• Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;---------------------------------------------------------------------------------------------3.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan,;-----------------------------------------------------------------------------------4.

  2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari pada tanggal 15 Juli 2015, di bawah register Perkara Nomor22/G/2015/PTUNkKdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal29 Juli 2015, mengemukakan alasanalasan sebagai berikut ; I.Bahwa yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan KehutananKabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK

  Pada pokoknya SuratDirjen Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Rencana PemanfaatanDan Usaha Kawasan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesiatersebut antara lain menyatakan bahwa penerbitan Izin PemanfaatanKayu (IPK) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi ;Bahwa terkait dengan uraian di atas, maka perlu juga dikemukakanAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang telahdilanggar oleh Tergugat, sebagaimana yang tertuang dalam UndangUndang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan NegaraYang

• Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.62/MenlhkSetjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu diatur bahwapemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari Areal PenggunaanHal. 6 dari 37 (putusan nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.NBA) Lain (APL) hanya dapat dilakukan apabila telah diberikan IzinPemanfaatan Kayu (IPK).

  Sehingga setiap orang atau badan hukumtidak boleh melakukan penebangan pohon yang tumbuh secaraalami di area penggunaan lain yang telah dibebani izin peruntukanperkebunan, kecuali telah memperoleh izin pemanfaatan kayu (IPK);Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UndangUndang RI nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;ATAUKedua :Bahwa Terdakwa TRISNO Alias NONOK Bin SELAMAN pada hari Minggutanggal

  Melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahandan/atau pemasaran atas hasil hutan kayu, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.pasal 30 : Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagaiberikut : Melunasi PSDH, DR dan PNT; Membuat dan menyampaikan laporan bulanan ataspelaksanaan kegiatan IPK sesuai dengan ketentuan perundangundangan; Melaksanakan kegitan nyata di lapangan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK; Mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguankeamanan

  IPK pada areal APL yang telahdibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf a, diajukan oleh pemohon kepada Pejabat Penerbit IPKdengan tembusan kepada: Kepala Balai; dan Kepala BPKH;pasal 5 ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilengkapi persyaratan : Fotokopi Kartu.

  lanjutan;Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan HidupKehutanan Nomor : P.62/MenlhkSetjen/2015 tentang = IzinPemanfaatan Kayu diatur bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu yangberasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) hanya dapat dilakukanHal. 19 dari *37 (putusan nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.NBA)apabila telah diberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

• Katingan Jaya Perkasa tersebut dan berdasarkan Pasal 3Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 29 Juni 2005; PT.Katingan Jaya Perkasamempunyai berbagai bidang usaha antara lain yang telah dijalankan adalahbidang Usaha Pemborongan (General Contractor) dan bidang Kehutanan (dhi,berdasarkan Izin Pemanfatan Kayu/IPK);2. Bahwa selanjutnya susunan Direksi PT.

  Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2014maupun sebagai kuasa usaha dibidang Kehutanan (IPK) tersebut, tidakmelaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar antara lain ternyataTergugat tidak membayar dana PSDH dan DR yang menjadi kewajibannyakepada Turut Tergugat yang seharusnya menjadi kewajiban/tanggung jawabTergugat baik selaku Direktur PT.Katingan Jaya Perkasa yang dijabatnya ketikaitu maupun selaku pemegang kuasa usaha bidang Kehutanan/pemanfaatanKayu berdasarkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diberikan

  IPK PT. Katingan Jaya Perkasa dan Resume Berkas Penyerahan KasusPiutang Negara Macet Atas Tunggakan PSDH/DR pada PT.

  IPK PT. Katingan Jaya Perkasadan Resume Berkas Penyerahan Kasus Piutang Negara Macet Atas TunggakanPSDH/DR pada PT. Katingan Jaya Perkasa yang dibuat Turut Tergugat tanggal 29 Oktober 2008 kepada Turut Tergugat II untuk melakukan penagihanatas tunggakan utang dana PSDH/DR PT.

  Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan menyerahkan BKPNberdasarkan surat Nomor 522/2/769/PH/IX/2008 tanggal 29Oktober 2008, hal pelimpahan Tunggakan PSDH dan DR atasnama IPK PT. Katingan Jaya Perkasa;7. PT. Katingan Jaya Perkasa berjanji membayar denganmembuat surat pernyataan tertanggal 25 April 2008 yang isinyasepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Sdr. Agus DahyarJumena secara pribadi;b.

