bersamasama Panitia Anggaran Legislatif ;Bahwa berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRDKabupaten Kerinci, di dalam Pasal 73 mengatur bahwaPanitia Anggaran mempunyai tugas, yaitu : Menyusun dan merumuskan Anggaran BelanjaDPRD termasuk Anggaran Belanja SekretariatDPRD ; Memberikan saran kepada Bupati dalammempersiapkan RAPBD dan perubahan APBD ; Membahas dan memberikan saran ataupendapat kepada DPRD mengenai NotaKeuangan RAPBD, perubahan APBD danperhitungan anggaran yang telah disampaikanoleh Bupati

MAT SADRI,bersamasama dengan Tim Anggaran Eksekutif telahmemutuskan untuk memasukkan adanya rencanamenambah penghasilan bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD Kabupaten Kerinci dengan cara tersebut di atas, kedalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten KerinciTahun Anggaran 2003 ;Bahwa setelah Tim Anggaran Eksekutif bersamasamadenganPanitia Anggaran Legislatif menyelesaikan seluruh materiatas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003tersebut, maka Rancangan Perubahan APBD TahunAnggaran 2003 tersebut dilaporkan

Pasal 1009) ;Bahwa pada tanggal 18 November 2003, Bupati Kerincimenetapkan Raperda Kabupaten Kerinci tentangPerubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran2003 ditetapbkan menjadi Perda No.17 Tahun 2003tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 ;Bahwa sebagai tindak lanjut adanya tambahanHal. 9 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Kerinci yang dimasukkan ke dalam PosTunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1.

Rancangan Perubahan APBD KabupatenKerinci T. A. 2003 ;Hal. 25 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008. Perda Nomor : 17 Tahun 2003 tentangPerubahan APBD Kabupaten Kerinci T. A. 2003tanggal 18 November 2003 ;. Penjabaran Perubahan APBD KabupatenKerinci T. A. 2003 ;. Penjabaran APBD T. A. 2003 KabupatenKerinci ;.

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten KerinciT. A. 2003 ;b. Perda No.17 Tahun 2003 tentang PerubahanAPBD Kabupaten Kerinci T. A. 2003 tanggal 18Hal. 27 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008November 2003 ;. Penjabaran Perubahan APBD T. A. 2003Kabupaten Kerinci ;. Penjabaran APBD T. A. 2003 KabupatenKerinci ;.

Propinsi JawaTengah yang diterima oleh KONI Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah(Perda) Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang APBD Propinsi JawaTengah Tahun 2011 dan Peraturan daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2011tentang Perubahan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011, Komite OlahragaNasional Indonesia (KONI) Propinsi Jawa Tengah mendapat dana Hibah sebesar Rp49.765.000.000,00 dengan perincian dari APBD Murni sebesar Rp 43.650.000.000,00dan APBD Perubahan sebesar

Murni Propinsi JawaTengah Tahun 2011 maupun APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ;Bahwa untuk dapat menerima dana bantuan hibah sebesar Rp.2.400.000.000,00diperlukan permohonan pencairan dana dari Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah,Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah dan Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah kepadaKONI Jawa Tengah untuk kegiatan FPTI Jawa Tengah yang berasal dari APBD MurniPropinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan APBD PerubahanPropinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Pada tanggal 20 April 2011 di kantor Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)Jawa Tengah yang terletak di jalan Amposari Raya 999 Kompleks GOR JatidiriSemarang Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana hibah yangbersumber dari APBD Murni Propinsi Jawa tengah Tahun 2011 dengan dilampiriproposal penggunaannya bantuan hibah triwulan I APBD Propinsi Jawa TengahTahun 2011 dengan surat Nomor 175/PD/FPTIJT/04. 2011 tanggal 20 April2011 sebesar Rp.500.000.000,00 dengan dilampiri rencana kerja anggaranbelanja

Propinsi JawaTengah yang diterima oleh KONI Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah(Perda) Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang APBD Propinsi JawaTengah Tahun 2011 dan Peraturan daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2011tentang Perubahan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011, Komite OlahragaNasional Indonesia (KONI) Propinsi Jawa Tengah mendapat dana Hibah sebesarRp.49.765.000.000,00 dengan perincian dari APBD Murni sebesarRp.43.650.000.000,00 dan APBD Perubahan sebesar

