SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki olen Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangHal 9 Putusan No. 242/B/2018/PT.TUN.SBYundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium) ;Menimbang,

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri khasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

III pada tanggal 17 Juni 2011 ;Membaca Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasahukum Para Penggugat / Pembanding bertanggal 05 Juli 2011, serta diterimadikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 07 Juli 2011,Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepadaTergugat I / Terbanding I tanggal 03 Agustus 2011, kepada Tergugat II /Terbanding II tanggal 04 Agustus 2011 dan Tergugat III / Terbanding HI tanggal 25Juli 2011 ;Membaca Surat delegasi

Pengadilan Negeri Tanjung Balai,dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya daritanggal Risalah Pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirimkanke Pengadilan Tinggi Medan ;Membaca Kontra Memori Banding yang diperbuat dan ditandatanganioleh kuasa hukum Tergugat I / Terbanding I bertanggal 23 Oktober 2011, sertaditerima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 24 Oktober 2011,Kontra Memori Banding mana, salinannya telah dikirimkan melalui delegasi

Perpindahan melalui cara delegasi (pemindahan), secara umum adalahpemindahan hutang dari debitur lama kepada dibitur baru yangditegaskan dalam suatu akta delegasi, namun pihak debitur lama masihterikat untuk menjamin pelunasan utang yang dialinkan kepada Debiturbaru tersebut, sedangkan dari pihak Kreditur tidak secara tegasmenyatakan membebaskan pihak Debitur lama dari kewajibanpembayaran hutang yang dialinkan (Vide Pasal 1417 KUHPerdata);2.

lama kepada Penggugat selaku Debitur baru dilakukan atas dasarpenjualan dengan surat dibawah tangan diantara mereka dan tanpa merubahHalaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Padt.G/2019/PN Bitperjanjian pokok antara Rita Ohihia dengan pihak Tergugat sebagai Kreditur,sehingga secara hukum peralihan tersebut tidak menghapuskan kewajibanmaupun hak dari pihak Debitur lama dalam hal ini adalah Rita Ohihiasehingga peralihan antara Rita Ohihia dengan Penggugat adalah jenisperalihan dengan cara delegasi

Risalah Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita padaPengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan delegasi KetuaPengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana surat tertanggal 9 Desember2021 Nomor W 14.U8/5113/HK.02/121/2021, menerangkan bahwa padatanggal 14 Desember 2021 kepada Tergugat dan kepada TurutTergugat masingmasing telah diberitahu isi putusan Pengadilan NegeriSidoarjo tanggal 8 Desember 2021 Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Sda ;3.

Relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita padaPengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan delegasi dariKetua Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana suratnya tertanggal 22Desember 2021 Nomor W 14.U8/5297/HK.2/12/2021, menerangkanbahwa pada tanggal 24 Desember 2021, memori banding tersebutmasingmasing telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat ,kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding IV semulaTergugat IV, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( Inzage )yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya gunamemenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjosebagaimana surat tertanggal 20 Desember 2021 #NomorW.14.U8/5245/Hk.02/12/2021 menerangkan bahwa pada tanggal 23Desember 2021 kepada Terbanding semula Tergugat I, kepadaTerbanding Il semula Tergugat II, kepada Terbanding IV semula TergugatIV, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat , dan kepadaTurut Terbanding

diperiksadan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dariPEMBANDING dahulu PENGGUGAT dalam KONPENSI/TERGUGAT dalamREKONPENSI Nomor:9/Pdt.G/2020/PN.Gns Tanggal 6 November 2020 yangdibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yangmenyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah danseksama kepada pihak TERBANDING DAHULU TERGUGAT DALAMKONVENSI I/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI menurut tata carapemberitahuan secara delegasi

KONVENSIIIPENGGUGAT DALAM REKONVENSI 1, TERBANDING II DAHULUTERGUGAT DALAM KONVENSI II/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI IIdan TURUT TERBANDING DAHULU TURUT TERGUGAT DALAMKONVENSIMembaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugihtelan memberi kesempatan kepada pihak PEMBANDING DAHULUPENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI untukmemeriksa berkas perkara dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Suratpemberitahuan secara delegasi