• Hasil hutan kayu adalahhasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayupacakan yang berasal dari kawasan hutan;Pengangkutan hasil hutan kayu adalah kegiatan memindahkan hasil hutandengan alat bantu atau tidak dari titik awal menuju titik akhir;Adapun ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.62 / MenLhkSetjen / 2015 tentang Ijin PemanfaatanKayu;Permohonan IPK diajukan kepada Gubernur dengan ditembuskan kepadaBalai Pemantauan Pemanfaatan Hutan

  yang tidak memenuhi persyaratan, pejabat penerbitIPK menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 hari kerja sejakpermohonan diterima;Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan pejabat penerbit IPK dalamjangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima menerimapertimbangan tehnis kepada Balai Pemantauan Pemanfaaatan hutanproduksi dengan melampirkan persyaratan permohonan;Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehtanan Nomor : P.62 / MenlthkSetjen /2015 tentang

  dalam jangka waktu 14 hari kerja memberikan SuratPersetujuan IPK (Surat Perintah) dan Kepada Pemohon diwajibkan untuk:Membuat rencana penebangan dalam jangka waktu 50 hari kerja sejakditerimanya surat perintah;Melaksanakan penataan data blok tabungan IPK dan diselesaikan palinglambat 50 hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah;Pelunasan pe,ohonan kewajiban pembayaran PSDH, DR, dan PNT yangdinbayar sebesar 25 % dari penetuan jumlah pengenalannya;Dalam hal memenuhi kewajibabn, pejabat peneribit

  IPK dalam jangak waktu14 hari kerja menerbitkan keputusan pemberian IPK;11Dalam hal pemohon tidak dapat melaksanakan kewjiban dalam jangka waktu50 hari kerja, Surat Persetujuan IPK dibatalkan;Kewajiban yang harus di penuhi oleh perorangan terhadap pemanfaatanhasil hutan di luar kawasan hutan yakni melakukan penebangan pohon ataumemanen atau memungut hasil huttan di mana diatur dalam peraturanmenteri nomor P.62/MENiHKSetjen/2015 tentang izin pemanfaatan kayupada pasal 30 yang berbunyi Pemegang IPK

  wajib melaksanakanketentuaan sebgai berikut: Melunasi PSDH, DR dan PNT; Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatanIPK sesuai dengan peraturan perundangundangan; Melaksanakan keiatan nyata di Ilpapangan selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterbitkannya IPK; Melaksanakan penata usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan; Mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguan keamanan dankebakaran hutan; Sesuai dengan Pasal 1 angka (3) Perusakan

• 1 (satu) lembar kwitansi yang berlogo IPK
• dimusnahkan.
• Uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Sukarlan.

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

dan Rp.10.000, (sepuluh riburupiah) untuk uang parkir truk bongkar.Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan anggota dari SPTSI danOrmas IPK namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memilikiwewenanqd/ legalitas atas uang tersebut.Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa meminta uang kepadasupirsipur tersebut lalu terdakwa memberikan kwitansi yang didalamnyaada dituliskan jumlan uang yang diterimanya dan dibubuhkan stempellogo Ormas IPK dan SPTSI.Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut

5Bahwa saksi menerangkan terdakwa meminta uang kepada saksiSukarlan Alias Parlan, saksi Syahru Ramadhan dan supirsupir lainnyadengan mengatas namakan SPTSI yang mana uang tersebut merupakanuang administrasi.Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi Sukarlan AliasParlan dan supir lainnya uang yang diminta terdakwa sejumlahRp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.30.000, (tigapuluh ribu rupiah) untuk dana iuran SPTSI, Rp.30.000, (tiga puluh riburupiah) untuk dana iuran Ormas IPK

dan Rp.10.000, (Sepuluh riburupiah) untuk uang parkir truk bongkar.Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan anggota dari SPTSI danOrmas IPK namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memilikiwewenanqd/ legalitas atas uang tersebut.Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa meminta uang kepadasupirsipur tersebut lalu terdakwa memberikan kwitansi yang didalamnyaada dituliskan jumlah uang yang diterimanya dan dibubuhkan stempellogo Ormas IPK dan SPTSI.Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut

Bahwaperan temanteman Terdakwa Si Pelekok mengaku dari IPK danmenghadang mobil agar tidak bisa lewat, Si Amad mengaku sebagaitukang parkir dan berada di samping supir.

Bahwajumlah uang yang Terdakwa kutip dari setiap mobil sebanyakRp.70.000, Bahwahasil pengutipan Terdakwa berikan sebagai kepada Amri (orangyang menyuruh Terdakwa) dan sebagian lagi untuk keperluan Terdakwa.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kwitansi yang berlogo SPTSI. 1 (Satu) lembar kwitansi yang berlogo IPK.

• Perbuatan Tergugat tersebutadalah merupakan perbuatan melawan hukum;18.Bahwa setelah keluarnya IPK maka Penggugat mulai menebang danmengambil kayu pada lahan yang masih ada kayunya.

  Hingga berakhirnyaIPK Penggugat telah mengambil kayu pada lahan seluas 2.685,775 Ha;19.Bahwa setelah izin IPK berakhir, maka Penggugat telah mengajukanperpanjangan IPK kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenBengkalis karena Penggugat belum mengambil dan belum memanfaatkankayu pada lahan seluas 1.555,96 Ha (seribu lima ratus lima puluh limakoma sembilan puluh enam hektar).

  Usaha Atas Nama PT Riau Makmur Sentosa Atas Tanah DiKabupaten Bengkalis Provinsi Riau, maka dengan demikian Penggugat tidakperlu. lagi melanjutkan pengurusan perpanjangan IPK pada DinasHalaman 7 dari 29 hal.Put.

