Daftar Rincian Harga Alat Kesehatan APBD & APBN tahun 2010 ;6. Rekap Perhitungan Harga Distributor Alat Kesehatan APBD 2010 ;7. Price List 2010 PT. Java Medika ;8. Daftar Harga per Januari 2010 PT. Universal Prima Medika ;9. Daftar Harga Alat tahun 2010 PT. Pilar Giri Sasanti ;10. Price List 2010 PT. Trans Pacifik ;11. Daftar Harga Alat Kesehatan 2010 PT. Diva Sarana Medika ;12.

Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 beserta lampirannya (APBD) ;13. Kertas Kerja Perhitungan HPS / OE Alat Kesehatan APBD Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan beserta lampirannya ;14. Berkas dengan sampul warna kuning bertuliskan APBD ;15. Berkas dengan sampul warna kuning bertuliskan APBN ;16. Penawaran CV. Aria Cipta Fortuna17. Penawaran Harga PT. Ilong Prayatna (APBD) ;18. Penawaran Harga PT.

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (APBD) ;57. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (APBN) ;58. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor : 810/0256D/II-Dinkes/2010, tentang Revisi Penunjukkan Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 04 Februari 2010.59. Fotocopy Faktur Pajak PT.

Diva Sarana Medika ;Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan PuskesmasKota Tangerang Selatan Tahun 2010 beserta lampirannya (APBD) ;Kertas Kerja Perhitungan HPS / OE Alat Kesehatan APBD Tahun 2010Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan beserta lampirannya ;Berkas dengan sampul warna kuning bertuliskan APBD ;Berkas dengan sampul warna kuning bertuliskan APBN ;Penawaran CV.

Untuk Anggaran APBD pemenangnya adalah : PT. Cakra Buana denganharga penawaran Rp. 6.673.211.000,.

& APBN tahun 2010 ;Rekap Perhitungan Harga Distributor Alat Kesehatan APBD 2010;Price List 2010 PT.

Jadi total kerugian keuangan Negara dari APBD dan APBN (APBD+APBN)Rp.3.772.861.050,70+Rp.1.656.304.567,25 = Rp.5.429.165.617.94.

& APBN tahun 2010 ;Rekap Perhitungan Harga Distributor Alat Kesehatan APBD 2010 ;Price List 2010 PT.

Kabupaten Temanggung tahunAnggaran 2004 yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2004 denganKeputusan DPRD Kabupaten Temanggung NomorDPRD14/81/1/2004 tentang Penetapan Nota KeuanganRAPBD Kabupaten Temanggung TA 2004, tidak tercantum PosAnggaran Dana Bantuan Pendidikan baik dalam APBD DPRD maupunAPBD Kabupaten Temanggung, demikian juga setelah APBD ditetapkandalam Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang APBD KabupatenTemanggung TA 2004, tidak ada Pos Anggaran Dana BantuanPendidikan.e Bahwa pada tanggal 4

FATAHILLAH AZZAINY, DPRD menyetujui adanyaPos Dana Bantuan Pendidikan dengan Kode rekening 2.01.05.1.2.1. 04.27sebesar Rp.1.800.000.000,00 pada APBD Perubahan TA 2004 yang ditetapkandalam Ketetapan DPRD Nomor 70/4III/VII/2004 tanggal 13 Agustus 2004tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2004.Bahwa dalam APBD Perubahan Kabupaten Temanggung TA 2004 Dana BantuanPendidikan pengalokasiannya masuk dalam Anggaran Biaya yang diarahkanBupati dengan keterangan termasuk Dana Bantuan Pendidikan sebesarRp

APBD DPRDmaupun APBD Kabupaten Temanggung, demikian juga setelah APBD ditetapkandalam Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Temanggung TA2004, tidak ada Pos Anggaran Dana Bantuan Pendidikan.Hal. 13 dari 35 hal.

Temanggung TA 2004 ;Buku APBD Perubahan Kab.

