karawangkemudian Saksi Mohamad Mansyur Arifan mengatakan kalau ada yang maubeli
147 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Persero) ASEI Nomor 19/032/KEP.DIR/SHK tanggal 20 Agustus 2004tentang Uraian Tugas Pekerjaan, yaitu : Penetapan dan pencapaian target kantor cabang baik pemasaranmaupun hasil underwriting seluruh produk arusansi; Monitoring dan pengendalian atas resiko penutupan seluruh produkasuransi kantor cabang; Melakukan koordinasi penangan survey resiko / on the spot dan back upreasuransi; Analisa, rekomendasi, serta memutuskan akseptasi seluruh produkasuransi Sesuai dengan kewenangan; Membantu kantor pusat
dijabat oleh Pemohon Kasasi ;Pada Nomor urut 8, Kepala Cabang berwenang menyetujui under writtingsheet (lembar analisa) yang dibuat oleh Kepala Bagian Teknik danPemasaran Kantor Cabang, namun tidak berwenang memberikanpersetujuan penjaminan karena Limit persetujuan limit penjaminan yangmenjadi kewenangan Kepala Cabang hanya sebatas Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) sedangkan permohonan dalam perkara a quomencapai Rp18.000.000000,00 (delapan belas miliar rupiah) sehinggapersetujuan dari proses akseptasi
IK.AK.01.02 tanggal24 Oktober 2004, yang berlawanan dengan pertimbangan Judex Facti,maka nyata Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, salahorang dalam jabatan yang harusnya melaksanakan akseptasi ataupemrosesan atas permohonan penjaminan, dan salah tentang adanyakewenangan Kepala Cabang untuk memeriksa secara materil kebenaranatas data permohonan penjaminan yang disampaikan ;3. Salah Memahami dan Menerapkan Instruksi Kerja PT.
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Pemohon KasasiBASRI als BAH dan SYUKRI didalam dugaan tindak pidana perbuatanmelawan hukum materiel dan bukan aturan hukum formil, yang manaterhadap perbuatan melawan hukum formiel lebih menitikberatkan padakonsistensi dari asas legalitas dalam Hukum Pidana, sedangkan ajaranperbuatan melawan hukum materiel lebih mengarah kepada asas keadilansehingga permasalahannya, penerapan ajaran perbuatan melawan hukummateriel ini menjadi lebih polemistis mengingat pengakuan asas keadilan inimenjadi suatu akseptasi
Terbanding/Penuntut Umum I : K. AGUNG PRABOWO, S.H.,M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : ANNY ASYIATUN, S.H.
195 — 66
Pada tanggal 24 Oktober 2018, saksi PRAMONO selaku KetuaTim Pengembangan TSI (Teknologi Sistem Informasi) Bank JatengKontor Pusat yang diminta bantuan oleh bagian Sub devisi pelayananTSI terkait dengan adanya dugaan kesalahan sistem akseptasi transferdana melalui jaringan ATM, dan dari hasil pengecekan melalui sistemjaringan mesin production ditemukan adanya transaksi keuanganyang mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa MOH RIDWANdan terdakwa Il NANIK SUPRIYATI sebesar Rp. 11.843.850.000.
Pada tanggal 24 Oktober 2018, saksi PRAMONO selaku KetuaTim Pengembangan TSI (Teknologi Sistem Informasi) Bank JatengKontor Pusat yang diminta bantuan oleh bagian Sub devisi pelayana TSIterkait dengan adanya dugaan kesalahan sistem akseptasi transfer danamelalui jaringan ATM, dan dari hasil pengecekan melalui sistem jaringanmesin production ditemukan adanya transaksi keuangan yangmencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa MOH RIDWAN danterdakwa Il NANIK SUPRIYATI sebesar Rp.11.843.850.000, (Sebelasmilyar
Pada tanggal 24 Oktober 2018, saksi PRAMONO selaku KetuaTim Pengembangan TSI (Teknologi Sistem Informasi) Bank JatengKontor Pusat yang diminta bantuan oleh bagian Sub devisi pelayana TSIterkait dengan adanya dugaan kesalahan sistem akseptasi transferdana melalui jaringan ATM, dan dari hasil pengecekan melalui sistemjaringan mesin production ditemukan adanya transaksi keuangan yangmencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa MOH RIDWAN danterdakwa II NANIK SUPRIYATI sebesar Rp. 11.843.850.000, (Sebelasmilyar
ERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
SUDARTO alias BAWAL Bin SUDARSIM
48 — 3
Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebutpada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untukmelakukan tindak pidanaMenimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukumdimaksudkan bahwa tindakantindakan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yangberlaku dalam hal mana tindakantindakan tersebut secara limitatif dan sahhanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan
125 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2208 K/Pdt/2014Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 mengenaiPedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan hal ini Turutpemohon meminta kepada Pemohon sebagai perusahan Asuransi untukmemberikan Jaminan SuretyShip Jasa Kontruksi dan berdasarkanhasilevaluasi yang dilakukan Pemohon pada Turut Pemohon serta hasil evaluasitersebut dituangkan pada Surat Akseptasi Nomor 206/SRTINT/RIBDG/XII/2008tertanggal 12 Desember 2008, maka Pemohon sebagai Perusahaan Asuransi/Penjamin