Biaya Pengataran secccsarscvcssasemnnsesissacamenassiis anemone px O0000 =2 Biaya ATK...... 0... cece cece ee cee ne eee ee ene etna cena ee neessneeeeaas Rp. 14.000 ,3 Biaya Panggilan .......... cece cece cece cence eneeeeneenaeeennes Rp. 60.0004 Biaya Sumpah.......... cece cece e cece eee eee eee eeeaeeeaeeenaeenas Rp. 20.000,5 Materai..... ccc ccc cece cece cece cence eee cceeeeeeeeeseceeeunneeseeeeueus Rp. 6.000,6 RedakSi 2.0... . cece eect e eect eee eee etteeettettteettseee RD. 5.000,7 (BRC Grose

ayat 6 HIR/ Pasal206 ayat 6 RBG diatas hanya mengatur landasan dasar perlawanan pihak ketiga yakniharus berkualitas Hak Milik jadi perlawanan oleh Pelawan haruslah diajukan olehpihak ketiga yang merasa memiliki bendabenda yang disita dan bukan diajukan olehpihak yang kalah dalam perkara atau tereksekusi ;Menimbang, bahwa sedangkan perlawanan dalam perkara ini biasa disebutdengan Portij Verzet adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak dalam perkaramisalnya Pelawan mendasarkan penetapan Eksekusi grose

Bahwa ternyata pada tanggal 03 Mei 2011 terlawan kemudian mengajukanpermohonan eksekusi Grose akta/Hak Tanggungan ke Pengadilan NegeriKendari yang didaftarkan pada tanggal 09 Mei 2011, untuk diadakan lelangatas barang jaminan/agunan pelawan yang telah dibebani hak tanggungan,hal mana permohonan' eksekusi tersebut oleh terlawan adalahmendalilkannya berdasarkan pada perjanjian perpanjangan dan Perubahanterhadap perjanjian kredit No. 141 tanggal 12 Mei 2008 (Perjanjian tersebutadalah tidak lagi mempunyai

(empat milyar empat ratus lima puluh sembilan juta delapanpuluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana yangdimaksud Terlawan/Pemohon eksekusi Grose Akta dalam PenetapanPengadilan Negeri Kendari No. 08/Pen.Pdt/Eks.HT/2011/PN.Kdi tanggal 10Agustus 2011 ;8.

Bahwa atas permohonan eksekusi Grose Akta oleh Terlawan , makaselanjutnya oleh Pengadilan Negeri Kendari telah mengeluarkan PenetapanEksekusi /lelang Hak tanggungan, berdasarkan dengan adanya PenetapanPengadilan Negeri Kendari No : 08/Pen.Pdt/Eks.HT/2011/PN.Kdi tanggal 10Agustus 2011, dan telah dilakukan penyitaan eksekusi berdasarkan BeritaAcara Penyitaan Eksekusi Nomor : 08/BA.Eks.HT/2011/PN.Kdi tanggal 24Agustus 2011 dan karenanya Jurusita Pengadilan Negeri Kendari telahmelakukan Penyitaan eksekusi

(dua milyar seratus tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enamratus tiga puluh lima rupiah sembilan sen), dan bukan berjumlah Rp4.459.084.184, (empat milyar empat ratus lima puluh sembilan juta delapanpuluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah), sebagaimana yangdidalilkan Terlawan/Pemohon Eksekusi Grose Akta ;10.

Bahwa gugatan Pelawan prematur, oleh karena gugatan perlawananPelawan adalah terhadap eksekusi grose akta hak tanggungan, yang manapelaksanaan eksekusi hak tanggungan berupa pelelangan di muka umumbelum dilaksanakan, melainkan yang dilaksanakan oleh Pengadilan NegeriKendari adalah baru tahap sita eksekusi terhadap obyek hak tanggungan.2.

Menyatakan barang bukti berupa : KapalKM Bintang Jaya XV, Kapal KM Bintang Jaya IX ;Dikembalikan kepada Wijen Susanto ; Grose Akte No. 3163 Kapal KM Bintang Jaya IX, Grosse Akte No. 1131Kapal KM Bintang Jaya XV ;Dikembalikan kepada BNI Cabang Kedungdoro ; Fe perjanjian 1 Mrt 2007, fc Risalah RUPS PT. BUNP, fc. Jual beli sahamWijen Susanto dengan Bambang, fc salinan pernyataan Risalah RULBPT.

