Limban Batu,saksi Zuhari Affan, saksi Doddy Chandra Silitonga (ketiga para saksi tersebutmerupakan anggota Polsek Percut Sei Tuan) mendapatkan informasi danmasyarakat yang memberitahukan terjadi bentrok massa atau kelompok ormasantara massa ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan massa ormas lkatanPemuda Karya (IPK) di di jembatan tol Perumnas Mandala di jalan Nuri XVIPerumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan Kab.

Deli Serdang, atas infomasi tersebutpara saksi polisi langsung menindaklanjutinya dan para saksi polisi langsungmenuju ke lokasi untuk mengecek kebenaran dan informasi tersebut, setelah parasaksi polisi Sampai di lokasi dan para saksi polisi melihat petugas dan PolrestaMedan sedang berjagajaga di lokasi kejadian, para saksi polisi melihat adaseorang pemuda berpakaian seragam ormas IPK yang membuang tas ranselwarna hitam ke tempat sampah yang ada di tempat tersebut, kemudian para saksipolisi mengambil

Deli Serdang, terdakwa ditangkapoleh saksi anggota Kepolisian dari Polsek Sei Tuan karena dengan tanpahak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk ;e Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebelumnyasaksi menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan terjadibentrok massa Ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan massa Ormas ikatanPemuda Karya (IPK) di jembatan tol Perumnas Mandala di JI.

Deli Serdang, terdakwa ditangkapoleh saksi anggota Kepolisian dari Polsek Sei Tuan karena dengan tanpahak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk ;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebelumnyasaksi menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan terjadibentrok massa Ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan massa Ormas ikatanPemuda Karya (IPK) di jembatan tol Perumnas Mandala di JI.

Deli Serdang, terdakwa ditangkap oleh saksi anggota Kepolisian dariPolsek Sei Tuan karena dengan tanpa hak menguasai, membawa senjata penikamatau penusuk ;Menimbang, bahwa awalnya perbuatan tersebut diketahui saksisaksi dariinformasi masyarakat yang memberitahukan terjadi bentrok massa Ormas PemudaPancasila (PP) dengan massa Ormas ikatan Pemuda Karya (IPK) di jembatan tolPerumnas Mandala di Jl. Nuri XVI P.

Barat Nomor522.21/388/KptsIPK/DK/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang IzinPemanfaatan Kayu (IPK) dalam APL Tahun 2011/2012 A.n.

IPK PT Nusantara Abdi Jayaland dinyatakan batalatau tidak sah;IV.

IPK PT Nusantara Abdi Jayaland dan sekaligusmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Kembali Surat Keputusandimaksud;V.

IPK PT Nusantara Abdi Jayalandsecara hukum sangat merugikan Penggugat karena Penggantian NilaiHalaman 26 dari 39 halaman.

DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Pasal 13:(1) Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK menolakpermohonan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) harikerja sejak permohonan diterima;(2) Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK memintapertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal, dengan tembusankepada Kepala Balai;(3) Permintaan pertimbangan

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi merk IPK 1 (satu) buah pisau servis hendphone Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara lain 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Jefrianto yangmengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan,dengan mengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada"kemudian sdr. Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, bukatoko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa"Bahwa selanjutnya sdr.

Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu(IPK)e Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, denganmengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada" kemudian sdr.Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, buka toko bisa tapi membayarbulanan tidak bisa"e Bahwa selanjutnya sdr.

Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu(IPK)Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, denganmengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada" kemudian sdr.Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, buka toko bisa tapi membayarbulanan tidak bisa"Bahwa selanjutnya sdr.

Rusmidi Toko 3G Ponsel kemudian datang terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan dan sdr.Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)e Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, denganmengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada" kemudian sdr.Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, buka toko bisa tapi membayarbulanan tidak bisa" Bahwa selanjutnya sdr.

Rusmidi Toko 3G Ponsel kemudian datang terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan dan sdr.Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)e Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, denganmengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada" kemudian sdr.Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, buka toko bisa tapi membayarbulanan tidak bisa"e Bahwa selanjutnya sdr.

Lokasi Industri kayu Izin PemanfaatanKayu (IPK) tersebut terletak di Kampung Kriku, Distrik Arso Timur,Kabupaten Keerom, Provinsi Papua . Dengan ijin Pemanfaatan Kayuyang diberikan berdasarkan Keputusan BUPATI KEEROM Nomor : 37Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepadaIKATAN PENGUSAHA KAYU LOKAL PROVINSI PAPUA pada ArealPenggunaan Lain (APL) di Distrik Arso Timur Kabupaten KeeromProvinsi Papua tertanggal 10 Mei 2010.3.