Dalam hal hartamilik Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut makaterhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;Menetapkan barang bukti berupa :Buku APBD Kab. Temanggung TA 2004 ;Buku APBD Perubahan Kab.

Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No :178/IIL08/KOP/APBD/XI/2003. Pemberian pinjaman modal kerjasebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah)b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No178/IlL08/KOP/APBD/XII/2003Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003.

Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No :174/IIL08/KOP/APBD/X1/2003. Pemberian pinjaman modal kerjasebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah)b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No174/IIL08/KOP/APBD/XII/2003Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003.

Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No :182/IIL08/KOP/APBD/XI/2003. Pemberian pinjaman modal kerjasebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah)b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No182/IlIL08/KOP/APBD/XII/2003Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003.

Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No183/IIL08/KOP/APBD/XI/2003. Pemberian pinjaman modal kerjasebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah)b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No183/IIL08/KOP/APBD/XII/2003Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003.

Surat Perjanjian Pinjaman Modal kerja bagi LKM/UKM No176/IIL08/KOP/APBD/XI/2003. Pemberian pinjaman modal kerjasebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah)b. Berita Acara Penyerahan Pinjaman Modal Kerja No176/IIL08/KOP/APBD/X 11/2003Kwitansi Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2003.

Terbanding telah menggugatsekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ParaPembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan padapokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah pemenang tender/lelang atas pengadaan barangdan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan EnergiPemerintah Kabupaten Padang Lawas yakni dalam bentuk kegiatanpembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas,dengan waktu pelaksanaan kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract)Dana APBD

, APBN Tahun Anggaran 20092012;Bahwa sebagai tindak lanjut Penggugat selaku pemenang lelang/tender danguna memperkuat hubungan hukum antara Penggugat dengan ParaTergugat maka pada tanggal 11 Desember 2009 antara Penggugat denganTergugat Ill telah membuat dan menandatangani Surat PerjanjianPemborongan (Kontrak) Nomor: 640/01/SPP/PUPE/2009 tentang KegiatanPembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas,dengan waktu pelaksanaan kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract)Dana APBD, APBN

Pokokpokok kebijakan penyusunan APBD;c). Teknis penyusunan APBD, dand).

Provinsi, Bupati/Walikotauntuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, tidak adaketentuan yang mengatur bahwasanya setiap Kontrak Multy Years di atas nilailima puluh miliar rupiah, harus ada persetujuan dari Menteri KeuanganRepublik Indonesia.

Nomor 3125 K/Pdt/2016Oleh karena itu, kuasa yang diberikan pimpinan cabang kepada seorangkuasa adalah sah; Bahwa memperhatikan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor:640/01/SPP/PUPE/2009, tertanggal 11 Desember 2009 tentang KegiatanPembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas,dengan waktu Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak Dana APBD, APBN TahunAnggaran 20092012.

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD KabupatenMuara Enim Tahun Anggaran 2019 Nomor 01/KPTSPPK/APBD/DPUPR/ME/2019 tentang Penunjukan Sdr.

Pembayaran Uang Muka Nomor174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019.

/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019dan Berita Acara Pembayaran Nomor334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.240) Berita Acara Pembayaran Nomor334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019.

Bukti Nota kesepakatan kebijakan umum anggaran pendapat dan belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2011 ; 10). Bukti prioritas dan plafon APBD (PPA-APBD) Tahun 2011 ; 11). Bukti RKA Induk SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011; 12.). Bukti Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA Tahun 2011 ; 13). Materi Pembahasan RAPBD Tahun 2015 ; 14.).

Bukti kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUP-APBD) TA 2011 ; 25).. Prioritas Plafon anggaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA-APBD) TA 2011-UA-PPA Perubahan anggaran Tahun 2011 ; 26.). Bukti RKA Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ; 27). Bukti rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun 2011 ; 28)..

Rp.2.204.500.000, 986.000.000, e Bahwa selanjutnya sehubungan Perubahan APBD tahun 2011terdakwa Drs.

Jayapura tahun 2011 atau pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2011 harusdiminta untuk ditiadakan oleh terdakwa Drs.