Nomor: W9U7/1752/Hk.0211/2020 kepadaKetua Pengadilan Negeri Bale Bandung dari Pengadilan Negeri Gunung SugihKlas Il tanggal 2020 yang hingga saat ini belum kembali;Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara(inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugihtelan memberi kesempatan kepada pihak TERBANDING DAHULUTERGUGAT DALAM KONVENSI I/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk memeriksa berkas perkara dimaksud sebagaimana dimaksud dalamSurat pemberitahuan secara delegasi

telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangpada tanggal 2 Desember 2020 Nomor. 661/Pf.Pdt/XII/2020/PN Pdg, telahmengajukan Permintaan Banding,sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Banding tanggal 4 Juni 2021 Nomor 30/Pdt/2021/PN Pdg PerdataNomor 156/Pdt.G/2020/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriPadang;Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding dari Kuasa Pembandingsemula sebagai Kuasa Tergugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri JakartaSelatan secara Delegasi

memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan PengadilanNegeri Padang, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan MempelajariHalaman 3 dari 5 halaman Perkara Nomor 154/PDT/2021/PT PDGBerkas (INZAGE) kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tanggal 4Juni 2021,Perdata Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Pdg Akta Banding nomor30/2021/PN Pdg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang,serta Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada KuasaTerbanding semula Kuasa Penggugat secara Delegasi

Berbeda dengan Pejabat Atribusi,apakah tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab si pemberi delegasiatau penerima delegasi, karena esensi dalam Pemberian delegasi adalahsemua sudah diambil alih;Bahwa dalam rangka tertib administrasi, mengambil alih Delegasi harusdisampaikan secara tertulis, karena dalam administrasi dasarnya bisaditandatangan dan kemudian dia mengambil alih;Bahwa mengenai kekurangan yuridis, hal tersebut merupakan Teori dariVan der Pot yang tidak ada dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun

:Bahwa saksi adalah Ahli dalam Bidang Administrasi Negara;Bahwa suatu keputusan itu sumber kewenangannya berdasarkan tiga hal,yaitu ada atribusi, delegasi dan mandat.

Khusus terhadap delegasi, suatu282urusan yang telah di delegasikan menjadi tanggung jawab penerimadelegasi; Bahwa sesuai UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, bahwa di dalam proses delegasi, pemberidelegasi itu dapat mengambil alih kembali untuk melakukan apa yangtelah di delegasikan dan hal itu dimungkinkan bahwasannya pejabat yangtelah menerima delegasi, untuk kKemudian mencabut kembali sesuatu yangtelah di delegasikan.

Sifat wewenang delegasi adalahpelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi.

Akibat hukum ketikawewenang dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi(delegataris), wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberiwewenang, kecuali pemberi wewenang (delegans) menilai terjadipenyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut,sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi denganberpegang pada asas contrarius actus;Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan suatu delegasi terdapatpendapat atau doktrin dari Philipus M Hadjon yaitu: bahwa dalam

DKIRelaas pemberitahuan banding Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst.Jo Nomor 265/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwapada tanggal 18 Maret 2019 kepada Terbanding III semula Tergugat III, telahdiberitahukan adanya permohonan banding tersebut;.

Jo Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2019 kepadaTerbanding Ill semula Tergugat Ill, telah diberitahukan dan diserahkanmemori banding tersebut;.

Jo Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 kepadaPara Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan dandiserahkan kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III;Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Jo Nomor 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 kepadaPara Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan dandiserahkan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II;Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Jo No. 007/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 kepadaPara Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage)Nomor 265/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal22February 2018Nomor:1 1/Pdt.G/2016/PN.Kot diperiksa dan diputus dalamperadilan tingkat banding;Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menyatakanbahwa pada tanggal 20 Maret 2018 permohonan banding tersebut telahdisampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepadaTerbanding V Tergugat , sedangkan kepada Tergugat Il / Terbanding Illtelah diberitahukan melalui Delegasi

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB padatanggal 22 Maret 2018 ;Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage)perkara Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Kot, kepada KuasaPembanding/Penggugat melalui Delegasi Pengadilan Negeri Indaramayutanggal 10April 2018 dan tanggal 9 April 2018 kepada Kuasa TerbandingVdahulu Tergugat , tanggal 10 April 2018 kepada Terbanding IVdahuluTergugat Il melalui Delegasi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB untukmembaca dan memeriksa berkas perkara (dalam tempo 14 empat belashari