Surat Gubernut Provinsi Papua Nomor ; 522/191/SETtanggal 22 Januari 2009 perihal : Persetujuan PrinsipPenerbitan ljin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama IKATANPENGUSAHA KAYU LOKAL PROVINSI PAPUAHalaman 2 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT JAP2. Surat Bupati Keerom Nomor : 522/273/BUP tanggal 10Agustus 2009 perihal : Rekomendasi Penerbitan IjinPemanfaatan Kayu (IPK) An. IKATAN PENGUSAHA KAYULOKAL PROVINSI PAPUA;3.

Blok Tebangan IPK dan rencana jalan angkutan kayusesuai Peta dengan skala 1 : 100.000 sebagaimana tercantumdalam lampiran keputusan ini.5. Bahwa, dalam Keputusan BUPATI KEEROM Nomor : 36 Tahun2010 tertanggal 10 Mei 2010 tersebut diatur kewajiban yang harusdilakukan Penggugat adalah sebagai berikut :a.

Membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan ataspelaksanaan kegiatan IPK meliputi luas Tebangan dan ProduksiKayu serta informasi Perkembangan Pemanfaatan Lahan kepadaGubernur Provinsi Papua, Bupati Keerom, Kepala DinasPerkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dengan tembusankepada Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papuad. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;e. Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerjaf.

Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2011, Menteri Kehutanan RepublikIndonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.14/MenhutlI/2011 Tentang Izin PemanfaatanKayu, yang mana dalam ketentuan Bab II TATA CARA PERMOHONANDAN PENYELESAIAN PERMOHONAN Bagian~ Kesatu IzinPemanfaatan Kayu pada APL Yang Telah Dibebani Izin PeruntukanPasal 11 dinyatakan sebagai berikut :(1) Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakandari IPK(2) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala DinasPertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten ButonSelatan Nomor 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 tentangPemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT.

l/2011(Vide Bukti T1), dihubungkan denganKeputusan Bupati Buton Selatan Nomor 40 Tahun 2015 (Vide Bukti T2), SuratNomor 02/BSJA/II/2015, Perihal: Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)(Vide Bukti T3), Surat Nomor 522.2/48, Perihal: Permohonan PertimbanganTeknis Atas Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (Vide Bukti T5), sertaKeterangan Saksi Tergugat bernama Syahrir Amal (Vide Berita Acara Sidang ke(7)), justru membuktikan bahwa objek sengketa adalah terbit di atas AreaPenggunaan Lain (APL), bukan

di kawasan hutan, bukan pula di atas tanahatau hutan adat Masyarakat Adat Saumolewa sebagaimana yang di dalilkanoleh Para Penggugat;Bahwa Ahli dari Para Penggugat juga selain tidak dapat menjelaskan mengenaiIzin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada kawasan hutan dan Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) pada Area Penggunaan Lain (APL), juga tidak dapat memberikan jawabandengan tegas mengenai keputusan administrasi manakah yang sesungguhnyamerugikan kepentingan langsung Para Penggugat, yaitu jika suatu kawasantelah

Sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014,kewenangan pemberian IUPHHBKHA atau IUPHHBKHT, IPHHkK, IPHHBKdan IPK menjadi kewenangan Pemerintah Provins?;b. ... dan seterusnya,;Bahwa, KTUN objek sengketa berupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yangdiberikan kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat Il Intervensi/TurutHalaman 45 dari 49 halaman.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2016Terbanding termasuk dalam izin di sektor kehutanan karena IPK adalahmerupakan produk yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri KehutananR.I. Nomor P.62/Menhut!l/2014. Dari namanya saja yakni Izin PemanfaatanKayu (IPK), jelas dan nyata serta tidak dapat dipungkiri termasuk dalamperizinan di sektor kehutanan.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seriburupiah).Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut :PERTAMABahwa is Terdakwa TAUFIK RIZAL DAMANIK Als TAUFIK pada hari Sabtutanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB, atau pada waktu lain yang masihpada bulan Maret 2014, di depan kantor IPK simpang Jalan Durian ArengkaPekanbaru, atau pada tempat lain yang masih berada di kota Pekanbaru, dimanatempat kediaman sebagian besar

PARDEDE dengantulisan "KITA KETEMU DI JALAN ARENGKA DEKAT SIMPANG JALANDUR1AN D1DEPAN KANTOR IPK" sms Terdakwa tersebut tidak balas,dan tak lama kemudian masuk SMS dari sdr.