Menetapkan barang bukti berupa : KapalKM Bintang Jaya XV, Kapal KM Bintang Jaya IX ;Dikembalikan kepada Wijen Susanto ; Grose Akte No. 3163 Kapal KM Bintang Jaya IX, Grosse Akte No. 1131Kapal KM Bintang Jaya XV ;Dikembalikan kepada BNI Cabang Kedungdoro ; Foto copy perjanjian 01 Maret 2007 ; Foto copy Risalah RUPS PT. BJNP ; Foto copy Jual Beli Saham Wijen Susanto dengan Bambang ; Foto copy Salinan Pernyataan Risalah RULB PT.

Nomor 3186 K/Padt/2015Syarat Surat Hutang atau Surat Pengakuan Hutang/ Grose AktaPengakuan Hutang:Pengakuan hutang sepihak dari Debitur kepada Kreditur bersifat Notariildengan irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa;Surat tersebut hanya ditandatangani Debitur saja tanpa melibatkanKreditur;Surat Perjanjian Kredit kualitasnya tidak sama dengan Surat Hutangkarena ditandatangani pihak Debitur dan Kreditur;Surat Perjanjian Kredit tidak memuat irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan

Nomor 3186 K/Pdt/2015Tentang Penjualan lelang obyek sengketa tidak memenuhi hukum formil(Hukum Acara Perdata): Perjanjian kredit jaminan tanah obyek sengketa tidak memenuhi syaratmutlak Pasal 224 HIR; Dasar hukum jaminan tanah tersebut pada Surat Perjanjian Kreditdibawah tangan (Onderhand) sebagaimana dimaksud perjanjian tersebutdi atas; Surat Perjanjian Kredit kualitasnya tidak sama dengan SuratHutang/Surat Pengakuan Hutang/ atau Grose Akta Pengakuan Hutangsehingga tidak memiliki Parat Eksekusi;

Hude Trindo Niaga Bahari;

Hude Trindo Niaga Bahari;Copy 1 (satu) exampler Grose Akta pendaftaran Kapal Nomor :3005tanggal 7 Agustus 2012 a.n Kapal Motor tunker :Hude08eks SowaMaru;Copy 1 (satu) exampler Sertifikat izin usaha yang dikeluarkan olehKemetrian energy dan sumber daya mineral RI Ditjen Migas kode izinusaha : 05.NW.03.18.00115 ;Copy 1 (satu) exampler KEP.Menkumham RI Nomor : C08354 TH2005, tanggal 30 Maret 2005 tentang Pengesahan akta pendirianperseroan terbatas Menkumham RI a.n PT.

Putusan Nomor 116/Pid/2020/PTDKI12.Copy 1 (satu) exampler Grose Akta pendaftaran Kapal Nomor :3005tanggal 7 Agustus 2012 a.n Kapal Motor tunker :Hude08eks SowaMaru;Copy 1 (satu) exampler Sertifikat izin usaha yang dikeluarkan olehKemetrian energy dan sumber daya mineral RI Ditjen Migas kode izinusaha : 05.NW.03.18.00115 ;Copy 1 (satu) exampler KEP.Menkumham RI Nomor : C08354 TH2005, tanggal 30 Maret 2005 tentang Pengesahan akta pendirianperseroan terbatas Menkumham RI a.n PT.

Hude Trindo Niaga Bahari;Copy 1 (satu) exampler Grose Akta pendaftaran Kapal Nomor :3005tanggal 7 Agustus 2012 a.n Kapal Motor tunker :Hude08eks SowaMaru;Copy 1 (satu) exampler Sertifikat izin usaha yang dikeluarkan olehKemetrian energy dan sumber daya mineral RI Ditjen Migas kode izinusaha : 05.NW.03.18.00115 ;Copy 1 (satu) exampler KEP.Menkumham RI Nomor : C08354 TH2005, tanggal 30 Maret 2005 tentang Pengesahan akta pendirianHal. 21 dari 25 hal.