SusTPK/2016/PT JAPdan PPAS Perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulanAgustus dalam tahun anggaran berjalan Ayat (5) yaitu Rancangan Kebijakan UmumPerubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) setelahdibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAPerubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan danpasal 172 ayat (5) yang mengatakan Pengambilan Keputusan untuk menyetujui rancanganperaturan

Jayapura tahun 2011atau pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2011 harus diminta untuk ditiadakan olehterdakwa Drs.

disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahunanggaran berjalan Ayat (5) yaitu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASPerubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) setelah dibahas selanjutnya disepakatimenjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD paling lambat minggukedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan pasal 172 ayat (5) yang mengatakan Pengambilan Keputusan untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBDpaling

ZULKARNAEN DAMANIK, MM selaku BupatiSimalungun, dana untuk intensif ajudan Bupati dan Wakil Bupati yangditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)2.01.03.1.01.006.05.1, selanjutnya oleh Saksi Drs.

MM telah mengetahui bahwa AnggaranuPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun tahun 2006 belum ditetapkan dan disahkan kemudian setelah AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungunditetapkan pada bulan Mei tahun 2006 terhadap nota dinas KadispendaNomor:001/6836/Pend/2005 tanggal 29 Desember 2005 yang telahdisetyui dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. T. ZULKARNAENDAMANIK.

Panjar kerja Dinas Pendapatan untuk upah over target, berdasarkannota dinas tanggal 30 Desember 2005, diterima Janti Silalahi sebesarRp. 753.446.727,Bahwa penggunaan dana merupakan beban APBD Tahun Anggaran2006, namun APBD Tahun Anggarar 2006 belum ditetapkan,pencairannya masih dipanjarkan.Bahwa setahu saksi panjar kerja boleh. saksi lupa dasar hukumnya.

Bahwa APBD Tahun Anggaran 2006 disahkan pada bulan Maret 2006.Bahwa dana yang yang ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2006sebesar Rp. 455.756.568, (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratuslima puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)Bahwa ada selisih dana yang tidak ditampung dalam APBD TahunAnggaran 2006. sebesar Rp. 297 690 159, (dua ratus sembilan puluhtujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh sembilanrupiah).

Pendastaren Tariqan, SH, MS. memberikan pendapat : Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa .Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di depan Penyidik dan semuaketerangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalahbenar ; Bahwa Ahli diminta pendapat dalam hal pengelolaan APBD KabupatenSimalungun untuk tahun 2005 sampai dengan 2010 secara khusus dalamhal penggunaan kas daerah Pemkab Simalungun yang tidak tertampung~ didalam APBD .

Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);12) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009;13) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);14) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;15) DASK Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006; 16) DPA Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;30) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;31) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember

2006 tentang APBD TA. 2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007;32) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;33) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA. 2009; 34) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan 35) ALBUM GAMBAR , Perencanaan

KepulauanSula Tahun Anggaran 2010;8) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah denganNomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA.2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;9) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah denganNomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus

KepulauanSula Tahun Anggaran 2010.Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah denganNomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 danPeraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006tentang Perubahan APBD TA. 2006;Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah denganNomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang

APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007;Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah denganNomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA.2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009Kabupaten Kepulauan Sula

Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah denganNomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 danPeraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006tentang Perubahan APBD TA. 2006;Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah denganNomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang

APBD TA.2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007;Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah denganNomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA.2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009Kabupaten Kepulauan Sula

APBD Kota Tanjungbalai dan berdasarkan Surat Perjanjian/ KontrakNomor: 050/004/SPP/RPJJPU/APBD/2012 Tanggal 12 September 2012 baikbertindak secara sendirisendiri maupun secara bersamasama dengan Ir.

/ KontrakNomor: 050/004/SPP/RPJJPU/APBD/2012 Tanggal 12 September 2012 baikbertindak secara sendirisendiri maupun secara bersamasama dengan Ir.