PARDEDE yang tulisannya"LAY, ITU JOKO SUDAH JALAN, DANANYA DUA KOMA TUJUH JUTA"dan setelah mendapat sms dari saksi LAMHOT PARDEDE, terdakwamengurangi shabushabu tersebut, kemudian terdakwa denganmenggunakan mobil Toyota Innova warna hitam BM 1137 JF langsungmenuju depan kantor IPK simpang Jalan Durian Arengka Pekanbaru ;Bahwa sekira pukul 23.00 WIB di depan kantor IPK simpang Jalan DurianArengka Pekanbaru, terdakwa menunggu saksi JOKO (terdakwa lain dalamberkas terpisah), dan tak lama kemudian terdakwa

sabusabu yang dibawanya, kemudian terdakwa menuju lokasipertemuan dengan menggunakan 1 unit Kijang Innova warna hitam BM1137 JF;e Bahwa setibanya di depan Kantor IPK, simpang Jalan Durian ArengkaPekanbaru, terdakwa lalu memarkir mobilnya di pinggir jalan danmenunggu saksi Joko di warung yang ada di lokasi tersebut.

Setibanya di depan Kantor IPK, simpang Jalan DurianArengka Pekanbaru, terdakwa lalu memarkir mobilnya di pinggir jalan danmenunggu saksi Joko di warung yang ada di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian,terdakwa melihat saksi Joko berhenti di belakang mobil terdakwa dan menelepondan Hp terdakwa berbunyi.

Perbuatan Tergugat tersebutadalah merupakan perbuatan melawan hukum;18.Bahwa setelah keluarnya IPK maka Penggugat mulai menebang danmengambil kayu pada lahan yang masih ada kayunya.

Hingga berakhirnyaIPK Penggugat telah mengambil kayu pada lahan seluas 2.685,775 Ha;19.Bahwa setelah izin IPK berakhir, maka Penggugat telah mengajukanperpanjangan IPK kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenBengkalis karena Penggugat belum mengambil dan belum memanfaatkankayu pada lahan seluas 1.555,96 Ha (seribu lima ratus lima puluh limakoma sembilan puluh enam hektar).

Usaha Atas Nama PT Riau Makmur Sentosa Atas Tanah DiKabupaten Bengkalis Provinsi Riau, maka dengan demikian Penggugat tidakperlu. lagi melanjutkan pengurusan perpanjangan IPK pada DinasHalaman 7 dari 29 hal.Put.

Halaman 8 angka 18 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor124/Pdt.G/2011/PN Pbr, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugatdengan tegas mengakui melakukan kegiatan illegal yang tidak sesuaidengan ijin kegiatan bidang usaha sesuai anggaran dasarnya, yaitu:Bahwa setelah keluarnya IPK maka Penggugat i.c. TermohonPeninjauan Kembali mulai menebang dan mengambil kayu pada lahanyang masih ada kayunya. Hingga berakhirnya IPK Penggugat telahmengambil kayu pada lahan seluas 2.685,775 ha;.

Nomor 552 PK/Pdt/2016Selanjutnya setelah izin IPK berakhir, maka Penggugat telahmengajukan perpanjangan IPK kepada Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Bengkalis karena Penggugat belum mengambildan belum memanfaatkan kayu pada lahan seluas 1.555,96;h.

Bahwapada saat mobil saksi Andita Sitepu, SH mendekati SPBU Kacaribu, melihat ada1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo warna loreng IPK dengan nomor polisi BK1357 SO dengan warna loreng IPK berada ditengah jlaan dalam keadaanlambat, sehingga saat itu mobil yang ditumpangi oleh saksi Andita Sitepu, SHdan rekanrekan Anggota Reskrim Polres Tanah Karo ikut memperlambatHalaman 2 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN Kbjkendaraannya, pada saat hendak mendahului mobil Escudo tersebut, sopirmobil Avanza, saksi

Bahwapada saat mobil saksi Andita Sitepu, SH mendekati SPBU Kacaribu, melihat adaHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN Kbj1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo warna loreng IPK dengan nomor polisi BK1357 SO dengan warna loreng IPK berada ditengah jlaan dalam keadaanlambat, sehingga saat itu mobil yang ditumpangi oleh saksi Andita Sitepu, SHdan rekanrekan Anggota Reskrim Polres Tanah Karo ikut memperlambatkendaraannya, pada saat hendak mendahului mobil Escudo tersebut, sopirmobil Avanza, saksi

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 saksi dan saksiHendri Damanik sedang melakuakn razia rutin dalam rangkapemberantasan penyakit masyarakat, sajam dan sempi di seputaranHalaman 4 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN KbjKabanjahe, kemudian saksi dan saksi Hendri Damanik melihat ada 1 (satu)unit mobil Escudo warna loreng IPK dengan plat nomor polisi BK 1357 SOyang sedang terparkit di di Kedai Kopi Simpang Empat di Jalan KutacaneKecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, kemudian saksi

