AGHA RAMADHAN SYAHPUTRA, SH.MH.jabatan Pelaksana dan Pemeroses Bantuan HukumKantor Pemerintah kabupaten Kotabaru;Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia,berkedudukan di Jalan Pangeran Indra Kusuma NegaraNo. 1 Kotabaru, berdasar surat kuasa khusus Nomor183.1/01/KUM tanggal 10 Pebruari 2010; Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING; MELAWAN:PT.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/346/KUM/2009tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi UntukKeperluan Perkebunan Kelapa sawit seluas 8.050 Ha terletak diKecamatan kelumpang Utara dan kecamatan Sungai Durian atasnama PT.Saka kencana sejahtera (SKS ), dan,Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/347/KUM/2009,tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 435 Tahun 2006 Tentang Pemberian

Surat Keputusan Bupati Kotabaru No.188.45/346/KUM/2009tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan KeputusanBupati Kotabaru No. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian IjinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit seluas 8.050Ha Terletak di Kecamatan kelumpang Utara dan kecamatanSungai Durian atas nama PT.Saka kencana sejahtera ( SKS ),dan;b.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/347/KUM/2009,tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 435 Tahun 2006 Tentang Pemberian ijin UsahaPerkebunan (IUP ) atas nama PT.Saka Kencana Sejahtera (SKS );3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru No.188.45/346/KUM/2009 tanggal14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati KotabaruNo. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa sawit seluas 8.050 Ha terletak di Kecamatankelumpang Utara dan kecamatan Sungai Durian atas nama PT.Sakakencana sejahtera ( SKS ), dan;b.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edi Susilo bin Satimin dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menerangkan bahwaKukang yang ditemukan pada Terdakwa adalah IDENTIK dengan ciri Fisikdari Satwa kukang Sumatera( Nycticebus coucang ) Berdasarkan lampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P20Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum. 1/12/2018 tentangperubahan kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 7 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/LH/2020/PN LbsNomor: P20 Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi Nomor urut 84, maka Satwa TRENGGILING (Manisjavanica) termasuk dalam jenis Satwa yang dilindungI.

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa berdasarkan lampiran peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor:P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, penggolongan jenis satwa trenggiling

terdapat padatabel lampiran nomor 84 dengan nama ilmiah Manis Javanica dan namaIndonesia Trenggiling; Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangperubahan kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 14 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/LH/2020/PN LbsNomor: P20 Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi Nomor urut 73, maka Satwa kukang Sumatera(Nycticebus coucang ) termasuk

Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa berdasarkan lampiran peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, penggolongan jenis satwatrenggiling terdapat pada tabel

P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja PerumPerhutani;. Kegiatan perhutanan sosial tersebut bertujuan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat petani sebagai pelaku utama yang tinggaldi sekitar kawasan hutan, keseimbangan lingkungan dan dinamikasosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan, sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.39/MenIthk/Setien/Kum.1/6/2017.

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016tentang Perhutanan Sosial;c) Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutanlindung diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;B. Kronologis Penerbitan Keputusan TUN Objek Gugatan a quo:a.

P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 jo. PeraturanDirektur Jenderal PSKL No.

P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan,Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan SosialHalaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUNJKT.

P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan danVerifikasi lzin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS);Berita Acara Verifikasi Teknis No.

Objek SengketaKeputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:188.45/191/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan.

Bahwa setelah menerima dan menjalankan Keputusan Bupati Barito KualaNomor: 188.45/53/KUM/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebin Rendah, Tergugat menerbitkan kembali KeputusanBupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.45/191/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.

Khusus kepada Penggugat sanksi tersebut dijatuhkan melaluiHalaman 14Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/53/KUM/2018 tanggal 9 Pebruari2016;. Bahwa Tergugat menjatuhnkan sanksi kepada Penggugat, dkk. berupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah selama 3 (tiga) berdasarkankeputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/53/KUM/2018 Tanggal 9 Pebruari2016;.