Bahwa untuk itu Tergugat II telah menuangkan pembeliantanah dan bangunan tersebut dalam Grose Risalah LengkapNomor; 1141/2012 tertanggal 20 Nopember 2012. GroseRisalah Lelang atau lebih dikenal dengan Risalah Lelangmerupakan berita acara kepastian hukum bahwa telah terjadiperalihnan hak penjual dan pembeli.5.

Bahwa untuk itu Tergugat II telahmenuangkan pembelian tanah danbangunan tersebut dalam Grose RisalahLelang Nomor: 1141/2012 tertanggal 20Nopember 2012. Grose Risalah Lelangatau lebih dikenal dengan RisalahLelang merupakan akta autentik yangmemberikan kepastian hukum bahwatelah terjadi peralinan hak antara penjualdan pembeli.7.

karenaitu tidak ada alasan Penggugat menyatakan Sertifikat aquo batal atau tidak sah.Menimbang bahwa Tergugat IV dalam dalil jawabannya yang menyatakan padapokoknya sebagai berikut.1.bahwa Tergugat IV adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak diJalan Puskesmas No. 51 Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal Kota Medansertifikat No 1171, berdasarkan pembelian yang dilakukan Tergugat IV melaluiproses lelang yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat II telah menuangkanpembelian tersebut dalam Grose

Risalah Lelang nomor 1141/2012 tanggal 20Nopember 2012.. bahwa berdasarkan grose risalah lelang nomor 1141/2012, Tergugat Ill telahmencatatkan peralihan hak atas nama tersebut dari Penggugat menjadi atasnama Tergugat IV, oleh karena itu Tergugat IV adalah pemilik sah atas tanah danbangunan yang terletak di Jalan Puskesmas No. 51 Kelurahan Lalang,Kecamatan Sunggal Kota Medan.Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah menyangkal dalildalilgugatan Penggugat, maka kepada Penggugat harus dibebani

Bahwa Tergugat Il dalam Konpensi telah menuangkan pembelian tanah danbangunan dalam grose Risalah Lelang Nomor 1141/2012 tertanggal 20Nopember 2012.3.

Bahwa karena Terlawan Penyita memperoleh objek tersebutmelalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan lEksekusi tersebutdipersamakan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukumtetap (Inkracht Van Gewijsde) maka Terlawan Penyita mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Cq Majelis Hakimyang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini agar EksekusiPengosongan berdasarkan Grose Risalah Lelang No. 766/46/2018yang terdapat Irahlrah DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA yang disamakan denganputusan

Bahwa benar Terlawan Penyita mengajukan Permohonan EksekusiPengosongan atas obyek tersebut berdasarkan Grose Risalah LelangNo. 766/46/2018 (Vide Bukti TP4) yang terdapat Irahlrah DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA yangdisamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap (Inkracht van Gewijsde) yang bersifat Eksekutorial ;.

dijual lelang, maka KetuaPengadilan Negeri setempat memerintahkan Juru Sita, agar barangtersebut dapat ditinggalkan dan dikosongkan oleh si tereksekusi,sehingga jelas dasar hukum permohonan Eksekusi Pengosongan ini,maka oleh karena itu patutlan pula Majelis Hakim menyatakan bahwaEksekusi Pengosongan ini telah sesuai dengan peraturan yangberlaku; Bahwa Eksekusi Pengosongan sesuai dengan Pasal 200 HIR ayat(11) tetap harus dijalankan terlebin lagi permohonan EksekusiPengosongan ini berdasarkan dari Grose

2019/PN.Mjk Halaman ke59Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisionil tersebut, TerlawanPenyita telah menjawabnya sebagai berikut :1.Bahwa karena Terlawan Penyita memperoleh objek tersebutmelalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Eksekusi tersebut dipersamakandengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht VanGewijsde) maka Terlawan Penyita mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriMojokerto Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadiliperkara ini agar Eksekusi Pengosongan berdasarkan Grose

Bahwa benar Terlawan Penyita mengajukan Permohonan EksekusiPengosongan atas obyek tersebut berdasarkan Grose Risalah LelangNo. 766/46/2018 (Vide Bukti TP4) yang terdapat Irahlrah DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA yangPutusan Nomor : 39/Pdt.Bth/2019/PN.Mjk Halaman ke65disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap (Inkracht van Gewijsde) yang bersifat Eksekutorial ;4.