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sekitar pukul22.00 WIB terdakwa mendatangi kedai kopi di Simpang Empat JalanKutacane Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Escudo warna loreng IPK dengan plat nomor polisi BK1357 SO sesampainya di kedai kopi, terdakwa memarkirkan mobilnya dipinggir jalan didekat kedai kopi tersebut, kKemudian terdakwa masuk kekedai kopi dan minum kopi, setelah sekitar 45 (empat puluh lima) menitkemudian, terdakwa berniat pulang

Bahwa pada saat mobil saksi Andita Sitepu, SH mendekati SPBUKacaribu, melihat ada 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo warna loreng IPKdengan nomor polisi BK 1357 SO dengan warna loreng IPK beradaditengah jlaan dalam keadaan lambat, sehingga saat itu mobil yangditumpangi oleh saksi Andita Sitepu, SH dan rekanrekan Anggota ReskrimPolres Tanah Karo ikut memperlambat kendaraannya, Bahwa pada saat hendak mendahului mobil Escudo tersebut, sopir mobilAvanza, saksi Hendri Damanik mengklakson dengan klakson

Pada saat Terdakwa menyampaikan pemberitahuan dikeduatempat tersebut tidak menyebutkan bahwa syarat untuk mendapat bantuanharus memiliki kualifikasi IPK sebagai syarat penerima bantuan beasiswabagi mahasiswa terutama terhadap mahasiswa STIKES dan STITNA yangditentukan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentangPemberian Beasiswa Pendidikan kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum,dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009;Selanjutnya masingmasing Sekolah Tinggi tersebut menindaklanjutidengan

4 Tahun 2009 mensyaratkan adanya IPK;Ketika memproses surat bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STITNAdan STIKES Saksi Drs.

Atas permintaan Terdakwa tersebut,maka seluruh kajian bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STIKES danSTITNA yang dibuat Dinas Dikporaparbud Jembrana seluruhnya tidakmemenuhi syarat IPK namun di acc oleh Terdakwa yang selanjutnyadibuatkan Surat Keputusan Bupati Jembrana tentang Pemberian BantuanBeasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa STIKES maupun STITNA,dengan periode Januari s/d Juni 2009, Juli s/d Desember 2009, Januari s/dJuni 2010 dan Juli s/d Desember 2010 yang masingmasing ditandatanganiTerdakwa

Anak AgungGede Putrayasa yang saling bergantian menjabat sebagai Kepala DinasDikporaparbud Kabupaten Jembrana telah membuat persyaratan pemberianbeasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA tidak menyebutkankualifikasi IPK, tidak membentuk tim pendataan dan seleksi tingkatKabupaten, membuat kajian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STIKESdan STITNA tidak menyebutkan kualifikasi IPK sehingga dalam penyaluranpemberian beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA menjadi tidaksesuai persyaratan yaitu; terdapat

Mahasiswa yang tidak berasal dariJembrana, terdapat Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dariprogram studi regular, terdapat Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dariHal. 7 dari 53 hal.

).Yang dikenal adalah istilah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimanadimaksud dalam Permenhut Nomor : P.58/MenhutII/2009, tanggal 04September 2009.

adalah Izin PemanfaatanKayu (IPK) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.Dasar hukum tentang penerbitan IPK adalah Peraturan Menteri KehutananRI Nomor P.58/MenhutII/2009, tanggal 04 September 2009, tentangPenggantian Nilai Tegakan dari Izin pemanfaatan kayu dan atau daripenyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman sebagai penggantiHal 13 dari 335 hal Putusan No.242/Pid.B/2011/PN.SimSK Menteri Kehutanan Nomor : SK.382/MenhutII/2004, tanggal 18Oktober 2004, tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).Berdasarkan

SK Bupati Simalungun Nomor : 188.45/503/1009/IPK TM/KPPT/2010tanggal 09 April 2010i.

Nurlinadiberikan IPK pada tahun 2008/2009 pada areal seluas 99,89 hektar dengantarget produksi kayu bulat diameter 10 s.d. 29 cm sebesar 3.110 meter kubik dengan perincian sebagai berikut : Jenis Medang sebanyak 1065 meter kubik; Jenis Penagit sebanyak 1600 meter kubik dan, Jenis Rimba campuran sebanyak 445 meter kubik.Dipindai dengan CamScanner+ Bahwa pada tanggal 17 Februari 2009 Sdr. M. Acun (belum tertangkap) selakudirektur C.V.