P1 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor:188.45/191/KUM/2019 tanggal 30 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, kepada atas nama TaufigQurahman, S.Sos. (Sesuai dengan aslinya);Halaman 179.. P2P3P4P5P6P7. P8Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/53/KUM/2016tanggal 9 Februari 2016, tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebin Rendah, kepada atas nama TaufiqQurahman, S.Sos.

Bupati Barito Kuala Nomor188.45/53/KUM/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 (vide bukti P2) tentang PenurunanPangkat setingkat lebih rendah tidak dilakukan justru menimbulkan ketidakpastianhukum karena ada dualisme status Penggugat yaitu sebagai PNS yang telahditur'unkan pangkatnya setingkat lebin rendah dan sebagai Warga Negara yangsudah tidak lagi sebagai PNS;Halaman 38Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya halaman 4 pada pokoknyamenyatakan bahwa Pencabutan Keputusan Bupati Barito Kuala188.45/53/KUM

warna hitam, ekor warna hitam ujung putih, kaki warnakuning, tanpa dilengkapi dokumen yang memuat asal usul satwa dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Bali;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa,burung jalak putih terdaftar dengan nama ilmiah Strunus Melanopterus yangbernomor urut 153 dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi dengan nomor urut 659 dengan nama ilmiah (latin)Acridotheres Melanopterus, dengan nama Indonesia : Burung Jalak PutihSayapHitam.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamHalaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN GinPasal 40 ayat (2) Undang Undang NO. 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber

.1/6/2018tentang jenis tumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomorP.106/mnlhk/setjen/kum.1/12/2018 dan satwa jalak putih sayap hitamtermasuk satwa yang dilindungi dengan nama latin acridotheresmelanopterus dengan nomor urut 659;> Bahwa sejak dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 1999 tanggal 27januari 1999 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.20/mnlhk/setjen/kum.1/6/2018 tentang Jjenistumbuhan yang dirubah

.1/6/2018 tentang Jjenistumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidyp danKehutanan Republik Indonesia nomor P.106/mnlhk/setjen/kum.1/12/2018,satwa jalak putih sayap hitam termasuk satwa yang dilindungi dengan namalatin acridotheres melanopterus dengan nomor urut 659;> Bahwa masyarakat tidak boleh memelihara sesuai pasal 21 ayat(2) huruf a : setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakansatwa yang dilindungi

.1/6/2018tentang jenis tumbuhan yang dirubah dalam Peraturan Menteri LingkunganHidyp dan Kehutanan Republik Indonesia nomorP.106/mnihk/setjen/kum.1/12/2018, satwa jalak putin sayap hitam termasuksatwa yang dilindungi dengan nama latin acridotheres melanopterus dengannomor urut 659;Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Gin> Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atas

BisKunjungi Website kam idi: H ttp//:www.pn.bengkalis.go.id Perpanjangan K etua Pengadilan Negeri Rengat, tang gal16 Pebruari 20 1 6 Nom or 115 /Pen.Pid/2016/PN .B is, se jak tanggal25 Pebruari 20416 s /d tang gal 24 A pril 2016;T erdakw ia tid ak didam pin gi Penasehat H u kum m eskipuoM ajelis H akim te lah m em berita hukan hak nya yang dapat sajadidam pin gi penasih at hu kum dipersidangan =;PENGADILAN NEGERI te rse bout < S ete lah mem baca oberkas perk ara yan g bersan gkutan ; T elah m endengar

Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara MelawanHukum;im ben i ang, pete rse bul diatas Cy gepem ilik nyasy;M enim bang bte rs eb utliah yang dimoleh te rd ak wa, sem ente rd ak w alah yang dikhu kum 5M enim bang bte rp enuihi;Ad.4.