Jkt.Pst.APBD Provinsi Sumut TA 2014, pengesahan terhadap PAPBD Provinsi SumutTA 2014, pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015, dan Terdakwa IVuntuk periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 memberikan pengesahanterhadap LPJP APBD Pemerintah Provinsi Sumut TA 2012, pengesahan terhadapPAPBD Provinsi Sumut TA 2013, pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut TA2014, pengesahan terhadap PAPBD Provinsi Sumut TA 2014, pengesahanterhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015 dan untuk periode masa jabatan tahun2014

APBD TA 2013, dalam mapwarna kuning dengan judul P.

APBD TA2013.Halaman 258 Putusan No. : 91/Pid.Sus/TPK/2018/PN.

Jkt.Pst.APBD Provinsi Sumut TA 2014, APBD Provinsi Sumut TA 2015, dan Terdakwa IVuntuk periode masa jabatan tahun 2014 s/d 2019 mengesahkan LPJP APBD ProvinsiSumut TA 2014Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menerima hadiah berupa uangketok tersebut adalah karena Para Terdakwa telah memberikan persetujuan atasRanperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2012, Ranperda tentangPerubahan APBD TA 2013, Ranperda tentang APBD TA 2014 dan Ranperda tentangAPBD TA 2015, yang mana pemberian persetujuan

TA 2012, Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2013,Ranperda tentang APBD TA 2014 dan Ranperda tentang APBD TA 2015 seluruhnyaTerdakwa Drs.

Pekalongan pasal 14 (1) DPRDbersamasama Pemerintah Daerah menyusun, membahasdan menetapkan APBD, Perubahan APBD serta perhitungananggaran APBD; (2) DPRD menentukan sendiri anggaranBelanja DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan dimasukkan dalam APBD, (3)Penyusunan Anggaran belanja pada ayat 2 dilakukan olehaPanitia Anggaran kenyataanya Panitia Anggaran tidakmenyusun rencana anggaran Dewan tahun 2001 s/d 2003 .Bahwa dalam pembahasan Anggaran DPRD Kab.

Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5tahun 2001).13. Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD.14. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000.15. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001.16. PKD 2001.17. Perda No. 15 tahun 2001.18. Sewa Gedung.19. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002.20. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002.21. PKD 2002.22. Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan.23. Buku I, Buku Il.24. Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 19992004.25. Perda Evaluasi Gubernur 2003.26.

Perda No. 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD tahun2003.33. Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003tentang Penjabaran APBD tahun 2003.34. Lampiran Il Perda No. 1 tahun 2003 tentang RincianAPBD tahun 2003.35. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan.36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan.37. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRDKab. Pekalongan 2003.38.

Perda No. 7 tahun 2003 tentangperubahan APBD tahun 2003.34. Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3tahun 2003 tentang Penjabaran APBDtahun 2003.35. Lampiran Il Perda No. 1 tahun 2003tentang Rincian APBD tahun 2003.36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) Belanja Administrasi Umum tahun2003 DPRD Kab. Pekalongan.37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) Belanja Administrasi Umum tahun2003 Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan.38. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun2003 Unit DPRD Kab. Pekalongan 2003.39.

Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003tentang Penjabaran APBD tahun 2003.35. Lampiran Il Perda No. 1 tahun 2003 tentangRincian APBD tahun 2003.36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan.37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan.38. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 UnitDPRD Kab. Pekalongan 2003.39. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 UnitSekretariat DPRD Kab.

DALAM APBD DAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 20012.1.

DALAM APBD DAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 20034.1.

DALAM APBD DAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 20045.1.

DALAM APBD DAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 20001.1. Anggaran Belanja DPRD1.1.1.

DalamNota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003tersebut tidak ada rencana penambahan penghasilan bagi pimpinan dananggota DPRD Kabupaten Kerinci;e Bahwa dengan adanya Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 tersebut pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci kKemudian menugaskanPanitia Musyawarah untuk menentukan dan menyusun jadwal pembahasanterhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003 yangakan dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersamasama PanitiaAnggaran

DalamNota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003Hal. 10 dari 36 hal. Put.