Sukamto Satoto, SH., MH.tersebut di mana penerima delegasi adalah yang bertanggung jawab atassegala kebijakan yang dikeluarkannya, sedangkan pemberi delegasi terlepasdari tanggung jawab ;Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini jika melihatkapasitas dankedudukan Terdakwa yang pada saat itu adalah sebagai Bupati Kerinci periode20042009, yang mana pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No., 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskanbahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah

Dalam Hukum Administrasi Negara, apabila sumberwewenang tersebut adalah delegasi (bukan atribusi dan mandat), maka yangpertanggungjawaban beralih dari delegans (pemberi delegasi) kepadadelegatoris (penerima delegasi) ;Dengan demikian, maka yang seharusnya diminta pertanggungjawaban ataskerugian Negara tersebut adalah Kepala SKPD yang bersangkutan.

Disatu sisi judex facti sependapat dengan pendapat ahli mengenai pelimpahanwewenang tersebut adalah berbentuk delegasi, di mana tanggung jawab akanHal. 38 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011beralin kepada penerima delegasi, namun judex facti memberikan catatanbahwa seharusnya Pemohon Kasasi Il/Terdakwa melakukan kontrol ataupengawasan terhadap pemberian delegasi tersebut.

Apabila diperlukan adanyakontrol dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa selaku pemberi delegasi, makapemberian wewenang itu adalah bukan berbentuk delegasi, tetapi berbentukmandat. Oleh karena yang dimaksud dengan mandat adalah pemberianwewenang pelaksanaan kepada orang lain untuk melakukan tindakan atasnama pemberi mandat, di mana tanggung jawab jabatan tetap pada pemberimandat.

Seharusnya apabila judex facti konsistenpelimpahan wewenang tersebut adalah merupakan delegasi, maka apapunkondisinya tetap tanggung Jawab beralih kepada penerima delegasi in casuKepala SKPD. Apakah ada di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,kewenangan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa selaku Bupati untukmelakukan pengawasan ?.

Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksanayang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksanauntuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksanauntuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atauc.

Adanya Perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangandari UndangUndang atau Lembaga pembentuk undangundangKepada Lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutanbentuk peraturan yang mendapat delegasi, dengan demikian jelasbahwa Lembaga pelaksana undangundang, baru dapat memilikikewenangan untuk menetapkan suatu peraturan yang mengikat umumjika oleh Undangundang sebagi primary legislation memangmemerintahkan atau memberi kewenangan untuk itu.

Oleh karena itusyarat utama pendelegasian kewenangan pengaturan itu adalah harusada perintah atau pendelegasian yang resmi dari undangundang;Bahwa keabsahan proses pembentukan peraturan perundangundangandi bawah undangundang haruslah didasarkan atas legislative delegationof rule making power dari pembentuk undangundang kepada penerimadelegation of rule making power atau penerima delegasi untuk membuatperaturan perundangundangan dibawahnya;Halaman 5 dari 50 halaman.

Putusan Nomor 22 P/HUM/201712.Bahwa Kewenangan yang sudah didelegasikan kepada Lembaga lain itutidak dapat lagi ditarik kembali oleh Lembaga pemberi delegasi,mengingat delegasi adalah merupakan pemberian,pelimpahan, ataupengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihaklain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri;13.Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadiliperkara pengujian dan pengujian legalitas dari:Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ

Permohonan:Bahwa alasan uji materiil yang diajukan Pemohon, pada intinya adalahDirektur Jenderal Pajak tidak memiliki delegasi ataupun substitusikewenangan dalam membuat peraturan perundangundangan untukmenentukan besarnya NJOP dan mengenai tahun dasar penetapanNJOP, sehingga PER32/PJ/2012 sebagaimana telah dicabut dandiganti dengan PER47/PJ/2015 bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi yaitu UndangUndang PBB danPMK 150/PMK.03/2010.

bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 15/Pdt.Bth/2014/PNSmd, tanggal 18 Februari 2015;Halaman 2 dari 7 hal putusan No 187//Pdt/2015/PT BdgMenimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataanbanding Nomor 15/Pdt.Bth/2014/PN.Smd, yang ditanda tangani oleh JurusitaPengadilan Negeri Sumedang pengajuan permohonan banding oleh Kuasadari Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah danseksama kepada Para Terbanding pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 dan11 Maret 2015 melalui delegasi

Pengadilan Negeri Bandung;Menimbang, bahwa kuasa Pembanding telah mengajukan memoribanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang padatanggal 19 Maret 2015, relaas pemberitahuan pernyerahan memori esNomor 15/Pdt.Bth/2014/PN.Smd, yang ditanda tangani ol SsPengadilan Negeri Sumedang pada hari Rabu tanggal 25 Mar dan 31Maret 2015 melalui delegasi Pengadilan Negeri Bandung; YYMenimbang, bahwa kuasa Terbantah Ill see kontramemori banding dan diterima di Kepaniteraan Pen an Negeri Sumedangpada

Bahwa dalil mengenai kesepakatan dengan Pemerintah KabupatenKepulauan Talaud diwakili oleh Lurah Melonguane Barat tergugatbantah dan tolak dengan tegas karena Lurah Kelurahan MelonguaneBarat tidak bisa bertindak mewakili pemerintah Daerah kecuali jikadengan tegas dan jelas kepada Lurah Melonguane barat telahdiberikan delegasi dan atau mandat untuk mewakili PemerintahDaerah.Dan faktanya kepada lurah dimaksud tidak ada surat delegasidan atau surat mandat yang diterbitkan oleh BUPATI KEPULAUANHal. 8

dari 14 hal.Putusan No.55/Pdt/2017/PT MND ....TALAUD yang dengan tegas memberikan delegasi dan atau mandatuntuk bertindak mewakili BUPATI KEPULAUAN TALAUD.Sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata bahwa salah satusyarat sahnya kontrak adalah kecakapan untuk membuat suatuperikatan.

Sehingga denganadanya fakta bahwa tidak ada surat delegasi dan atau mandatsebagaimana diuraikan di atas maka pejabat LURAH dimaksud secarahukum dipandang tidak cakap bertindak.Selanjutnya ketika kita melinat kembali kesepakatan yang didalilkanoleh Penggugat. Pada kesepakatan yang didalilkan oleh penggugatsetelah kita melihat dokumennya ternyata dokumen itu bukandokumen kesepakatan tetapi berita acara dan lurah yangmenandatangani hanya berkapasitas mengetahui bukan sebagai pihakyang bersepakat.

Direktur Jenderal Pajak Kep297/PJ./2002 adalahpelimpahan wewenang secara delegasi dari Direktur Jenderal Pajakkepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.Bahwa sesuai dengan Lampiran angka 27 Kep297/PJ./2002,Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan STP dilimpahkankepada Kepala KPP secara delegasi.Bahwa sesuai dengan Lampiran angka 26 Kep297/PJ./2002Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKPKBdilimpahkan secara delegasi kepada Kepala KPP.Bahwa dengan demikian

dan mandat; Bahwa, perbedaan delegasi dan mandat didalam UndangUndang Administrasi pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 disana dijelaskan pada pasal 1(satu) ayat 23 Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan dan/ataupejabat pemerintahan kepada badan yang lebih tinggi dan/pejabatpemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugatberalih sepenuhnya kepada penerima delegasi sedangkan yang dimaksuddengan Mandat dijelaskan pada pasal 1 (Satu) ayat 24 Mandat adalahpelimpahan wewenang

Jika berbicarakewenangan maka kewenangan tersebut diperoleh melalui cara atribusi,delegasi dan/atau mandat ;Menimbang, bahwa atribusi adalah pemberian kewenanganpemerintahan oleh pembuat undangundang kepada organ pemerintahantersebut. Artinya kKewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang ditujuatas jabatan yang diembannya. Sedangkan delegasi adalah pelimpahankewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organpemerintahan lainnya.

Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangandan tanggung gugat berada pada penerima delegasi.

berwenang menerbitkan objeksengketa perkara a quo, dalam arti terjadi pelimpahan kewenangan dantanggung gugat berada pada penerima delegasi dalam hal ini Tergugat/KEPALAKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA.