Acun (DPO)membawa dan lalu menyerahkan beberapa dokumen yaitu berupa (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan kayu Bulat, 1 (satu) lembar DaftarPemeriksaan kayu Bulat Kecil , 1 (satu) lembar rekapitulasi laporanhasilProduksi Penebangan kayu bulat kecil Nomor 01/ LHPKbk /NRN IPK/2009dan 4 (empat) Iembar LHP KBK Nomor 01/LHPKBK/NRNIPK/2009semuanya diberikan kepada terdakwa agar terdakwa mengesahkan LHP CV Nurlina ;Bahwa tujuan daripada pengesahan LHP milik CV Nurlina ini agar kayu tersebuldalah sebagaidasar

PSDH dan DR hasil Produksi CV Nurlina aakhimya dianggap legal.Bahwa temyata produksi kayu atau jenis kayu yannis kayu sebagaimana tertera diy diproduksi oleh CV Nurlinaadalah jenis kayu Ipil yang berbeda dengan jeLaporan Hasil Produksi Kayu Bulat Kecil yang telah dibuat dan disahkan olehterdakwa dan akibatnya kayu illegal tersebut beredar dan dij ual oleh beberapaperusahaan kayu.Bahwa untuk jin Pemanfaatan Kayu atas nama CV NURLINA sebagaimanaKutai Kertanegara NomorSurat Keputusan Bupati522.21/001/IPK

/EK.V/1 1 1/2008 di area kuasa pertambangan batubara CV NurlinaSebulu KukarMedang, Penagit (kelompok Meranti ) dan Rimba Campuran dimana CVNurlina telah menjual Kayu Bulat Kecil (KBK) sebanyak 5775 batang dengankubikasi 1.541.003 meter kubik kepada CV Tunas Agung, namun ketikayidik dan Dinas Kehutanan Kutlai Kertanegaraternyata tidak terdapat jenis kayu sebagaimana tersebut dalam IPK bahkan diataslahan CV Nurlina ini tidak terdapat bekas tebangan.

Selain itu KBK(Kayu Bulat Kecil ) yang dijual oleh CV Nurlina kepada CV Tunas Agungjenis IPIL ( Kelompok Meranti) yang bukanV Nurlina berdasarkan IPK nya dandengan lokasi di seluas 99,89 Ha dengan potensi kayu berupadilakukan pengecekan oleh Pensebagian besar merupakanmerupakan potensi kayu yang dimiliki oleh Ctidak sesuai dengan FAKB yang diterbitkan.

Selain itu, PENGGUGAT jugamenyampaikan temuan/fakta baru sebagai data pembanding yaitu SKIzin Pemanfaatan Kayu (IPK) Nomor : 522.SK/08/DK/VI/2013 luas1.970 Ha dengan target produksi 7.903,77 M* dengan ratarata perhektar sebesar 4,41 M*, dimana data IPK ini berada bersebelahandengan lokasi PENGGUGAT serta terletak pada satu hamparan yangsama;2615.

BMML tanpa melalui proses IPK dan tidakmembuat laporan atas kayu yang ditebang, dapat dikenakan sanksiberdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku (vide Bukti P 23 = T 7).

BMML tidak ditemukandokumen perizinan pemanfaatan kayu (IPK) yang diterbitkan oleh pejabatyang berwenang, berdasarkan pemeriksaan dokumen, setelah tanggal 17Oktober 2007 tidak ditemukan dokumen penatausahaan hasil hutan kayudan PNBP (PSDHDR) PT. BMML selain atas nama IPK KSU Meto PenyemBolum, Realisasi pembukaan lahan pada areal Hutan Lahan KeringSekunder dalam lokasi PT.

BMML tanpa melalui proses Izin PemanfaatanKayu seluas : 5.972 Ha (Luas Hutan Lahan Kering Sekunder : 6.972 Hadikurangi Luas IPK : 1.000 Ha), Bahwa pada areal perkebunan PT. BMML153telah diterbitkan IPK Nomor : 525/4/EkProd.I/IPK/2007 tanggal 18 Oktober2006 dengan target tebangan 91.060 M3, dimana penetapan target tersebutmerujuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Timber Cruising IPK an.

Data hasil checking cruising untuk IPK KSU Metro PenyemBolumdengan Hasil evaluasi yang berbeda dengan hasil pemeriksaansebagaimana termuat dalam bukti P27 yaitu Data pembukaan lahanpada areal hutan lahan kering sekunder tanpa melalui IPK seluas 5.972Ha dengan volume sebesar 543.810,32 M3 berubah menjadi Volumetegakan pada lokasi pembukaan dari areal lahan PT.