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003;b. PERDA No. 17 tahun 2003 tentang Perubahan APBD KabupatenKerinci TA. 2003 tangal 18 November 2003;c. Penjabaran Perubahan APBD TA. 2003 Kabupaten Kerinci;Penjabaran APBD TA. 2003 Kabupaten Kerinci;e. Daftar Penerimaan uang Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Kerinci dari Januari s/d Desember 2003;f. Daftar Penerimaan bantun sewa rumah untuk Pimpinan dan AnggotaDPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;Hal. 18 dari 36 hal. Put.

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA. 2003;b. PERDA no. 17 tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten KerinciTA. 2003 tangal 18 November 2003;c. Penjabaran Perubahan APBD TA. 2003 Kabupaten Kerinci;d. Penjabaran APBD TA. 2003 Kabupaten Kerinci;e. Daftar Penerimaan uang Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Kerinci dari Januari s/d Desember 2003;f. Daftar Penerimaan bantun sewa rumah untuk Pimpinan dan AnggotaDPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;g.

Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari anggaran yang berasal dari APBD kota Banjarmasin, semester I Tahun 2012;3. Buku Kas Umum Bendahara SDN Kelayan Dalam 5 Banjarmasin;4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Bantuan Operasional (BOS) SDN Kelayan Dalam 5 Banjarmasin Triwulan I, II, III, dan IV TA 2012;5. Surat Keputusan (SK) Walikota tentang alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012;6.

Pembiayaan Pengelolaan BOS APBD 1.000.000 ATK, tinta printer, CD, Flash disk, 200.000penggandaan, surat menyurat Insentif bendahara penyusunan 600.000laporan BOS Transport pengambilan dana BOS 200.000 d. Pembelian Buku LKS Siswa 5.2.3.5.2.3.31.01 BELANJA MODAL Belanja Modal Dana BOS APBD 8.550.000 a. PengadaanKomputer/ Laptop 1buah 5.280.000 b. Penggandaan lainlain yang 3.270.000mendukung dalam proses KBM Jumlah Total Seluruh Dana BOS APBD 28.500.000 Bahwa faktanya terdakwa Hj.

) untuk SD, SDLB untuk dana yang berasaldari APBD adalah: Siswa SD sebesar Rp. 100.000,00 / tahun.

Pembiayaan Pengelolaan BOS APBD 1.000.000 ATK, tinta printer, CD, Flash disk, 200.000penggandaan, surat menyurat Insentif bendahara penyusunan 600.000laporan BOS Transport pengambilan dana BOS 200.000 h. Pembelian Buku LKS Siswa 5.2.3.5.2.3.31.01 BELANJA MODAL Belanja Modal Dana BOS APBD 8.550.000 c. PengadaanKomputer/ Laptop 1buah 5.280.000 d. Penggandaan lainlain yang 3.270.000mendukung dalamproses KBM Jumlah Total Seluruh Dana BOS APBD 28.500.000 Bahwa faktanya terdakwa Hj.

) untuk SD, SDLB untuk dana yang berasaldari APBD adalah; Siswa SD sebesar Rp. 100.000,00 / tahun.

Pembiayaan Pengelolaan BOS APBD 1.000.000 ATK, tinta printer, CD, Flash disk, 200.000penggandaan, surat menyurat Insentif bendahara penyusunan 600.000laporan BOS Transport pengambilan dana BOS 200.000I. Pembelian Buku LKS Siswa5.2.3.5.2.3.31.01 BELANJA MODALBelanja Modal Dana BOS APBD 8.550.000e. PengadaanKomputer/ Laptop 1buah 5.280.000f.

ICHSAN ANSARIIBRAHIM, MM telah mengeluarkan dana untuk menalangi dana bantuan Unicef untukProgramProgram Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan anak(KHPPIA ) sebesar Rp. 822.476.600, (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuhpuluh enam ribu enam ratus rupiah) dari APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2009yang telah dipergunakan oleh Sartina Jufuway yang saat itu menjabat sebagai PemegangUang Muka Kegiatan (PUMK) ( terpidana ); Bahwa dana APBD Tahun 2009 Kabupaten Jayapura

dua juta empat ratus tujuh puluhenam ribu enam ratus rupiah) tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2009 PemerintahKabupaten Jayapura, namun terdakwa tetap membayar dengan alasan Perintah pimpinandalam hal ini Bupati Jayapura karena Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sartina Jufuway(terpidana) yang berisi bersedia mengganti uang yang telah dipergunakan secara Pribaditersebut tidak dapat dijadikan dasar pencairan dana dari APBD Tahun 2009 PemerintahKabupaten Jayapura; Bahwa keseluruhan dana yang dikeluarkan