  Halaman 8 angka 18 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor124/Pdt.G/2011/PN Pbr, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugatdengan tegas mengakui melakukan kegiatan illegal yang tidak sesuaidengan ijin kegiatan bidang usaha sesuai anggaran dasarnya, yaitu:Bahwa setelah keluarnya IPK maka Penggugat i.c. TermohonPeninjauan Kembali mulai menebang dan mengambil kayu pada lahanyang masih ada kayunya. Hingga berakhirnya IPK Penggugat telahmengambil kayu pada lahan seluas 2.685,775 ha;.

  Nomor 552 PK/Pdt/2016Selanjutnya setelah izin IPK berakhir, maka Penggugat telahmengajukan perpanjangan IPK kepada Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Bengkalis karena Penggugat belum mengambildan belum memanfaatkan kayu pada lahan seluas 1.555,96;h.

• Saksi Gomgom Kristopel Dolok Saribu dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa pada Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 13.30 Wib,saksi Yusuf Faisal, saksi Gomgom Kritopel Dolok Saribu dan saksi Z.Affan mendapat informasi bahwasannya di Jalan Garuda PerumnasMandala tepatnya di bawah jalan tol telah terjadi bentrokan antaraorganisasi kepemudaan antara PP dan IPK;e Bahwa yang mana selanjutnya saksi Yusuf Faisal, saksi GomgomKritopel Dolok Saribu dan saksi Z.

  Affan terhadap terdakwadiperoleh bahwa terdakwa adalah anggota organisasi PemudaPancasila yang mana sebelumnya terdakwa mendapat SMS yangberisikan bahwa telah terjadi keributan antara PP dan IPK diPerumnas Mandala kemudian terdakwa menuju kantor PAC PP danmelihat 2 (dua) buah plang PP tumbang dan terdakwa berjagajaga dilokasi tersebut dengan mebawa 1 (satu) buah pisau tersebut untukberjagajaga diri dari serangan lawan;Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmembawa 1 (satu

  Saksi Yusri Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa pada Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 13.30 Wib,saksi Yusuf Faisal, saksi Gomgom Kritopel Dolok Saribu dan saksi Z.Affan mendapat informasi bahwasannya di Jalan Garuda PerumnasMandala tepatnya di bawah jalan tol telah terjadi bentrokan antaraorganisasi kepemudaan antara PP dan IPK;Bahwa yang mana selanjutnya saksi Yusuf Faisal, saksi GomgomKritopel Dolok Saribu dan saksi Z.

  Affan terhadap terdakwaHalaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1115/PID.B/2015/PN Lbpdiperoleh bahwa terdakwa adalah anggota organisasi PemudaPancasila yang mana sebelumnya terdakwa mendapat SMS yangberisikan bahwa telah terjadi keributan antara PP dan IPK diPerumnas Mandala kemudian terdakwa menuju kantor PAC PP danmelihat 2 (dua) buah plang PP tumbang dan terdakwa berjagajaga dilokasi tersebut dengan mebawa 1 (satu) buah pisau tersebut untukberjagajaga diri dari serangan lawan;e Bahwa terdakwa tidak memiliki

  , senjata penikam atausenjata penusuk;Menimbang, bahwa anasir dalam unsur ini bersifat alternatif sehinggajika salah satu anasir dalam unsur ini terobukti maka unsur terbukti seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang ditemukandipersidangan yakni:e Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Garuda Medan tepatnya di dekatPasar Garuda Perumnas Mandala;e Bahwa pada saat penangkapan terjadi keributan antar OKP yakniantara PP dan IPK

• diperjalanan saksi Yohanes Yansen dan saksi AbdulAziz ditangkap oleh Polisi Polres Bintan, kemudian dilakukan penangkapan terhadapterdakwa.Bahwa terdakwa dan Yanto melakukan penebangan pohon di hutan, menjual, danmemiliki hasil hutan tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang dikarenakan kayu yangdijual oleh terdakwa dari hasil penebangan pohon di hutan adalah Kayu Rimba Campuranyang dikategorikan ke dalam Kayu Alam, jadi prosedur penebangannya harus dilengkapidengan Surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK

  ) dari MentriKehutanan sesuai Peraturan Mentri Kehutanan Nomor 14Tahun 2011 tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK).Bahwa benar ada beberapa jenis kayu yang tidak perlumenggunakan IPK dalam melakukan penebangannya, yakniada 21 macam jenis kayu sebagaimana yang tercantum padalampiran Permenhut No. 33 Tahun 2007, yang mana ke 21macam jenis kayu tersebut hanya perlu izin dari Kepala Desasaja (Surat Ketarangan Asal Usul Kayu /SKAU) dalam prosespenebangannya.Bahwa benar prosedur mengenai penjualan kayu hasil

  BMW hanya memiliki penguasaan lahansaja sedangkan kayu alam yang tumbuh diatas lahan tersebutmasih dimiliki oleh Hak Negara sesuai dengan Permenhut No.P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).Bahwa benar hak dari PT. BMW dengan adanya kayu diataslahan yang dimiliki berdasarkan HGB yakni selama pihak PT.BMW tidak memiliki IPK maka PT.