Dinasti Daya Terang Fakfak dengan SuratPerjanjian Nomor : 002/IPK MANNG/IV/2004 tanggal 19 April2004 untuk melanjutkan kegiatan pengelolaan hasil hutankayu pada areal IPKMA (ljin Pemungutan Kayu MasyarakatAdat) yang dimiliki Kopermas Ngirang Girang seluas 700 Hauntuk tahun 2004 sesuai IPKMA Nomor : 522.1/2337 tanggal13. Desember 2002 yang diterbitkan oleh Kepala DinasKehutanan Provinsi Papua (Dr. Ir. Huga J.

Bahwa dalam kegiatan pengelolaan hasil hutan kayudari areal IPK MA Kopermas' WNgirang Girang tersebut,pengurusan dokumendokumen kayu yang berkaitan denganpenjualan/pengiriman dilakukan oleh Terdakwa ABUN MULIAselaku perwakilan dari PI.

(tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.112337, tanggal 13 Desember 2002 ;3. 3. (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.11225, tanggal 14 Mei 2004 ;4. 3. (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.11488, tanggal 05 Oktober 2004 ;5. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi' RevisiAreal Kerja an.

KopermasNgirang Girang ;2.3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.112337, tanggal 13 Desember 2002 ;3.3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.1/225, tanggal 14 Mei 2004 ;4.3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.1/488, tanggal 05 Oktober 2004 ;5. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi RevisiAreal Kerja an.

KopermasNgirang Girang ;2. 3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.112337, tanggal 13 Desember 2002 ;3. 3 (tiga) lembar asli IPKMA Nomor : KEP522.1/225, tanggal 14 Mei 2004 ;4. 3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.1/488, tanggal 05 Oktober 2004 ;5. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi' RevisiAreal Kerja an.

Lokasi Industri kayu Izin PemanfaatanKayu (IPK) tersebut terletak di Kampung Kriku, Distrik Arso Timur,Kabupaten Keerom, Provinsi Papua .

Surat Gubernut Provinsi Papua Nomor ; 522/191/SET tanggal22 Januari 2009 perihal : Persetujuan Prinsip Penerbitan jinPemanfaatan Kayu (IPK) atas nama IKATAN PENGUSAHAKAYU LOKAL PROVINSI PAPUA2. Surat Bupati Keerom Nomor : 522/273/BUP tanggal 10 Agustus2009 perihal : Rekomendasi Penerbitan ljin Pemanfaatan KayuHalaman 2 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT JAP(IPK) An.

Timber Cruishingoleh Tim Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenKeerom;Bahwa, berdasarkan IPK dan suratsurat yang berhubungan denganpenerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu tersebut, jelaslan Penggugat berhakuntuk melakukan pemanfaatan kayu dengan melakukan penebangankayu dengan target : a.

Membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan atas pelaksanaankegiatan IPK meliputi luas Tebangan dan Produksi Kayu sertainformasi Perkembangan Pemanfaatan Lahan kepada GubernurProvinsi Papua, Bupati Keerom, Kepala Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keerom dengan tembusan kepada DinasKehutanan dan Konservasi Provinsi Papuad. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;e. Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerjaf.

Nomor 57/PDT/2018/PT JAP(2) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitungberdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP)(3) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPenagih SPPGR menerbitkan SPPGR kepada pemegang IPK(4) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), pemegang IPK tetap diwajibkan membayar PSDH(Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganLebih lanjut dalam

Dalam pemberian beasiswa pendidikan khusus kepada PerguruanTinggi Sekolah Tinggi IImu Teknologi Jembrana (STITNA) danSekolah Tinggi llmu Kesehatan Jembrana (STIKES) denganpersyaratan dan ketentuan memiliki IPK 2,5. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemberian bantuan beasiswa bagiMahasiswa STIKES dan STITNA terdakwa tidak mempedomaniPeraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari2009 sebagaimana kegiatan yang dilaksanakan terdakwa pada saat ituyaitu :Tahun 20091.

tanggal 1 Pebruari 2010 yang intinyamenyebutkan besaran beasiswa yang diterima setiap anak persemester untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama tanpamenyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.Menandatangani surat permohonan lanjutan bantuan beasiswa untukperiode Januari Juni 2010 kepada Ketua STIKES dan KetuaSTITNA tertanggal 5 Pebruari 2010 dengan surat Nomor : 422. 5/191/Dikporaparbud/2010.Hal 15 dari 155 Perk.