ICHSAN ANSARIIBRAHIM, MM telah mengeluarkan dana untuk menalangi dana bantuan Unicef untukProgram Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan anak(KHPPIA ) sebesar Rp. 822.476.600, (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuhpuluh enam ribu enam ratus rupiah) dari APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2009yang telah dipergunakan oleh Sartina Jufuway yang saat itu menjabat sebagai PemegangUang Muka Kegiatan (PUMK)(terpidana); Bahwa dana APBD Tahun 2009 Kabupaten Jayapura yang

Kabupaten Jayapura ;Bahwa APBD dalam 1(satu) tahun bisa diadakan perubahan melalui DPRD, APBDbisa bertambah, berkurang atau bergeser ; Bahwa saksi pernah mendengar persetujuan DPRD Kabupaten Jayapura ;Bahwa Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura kembalikan lagi danatalangan APBD Kabupaten Jayapura ke Unicef pusat , Dinas Kesehatan KabupatenJayapura dilaksanakan, BPMD dilaksanakan ; Bahwa tanggal 30 Maret 2009 batas pertanggungjawaban penggunaan dana BantuanUnicef ke Unicef; Bahwa menurut

saksi, terdakwa tidak menikmati uang/dana talangan tersebut ;20Bahwa Dana APBD kabupaten Jayapura yang digunakankan terdakwa untukmenalangi dana Unicef yang diselewengankan sdr.

APBD 2005 (definitif) yakni:a.

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan olehBendahara Umum Daerah.(2).

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukanoleh Bendahara Umum Daerah.(2).

Lagi pula bagai mana mungkinpertanggung jawaban tersebut dibuat jika APBD TA 2005 belumdisahkan, tentunya akan menjadi aneh jika terdapat pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran APBD TA 2005 sedangkan APBD TAHal. 122 dari 170 hal. Put.

Dalam hal ini disebut APBD KABUPATENPEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2001:2002: DANb) APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001; 2002; dan 2003adalah sah karena disusun melalui prosedur dan mekanisme hukum yang benar ;Cc) APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001; 2002; dan 2003telah disahkan Bupati (Tergugat I) dan DPRD Kabupaten Pekalongan(Tergugat II) melaiui prosedur dan mekanisme hukum yang sah ;d) APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001; 2002; dan 2003tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur

; Menteri Dalam Negeri dan atau Putusan Pengadilan ;e) Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001;2002; dan 2003 adalah sah secara hukum ; Bahwa, apabila APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001; 2002;dan 2003 dinyatakan menyimpang dari ketentuan hukum positif khususnyatidak menggunakan Perda Nomor 15 Tahun 2000 adalah terdapat cacadhukum dan hams dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa, demi kepastian hukum bagi Para Penggugat dan atau MantanAnggota DPRD Kabupaten

Menyatakan bahwa APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001;Tahun Anggaran 2002; dan Tahun Anggaran 2003 adalah sah dan pelaksanaannya adalah sah ;4. Menghukum Para Tergugat secara bersamasama membuat pemyataantertulis menjadi lampiran putusan perkara ini dan merupakan bagian yangtidak dapat dipisahkan yang isinya bahwa APBD Kabupaten PekalonganTahun Anggaran 2001; Tahun Anggaran 2002; dan Tahun Anggaran 2003 adalah sah atau terdapat cacad hukum ;5.

Menyatakan bahwa APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001;2002; dan 2003 telah dibuat melalui mekanisme dan prosedur hukum yang sah adalahsah dan tidak pernah ada pembatalan sehingga pelaksanaannyapun adalah sah ;Petitum Nomor 4: 4.

GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUARSA ( LEWAT WAKTLU ).i Bahwa obyek gugatan para penggugat adalah APBD KabupatenPekalongan Tahun 2001, 2002, dan 2003, yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah(Perda) dimana menurut Para Penggugat ada masalah sehingga ParaPenggugat berkeberatan atas Perda tersebut, sebagaimana dalam positanya nomor 1(satu). 2. Bahwa APBD tahun 2001, 2002 dan 2003, telah dilaksanakan dengan baik dan tidak pernah ada pembatalan dari Pemerintah Pusat.3.

Dr.H.M.NAZIR, AZWAR ARSYAD serta anggota DPRD lainnya sebagai APBD KotaPayakumbuh dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000tentang APBD Kota Payakumbuh serta Perda Nomor 4 Tahun 2002 (APBDTahun 2002( sebagai berikut :a.

APBD tahun 2000 ;5. Perda No. 1 tahun 2000 tentang APBD tahun 2000 ;6. Perda No. 2 tahun 2000 tanggal 3 Juli 2000 tentang kedudukankeuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh;7. Draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuhtahun anggaran 2000 ;8. Penjabaran anggaran pendapat kegiatan dan proyek APBD tahunanggaran 2000 ;9.

tahunanggaran 2002 tanggal 14 Mei 2002 ;23.APBD tahun anggaran 2002 tanggal 13 Mei 2002 ;24.Perda No. 4 tahun 2002 tanggal 3 Mei 2002 tentang APBD KotaPayakumbuh tahun anggaran 2002 ;25.Perubahan APBD Kota Payakumbuh tahun anggaran 2002 tanggal 13September 2002 ;26.

APBD tahun 2000 ;5. Perda No. 1 tahun 2000 tentang APBD tahun 2000 ;6.

No. 1654 K/Pid/2005Sekretaris serta tim penyusunan draft APBD Kota Payakumbuh tahunanggaran 2001 ;12. Rancangan APBD Kota Payakumbuh tahun anggaran 2001 ;13.

Pekalongan pasal 14 (1) DPRDbersamasama Pemerintah Daerah menyusun, membahasdan menetapkan APBD, Perubahan APBD serta perhitungananggaran APBD; (2) DPRD menentukan sendiri anggaranBelanja DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan dimasukkan dalam APBD, (3)Penyusunan Anggaran belanja pada ayat 2 dilakukan olehaPanitia Anggaran kenyataanya Panitia Anggaran tidakmenyusun rencana anggaran Dewan tahun 2001 s/d 2003.Bahwa dalam pembahasan Anggaran DPRD Kab.

Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5tahun 2001).13. Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD.14. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000.15. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001.16. PKD 2001.17. Perda No. 15 tahun 2001.18. Sewa Gedung.19. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002.20. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002.21. PKD 2002.22. Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan.23. Buku I, Buku Il.24. Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 19992004.25. Perda Evaluasi Gubernur 2003.26.

Perda No. 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD tahun2003.33. Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003tentang Penjabaran APBD tahun 2003.34. Lampiran Il Perda No. 1 tahun 2003 tentang RincianAPBD tahun 2003.35. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan.36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan.37. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRDKab. Pekalongan 2003.38.

Perda No. 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD tahun2003.34. Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003tentang Penjabaran APBD tahun 2003.35. Lampiran Il Perda No. 1 tahun 2003 tentang RincianAPBD tahun 2003.36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan.37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan.38. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRDKab. Pekalongan 2003.39.

Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003tentang Penjabaran APBD tahun 2003.35. Lampiran Il Perda No. 1 tahun 2003 tentangRincian APBD tahun 2003.36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan.37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan.38. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 UnitDPRD Kab. Pekalongan 2003.39. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 UnitSekretariat DPRD Kab.

,Bahwa selanjutnya terhadap APBD Perubahan tersebut dilakukan Evaluasidan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 10 Oktober 2003, pada pos DPRD mengalamipenambahan anggaran sebesar Rp 842.700.000, (delapan ratus empat puluhdua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesarRp 1.549.370.000,(satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tigaratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 unitkerja Sekretariat

kemudiandibahas bersama oleh anggota DPRD (termasuk diantaranya33 orang yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkaraterpisah) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rapatkomisi dan rapat fraksi di DPRD, dan setelah itu ditetapkanmenjadi APBD Tahun Anggaran 2003.Setelah APBD Tahun Anggaran 2003 ditetapkan, saksiWagiran selaku Ketua DPRD mewakili seluruh anggotaDPRD, meminta kepada Sekretaris DPRD yang dijabat olehDrs.