  Polisi BP 9389 TU dab foto dari 60 (enampuluh) batang kayu bulatdengan panjang sekitar 4,8 meter yang diperlihatkan kepadanya dimuka persidanganini sebagai lori yang terdakwa kemudikan dengan muatan kayu bulat tersebut ;Bahwa benar menurut keterangan saksi Ahli : Isfahan, S.Sos. prosedur penebanganpohon hasil hutan yakni harus memiliki izin pemanfaatan kayu (IPK) dari MentriKehutanan sesuai Peraturan Mentri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang izinPemanfaatan Kayu (IPK).Bahwa benar menurut keterangan

  P.14/MenhutII/2011tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).Bahwa benar menurut saksi Isfahan hak dari PT. BMW dengan adanya kayu diataslahan yang dimiliki berdasarkan HGB yakni selama pihak PT. BMW tidak memilikiIPK maka PT.

• Alatalat besi beton yang diujungnya dibalut ban karet warna hitam yang dibagikan HENDRO danWAGE pada saat itu kepada kelompok IPK Sawit Seberang namunpara terdakwa tidak mengenali namanya dan setahu para terdakwakelompok sawit seberang adalah bawaan dari saudara GABEL.

  Boby sebagai Ketua IPK BinjaiKota, 2. Heru sebagai anggota Boby, 3. Hengki sebagai anggotaBoby, 4. Perkuah sebagai anggota IPK, yang keempatnya adalahpenduduk kampung Binjai Kec. Binjai Kota;Bahwa Sdr. Boby mengejar dengan membawa tombak sambilberteriak bunuhbunuh, Sdr. Heru mengejar dengan membawaparang sambil berteriak bunuhbunuh, Sdr.

  Bembengdengan perintah agar Saksi mengumpulkan anggota IPK yang beradadi Pajak Lincun Kec. Binjai Barat lalu Saksi dan temanteman Saksiberkumpul di Pajak Lincun Kec. Binjai Barat sekira pukul 11.00 Wib; Bahwa Sdr. Bembeng yaitu Ketua SPTI (Serikat Pekerja TransportasiIndonesia) dan Ketua Satgas IPK Kota Binjai; Bahwa tujuan Saksi dan Sdr.

  Gabel;Bahwa setelah sampai di Pajak Tavip Binjai, Saksi melihat Saksi BobySardi Als Boby yaitu kelompok IPK dari Binjai Kota yang menjabatselaku Ketua ranting IPK Kampung Binjai dengan bersama anggotanyayang berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang;Bahwa anggota Saksi yang bernama Sdr. Ucok Setan dan Sdr.

  Hendro yaitu Ketua IPK Sawit Sebrang untuk mengikutipelantikan Ketua SPTI di Binjai;Bahwa Sdr. Hendro mengumpulkan Saksi dan temanteman Saksi padahari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 08.30 Wib di Simpang 418Desa Mekar Sawit Kec.

• Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seriburupiah).Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut :PERTAMABahwa is Terdakwa TAUFIK RIZAL DAMANIK Als TAUFIK pada hari Sabtutanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB, atau pada waktu lain yang masihpada bulan Maret 2014, di depan kantor IPK simpang Jalan Durian ArengkaPekanbaru, atau pada tempat lain yang masih berada di kota Pekanbaru, dimanatempat kediaman sebagian besar

  PARDEDE dengantulisan "KITA KETEMU DI JALAN ARENGKA DEKAT SIMPANG JALANDUR1AN D1DEPAN KANTOR IPK" sms Terdakwa tersebut tidak balas,dan tak lama kemudian masuk SMS dari sdr.

  PARDEDE yang tulisannya"LAY, ITU JOKO SUDAH JALAN, DANANYA DUA KOMA TUJUH JUTA"dan setelah mendapat sms dari saksi LAMHOT PARDEDE, terdakwamengurangi shabushabu tersebut, kemudian terdakwa denganmenggunakan mobil Toyota Innova warna hitam BM 1137 JF langsungmenuju depan kantor IPK simpang Jalan Durian Arengka Pekanbaru ;Bahwa sekira pukul 23.00 WIB di depan kantor IPK simpang Jalan DurianArengka Pekanbaru, terdakwa menunggu saksi JOKO (terdakwa lain dalamberkas terpisah), dan tak lama kemudian terdakwa

  sabusabu yang dibawanya, kemudian terdakwa menuju lokasipertemuan dengan menggunakan 1 unit Kijang Innova warna hitam BM1137 JF;e Bahwa setibanya di depan Kantor IPK, simpang Jalan Durian ArengkaPekanbaru, terdakwa lalu memarkir mobilnya di pinggir jalan danmenunggu saksi Joko di warung yang ada di lokasi tersebut.

  Setibanya di depan Kantor IPK, simpang Jalan DurianArengka Pekanbaru, terdakwa lalu memarkir mobilnya di pinggir jalan danmenunggu saksi Joko di warung yang ada di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian,terdakwa melihat saksi Joko berhenti di belakang mobil terdakwa dan menelepondan Hp terdakwa berbunyi.

• Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi merk IPK 1 (satu) buah pisau servis hendphone Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara lain 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

  Jefrianto yangmengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan,dengan mengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada"kemudian sdr. Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, bukatoko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa"Bahwa selanjutnya sdr.

  Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu(IPK)e Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, denganmengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada" kemudian sdr.Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, buka toko bisa tapi membayarbulanan tidak bisa"e Bahwa selanjutnya sdr.

  Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu(IPK)Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, denganmengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada" kemudian sdr.Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, buka toko bisa tapi membayarbulanan tidak bisa"Bahwa selanjutnya sdr.

  Rusmidi Toko 3G Ponsel kemudian datang terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan dan sdr.Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)e Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, denganmengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada" kemudian sdr.Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, buka toko bisa tapi membayarbulanan tidak bisa" Bahwa selanjutnya sdr.

  Rusmidi Toko 3G Ponsel kemudian datang terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan dan sdr.Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)e Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, denganmengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada" kemudian sdr.Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, buka toko bisa tapi membayarbulanan tidak bisa"e Bahwa selanjutnya sdr.

• Bulanan.: Penyusun Laporan IPK Bulanan.

  Pelayanan Informasi Kerja (IPK).

  IPK: = dari Rp55.400.000,00 IPK, Terdakwamenyalahgunakan sejumlah Rp34.120.000,00 (belum dihitung adanyasejumlah anggaranpotongan PPh/PPn dan anggaran dikembalikan ke kas negara, karenatidak terserap).2.

  Pelayanan IPK: Nur Rokhmani, SE. : Penanggung jawab.Hal. 27 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013Kristina Indah Dewi P., SEBambang TayudinAchmad FadillahAep SaefudinYuyun YuniardiDeni Ramdani: Pengumpul data.: Pengumpul data.: Pengolah data IPK.: Pengolah data IPK.: Penyusun Laporan IPK Bulanan.: Penyusun Laporan IPK Bulanan. Penempatan Tenaga Kerja AKAL/AKAD: Dra. Torijene, M.Si. Maludin Saragih Nur Kodri, SE. Masdelita, SE. R. Saepudin Suryana Drs. Krishna Sudiarto, MM. H.

  Dalam melakukan pengelolaan anggaran dankegiatan IPK,Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak melibatkansaksi Nur Rokhmani, SE. selaku penanggungjawab kegiatan IPK sehinggasaksi Nur Rokhmani, SE. tidak mengetahui adanya penggunaan anggarandan pengelolaan kegiatan IPK.. Penempatan Tenaga Kerja Akad.

• Dinasti Daya Terang Fakfak dengan SuratPerjanjian Nomor : 002/IPK MANNG/IV/2004 tanggal 19 April2004 untuk melanjutkan kegiatan pengelolaan hasil hutankayu pada areal IPKMA (ljin Pemungutan Kayu MasyarakatAdat) yang dimiliki Kopermas Ngirang Girang seluas 700 Hauntuk tahun 2004 sesuai IPKMA Nomor : 522.1/2337 tanggal13. Desember 2002 yang diterbitkan oleh Kepala DinasKehutanan Provinsi Papua (Dr. Ir. Huga J.

  Bahwa dalam kegiatan pengelolaan hasil hutan kayudari areal IPK MA Kopermas' WNgirang Girang tersebut,pengurusan dokumendokumen kayu yang berkaitan denganpenjualan/pengiriman dilakukan oleh Terdakwa ABUN MULIAselaku perwakilan dari PI.

  (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.112337, tanggal 13 Desember 2002 ;3. 3. (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.11225, tanggal 14 Mei 2004 ;4. 3. (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.11488, tanggal 05 Oktober 2004 ;5. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi' RevisiAreal Kerja an.

  KopermasNgirang Girang ;2.3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.112337, tanggal 13 Desember 2002 ;3.3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.1/225, tanggal 14 Mei 2004 ;4.3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.1/488, tanggal 05 Oktober 2004 ;5. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi RevisiAreal Kerja an.

  KopermasNgirang Girang ;2. 3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.112337, tanggal 13 Desember 2002 ;3. 3 (tiga) lembar asli IPKMA Nomor : KEP522.1/225, tanggal 14 Mei 2004 ;4. 3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.1/488, tanggal 05 Oktober 2004 ;5. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi' RevisiAreal Kerja an.

• II JAGO ITUT yang diambil dari lokasikeiompok tani dengan cara ditebang kemudian diolah tanpa ijin dari pihak yangberwenang dan saat dipertanyakan mengenai suratsurat kepemilikan kayutersebut terdakwa I JUNAIDI RAHMAN dan Terdakwa II JAGO ITUT tidakdapat memperlihatkannya.e Bahwa perbuatan mereka terdakwa I JUNAIDI dan Terdakwa II JAGO ITUTdalam menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenangyaitu jin Pemanfaatan Kayu (IPK

  ahli terakhir adalah S1dari Universitas PGRI Kota Palangka Rayadan mengikuti Pelatihan Polisi Kehutanan,Pelatih Pengawas Pembinaan pelatihanPPKBRI dan pelatihan Pengawas tenagateknis permanen hutan;Bahwa dasar Ahli memberikan keteranganadalah atas permintaan dari KepolisianResort Palangka Raya dengannomor:B/1016/XI/2012/Reskrim, tanggal 14Nopember 2012 dan surat tugas dari KepalaDinas Kehutanan Kota Palngka Raya dengannomor:522.1/177/DKPKP/02/X1/2012.Bahwa yang mengeluarkan Ijin PemanfaatanKayu (IPK