201 0022 Pembayaran termin 900/21.a.4/ 19102012 215.834.528, 900/21.d 1710 338% (dikurangi RPJJ/APBD/ 00 /RPJJ/AP 2012 8retensi 5% dan 20012 BD/2012 %pengembalian uangmuka 30%)3 Pembayaran termin 900/157.k/ 13122012 352.151.072, 900/153. 1212 1100% 38% = 62% RPJJ 00 m/RPJJ 2012 0retensi 5%uang PU/APBD/2 PU/ APBD 0muka 30% 012 /2012 %4 Pembayaran termin 900/157.1/ 13122012 43.791.200,0retensi 5% RPJJ/ APBD/ 02012 Pada tanggal 19 Dsesember 2012,Susanto SE,Syahrial.ST,M.Si, AgusSalim, Ir.Ahmad Solihin

/ 201 0022 Pembayaran termin 900/21.a.4/ 19102012 215.834.528, 900/21.d 1710 338% (dikurangi RPJJ/APBD/ 00 /RPJJ/AP 2012 8retensi 5% dan 20012 BD/2012 %pengembalian uangmuka 30%)3 Pembayaran termin 900/157.k/ 13122012 352.151.072, 900/153. 1212 1Putusan Nomor.02/ Pid.SusTPK/ 2017/ PT.MDN Halaman 64 100% 38% = 62% RPJJ 00 m/RPJJ 2012 0retensi 5% uang PU/APBD/2 PU/ APBD 0muka 30% 012 /2012 %Pembayaran termin 900/157.1/ 13122012 43.791.200,0retensi 5% RPJJ/ APBD/ 02012 Pada tanggal 19 Dsesember 2012

YangBersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai dan berdasarkan SuratPerjanjian/ Kontrak Nomor: 050/005/SPP/RPJJPU/APBD/2012 Tanggal 14September 2012 baik bertindak secara sendirisendiri maupun secara bersamasama dengan Ir.

persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapatparipurna untuk mendapatkan persetujuan bersama terhadap RancanganPerda Kota Dumai tentang APBD TA 2014 antara Walikota dan DPRD;Bahwa laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Perda Kota Dumaitentang APBD TA 2014 yang disampaikan badan anggaran, tidak disepakatioleh Walikota sehingga Walikota tidak bersedia/menolak menandatanganiBerita Acara Persetujuan Bersama Walikota dan pimpinan DPRD tentangRancangan Perda Kota Dumai tentang APBD TA

NORMANORMA HUKUM YANG HARUS DIPENUHI DALAMPEMBENTUKAN PERDA DAN MEKANISME PEMBENTUKAN PERDATENTANG APBD.1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan: APBD, perubahanAPBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahunditetapkan dengan Perda;2.

Bahwa berdasarkan Surat Walikota No:903/KEU/166, perihal evaluasiRaperda APBD Kota Dumai TA 2014 tanggal 17 Februari 2014, bahwaberkenaan dengan telah diparipurnakannya Raperda APBD Kota DumaiTA 2014 pada 12 Februari 2014, Walikota menyampaikan dokumenRaperda APBD Kota Dumai TA 2014 kepada Gubernur Riau c/qSekretaris Daerah Provinsi Riau untuk ditelaah dan dievaluasi sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No: 900/BPKAD/12.03 perihal evaluasi Raperda tentang APBD Kota Dumai TA2014 tanggal 24 Februari 2014, disampaikan kepada Pemko Dumaibahwa setelah ditelaah, Berita Acara No:03/BADPRD/APBD/2014Halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor. 83 P/HUM/2014tanggal 12 Februari 2014 tentang persetujuan bersama kepala daerahdan DPRD Kota Dumai terhadap Raperda tentang APBD TA 2014 belumditandatangani Pihak (Walikota Dumai).

Bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai dalamrangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2014,yang dilakukan setelah 6 (enam) bulan tahun anggaran berkenaanberakhir, tidak mungkin dibentuk atau ditetapbkan dengan Perda tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014 karena dasarpengeloaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2014 adalahPerda yang cacat hukum, yakni Perda Kota Dumai Nomor 11 Tahun2014 tentang APBD TA 2014;.