(4) yang berbunyi : Setiap pejabat yangmenandatangani dan ataumengesahkan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atasbeban APBD bertanggungjawabatas kebenaran dan akibat daripenggunaan bukti tersebut..5.

Tahun Anggaran 2004ditetapkan tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004.Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran2002 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002.

Kutai Kartanegaratahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial yang totalnya sebesar Rp.19.700.000.000. tidak dapat dibebankan pada pos anggaran Bantuan Sosialkarena untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam APBD Dana BansosTan: 2005. eeesessee ee eeemeees seen ceeermeeeeeeeere ee RE EeeBahwa perbuatan para terdakwa masing masing yang telah mencairkandana sebesar Rp.19.700.000.000. serta membagi bagikan kepada 37 orangAnggota DPRD Kab.

tersebut.Bahwa pencairan dana operasional perjalanan dinas kedalam dankeluar daerah Anggota DPRD Rp. 18.500.000.000. dan pencairan dana untukijin mutasi pemilikan senjata api Anggota DPRD sebesar Rp.1.200.000.000.dari APBD Kab.

Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yangisinya mengatur pengeluaran keuangan tidak dapatdibebankan pada anggaran belanja daerah jikauntuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidakcukup tersedia dalam APBD ; Kepala Daerah, WakilKepala Daerah, Pimpinan DPRD dan PejabatDaerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaranatas beban anggaran belanja daerah untuk tujuanlain dari yang telah ditetapkan.2.

Kutai Kartanegaratahun 2005 dari pos anggaran Bantuan Sosial yang totalnya sebesar Rp.19.700.000.000. tidak dapat dibebankan pada pos anggaran Bantuan Sosialkarena untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam APBD Dana BansosLEU ZOD 6, ~~~ nnn nnn nn i IBahwa perbuatan para terdakwa masing masing yang telah mencairkandana sebesar Rp. 19.700.000.000. serta membagi bagikan kepada 37 orangAnggota DPRD Kab.

Pasal 192 ayat (8) dan ayat (4) Undang Undang No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya mengatur pengeluarankeuangan tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jikauntuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersediadalam APBD ; Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRDdan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telahditetapkan. 1.

, sidangdiskors beberapa kali dan usulan hibah dari DPRD sudah terakomodir,barulah qourum terpenuhi dan sidang paripurna Pengambilan KeputusanDPRD tentang Penetapan Rancangan Perda APBD menjadi PeraturanDaerah APBD dilanjutkan kembali, sekira jam 01.00 Wib tanggal 18Januari 2012 dilakukan pengambilan Persetujuan Bersama DPRD yangdiketuai oleh Jamal Abdillah dan Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis;Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 dilakukan penyampaian RancanganPeraturan Daerah tentang APBD dan

Bengkalis TA.2012 dan Nomor: 07/MoUHK/X/2012 Nomor: 04/DPRDSKB/2012tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara APBD (PPAS) Kab.

Pemerintah daerah dalam penganggaran pemberian Hibah danBansos dalam APBD Tahun Anggaran 2012, pada prinsipnya tetapmempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun2011;b.

Bengkalis TA.2012 dan Nomor :07/MoUHK/X/2012 Nomor : 04/DPRDSKB/2012tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara APBD (PPAS) Kab.

puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu enamratus empat puluh tujuh rupiah) dan akhirnya pada tanggal 30 Oktober2012, Gubernur Riau menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor :Kpts. 788/X/2012 tentang Evaluasi Rancangan Perda KabupatenBengkalis Tentang Perubahan APBD TA 2012 dan Rancangan PeraturanBupati Bengkalis tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012;Bahwa dari penambahan alokasi dana hibah APBD Murni dan APBDPerubahan adalah sebanyak 2.146 (dua ribu seratus empat puluh enam)kelompok penerima

persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapatparipurna untuk mendapatkan persetujuan bersama terhadap RancanganPerda Kota Dumai tentang APBD TA 2014 antara Walikota dan DPRD;Bahwa laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Perda Kota Dumaitentang APBD TA 2014 yang disampaikan badan anggaran, tidak disepakatioleh Walikota sehingga Walikota tidak bersedia/menolak menandatanganiBerita Acara Persetujuan Bersama Walikota dan pimpinan DPRD tentangRancangan Perda Kota Dumai tentang APBD TA

NORMANORMA HUKUM YANG HARUS DIPENUHI DALAMPEMBENTUKAN PERDA DAN MEKANISME PEMBENTUKAN PERDATENTANG APBD.1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan: APBD, perubahanAPBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahunditetapkan dengan Perda;2.