  ) adalah Menteri Kehutanan atas12rekomendasi dari Dinas Kehutanan danPemda setempat, dan Ijin Pemanfaatan Kayu(IPK) dapat dikeluarkan apabila ada buktikepemilikan lahan yang sah dilokasi tersebutdan apabila hasil dari pemeriksaan tim DinasKehutanan bahwa lokasi tersebut diluarkawasan hutan Negara.e Bahwa perbuatan terdakwa I JUNAIDIRAHMAN Alias YUDI Bin Drs.

  FAJARSIDDIQ dan terdawa II JAGO ITUT AliasJAGO Bin ITU yang tidak memiliki jinpemanfaatan kayu (IPK) telah melanggarPasal 78 ayat (5) UndangUndang KehutananNo.41 tahun 1999 tentang Kehutanan yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU RINo.19 Tahun 19 Tahun 2004.Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut paraterdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa di muka persidangan para terdakwa telah pula memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

  ) adalah MenteriKehutanan atas rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Pemda setempat, danjin Pemanfaatan Kayu (IPK) dapat dikeluarkan apabila ada bukti kepemilikanlahan yang sah dilokasi tersebut dan apabila hasil dari pemeriksaan tim DinasKehutanan bahwa lokasi tersebut diluar kawasan hutan Negara.e Bahwa terdakwa dan terdakwa I tidak ada memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu(IPK) dari pejabat yang berwenang untuk mengolah kayu bulat/log menjadiberbentuk papan jenis kayu Meranti sebanyak 100 keping dengan

• Nurlinadiberikan IPK pada tahun 2008/2009 pada areal seluas 99,89 hektar dengantarget produksi kayu bulat diameter 10 s.d. 29 cm sebesar 3.110 meter kubik dengan perincian sebagai berikut : Jenis Medang sebanyak 1065 meter kubik; Jenis Penagit sebanyak 1600 meter kubik dan, Jenis Rimba campuran sebanyak 445 meter kubik.Dipindai dengan CamScanner+ Bahwa pada tanggal 17 Februari 2009 Sdr. M. Acun (belum tertangkap) selakudirektur C.V.

  Acun (DPO)membawa dan lalu menyerahkan beberapa dokumen yaitu berupa (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan kayu Bulat, 1 (satu) lembar DaftarPemeriksaan kayu Bulat Kecil , 1 (satu) lembar rekapitulasi laporanhasilProduksi Penebangan kayu bulat kecil Nomor 01/ LHPKbk /NRN IPK/2009dan 4 (empat) Iembar LHP KBK Nomor 01/LHPKBK/NRNIPK/2009semuanya diberikan kepada terdakwa agar terdakwa mengesahkan LHP CV Nurlina ;Bahwa tujuan daripada pengesahan LHP milik CV Nurlina ini agar kayu tersebuldalah sebagaidasar

  PSDH dan DR hasil Produksi CV Nurlina aakhimya dianggap legal.Bahwa temyata produksi kayu atau jenis kayu yannis kayu sebagaimana tertera diy diproduksi oleh CV Nurlinaadalah jenis kayu Ipil yang berbeda dengan jeLaporan Hasil Produksi Kayu Bulat Kecil yang telah dibuat dan disahkan olehterdakwa dan akibatnya kayu illegal tersebut beredar dan dij ual oleh beberapaperusahaan kayu.Bahwa untuk jin Pemanfaatan Kayu atas nama CV NURLINA sebagaimanaKutai Kertanegara NomorSurat Keputusan Bupati522.21/001/IPK

  /EK.V/1 1 1/2008 di area kuasa pertambangan batubara CV NurlinaSebulu KukarMedang, Penagit (kelompok Meranti ) dan Rimba Campuran dimana CVNurlina telah menjual Kayu Bulat Kecil (KBK) sebanyak 5775 batang dengankubikasi 1.541.003 meter kubik kepada CV Tunas Agung, namun ketikayidik dan Dinas Kehutanan Kutlai Kertanegaraternyata tidak terdapat jenis kayu sebagaimana tersebut dalam IPK bahkan diataslahan CV Nurlina ini tidak terdapat bekas tebangan.

  Selain itu KBK(Kayu Bulat Kecil ) yang dijual oleh CV Nurlina kepada CV Tunas Agungjenis IPIL ( Kelompok Meranti) yang bukanV Nurlina berdasarkan IPK nya dandengan lokasi di seluas 99,89 Ha dengan potensi kayu berupadilakukan pengecekan oleh Pensebagian besar merupakanmerupakan potensi kayu yang dimiliki oleh Ctidak sesuai dengan FAKB yang diterbitkan.