Mengajukan permohonan persyaratan pemberian beasiswa untukmahasiswa STITNA dan STIKES Tahun Anggaran 2009 kepadaBupati Jembrana, dengan surat Nomor422.5/782/Dikporaparbud/2009 tanggal 8 Juni 2009 pada intinyamenyebutkan besaran beasiswa yang diterima setiap anak persemester untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama tanpamenyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.3.

Serta kajian bantuan beasiswa bagimahasiswa STIKES pada tanggal 1 Maret 2010 Nomor : 422.5/295/Dikporaparbud/2010 dan pada tanggal 22 Oktober 2010 Nomor422.5/1366/Dikporaparbud/2010 tanpa menyebutkan IPK yangdisyaratkan.setelah kajian yang diajukan oleh terdakwa mendapat persetujuan (acc)dari Bupati Jembrana, maka selanjutnya pemberian bantuan beasiswakepada Mahasiswa STITNA dan STIKES dibuatkan draf KeputusanHal 24 dari 155 Perk.

Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dpspelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkandalam penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STITNA danSTIKES menjadi tidak sesuai yaitu ; terdapat Mahasiswa yang tidakberasal dari Jembrana, terdapat Mahasiswa yang mengikuti perkuliahanbukan dari program studi regular, terdapat Mahasiswa yang memiliki IPKkurang dari 2,5 (IPK

Simanjuntak untuk melihatkeadaan kamar saksi; Bahwa, benar menurut anak saksi yang melakukan pencuriantersebut adalahterdakwa;Atas keterangan tersebut terdakwa membantahnya dimana menurutterdakwa, terdakwa tidak ada melakukan pencurian di rumah saksi,karena pada saat kejadian terdakwa berada di dalam rumah kosongbekas kantor IPK yang berdekatan dengan ladang saksi.

Simanjuntak untuk meyaksikan keadaankamar orang tua saksi;Bahwa, benar saksi mengatakan bahwa yang melakukan pencuriantersebut adalahterdakwa;Atas keterangan tersebut terdakwa membantahnya dimana menurutterdakwa, terdakwa tidak ada melakukan pencurian di rumah saksi,karena pada saat kejadian terdakwa berada di dalam rumah kosongbekas kantor IPK yang berdekatan dengan ladang saksi.

Op WINDA diHuta Gurgur Nagori Panombean Pane Kecamatan PanombeanPane Kabupaten Simalungun pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013sekira pukul 10.00Bahwa, benar saksi tidak ada melihat terdakwa pada hari Sabtutanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib berada di dalambekas kantor IPK yang berada di depan rumah saksi akan tetapisekira pukul 12.00 Wib saksi melihat terdakwa berada di dalamruangan bekas kantor IPK yang berada di depan rumah saksisedang tidurtiduran hanya mengenakan celana dalam, sehinggaterdakwa

Bakara; Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul12.00 Wib saksi melihat terdakwa berada di rumah kosong bekasKantor IPK yang berada di depan rumahBahwaterdakwa membantah telah melakukan pencurian di rumahsaksi korban Serepina Br.Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 terdakwaberada di rumah kosong bekas Kantor IPK yang berada di depanrumah Saut Rolan Sihite;Bahwa , benar sekira pukul 20. 00 Wib dari rumah kosong bekasKantor IPK yang berada di depan rumah Saut Rolan

Saksi hanyamengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib saksimelihat terdakwa berada di rumah kosong bekas Kantor IPK yang berada di depan rumahMenimbang, bahwa dari keterangan terdakwa membantah telah melakukan pencuriandi rumah saksi Serepina Br. Bakara dimana pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 terdakwaberada di rumah kosong bekas Kantor IPK yang berada di depan rumah saksi Saut RolanSihite.

Bulanan.: Penyusun Laporan IPK Bulanan.

Pelayanan Informasi Kerja (IPK).

IPK: = dari Rp55.400.000,00 IPK, Terdakwamenyalahgunakan sejumlah Rp34.120.000,00 (belum dihitung adanyasejumlah anggaranpotongan PPh/PPn dan anggaran dikembalikan ke kas negara, karenatidak terserap).2.

Pelayanan IPK: Nur Rokhmani, SE. : Penanggung jawab.Hal. 27 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013Kristina Indah Dewi P., SEBambang TayudinAchmad FadillahAep SaefudinYuyun YuniardiDeni Ramdani: Pengumpul data.: Pengumpul data.: Pengolah data IPK.: Pengolah data IPK.: Penyusun Laporan IPK Bulanan.: Penyusun Laporan IPK Bulanan. Penempatan Tenaga Kerja AKAL/AKAD: Dra. Torijene, M.Si. Maludin Saragih Nur Kodri, SE. Masdelita, SE. R. Saepudin Suryana Drs. Krishna Sudiarto, MM. H.