Bahwa berdasarkan Surat Walikota No:903/KEU/166, perihal evaluasiRaperda APBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 17 Februari 2014, bahwaberkenaan dengan telah diparipurnakannya Raperda APBD Kota DumaiTA 2014 pada 12 Februari 2014, Walikota menyampaikan dokumenRaperda APBD Kota Dumai TA 2014 kepada Gubernur Riau c/qSekretaris Daerah Provinsi Riau untuk ditelaah dan dievaluasi sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No: 900/BPKAD/12.03 perihal evaluasi Raperda tentang APBD Kota Dumai TA2014 tanggal 24 Februari 2014, disampaikan kepada Pemko Dumaibahwa setelah ditelaah, Berita Acara No:03/BADPRD/APBD/2014Halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor. 83 P/HUM/2014tanggal 12 Februari 2014 tentang persetujuan bersama kepala daerahdan DPRD Kota Dumai terhadap Raperda tentang APBD TA 2014 belumditandatangani Pihak (Walikota Dumai).

Bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai dalamrangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2014,yang dilakukan setelah 6 (enam) bulan tahun anggaran berkenaanberakhir, tidak mungkin dibentuk atau ditetapbkan dengan Perda tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014 karena dasarpengeloaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2014 adalahPerda yang cacat hukum, yakni Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun2014 tentang APBD TA 2014;.

Fotocopy yang dilegalisir : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor : 05/APBD/RSU/8 tanggal 21 Janiari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang /Jasa Pelaksanaan kegiatan APBD Rumah Sakit Umum Kabanjahe TA.2008.15.

Fotocopy yang dilegalisir : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor : 05/APBD/RSU/2008 tanggal 21 Januari 2008, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Pengadaan Jasa Pemborong Pelaksana Kegiatan APBD Rumah Sakit Umum Kabanjahe APBD.TA.2008.16.

Fotocopy yang dilegalisir : Berita Acara Uji Fungsi Nomor 26/APBD/DAK/UF-LS/2008 Tanggal 5 September 2008.27. Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor : 01/PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal : Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada : CV.ZEVA ALKESINDO28. Asli Surat Permintaan Harga Alat Kesehatan Nomor : ....../PAN/APBD/2008 tanggal 23 April 2008 perihal : Permintaan Harga Alat Kesehatan yang ditujukan kepada : PT.GRAHA KARYA ABADI.29.

Fotocopy yang dilegalisir : HPS/OE Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat/IGD Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Dana DAK dan DAU TA.2008, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksana Kegiatan APBD RSU Kabanjahe TA 2008 Nomor: 10/PAN/APBD/RSU?2008 tanggal 5 Mei 200837. Asli Dokumen Pelelangan Nomor : 09/PAN/APBD/RSU/2008 Tanggal 29 April 2009.38.

Asli Surat Perjanjian/Kontrak Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU Kabanjahe TA.2008 Nomor 22/APBD/RSU/2008 tanggal 12 Juni 2008, yang bertindak sebagai Pihak Pertama: Dra. Florida Br. Barus, Apt (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja APBD TA. 2008), dan Pihak kedua: ASNI SEMBIRING selaku Direktur CV. Asnida Bumi Persada, dan diketahui oleh dr.SUARA GINTING, SpPD Selaku Pengguna Anggaran Belanja APBD TA 2008.39.