BisKunjungi Website kam idi: H ttp//:www.pn.bengkalis.go.idT erdakw a edan k arena itu h aru s din y atakan boersatlah dan dijatu hiM enim bang, bah wia se bellum m enetap kan hou kum aonT erdakwia m aka te rle bih dahiouitlu akan dipertim bangkan alasanalasan yang dapat mem beratkan serta m erin gankan hou kum aonT erdakw a;H alhatlvpangom oem beratkan1. Perbuatan terdakwoaeom eerugikan orang lain ;2 Perbuatan terdakwoaeom eresah kan m asyarakat.

aonyang ak an d ijatu h kao adalah adil dan patut serta setim patldengank e salahan Terdakw a3;M enim bang, bah wa em ak sud dan tu juan pem iidanaan itusendirio om enurut para saijana hou kum adalahHalaman 14 daril&8 halaman Putusan Nom or 57/Pid.B/2016/PN.

S ehingga suatupoutu san yang baik ho aru stlah pula menganduo7r g k eadilan so sialSocial Justice), dan k e adilan hou kum (legal Justice) serta k e adilanM enim bang, bah wi ia se lan jutnya H akim M ajelis berpendapatbah w ia pidana yang ak an d ija tu h k ano k e pada T erdakw iase bagaim ana dite n tu kaon dalam am ar putu san ini dan dipandaqn gHalaman 15 daril& halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.

., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli menjabat sebagai PEH Muda pada Balai Pengelolaan HutanProduksi Wilayah XIII Makassar; Bahwa terhadap pengelolaan hasil hutan kayu yang berada pada lahanyang sudah dibebani Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)/berada padaareal hutan hak, maka penatausahaannya mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak Jo.

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak; Bahwa apabila pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohontumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah, makapenatausahaannya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.66/MenLHK/Setjen

/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam,pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki izin yang sah, prosespemanfaatan hasil hutan kayu dimulai dari perencanaan produksi,pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan,pembayaran PNBP, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan

hasilhutan kayu, dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHHKKB/SKSHHKKO (diterbitkan secara online melalui SIPUHH), NotaAngkutan, Surat Angkutan Lelang (SAL), dan Nota Perusahaan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak,pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilakukan oleh pemilik hutan hak yang bersangkutan dan tidakmemerlukan izin

telah dilakukan penelusuran asal bahan baku/lacak balakdan terbukti bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan makapemanfaatan dan pengolahan kayu tersebut mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari Hutan Alam;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

JabatanAnalis Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/12/KUM,183.1/13/KUM, 183.1/14/KUM, 183.1/15/KUM, 183.1/16/KUM,183.1/17/KUM,183.1/18/KUM dan 183.1/19/KUM tanggal 27 Desember2017 serta Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/01/KUM, 183.1/02/KUM,183.1/03KUM dan 183.1/04/KUM tanggal 18 Januari 2018 yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 10Januari 2018 dibawah Register Nomor 11/SKU.Pdt/2018/PN.Ktb, Nomor4/SKU.Pdt/2018/PNKtb, Nomor 2/SKU.Pdt/2018/PN.Ktb, Nomor1

Notaris di Jakarta;4.(25) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 136, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;4.(26) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 91, tanggal22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;4.(27) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.

Notaris di Jakarta;4.(29) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 94, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;4.(30) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 95, tanggal11 Desember 1995, dibuat di hadapan James HermanRahardjo, SH. Notaris di Jakarta;4.(31) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 96, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH.

Notaris di Jakarta;17.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 128, tanggal 11 Desember1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris diJakarta;18.Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 129, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.Notaris di Jakarta;19.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 130, tanggal 11 Desember1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.

Notaris di Jakarta;5.25.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 136, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;5.26.Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 91, tanggal22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;5.27.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.