Nomor 208 PK/PID.SUS/201730.31.32.Pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara, 2.

APBD TA 2013, dalam mapwarna kuning dengan judul "P.

APBD Provinsi Sumatera Utara ;Hal. 85 dari 133 hal.

SU terhadap PertanggungjawabanPelaksanaan (LPJP) APBD Prov.

Nomor 208 PK/PID.SUS/2017295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.Pengembalian uang terkait APBD Prov.

Malang 13/2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.B.

Seharusnya alokasi anggarankesehatan dalam APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2016diluar gaji minimal adalah Rp. 326.155.248.356,40.Halaman 12 dari 42 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2016Tabel 1. Alokasi Anggaran Kesehatan APBD Kab. Malang TahunAnggaran 2016; Total Belanja Daerah Anggaran Kesehatan APBD Anggaran Kesehatan SesuaiPerubahan APBD Kab Kab Malang 2016 Diluar Gaji Pasal 171 ayat (2) UU KesehatanMalang 2016 (Rp.)

APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dengan:a. ketentuan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi;b. kepentingan umum;c.

/Kota dan peraturan bupati/wali kota dimaksud.(8) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi PerdaKabupaten/Kota tentang APBD dan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksudpada ayat (6), diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.b.

Pasal 53:(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD danrancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaranAPBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerahmenjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD.(2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD danperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaransebelumnya.(3) Kepala daerah menyampaikan peraturan

Marten Nenabu tidak dilaksanakan sebagaimanatertuang dalam APBD dan Penjabaran APBD serta DPA yang menetapkan 1 (satu)paket pekerjaan rehabilitasi sonaf yaitu rehabilitasi sonaf Ajaobaki akan tetapi olehterdakwa bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenTimor Tengah Selatan Drs.

Marthen Nenabu sebelumnya memerintahkanBendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah SelatanEbenhayzer Liunome, SH untuk berkonsultasi ke Bagian keuangan mengenaipencairan dana tersebut dan Kepala Bagian keuangan Kabupaten Timor TengahSelatan menolak melakukan pencairan dana jika menggunakan 4 SPMK karena haltersebut tidak sesuai dengan APBD, Penjabaran APBD dan DPA dan hasilkonsultasi tersebut oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenTimor Tengah Selatan dilaporkan

Marthen Nenabu Mpd tidak dilaksanakan sebagaimanatertuang dalam APBD dan Penjabaran APBD serta DPA yang menetapkan 1 (satu)paket pekerjaan rehabilitasi sonaf yaitu rehabilitasi sonaf Ajaobaki akan tetapi olehterdakwa bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenTimor Tengah Selatan Drs.

Marthen Nenabu Mpd sebelumnyamemerintahkan Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TimorTengah Selatan Ebehayzer Liunome, SH untuk berkonsultasi ke Bagian keuanganmengenai pencairan dana tersebut dan Kepala Bagian keuangan Kabupaten TimorTengah Selatan menolak melakukan pencairan dana jika menggunakan 4 SPMKkarena hal tersebut tidak sesuai dengan APBD, Penjabaran APBD dan DPA danhasil konsultasi tersebut oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten.

tahun 2007;e bahwa suatu pekerjaan dapat termuat dalam DPA karena sebelumnya telah dinas dan di masukan dalam APBD dan penjebaran APBD;e bahwa pekerjaan situs tersebut ada dalam penjabaran APBD;bahwa setelah ada penjabaran APBD, Dinas membuat Dokumen PelaksanaanA);bahwa saksi baru melihat DPA setelah ada masalah;bahwa setahu saksi ada 4 (empat) situs pekerjaan yang di biayai oleh APBD yangjalam pekerjaan tersebut adalah Rp. 325.000.000.

yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh olehpihak yang menagih" ;Pada Pasal 61 ayat (2) yang berbunyi "Pengeluaran kas yang mengakibatkanbeban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerahtentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah" ;Pada Pasal 61 ayat (3) yang berbunyi "Pengeluaran kas sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat danbelanja yang bersifat wajib ;Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor903

/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 danHal. 2 dari 46 hal.