Bahwa sebagai tidak lanjut dari Grose Risalah Lelang aquo, makaTerlawan Ill mengajukan permohonan Eksekusi Pengosongan diPengadilan Negeri Surabaya agar terhadap obyek lelang yang sudahHalaman 3 dari 52 halaman perkara nomor 343/PDT/2017/PT SBYdibelinya dilakukan Pengosongan oleh Pelawan berdasarkan risalahPanggilan Aanmaning No.63/Eks/2012/PN.Sby tanggal 04 Oktober 2012yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya YADISUPRIYONO, SH. NIP 19650930 198603 1 002;5.

disesuaikan karena obyek hak tanggungandijual dibawah NJOP dan berakibat Pelawan kewajiban yangHalaman 5 dari 52 halaman perkara nomor 343/PDT/2017/PT SBYharus ditanggung/dikembalikann oleh Pelawan kepada Terlawan Ilmenjadi besar; 7.Bahwa Pelawan sangat berkeberatan terhadap Proses lelang yangobyek Lelang dibeli oleh Terlawan III, sebab selama dalam proses LelangPelawan tidak pernah mendapat pemberitahuan ataupun panggilan,jugapun Pelawan sebagai pemilik obyek jaminan tidak pernahdliberitahukan tentang Grose

mengajukanperlawanan, karena perlawanan hanya sematamata ditujukan untuk:melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusimaupun sita marital;melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Halaman 23 dari 52 halaman perkara nomor 343/PDT/2017/PT SBYmelawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR;Dengan demikian jelas perlawanan harus berhadapan langsungdengan suatu putusan atau penetapan pengadilan yang sudah adawujudnya:(mohon periksa buku Perlawanan Terhadap Grose

Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa : Sertipikat HakGuna Bangunan No.2674 / Kelurahan Mulyorejo, KecamatanMulyorejo, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, GambarSituasi No.11932/1995, tertanggal 2791995, seluas 289 M2,yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya,tertangal 17101995, dahulu tercatat atas nama GO SOETIKNOdisebut juga SOETIKNO, kemudian terakhir tercatat atas namaWENNY IRAWATI 12071976 ;sehingga wajib dilindungi oleh hukum dan undangundang;Bahwa, ternyata pada Grose

sebagaimana Bukti P14 tertanggal 06 Juni 2011;Hal. 10 dari 17 Putusan No. 4/PDT/2018/PT BTN" penentuan bunga bank yang tidak sesuai dengan aturan hukum yangberlaku diantara adanya ketidak sesuai perhitungan bunga setelahtidak mampunya Pembanding membayar kewajiban, sementaraberdasarkan surat yang disampaikan adanya pembatalan perjanjian ;Bahwa Terbanding , telah melakukan eksekusi tidak sesuai prosedurhukum, untuk eksekusi berdasar pasal 224 HIR, harus berpegang padasuatu syarat bahwa di dalam Grose

Akta Hipotik atau Groes AktaPengakuan Hutang dicantumkan dengan tegas bahwa hutang yang harusdibayar oleh Debitur kepada Kreditur, jumlah hutangnya sudah pasti (ExPasal 1176 Kitab Undangundang Hukum Perdata), tidak ada perbedaanatau perselisihan atau bantahan dari Debitur tentang jumlah hutangtersebut;Bahwa bila syarat ini tidak dipenuhi, maka Grose Akte Hipotik/ PengakuanHutang yang dibuat, tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial Ex Pasal 224HIR, meskipun di dalam ada lrahirah: Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan

Pembanding, maupun kontra memori banding dariTerbanding semula Terlawan Penyita, maka Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis tingkat pertama sudahtepat dan benar dengan alasan sebagai berikut:Bahwa alat bukti surat yang Pembanding yang bertanda P2 yaituberupa Akta Pengikatan Jual Beli( PJB) atas obyek sengketa, bahwa PJBtersebut dibuat tanggal 30 April 2018 sedangkan berdasarkan alat bukti suratTerbanding semula Terlawan Penyita yang bertanda TI3 dan TI4 yangberupa Grose

Bahari Berkah Madani ;

- Foto Copy Akta Grose Kapal (7 Kapal) ;

- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Nurhuda ;

- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Sarana Petro I ;

- Foto Copy Daftar Anak Kapal MT KM Jaya Setia ;