Dalam melakukan pengelolaan anggaran dankegiatan IPK,Terdakwa H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM. tidak melibatkansaksi Nur Rokhmani, SE. selaku penanggungjawab kegiatan IPK sehinggasaksi Nur Rokhmani, SE. tidak mengetahui adanya penggunaan anggarandan pengelolaan kegiatan IPK.. Penempatan Tenaga Kerja Akad.

dengan lampiran : Rencana kerja pengelolaan IPK, Randublatung dan IPK Brumbung ; Rancangan struktur organisasi ; Proposal Biesse Enggeneering ;Hal. 3 dari 63 hal.

Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalamkesepakatan Dasar Pendirian Perusahaan Patungan sebagaimana tertuangdalam Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) PengelolaanIPKJ Gresik, PGM Randublatung, IPK Brumbung Nomor. 44/SJ/DIR/2002;92/21100/PIB/Ill02 tanggal 21 Maret 2002 Jo Perpanjangan PerjanjianKerjasama Industri Kayu Nomor: No.108/SJ/DIR/2002; 0153/30100/PIB/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002 Jo.

Kerugian yang benarbenar diderita Terbanding semula Penggugat : Kerugian biaya Pra operasi(biaya persiapan dan biaya Konsultan Biesse) Rp 1.000.000.000, Kerugian Biaya FS di IPKL Gresik Rp 40.000.000, Kerugian Biaya FS di IPK Brumbung Rp 40.000.000, Kerugian Biaya Investasimesinmesin produksi Rp 3.769.000.000.Jumlah Rp 4.849.000.000.2.

Kerugian Biaya FS di IPKL Gresik Rp 40.000.000, Kerugian Biaya FS di IPK Brumbung Rp 40.000.000, Kerugian Biaya Investasimesinmesin produksi Rp 3.769.000.000.Jumlah Rp 4.849.000.000.2.

Kerugian Biaya FS di IPKL Gresik Rp 40.000.000, Kerugian Biaya FS di IPK Brumbung Rp 40.000.000, Kerugian Biaya Investasimesinmesin produksi Rp 3.769.000.000.Jumlah Rp 4.849.000.000,2.

VeteranSerba Guna Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdangyang pada saat itu sedang mengadakan acara pelantikan Ikatan Pemuda Karya(IPK), para saksi melakukan pengamanan untuk mengantisipasi terjadinyabentrokan antar Ormas, selanjutnya para saksi melakukan razia besertapenggeledahan terhadap para anggota lkatan Pemuda Karya yang pada saat ituberada ditempat tersebut.

Veteran Simpang Serbaguna Desa Helvetia KecamatanLabuhan Deli Kabupaten Deli Serdang saat saksi dan rekan saksi pada saatitu sedang mengadakan acara pelantikan kkatan Pemuda Karya (IPK), parasaksi melakukan pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokanantar Ormas, selanjutnya para saksi melakukan razia beserta penggeledahanterhadap para anggota kkatan Pemuda Karya yang pada saat itu beradaditempat tersebut;Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahanterhadap terdakwa dan

Veteran Simpang Serbaguna Desa Helvetia KecamatanLabuhan Deli Kabupaten Deli Serdang saat saksi dan rekan saksi pada saatitu sedang mengadakan acara pelantikan kkatan Pemuda Karya (IPK), parasaksi melakukan pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokanantar Ormas, selanjutnya para saksi melakukan razia beserta penggeledahanHalaman 4 dari 10 Putusan Nomor 817/Pid.B/2016/PN Lopterhadap para anggota kkatan Pemuda Karya yang pada saat itu beradaditempat tersebut; Bahwaselanjutnya saksi dan rekan

Veteran Simpang Serbaguna Desa Helvetia KecamatanLabuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Terdakwa membawa sebuah tas kecilberwarna hitam didalamnya 1 (satu) bilah pisau belati yang terouat daristenlis dengan panjang 25 cm; Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa mengadakan acarapelantikan lkatan Pemuda Karya (IPK) dan membawa senjata tajam tersebutuntuk membela diri dan untuk dipakai berjagajaga; Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belatiyang terbuat dari stenlis

Veteran Simpang Serbaguna Desa HelvetiaKecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Terdakwa membawasebuah tas kecil berwarna hitam didalamnya 1 (satu) bilah pisau belati yangterbuat dari stenlis dengan panjang 25 cm;Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa mengadakan acarapelantikan Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan membawa senjata tajam tersebutuntuk membela diri dan untuk dipakai berjagajaga;Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisaubelati yang terbuat dari stenlis dengan

Oskar Panangian Pasaribu; -