No. 75 PK/PID.SUS/2015Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 pada halaman17: Pada point 7 yang berbunyi "Dalam hal DPRD sampai batas waktu yangditetapkan tidak mengambil keputusan, Kepala Daerah melaksanakanpengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBD tahun anggaran 2005untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancanganPeraturan Kepala Daerah tentang APBD" ; Pada point 8 yang berbunyi "Pengeluaran setinggitingginya untuk keperluansetiap bulan pada angka 7 diprioritaskan

yang menagih" ; Pada Pasal 61 ayat (2) yang berbunyi "Pengeluaran kas yang mengakibatkanbeban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerahtentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah" ; Pada Pasal 61 ayat (3) yang berbunyi "Pengeluaran kas sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat danbelanja yang bersifat wajib ;Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2006 danPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 pada halaman17: Pada point 7 yang berbunyi "Dalam hal DPRD sampai batas waktu yangditetapbkan tidak mengambil keputusan, Kepala Daerah melaksanakanpengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBD tahun anggaran 2005untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancanganPeraturan Kepala Daerah tentang APBD" ; Pada point 8 yang berbunyi "Pengeluaran setinggitingginya untuk keperluansetiap bulan pada angka 7 diprioritaskan

, pembahasanperhitungan APBD, pembahasan perubahan APBD, serta pemberianbantuan BBM kepada Pejabat Sekretariat DPRD.

Kabupaten Karanganyar Tahun2002 ditetapbkan menjadi APBD Kabupaten Karanganyar, TerdakwaKRMTH.

No.74 PK/PID.SUS/2012dana penunjang pembahasan APBD Tahun Anggaran 2002,pembahasan perhitungan APBD Tahun 2001 dan pembahasanperubahan APBD Tahun Anggaran 2002 ;25. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor176.4/25 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang Biaya penunjangpembahasan perubahan Tatib DPRD Kabupaten Karanganyar ;26.

, pembahasanperhitungan APBD, pembahasan perubahan APBD, serta pemberianbantuan BBM kepada pejabat sekretariat DPRD.

Kabupaten Karanganyar Tahun 2002 ditetapkanmenjadi APBD Kab.

dari APBD Tingkat tahun 2008 Provinsi Jawa Tengahsebagaimana tercantum dalam Perda APBD Nomor 8 Tahun 2007Tanggal 27 Desember 2007 yang dijabarkan dengan PeraturanGubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tanggal 27 Desember 2007tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran2008 Nomor Rekening 1.19.01.29.07.5.2 sebesar Rp.125.000.000,00,142.22.3untuk pembiayaan kegiatan pengamanan Pemilihan Gubernur JawaTengah tahun 2008;Bahwa bermula dari Perjanjian Kerjasama Badan Kesatuan danPerlindungan Masyarakat

Kabupaten Tegal TA 2008:4.1Dalam tahun 2008 Polres Tegal juga mendapat dana bantuan dariKantor Kesbangpol dan Limas Kabupaten Tegal untuk dukunganoperasi Polres Tegal dengan sumber dana APBD Tk II sebagaimanatercantum dalam Perda Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 20 Oktober2008 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tegal TA 2008 yangdijabarkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor: 31 Tahun 2008tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tegal TA 2008kode rekening 1.19.1.19.01.15.09 sebagai berikut:e Peningkatan

, tanggal 20 Oktober 2008, tentang Perubahan APBD Kabupaten98Tegal TA 2008 yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten TegalTA 2008 kode rekening 1.19.1.19.01.15.09, sebesar Rp.200.264.000.

Pengamanan Pilgub dan Pilobup Tahun 2008yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD PemkabTegal, terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugiankeuangan negara/daerah sebesar Rp.1.049.146.854.

dan Limas KabupatenTegal APBD Kabupaten Tegal TA 2008.