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding yang memeriksaperkara Nomor : 251/B/2018/PT.TUN.SBY, terlebin dahulu akanmempertimbangkan mengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh KepalaDesa dalam hal pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukumACMI NIStAS j~ ~~~ nn nnn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nnn ennnn nenMenimbang, bahwa wewenang Badan dan / atauPejabat Pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi

dan mandat, hal inisejalan dengan ketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Hal 9 dari 17 Halaman, Put.Pkr No. 251/B/2018/PTTUNSBYTentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17Oktober 201 45 20 = 2 22 no nnn nnn nnn nnn nen on nn nnn nen nn nn aneMenimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatanPerangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifatatribusi, delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karenaberkaitan dengan tanggung gugat (/iability

atau lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciridari wewenang mandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat(4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan sebagai berikut : Wewenang Mandat dilaksanakan denganmenyebut atas nama (a.n.), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m),dan melaksanakan tugas (M..t); 2 522 222 oe nee nee neMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakanciri knas atau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi

, ketikaentitas atas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antaraHal 11 dari 17 Halaman, Put.Pkr No. 251/B/2018/PTTUNSBYwewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danKADUNS === 2= eo nnn non nnn nnn nnn nnn on enn nnn nc nnn con non nnn con cen ccc cen ncn ncc ceMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atasmandat tidak terjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Segala kewenanganPejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut muncul karena adanya delegasikewenangan dari Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana disebutkan dalamketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentangHalaman 33 dari 36 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN SoePerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.Menimbang bahwa delegasi merupakan kewenangan yang bersifatdistributif, yang berarti kewenangan tersebut diberikan dari atasan

Konsep delegasi adalah adanyapelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain,sehingga ketika suatu kewenangan telah dilimpahkan dari pemegang delegasikepada penerima delegasi maka secara mutatis mutandis telah terjadi peralihantanggung jawab.

Begitu pula ketika pemegang kewenangan atributif telahmengalihkan tanggung jawab dan kewenangan dari penerima delegasi yanglama kepada penerima delegasi yang baru, maka penerima delegasi yang lamatidak dapat lagi menggunakan kewenangannya tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan konsep tanggung jawab hukumtersebut maka Majelis Hakim berpandangan Penggugat telah salahmenempatkan subjek hukum perorangan/manusia pribadi (natuurlijk persoon)yakni Drs. Adrian H. A.

Pertimbangan tersebut didasarkan pada perjanjian yang menjadipokok persengketaan (Dokumen Kontrak Nomor Setwan.012/345/3/2016Tanggal 30 Agustus 2016) adalah perjanjian yang dibuat oleh PPK sebagaipenerima kewenangan berdasarkan delegasi dari PA/KPA selaku pejabat yangmemiliki kewenangan atributif berdasarkan undangundang (Peraturan PresidenNomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), sehingga dalam halini PPK dalam perjanjian

Biaya Pengiriman Delegasi Rp 143.000,007. Redaksi Rp. 10.000,008. Materai Rp. 10.000,00Jumlah Rp. 913.000,00(sembilan ratus tiga belas nbu rupiah)Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Soe

., telah mengemukakan halhal sebagai berikut : 1.PERLAWANAN DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSATBahwa dasar Perlawanan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halmana didasarkan adanya permintaan delegasi dari Pengadilan Negeri JakartaBarat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan sita eksekusidan lelang eksekusi sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmasingmasing No. 010/2009.DeL/PN.Jkt.Pst. Jo No.08/2009.Eks. Jo. No.322/ Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. Jo.

Bar., yang dimohon eksekusi dan meminta delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat adalah antara Terlawan melawan Turut Terlawan ;7.

Bahwa berdasarkan permintaan delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barattersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan PenetapanNo.010/ 2009 Del/PN.Jkt.Pst Jo. 08/2009 Eks. Jo.