- Foto Copy Grose Akta No 2896 TK Berkah Madani dan Limin XVIII ;

-

Bahari Berkah Madani ;Foto Copy Akta Grose Kapal (7 Kapal) ;Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Nurhuda ;Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Sarana Petro ;Foto Copy Daftar Anak Kapal MT KM Jaya Setia ;Foto Copy Grose Akta No 2896 TK Berkah Madani dan Limin XVIII ;Foto Copy Draft Perjanjian tahun 2016 ;Foto Copy Purchase Order tahun 2018 ;Foto Copy Riwayat Pengurus PT Bahari Berkah Madani ;Foto Copy Invoice tahun 2018 ;Foto Copy Purchase Order tahun 2018 ;Foto Copy Laporan Verifikasi tahun 2018 ;Foto Copy Purchase

Bahari Berkah Madani ;Foto Copy Akta Grose Kapal (7 Kapal) ;Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Nurhuda ;Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Sarana Petro ;Foto Copy Daftar Anak Kapal MT KM Jaya Setia ;Foto Copy Grose Akta No 2896 TK Berkah Madani dan Limin XVIII ;Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN BtmFoto Copy Draft Perjanjian tahun 2016 ;Foto Copy Purchase Order tahun 2018 ;Foto Copy Riwayat Pengurus PT Bahari Berkah Madani ;Foto Copy Invoice tahun 2018 ;Foto Copy Purchase Order tahun 2018

Bahari Berkah Madani ;Foto Copy Akta Grose Kapal (7 Kapal) ;Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Nurhuda ;Foto Copy Daftar Anak Kapal MT Sarana Petro ;Foto Copy Daftar Anak Kapal MT KM Jaya Setia ;Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN BtmFoto Copy Grose Akta No 2896 TK Berkah Madani dan Limin XVIII ;Foto Copy Draft Perjanjian tahun 2016 ;Foto Copy Purchase Order tahun 2018 ;Foto Copy Riwayat Pengurus PT Bahari Berkah Madani ;Foto Copy Invoice tahun 2018 ;Foto Copy Purchase Order tahun 2018

sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluhdua miliar rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2% sebulansejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikankewajibannya kepada Penggugat;Menghukum Tergugat memotong Kewajiban Penggugat dengan nilaiklaim asuransi KM Arariya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliarrupiah) sejak Tergugat mengirim Surat Klarifikasi tanggal 24 September2014;Menghukum Tergugat mengembalikan jaminan milik Penggugat berupaRumah Darmo Harapan Utara 7 Eu34, Surabaya, Grose

Yahya Harahap dalam Bukunya Perlawanan TerhadapEksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan StandarHukum Eksekusi, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bab VII, Halaman 90menyebutkan bahwa :Faktor keabsahan formal pengajuan gugat perlawanan yakni harusdiajukan sebelum putusan atau penetapan yang dilawan belum selesaidieksekusi, jika sudah selesai dieksekusi, upaya gugat perlawanandianggap melanggar ketentuan tata tertidb beracara akibatnyaperlawanan dinyatakan tidak dapat diterima.sehingga

Yahya Harahap dalam Bukunya PerlawananTerhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan danArbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Penerbit PT.Citra AdityaBakti, Bab VII, Halaman 90 menyebutkan bahwa :Faktor keabsahan formal pengajuan gugat perlawanan yakniharus diajukan sebelum putusan atau penetapan yang dilawanbelum selesai dieksekusi, jika Sudah selesai dieksekusi, upayagugat perlawanan dianggap melanggar ketentuan tata tertibberacara akibatnya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima.sehingga

YahyaHalaman 23 dari 67 Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2019/PN.SIwHarahap dalam Bukunya Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose AktaSerta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi,Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bab IV, Halaman 35 menyebutkanbahwa:Partai Verzet adalah Perlawanan terhadap putusan atau penetapanyang dilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dalam proses putusanatau penetapan.Derden Verzet adalah Perlawanan terhadap putusan atau penetapanyang dilakukan oleh orang yang tidak

Yahya Harahap dalam Bukunya Perlawanan TerhadapEksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase danStandar Hukum Eksekusi, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bab VII,Halaman 90 menyebutkan bahwa :Faktor keabsahan formal pengajuan gugat perlawanan yakni harusdiajukan sebelum putusan atau penetapan yang dilawan belum selesaidieksekusi, jika sudah selesai dieksekusi, upaya gugat perlawanandianggap melanggar ketentuan tata tertib beracara akibatnyaperlawanan dinyatakan tidak dapat diterima.sehingga

., yangmembuat dan menandatangani perikatan grose akta tersebut;Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, terbukti bahwaperkara ini telah kekurangan pihak sebagaimana telah menjadiYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, diantaranya sebagaimanadisebut dalam Perkara Nomor 597 K/Sip/1983., tanggal 8 Mei 1984,yaitu tidak menggugat Direktur PT.