• Limban Batu,saksi Zuhari Affan, saksi Doddy Chandra Silitonga (ketiga para saksi tersebutmerupakan anggota Polsek Percut Sei Tuan) mendapatkan informasi danmasyarakat yang memberitahukan terjadi bentrok massa atau kelompok ormasantara massa ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan massa ormas lkatanPemuda Karya (IPK) di di jembatan tol Perumnas Mandala di jalan Nuri XVIPerumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan Kab.

  Deli Serdang, atas infomasi tersebutpara saksi polisi langsung menindaklanjutinya dan para saksi polisi langsungmenuju ke lokasi untuk mengecek kebenaran dan informasi tersebut, setelah parasaksi polisi Sampai di lokasi dan para saksi polisi melihat petugas dan PolrestaMedan sedang berjagajaga di lokasi kejadian, para saksi polisi melihat adaseorang pemuda berpakaian seragam ormas IPK yang membuang tas ranselwarna hitam ke tempat sampah yang ada di tempat tersebut, kemudian para saksipolisi mengambil

  Deli Serdang, terdakwa ditangkapoleh saksi anggota Kepolisian dari Polsek Sei Tuan karena dengan tanpahak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk ;e Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebelumnyasaksi menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan terjadibentrok massa Ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan massa Ormas ikatanPemuda Karya (IPK) di jembatan tol Perumnas Mandala di JI.

  Deli Serdang, terdakwa ditangkapoleh saksi anggota Kepolisian dari Polsek Sei Tuan karena dengan tanpahak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk ;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebelumnyasaksi menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan terjadibentrok massa Ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan massa Ormas ikatanPemuda Karya (IPK) di jembatan tol Perumnas Mandala di JI.

  Deli Serdang, terdakwa ditangkap oleh saksi anggota Kepolisian dariPolsek Sei Tuan karena dengan tanpa hak menguasai, membawa senjata penikamatau penusuk ;Menimbang, bahwa awalnya perbuatan tersebut diketahui saksisaksi dariinformasi masyarakat yang memberitahukan terjadi bentrok massa Ormas PemudaPancasila (PP) dengan massa Ormas ikatan Pemuda Karya (IPK) di jembatan tolPerumnas Mandala di Jl. Nuri XVI P.

• Selain itu, PENGGUGAT jugamenyampaikan temuan/fakta baru sebagai data pembanding yaitu SKIzin Pemanfaatan Kayu (IPK) Nomor : 522.SK/08/DK/VI/2013 luas1.970 Ha dengan target produksi 7.903,77 M* dengan ratarata perhektar sebesar 4,41 M*, dimana data IPK ini berada bersebelahandengan lokasi PENGGUGAT serta terletak pada satu hamparan yangsama;2615.

  BMML tanpa melalui proses IPK dan tidakmembuat laporan atas kayu yang ditebang, dapat dikenakan sanksiberdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku (vide Bukti P 23 = T 7).

  BMML tidak ditemukandokumen perizinan pemanfaatan kayu (IPK) yang diterbitkan oleh pejabatyang berwenang, berdasarkan pemeriksaan dokumen, setelah tanggal 17Oktober 2007 tidak ditemukan dokumen penatausahaan hasil hutan kayudan PNBP (PSDHDR) PT. BMML selain atas nama IPK KSU Meto PenyemBolum, Realisasi pembukaan lahan pada areal Hutan Lahan KeringSekunder dalam lokasi PT.

  BMML tanpa melalui proses Izin PemanfaatanKayu seluas : 5.972 Ha (Luas Hutan Lahan Kering Sekunder : 6.972 Hadikurangi Luas IPK : 1.000 Ha), Bahwa pada areal perkebunan PT. BMML153telah diterbitkan IPK Nomor : 525/4/EkProd.I/IPK/2007 tanggal 18 Oktober2006 dengan target tebangan 91.060 M3, dimana penetapan target tersebutmerujuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Timber Cruising IPK an.

  Data hasil checking cruising untuk IPK KSU Metro PenyemBolumdengan Hasil evaluasi yang berbeda dengan hasil pemeriksaansebagaimana termuat dalam bukti P27 yaitu Data pembukaan lahanpada areal hutan lahan kering sekunder tanpa melalui IPK seluas 5.972Ha dengan volume sebesar 543.810,32 M3 berubah menjadi Volumetegakan pada lokasi pembukaan dari areal lahan PT.

• Lokasi Industri kayu Izin PemanfaatanKayu (IPK) tersebut terletak di Kampung Kriku, Distrik Arso Timur,Kabupaten Keerom, Provinsi Papua .

  Surat Gubernut Provinsi Papua Nomor ; 522/191/SET tanggal22 Januari 2009 perihal : Persetujuan Prinsip Penerbitan jinPemanfaatan Kayu (IPK) atas nama IKATAN PENGUSAHAKAYU LOKAL PROVINSI PAPUA2. Surat Bupati Keerom Nomor : 522/273/BUP tanggal 10 Agustus2009 perihal : Rekomendasi Penerbitan ljin Pemanfaatan KayuHalaman 2 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT JAP(IPK) An.

  Timber Cruishingoleh Tim Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenKeerom;Bahwa, berdasarkan IPK dan suratsurat yang berhubungan denganpenerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu tersebut, jelaslan Penggugat berhakuntuk melakukan pemanfaatan kayu dengan melakukan penebangankayu dengan target : a.

  Membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan atas pelaksanaankegiatan IPK meliputi luas Tebangan dan Produksi Kayu sertainformasi Perkembangan Pemanfaatan Lahan kepada GubernurProvinsi Papua, Bupati Keerom, Kepala Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keerom dengan tembusan kepada DinasKehutanan dan Konservasi Provinsi Papuad. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;e. Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerjaf.

  Nomor 57/PDT/2018/PT JAP(2) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitungberdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP)(3) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPenagih SPPGR menerbitkan SPPGR kepada pemegang IPK(4) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), pemegang IPK tetap diwajibkan membayar PSDH(Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganLebih lanjut dalam

• Dalam pemberian beasiswa pendidikan khusus kepada PerguruanTinggi Sekolah Tinggi IImu Teknologi Jembrana (STITNA) danSekolah Tinggi llmu Kesehatan Jembrana (STIKES) denganpersyaratan dan ketentuan memiliki IPK 2,5. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemberian bantuan beasiswa bagiMahasiswa STIKES dan STITNA terdakwa tidak mempedomaniPeraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari2009 sebagaimana kegiatan yang dilaksanakan terdakwa pada saat ituyaitu :Tahun 20091.

  tanggal 1 Pebruari 2010 yang intinyamenyebutkan besaran beasiswa yang diterima setiap anak persemester untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama tanpamenyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.Menandatangani surat permohonan lanjutan bantuan beasiswa untukperiode Januari Juni 2010 kepada Ketua STIKES dan KetuaSTITNA tertanggal 5 Pebruari 2010 dengan surat Nomor : 422. 5/191/Dikporaparbud/2010.Hal 15 dari 155 Perk.

  Mengajukan permohonan persyaratan pemberian beasiswa untukmahasiswa STITNA dan STIKES Tahun Anggaran 2009 kepadaBupati Jembrana, dengan surat Nomor422.5/782/Dikporaparbud/2009 tanggal 8 Juni 2009 pada intinyamenyebutkan besaran beasiswa yang diterima setiap anak persemester untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama tanpamenyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.3.

  Serta kajian bantuan beasiswa bagimahasiswa STIKES pada tanggal 1 Maret 2010 Nomor : 422.5/295/Dikporaparbud/2010 dan pada tanggal 22 Oktober 2010 Nomor422.5/1366/Dikporaparbud/2010 tanpa menyebutkan IPK yangdisyaratkan.setelah kajian yang diajukan oleh terdakwa mendapat persetujuan (acc)dari Bupati Jembrana, maka selanjutnya pemberian bantuan beasiswakepada Mahasiswa STITNA dan STIKES dibuatkan draf KeputusanHal 24 dari 155 Perk.

  Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dpspelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkandalam penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STITNA danSTIKES menjadi tidak sesuai yaitu ; terdapat Mahasiswa yang tidakberasal dari Jembrana, terdapat Mahasiswa yang mengikuti perkuliahanbukan dari program studi regular, terdapat Mahasiswa yang memiliki IPKkurang dari 2,5 (IPK

• Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala DinasPertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten ButonSelatan Nomor 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 tentangPemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT.

  l/2011(Vide Bukti T1), dihubungkan denganKeputusan Bupati Buton Selatan Nomor 40 Tahun 2015 (Vide Bukti T2), SuratNomor 02/BSJA/II/2015, Perihal: Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)(Vide Bukti T3), Surat Nomor 522.2/48, Perihal: Permohonan PertimbanganTeknis Atas Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (Vide Bukti T5), sertaKeterangan Saksi Tergugat bernama Syahrir Amal (Vide Berita Acara Sidang ke(7)), justru membuktikan bahwa objek sengketa adalah terbit di atas AreaPenggunaan Lain (APL), bukan

  di kawasan hutan, bukan pula di atas tanahatau hutan adat Masyarakat Adat Saumolewa sebagaimana yang di dalilkanoleh Para Penggugat;Bahwa Ahli dari Para Penggugat juga selain tidak dapat menjelaskan mengenaiIzin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada kawasan hutan dan Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) pada Area Penggunaan Lain (APL), juga tidak dapat memberikan jawabandengan tegas mengenai keputusan administrasi manakah yang sesungguhnyamerugikan kepentingan langsung Para Penggugat, yaitu jika suatu kawasantelah

  Sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014,kewenangan pemberian IUPHHBKHA atau IUPHHBKHT, IPHHkK, IPHHBKdan IPK menjadi kewenangan Pemerintah Provins?;b. ... dan seterusnya,;Bahwa, KTUN objek sengketa berupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yangdiberikan kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat Il Intervensi/TurutHalaman 45 dari 49 halaman.

  Putusan Nomor 248 K/TUN/2016Terbanding termasuk dalam izin di sektor kehutanan karena IPK adalahmerupakan produk yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri KehutananR.I. Nomor P.62/Menhut!l/2014. Dari namanya saja yakni Izin PemanfaatanKayu (IPK), jelas dan nyata serta tidak dapat dipungkiri termasuk dalamperizinan di sektor kehutanan.