No. 322/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar., tanggal 11 Januari 2013 tentang Permintaan Bantuan (Delegasi)dilaksanakan Sita Eksekusi ;5S. Menyatakan tidak sah setidaktidaknya menyatakan batal PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 010/2009 Del/PN.Jkt.Pst Jo. No. 08/2009Eks Jo. No. 322/Pdt.G/2008/PN.Jkt Bar., tanggal 20 April 2009 dan BeritaAcara Sita Eksekusi No. 010/2009 Del/PN.Jkt.Pst Jo. No. 08/2009 Eks Jo. No.322/Pdt.G/2008/PN.Jkt Bar., tanggal 7 Mei 2009 ;6.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. : 322/Pdt.G/2008/PN/JakBar., tanggal711 Januari 22013 tentang Permintaan Bantuan (Delegasi) dilaksanakanSita Eksekusi ;2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 08/2009 Eks Jo. No. 322/PDTG/2008/PN.JKT.BAR., tanggal 11 Januari 2013 ;3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 010/2009 DEL/PN.Jkt.Pst. Jo. No.08/2009 Eks Jo.

melalui PengadilanNegeri Bale Bandung pada tanggal 23 Oktober 2020; Terbanding IIl semula Penggugat III pada tanggal 21 Oktober 2020; Terbanding IV semula Penggugat IV pada tanggal 21 Oktober 2020; Turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Nopember 2020; Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Oktober 2020; Turut Terbanding Ill semula Turut Tergugat Il secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal

46/PDT/2021/PT BDGKuasa Terbanding I, Il, Ill dan IV semula Penggugat , Il, Ill dan IV padatanggal 24 Nopember 2020;Turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Desember 2020;Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Desember 2020;Turut Terbanding Ill semula Turut Tergugat Il secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 Desember 2020;Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat Ill pada tanggal 4 Desember2020

Tergugat II secara delegasi melalui PengadilanNegeri Bale Bandung pada tanggal 23 Desember 2020;Turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Desember 2020;Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Desember 2020;Turut Terbanding Ill semula Turut Tergugat Il secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 Desember 2020;Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat Ill pada tanggal 4 Desember2020;Turut Terbanding

V semula Turut Tergugat IV pada tanggal 10 Desember2020;Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Desember 2020;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage) masingmasing kepada:Pembanding semula Tergugat Il secara delegasi melalui PengadilanNegeri Bale Bandung pada tanggal 9 Nopember 2020Halaman 23 dari 62 halaman putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BDG Kepada kuasa Terbanding

I, Il, Ill dan IV semula Penggugat I, Il, III dan IVmasingmasing pada tanggal 21 Oktober 2020; Turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Nopember 2020; Turut Terbanding II semula Turut Tergugat secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 10 Nopember 2020; Turut Terbanding Ill semula Turut Tergugat Il secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 10 Nopember 2020; Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat Ill pada tanggal 3 Nopember2020; Turut Terbanding

untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilansidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang untukTergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat III, Turut TergugatIV, Tergugat, Surat Pengantar Nomor W11.U23/2204/HK.2/IX/2019/zz, tanggal30 September 2019, namun relaas panggilan sidang dari Pengadilan NegeriJakarta Utara belum dikembali; Turut Tergugat , relaas panggilan PengadilanNegeri Cikarang tanggal 4 Oktober 2019 ; Turut Tergugat II, Surat PanggilanSidang, delegasi

dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04Oktober 2019; Turut Tergugat Ill, Surat Panggilan Sidang, delegasi dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Oktober 2019, untukpersidangan hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 ; Tergugat, Surat PanggilanSidang, delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12November 2019; Turut Tergugat I, Relaas Panggilan Pengadilan NegeriCikarang tanggal 8 Nopember 2019; Turut Tergugat II, Surat Panggilan Sidang,delegasi dari Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belumkembali; Turut Tergugat IV, relaas Panggilan Pengadilan Negeri Cikarangtanggal 25 November 2019, untuk persidangan hari Senin, tanggal 10 Februari2020; Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Surat Pengantar dari PengadilanNegeri Cikarang Nomor W11.U23/678/HK.02/II/2019/zz, tanggal 25 Februari2020, namun hasil relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatanbelum kembali, untuk persidangan hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 ; TurutTergugat II, Surat delegasi

dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal06 April 2020; Turut Tergugat III, Surat delegasi dari Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 30 Maret 2019, untuk persidangan hari Senin, tanggal 20April 2020, telah dipanggil secara patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat, TurutTergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidakmempergunakan haknya

SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki olen Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) didepan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium);Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang paling

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasHal 11 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBYatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danFTI fm IMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.