Tentang Pokok Perkara:1)Bahwa mohon dalil dalil dalam eksepsi di atas dianggap terulangkembali sebagai bagian dari dalildalil jawaban Tergugat dalam pokokperkara bagian konvensi ini dan secara tegas Tergugat dan Il menolakserta membantah semua dalil dalil gugatan Penggugat;Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukanPerjanjian Grose Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H.AsmanYunus, S.H., dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 7., tanggal 18Desember 1990;Bahwa akan tetapi perikatan

Larasati IB.11, Komplek Pondok Indraprasta, Kota Semarang atas nama WAHJUNING, dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara : Objek Sengketa (SHM.761, JL.Utari IB/6); Sebelah Selatan : Jalan Larasati ; Sebelah Timur : Rumah Nomor IB/12 ; Sebelah Barat : Rumah Nomor IB/10 ;sebagaimana SALINAN/KUTIPAN GROSE RISALAH LELANG NOMOR RL.002/PL.II.4/2012 tanggal 25 September 2012 adalah SAH DAN BERHARGA ;3.

delapan meter persegi ) Gambar Situasi tertanggal 1231985 No.1820/1985, terletak di Kelurahan Plombokan, KecamatanSemarang Utara, Kota Semarang, setempat dikenal dengan Jl.Larasati IB.11, Komplek Pondok Indraprasta, Kota Semarang atasnama WAHJUNING, dengan batasbatas yaitu : Sebelah Utara : Objek Sengketa (SHM.761, JL.UtariIB/6); Sebelah Selatan : Jalan Larasati ; Sebelah Timur : Rumah Nomor B/12 ; Sebelah Barat : Rumah Nomor B/7 ;Halaman 8 , Pts.N0.237/Pdt/2017/PT SMG4.sebagaimana SALINAN/KUTIPAN GROSE

( /ebih kurang dua ratussembilan puluh delapan meter persegi) Gambar Situasi tertanggal 1231985 No.1820/1985, terletak di Kelurahan Plombokan, KecamatanSemarang Utara, Kota Semarang, setempat dikenal dengan Jl.Larasati IB.11, Komplek Pondok Indraprasta, Kota Semarang atasnama WAHJUNING, dengan batasbatas yaitu :Sebelah Utara : Objek Sengketa (SHM.761, JL.UtariIB/6); Sebelah Selatan : Jalan Larasati ; Sebelah Timu : Rumah Nomor B/12 ; Sebelah Barat : Rumah Nomor B/7 ;sebagaimana SALINAN/KUTIPAN GROSE

Larasati IB.11, KomplekPondok Indraprasta, Kota Semarang atas nama WAHJUNING,dengan batasbatas yaitu : Sebelah Utara : Objek Sengketa (SHM.761,JL.Utari IB/6); Sebelah Selatan : Jalan Larasati ; Sebelah Timur : Rumah Nomor IB/12 ; Sebelah Barat : Rumah Nomor IB/10 ;sebagaimana SALINAN/KUTIPAN GROSE RISALAH LELANGNOMOR RL.002/PL.1L4/2012 tanggal 25 September 2012adalah SAH DAN BERHARGA ;Menyatakan menurut hukum bahwa PENGGUGAT adalah Pembelisekaligus Pemilik yang SAH dan BERHARGA atas objek sengketayaitu

, Surat Ukur Nomor:035/Ketanggungan/2000, tertanggal 27 Juli 2000, tercatat atas nama AgusSalim tercatat di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan,Kabupaten Brebes;Bahwa terhadap jaminan yang ada (point 3) oleh PenggugatRekonvensi/Terlawan Konvensi telah diikat dan dipasang dengan hakTanggungan Peringkat (pertama) yaitu: "Grose Akta Pemberian HakTanggungan Peringkat (Pertama) No. 237/HTKTG/2004 tertanggal 15September 2004 yang dibuat di hadapan Sih Amelia, SH PPAT se wilayahKabupaten Brebes, dimana