Terbanding telah menggugatsekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ParaPembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan padapokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah pemenang tender/lelang atas pengadaan barangdan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan EnergiPemerintah Kabupaten Padang Lawas yakni dalam bentuk kegiatanpembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas,dengan waktu pelaksanaan kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract)Dana APBD

, APBN Tahun Anggaran 20092012;Bahwa sebagai tindak lanjut Penggugat selaku pemenang lelang/tender danguna memperkuat hubungan hukum antara Penggugat dengan ParaTergugat maka pada tanggal 11 Desember 2009 antara Penggugat denganTergugat Ill telah membuat dan menandatangani Surat PerjanjianPemborongan (Kontrak) Nomor: 640/01/SPP/PUPE/2009 tentang KegiatanPembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas,dengan waktu pelaksanaan kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract)Dana APBD, APBN

Pokokpokok kebijakan penyusunan APBD;c). Teknis penyusunan APBD, dand).

Provinsi, Bupati/Walikotauntuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, tidak adaketentuan yang mengatur bahwasanya setiap Kontrak Multy Years di atas nilailima puluh miliar rupiah, harus ada persetujuan dari Menteri KeuanganRepublik Indonesia.

Nomor 3125 K/Pdt/2016Oleh karena itu, kuasa yang diberikan pimpinan cabang kepada seorangkuasa adalah sah; Bahwa memperhatikan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor:640/01/SPP/PUPE/2009, tertanggal 11 Desember 2009 tentang KegiatanPembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas,dengan waktu Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak Dana APBD, APBN TahunAnggaran 20092012.

Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2017yang memuat tentang Rincian APBD menurut UrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja danPembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: Urusan Pemerintahan1.02.05.

Pasal 5 Lampiran Ill Perda Provinsi Riau Nomor : 08 Tahun 2016tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 sebagaimana dalamPeraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2017yang memuat tentang Rincian APBD menurut UrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja danPembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: Urusan pemerintahan1.02.05. Lingkungan Hidup;e Organisasi : 1.02.05.01.

ITEMIURAIAN ALOKASI KETERANGANURUSAN/FUNGI/ SKPD1 Dinas Kesehatan 165,317,995,909 Lampiran Perda APBD Riau 2017pada Urusan Dinas Kesehatan2 Rumah Sakit Umum 452,937,723,700 Lampiran Perda APBD Riau 2017Daerah Arifin Ahmad pada Rumah Sakit Arifin Anmad3 Rumah Sakit Jiwa Tampan 81,732,099,515 Lampiran Perda APBD Riau 2017Pada Urusan Rumah Sakit JiwaTampan4 Rumah Sakit Umum 37,938,612,444 Lampiran Perdan APBD Riau 2017Daerah Petala Bumi Pada Urusan Rumah Sakit PetalaBumi5 Dinas Kependudukan dan 1,099,220,000

Lampiran Perda APBD Riau 2017Keluarga Berencana pada DPA SKPD Kependudukan danKeluarga Bencana6 Sekretariat Daerah 522,180,000 Lampiran Perda APBD Riau 2017Pada DPA Sekretariat Daerah Riauiu Hibah kesehatan 3,095,695,000 Lampiran Perda APBD Riau 2017pada Daftar Penerima Hibah APBDRiau 2017TOTAL 742,643,526,568 Total Alokasi Anggaran KesehatanRiau Diluar Gaji Sumber; Dokumen APBD Provinsi Riau Tahun 2017b.Bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 171 ayat (2)UndangUndang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanmenyatakan

Rencana Kegiatan Perhutanan Sosial APBD Riau Tahun 2017.

.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 11 Juni 2007 yang ditandatangani olehTerdakwa selaku PPK dan Ir.

MEGA LARAS ENGINERING tetapdibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor01/BASTB/DINKES/APBD/2007 tanggal 3 September 2007 dan BeritaAcara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB/ DINKES/ APBD/2007Hal. 13 dari 66 hal. Put.

Selatan Nomor440/06/DINKES/ APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007;Surat Persetujuan Pembayaran 100 % dari Kepala Dinas Kesehatanselaku Pengguna Anggaran kepada PPTK Nomor : 440/06/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007;Certificate Of Original barangbarang yang diadakan oleh PT.

Selatan Nomor440/06/DINKES/ APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007;Surat Persetujuan Pembayaran 100 % dari Kepala Dinas Kesehatanselaku Pengguna Anggaran kepada PPTK = Nomor440/06/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007;Certificate Of Original barangbarang yang diadakan oleh PT.

Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Sistem Nomor : 03/PANDINKES/APBD/2007 tanggal 12 April 2007:Hal. 62 dari 66 hal. Put.