Putusan Nomor 7583 K /Pid.Sus/20181 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit Usaha Mikro (KUM) atas nama Saudara Arvan Ananda;1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit Usaha Mikro (KUM) atas nama Saudara Hendrairawan;1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit Usaha Mikro (KUM) atas nama Saudara Dede Sulaeman;1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit

Bank Mandiri(persero) Tbk yaitu Saudara Ogi Prastomiyono;1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir surat Nomor 3 Ar.JPE/HC/331/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani oleh SaudaraFibrianto Satyawidjaja selaku Area Head Bank Mandiri Area JakartaTanjung Priok;1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit Usaha Mikro (KUM) atas nama Saudara Andi Faisal;1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit Usaha Mikro (KUM) atas nama Saudara

Arvan Ananda;1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit Usaha Mikro (KUM) atas nama Saudara Hendrairawan;1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit Usaha Mikro (KUM) atas nama Saudara Dede Sulaeman;1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit Usaha Mikro (KUM) atas nama Saudari Nila Kusumawati;Hal.6 dari 17 hal.

Bank Mandiri(persero) Tbk yaitu Saudara Ogi Prastomiyono;1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir surat Nomor 3Ar.JPE/HC/331/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani olehSaudara Fibrianto Satyawidjaja selaku Area Head Bank Mandiri AreaJakarta Tanjung Priok;1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit Usaha Mikro (KUM) atas nama Saudara Andi Faisal;1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit Usaha Mikro (KUM) atas nama Saudara

Arvan Ananda;1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit Usaha Mikro (KUM) atas nama Saudara Hendrairawan;1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit Usaha Mikro (KUM) atas nama Saudara Dede Sulaeman;1 (satu) bendel fotocopi yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening danKredit Usaha Mikro (KUM) atas nama Saudari Nila Kusumawati;1 (satu) lembar fotocopi yang dilegalisir surat Permohonan Blokir BPKBdengan Nopol B 7943 PJ atas

tajam ataudrastis pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya terbatas(endemik) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1I/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi.

Sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah suatu jenis satwayang diduga populasinya di alam melimpah dan daerah sebarannya masih luas,serta belum diatur dalam peraturan perundangundangan;Bahwa Ahli menerangkan bahwa jenisjenis satwa yang dilindungi diIndonesia sampai saat ini mengacu pada lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2020/PN Mtk Bahwa jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesia mengacu padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindung!

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

FUADDIN SANIE. dalam melakukan hal tersebut tidak adaizin dari pihak yang berwenang. bahwa berdasarkan keterangan ahli tentang daptarjenis jenis satwa yang dilindungi terdapat pada lampiran peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /12 / 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang perubahan ke dua Atas peraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 / MENLHK / SETJEN /KUM.1 / 6 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi pada nomor: 84

yang dijanjikan;Bahwa mulamula Terdakwa menayakan kepada Saksi apakah aman untukmelakukan transaksi dilokasi tersebut yang dijawab aman kemudian Terdakwamembawa bungkusan kardus yang setelah dibuka ternyata sisik trenggiling dansaat itu pula Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti;Bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan PPNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar sertaKeputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/1.6/ 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan KeDua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yangDilindungi UndangUndang pada Nomor : 84 dengan katagori Mamalia FamilyManidae dengan Genus Manis Javanica dan bahasa Indonesia disebutTringgiling;Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN SmrBahwa Terdakwa melakukan penjualan kulit/sisik trenggiling satwa yangdilindungi tidak memiliki ijin dari pejabat

SURYADI, S.H., M.Si (Ahli dibacakan dipersidangan) :Bahwa Ahli bekerja pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim sebagaiFungsional Polisi Kehutanan;Bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan UndangUndang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar serta KeputusanLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Ke Dua Atas PeraturanMenteri

Suryadi,S.H., M.Si menerangkan bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungiberdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan danSatwa Liar serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/ 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa

., jabatanDirektur Usaha Hutan Produksi, Ditjen Pengelolaan HutanProduksi Lestari, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor KS.1/PHPL/SET/KUM. 1/5/2018,tanggal 25 Mei 2018,Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.

Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan:Ts2.Mengabulkan permohonan penundaan untuk seluruhnya;Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda tindaklanjut Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM

15 (lima belas)Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PT Trisetia Intiga Di ProvinsiKalimantan Tengah, selama sengketa sedang berjalan sampai adaputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde):Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM

Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda tindaklanjut Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK7/PHPL/SET/KUM.1/I/2018, tertanggal 25 Januari 2018, tentangPengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (sepuluh) Dan 15(lima belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dan KewajibanPembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PT TRISETIA INTIGADi Provinsi Kalimantan Tengah, selama sengketa sedang berjalansampai ada putusan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM.1/I/2018, tertanggal 25 Januari2018, tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10(sepuluh) Dan 15 (lima belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PTTrisetia Intiga Di Provinsi Kalimantan Tengah;4.

., Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejanggik, Nomor12, Mataram;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/581/Kum, Tanggal 28November 2008;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT.

Keberatan Tanggal surat Faktur Nilai yang diajukanKeberatan Pertamina KeberatanNoI )328/KPDPJH/NTT/VII/2007 18072007 809005102 USD 96,9662 329/KPDPJH/NTT/VII/2007 18072007 809139482 USD 99,864TOTAL USD 196,830 Bahwa menanggapi kedua surat keberatan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat telahmenerbitkan satu Surat Keputusan Nomor 180/524/KUM tertanggal 29 September 2007yang isinya menyatakan sebagai berikut:Bahwa surat keberatan Pemohon Banding terhadap Pengenaan Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor

kepada Pemohon Banding telah Terbanding terima yaitu masingmasing surat RJG.CM/NNT/06151 sampai dengan RJG.CM/ NNT/06163 tanggal 26Desember 2006, Nomor 002/KPDPJH/NNT/HII/2007 sampai dengan 006/KPDPJH/NNT/I/2007 tanggal 30 Maret 2007, Nomor 008/KPDPJH/NNT/IV/2007 dan Nomor009/KPDPJH/NNT/IV/2007 tanggal 25 April 2007 dan telah Terbanding jawabmasingmasing dengan surat Nomor 180/107/KUM tanggal 26 Maret 2007, Nomor180/162/KUM tanggal 14 April 2007 dan terakhir dengan surat Nomor 973/335.A/02/Dipenda

tanggal 6 Juni 2007;Bahwa terhadap surat Pemohon Banding masingmasing Nomor 328/KPDPJH/NTT/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007 dan Nomor 329/KPDPJH/NTT/VII/2007 tanggal 18 Juli2007 perihal yang sama yaitu permohonan keberatan atas pengenaan Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor kepada Pemohon Banding tidak dapat Terbanding kabulkan;Bahwa adapun perincian dan penjelasan atas Keputusan Keberatan Nomor 180/107/KUM tersebut dapat dapat dijelaskan sebagai berikut:Bahwa Dasar Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

V/22/2008, Tanggal 12 September 2008 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:e Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding (Gubernur Nusa Tenggara Barat)Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2009Nomor 180/ 524/KUM tanggal 29 September 2007 mengenaiKeberatan Atas Faktur Nomor 809005102 tanggal 9 Mei 2007 danFaktur Nomor 809139482 tanggal 18 Mei 2007 tentang PemungutanPajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, atas nama: PT

sejumlahRp1.000.000,- (satujuta rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/246/KUM/2011 Tentang Pengesahan PemberhentianPejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa ParimataKecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011, tertanggal6 September 2011 atas nama Ramli Gani;.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/201 1Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Parimata Kecamatan Belawang KabupatenBarito Kuala Tahun 2011, tertanggal 6 September 2011 atas namaRamli Gani;.