Nomor : 640/02/PPKYEP/BA.REPK(CCO)/PF.PKMTMPL/APBD/XI/1.02.01/2013 tanggal 04September 2013, ditandatangani oleh Sukraedi, SP., Yuwanda Eka Putra,SKM., Achmad Nursyandi, S.

Bahwa kontrak Nomor : 005/PPKYEP/SPP/PF.PKMTMPL/APBD/1.01.02/2013Tanggal 16 Juli 2013 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV.BANGKA PUTRA dengan Saksi YUWANDA EKA PUTRA, M.Si selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK).

BANGKA PUTRA ditunjuk menjadi pemenang lelang bukan karenarekomendasi dari Saksi.Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 telah ditandatangani kontrak Nomor :005/PPKYEP/SPP/PF.PKMTMPL/APBD/1.01.02/2013 antara Terdakwaselaku Direktur CV.

Tempilang Nomor : 640/02/PPKYEP/BA.REPK(CCO)/PF.PKMTMPL/APBD/XI/1.02.01/2013 tanggal 04September 2013, ditandatangani oleh Sukraedi, SP., Yuwanda Eka Putra,SKM., Achmad Nursyandi, S.

1 (satu) bundel daftar Honor Fasilitator/ Narasumber kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa dalam bentuk pemahamam wawasan kebangsaan di distrik Bomberay tahun 2014 (tidak diberi tanggal, tandatangan dan stempel)

1 (satu) Bundel Asli, Surat Perintah pencairan Dana No.SPM 00057/SPM-LS/ KESBANGPOL/OTSUS/ 2014 Tanggal 08 Desember 2014

1 (satu) Bundel Asli, Surat Perintah pencairan Dana No.SPM 00067/SPM-GU/ NIHIL/KESBANGPOL/APBD

Fakfak Tahun 2014

tambahan uang persediaan atas SPJ nomor: 07/SPJ/TU4/KESBANGPOL /SILPA/2015

-

-

Edison membuai, M.Si yang akhirnya disepakati menjadi Peraturan DaerahTentang APBD dan Peraturan kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD TahunHalaman 12 dari 106, Putusan Nomor 16/Pid.

Jayapura tahun 2011 atau padaRancangan Perubahan APBD tahun 2011 harus diminta untuk ditiadakan olehterdakwa Drs.

disampaikan kepada DPRD paling lambat minggupertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan Ayat (5) yaitu RancanganKebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimanadimaksud pada Ayat (4) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KebijakanUmum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD paling lambat minggu keduabulan Agustus tahun anggaran berjalan dan pasal 172 ayat (5) yang mengatakan Pengambilan Keputusan untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentangPerubahan APBD

disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalamtahun anggaran berjalan Ayat (5) yaitu Rancangan Kebijakan Umum PerubahanAPBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) setelahdibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAPerubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalandan pasal 172 ayat (5) yang mengatakan Pengambilan Keputusan untuk menyetujuirancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

bersamasama Panitia Anggaran Legislatif ;Bahwa berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRDKabupaten Kerinci, di dalam Pasal 73 mengatur bahwaPanitia Anggaran mempunyai tugas, yaitu : Menyusun dan merumuskan Anggaran BelanjaDPRD termasuk Anggaran Belanja SekretariatDPRD ; Memberikan saran kepada Bupati dalammempersiapkan RAPBD dan perubahan APBD ; Membahas dan memberikan saran ataupendapat kepada DPRD mengenai NotaKeuangan RAPBD, perubahan APBD danperhitungan anggaran yang telah disampaikanoleh Bupati

MAT SADRI,bersamasama dengan Tim Anggaran Eksekutif telahmemutuskan untuk memasukkan adanya rencanamenambah penghasilan bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD Kabupaten Kerinci dengan cara tersebut di atas, kedalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten KerinciTahun Anggaran 2003 ;Bahwa setelah Tim Anggaran Eksekutif bersamasamadenganPanitia Anggaran Legislatif menyelesaikan seluruh materiatas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003tersebut, maka Rancangan Perubahan APBD TahunAnggaran 2003 tersebut dilaporkan