, Surat Ukur Nomor:48/Ketanggungan/2000, tertanggal 13 September 2000, tercatat atas namaAgus Salim terletak di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan,Kabupaten Brebes;Bahwa terhadap jaminan yang ada oleh PenggugatRekonvensi/Terlawan Konvensi telah diikat dan dipasang dengan HakTanggungan Peringkat (Pertama) yaitu: "Grose Akta Pemberian HakHal 8 dari 15 hal. Put.

Tanggunganyang dijual sendiri diatur dalam Pasal 20 (2) UndangUndang HakTanggungan, harus memenuhi syarat mutlak adanya kesepakatanantara pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan dapatdilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu) akanmemperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;b.Dasar hukum penjualan lelang eksekusi hak tanggungan hutangbenda tetap diatur Pasal 224 H.I1.R harus memenuhi syarat mutlakberupa Surat Hutang dan Hipotik;c.Syarat Surat Hutang atau Surat Pengakuan Hutang/Grose

Surat Peijanjian Kredit kualitasnya tidak samadengan Surat Hutang/Surat Pengakuan Hutang/atau Grose AktaPengakuan Hutang sehingga tidak memiliki Parat Eksekusi;Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 2878 K/Pdt/20166. Penjualan lelang atas tanah obyek sengketadilaksanakan tanpa putusan pengadilan, tanpa kesepakatan denganPelawan selaku pemiliknya;7. Penjualan lelang tersebut melanggar Pasal 224 HIRjuncto pasal 20 Undang Undang Hak Tanggungan, cacat hukum danbatal demi hukum;1.3.

dipersidangan yaitu keterangan saksi AHLI atas nama : SARGAWAIT BinRivai, yang pada pokoknya telah menrangkan :Bahwa SAKSI diperiksa untuk memberikan keterangan mengenai pengukuranGrosse Tonnase (GT) Kapal dalam perkara tindak pidana perikanan yangditangani Polda Jambi;Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Angkutan Laut dan Sungai padaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Tanjab timur dengantugas pokok melakukan pemeriksaan dan pengawasan Kapal AngkutanSungai dan Laut, untuk menentukan grose

tonase(GT) kapal, yang dilakukandengan cara panjang X lebar X kedalaman X 0,252 = GT Kapal;Bahwa Grose tonase kapal digunakan untuk mengurus dokumen kapal berupaSurat Ukur, Sertifikat, sekaligus untuk menentukan berapa maksimal muatankapal;Bahwa ketika dilakukan pengukuran atas barang bukti kapal diperolehketerangan bahwa panjang kapal adalah 13,5 meter, lebar 2,5 meter, dengankedalaman 1,46 meter, sehingga kapal tersebut mempunyai GT 12 yangdihitung dari 13,5 X 2,5 X 1,46 = 12,4173;Menimbang, bahwa

YAHYAHARAHAP, SH dalam Bukunya Perlawanan Terhadap Eksekusi,Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi halaman 98 bagian kedua, dimana berdasarkan hal Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 733 PK/Pdt/2011hal yang disebutkan dalam ketentuanketentuan Hukum AcaraPerdata, maupun dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Buku Il Mahkamah Agung RI serta Yurisprudensi MARIbeserta Doktrin Hukum dari M.

No. 733 PK/Pdt/2011Eksekusi, Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan StandarHukum Eksekusi halaman 98 bagian kedua ; Bahwa oleh karena dari sebab ternyata telah cukup terbukti adanya sikappembangkangan demipembangkangan yang telah dilakukan oleh MajelisHakim Agung Mahkamah Agung RI yang telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ditingkat kasasi, khususnya atas Putusan MahkamahAgung RI No. 610 K/Pdt/2007 tanggal 30 Maret 2009 yang telah membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Medan

YAHYA HARAHAP, SH dalam Bukunya PerlawananTerhadap Eksekusi, Grose Akta serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase,halaman 98 pada bagian kedua dengan tegas menyatakan : Sejak dilakukanpenyitaan, maka sudah mulai terbuka hak bagi pihak ketiga (ic.