Putusan Nomor. 112 K/TUN/2013Keputusan yang dikeluarkan Bupati Barito Kuala dan tindakan Tergugatmelalui Keputusan Bupati Barito, Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa ParimataKecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 tanggal6 September 2011 atas nama Ramli Gani, adalah melanggar Pasal 53ayat ( 2 ) buruf b Penjelasan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 adalahtidak dapat dijadikan alasan;Surat Keputusan Nomor 188.45/246/KUM/2011 tertanggal 6 September2011

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011 tentang PengesahanPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaParimata Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011,tanggal 6 September 2011 Atas Nama Ramli Gani;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Parimata Kecamatan Belawang KabupatenBarito Kuala Tahun 2011, tanggal 6 September 2011 Atas Nama Ramli Gani;4.

gading gajah sebanyak 42 (empat puluh dua) buah.o Potongan gading gajah sisa pembuatan pipa rokok sebanyak 209 (duaratus sembilan) buah.Bahwa bagian satwa yang disimpan dan dimiliki oleh terdakwa adalahgading yang merupakan bagian satwa jenis gajah yang merupakan satwaliar yang dilindungi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,sebagaimana terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi, Nomor Urut 51 yaitu Gajah Asia(elephas maximus).Bahwatindakan menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagianlain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dilinat dari bagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia adalah melanggar UndangUndang

Terdapat 904 jenis hewandan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia yang tercantum didalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 14 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2019/PN PtiKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Bahwaperaturan yang mengatur bahwa jenis satwa liar yang dilindungipemerintah

adalah gajah terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, danberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri LHK NoP.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, pada nomor urut 51, daftar hewan dilindungiadalah elephas maxsimus (Gajah Asia), dan gajah sumatera yang adadi Indonesia merupakan salah satu sub species

Terdapat 904jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia yang tercantumdidalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi, dan pada nomor urut 51, daftar hewan dilindungi adalahelephas maxsimus (gajah asia), dan gajah sumatera yang ada di Indonesiamerupakan salah satu sub species

Sudirman,No. 14 Banjarmasin Kode Pos 70114, berdasarkan surat kuasakhusus Nomor :183.1/00058 B/KUM, tanggal 21 Januari 2013,memberikan kuasa kepada : ++ n2 neon ene nena1. NamaJabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4. Nama: SUGIONO YAWIE, S.H., M.H.j ===:Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan 5A.A. WARLIADI, S.H.M.H., 2222 22 ===: Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;: EDY HARPENDI, S.H. M.H.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANGHal. 4 dari 10 hal. Put.

., tertanggal 1 Nopember 2012.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATANTAHUN 20092014.

Menyatakan benar dan sah Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor188.44/0519/ KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRDKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014. . Menolak perintah untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR MASA JABATANTAHUN 20092014 dan; .

No.149/B/2013/PT.TUN.JKTbahwa meskipun Tergugat/Terbanding tidak mengajukan eksepsi kompetensiabsolut, akan tetapi dalam perkara ini terdapat tentang kKewenangan mengadili;bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang pergantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar masa tahun 20092014; bahwa sengketa dalam perkara ini adalah karena tentang pergantian antarwaktu anggota DPRD di dalam tubuh Partai yang bersangkutan; bahwa objek sengketa (Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember2012

Untuk kayu yang tumbuh alamidiatur berdasarkan Peraruran Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, sedangkan untuk kayuhasil budidaya dibedakan berasal dari hutan hak dan berasal dari hutannegara (dalam hal ini berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi).Kayu hasil budidaya dari hutan hak diatur berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal Dari Hutan Hak, yang dirubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Perubahan atas PeraturanHalaman 10 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2020/PN PnnMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal Dari Hutan Hak.

Dan untuk kayubudidaya dari hutan negara (dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi)diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada HutanProduksi; Bahwa ketentuan yang diatur dalam penatausahaan hasil hutan kayudari hutan alam menurut Peraruran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 diantaranya:Oo Pada pasal 1 angka 4, hutan alam

.1/11/2016tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal DariHutan Hak, yang dirubah berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017diantaranya:Oo Pada pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017, Hutan Hak adalahhutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

PengangkutanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak yang tumbuh secaraalami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengaturHalaman 13 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2020/PN Pnntentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara(dalam hal ini yang dimaksud Peraruran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019);Oo Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016mengatur