Pasal 1009) ;Bahwa pada tanggal 18 November 2003, Bupati Kerincimenetapkan Raperda Kabupaten Kerinci tentangPerubahan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran2003 ditetapbkan menjadi Perda No.17 Tahun 2003tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 ;Bahwa sebagai tindak lanjut adanya tambahanHal. 9 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Kerinci yang dimasukkan ke dalam PosTunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1.

Rancangan Perubahan APBD KabupatenKerinci T. A. 2003 ;Hal. 25 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008. Perda Nomor : 17 Tahun 2003 tentangPerubahan APBD Kabupaten Kerinci T. A. 2003tanggal 18 November 2003 ;. Penjabaran Perubahan APBD KabupatenKerinci T. A. 2003 ;. Penjabaran APBD T. A. 2003 KabupatenKerinci ;.

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten KerinciT. A. 2003 ;b. Perda No.17 Tahun 2003 tentang PerubahanAPBD Kabupaten Kerinci T. A. 2003 tanggal 18Hal. 27 dari 35 hal. Put. No.108 PK/Pid.Sus/2008November 2003 ;. Penjabaran Perubahan APBD T. A. 2003Kabupaten Kerinci ;. Penjabaran APBD T. A. 2003 KabupatenKerinci ;.

Hum.Daftar Angsuran Pinjaman Dana APBD Il TA. 2002 ProyekPemberdayaan Koperasi Kab. Tegal , nama koperasi : KOPKARKARYA SEPAKAT, Lebaksiu ;Kartu. setoran Angsuran Pinjaman Modal APBD Il ProyekPemberdayaan Koperasi Kab. Tegal TA. 2002 , nama koperasi :KOPKAR KARYA SEPAKAT, Lebaksiu ;Daftar Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kegiatan PemberdayaanKoperasi Tahun 2003 Kab.

2001.Hal 31 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG36.37.38.39.40.Al,42.43.44,45.46.47.48.49.50.51.52.Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD IlKabupaten Tegal Tahun 2002.Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD IlKabupaten Tegal Tahun 2003.Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD IlKabupaten Tegal Tahun 2004.Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD IlKabupaten Tegal Tahun 2005.Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD

Daftar Angsuran Pinjaman Modal APBD Il Kabupaten TegalBidang UKM Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten TegalPosisi per : Oktober 2010 tanggal 29 Oktober 2010 ;3. Daftar Angsuran Pinjaman Dana Bergulir APBD II KabupatenTegal TA. 2011 s/d 2004 Bidang Koperasi, posisi per : Desember2010 tanggal Januari 2011 ;4. Rekap Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kabupaten Tegal TA.2001 s/d 2004 Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegalposisi per : Desember 2010 tanggal Januari 2011 ;5.

Hum.Hal 34 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG10.11.12.13.14.15.16.17.18.Daftar Angsuran Pinjaman Dana APBD Il TA. 2002 ProyekPemberdayaan Koperasi Kab. Tegal , nama koperasi : KOPKARKARYA SEPAKAT, Lebaksiu ;Kartu. setoran Angsuran Pinjaman Modal APBD II ProyekPemberdayaan Koperasi Kab. Tegal TA. 2002 , nama koperasi :KOPKAR KARYA SEPAKAT, Lebaksiu ;Daftar Angsuran Pinjaman Modal APBD Il KegiatanPemberdayaan Koperasi Tahun 2003 Kab.

Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD IlKabupaten Tegal Tahun 2002.Hal 37 dari Putusan No.22/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD IlKabupaten Tegal Tahun 2003.Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD IIKabupaten Tegal Tahun 2004.Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD IlKabupaten Tegal Tahun 2005.Surat Tanda Setoran Program Pinjaman Dana Bergulir APBD IlKabupaten