Ditemukan 525 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lokaraya lokajaya lokatara
Putus : 30-12-2013 — Upload : 18-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — Drs.SAN HERIB,SP.,MBA VS lr. EDWIN HARIS NASUTION
8347 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalambukunya Hukum Kepailitan, Penerbit Grafiti, halaman 6869 (terlampirDokumen Angka 4.1) yang mengatakan sebagai sebagai berikut "Utangyang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktupenjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadijatuh waktu dan karena itu pula Kreditur berhak untuk menagihnya";e Setiawan dalam Makalah Hukum yang berjudul "Pengertian JatuhTempo dan Pembuktian Adanya Dua Kreditor atau Lebih", dalamrangkaian lokakarya
Register : 24-02-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PA SLEMAN Nomor 263/Pdt.G/2014/PA.Smn
Tanggal 13 Agustus 2014 — PENGGUGAT X TERGUGAT
152
  • Dan inilah yang menyakitkan dan menyedihkan sementaraPenggugat sejak menikah sampai dengan sekarang selalu menjaga diribaik di dalam pergaulan tempat kerja maupun rumah tempattinggal.Tidak benar dikatakan bahwa penggugat tugas luar selama 2 (dua)minggu dan belum pernah penggugat melaksanakan tugas dinas luarselama 2 minggu, paling lama 1 minggu itupun bila sifatnya diklat, bilakegiatan biasa seperti worksop, lokakarya atau bintek bisa hanya 2 hanatau 3 hari bahkan bila hanya konsultasi di kementrian
Putus : 21-02-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 016 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 21 Februari 2011 — ROKIMIN alias BONDAN VS JESSICA CLAIRE WHITE
4730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 016 K/Pdt.Sus/201 118.19.dengan menerima bayaran tertentu dan pihak yang lain yangmemborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaankepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu ( Wayan Nedeng,Lokakarya Dua Hari : Outsourcing Dan PKWT', PT.
Upload : 16-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/PDT.SUS/2011
ROKIMIN Alias BONDAN; JESSICA CLAIRE WHITE Selaku DIRUT. PT. GAYA PUTIH
3935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 016 K/Pdt.Sus/201 118.19.dengan menerima bayaran tertentu dan pihak yang lain yangmemborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaankepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu ( Wayan Nedeng,Lokakarya Dua Hari : Outsourcing Dan PKWT', PT.
Putus : 25-09-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 25 September 2014 — IBRAHIM ALI, BA
4419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mas Ratna Koordinasi / konsultasi tentangpenanganan assetasset daerah hasilpemekaran Kabupaten / Kota tanggal 14 Oktober 20064.280.000,00Ridha Wahyudi Lokakarya SAP di Pontianak tanggal 2122 September 2006980.000,00Ridha Wahyudi Jumlah13.820.000,00 36.243.000,00 B.
    Lokakarya SAP di Pontianak tanggal 21 980.000,00 Ridha Wahyudi22 September 2006Jumlah 13.820.000,0036.243.000,00B. Ada bukti Internal tanpa bukti EkternalBiaya bantuan pelatihan dan kursusketerampilan :1. Diklat orientasi nasional humas dan 7.280.000,00 Syamsupardiprotokol dan MC tanggal 0307 Oktober2006Jumlah 7.280.000,00Jumlah Bulan Oktober 2006 43.523.000,00 Bulan Nopember 2006 A.
Putus : 01-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 — IMAM HANAFI VS PT. GAYA PUTIH
4133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga pengertianoutsourcing adalah suatu perjanjian dimana pemborong mengikat diri untukmembuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain yang memborongkan denganmenerima bayaran tertentu dan pihak yang lain yang memborongkanmengikatkan diri untuk memborongkan' pekerjaan kepada pihakpemborong dengan bayaran tertentu (1 Wayan Nedeng, Lokakarya DuaHari : Outsourcing Dan PKWT, Pl.
Register : 23-02-2010 — Putus : 09-08-2010 — Upload : 24-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 11/PDT.G/2010/PN.Mkt
Tanggal 9 Agustus 2010 — Hj. NANIK RETNOWATI lawan DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Melalui DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN
10824
  • Tindakan tersebut,terbukti kembali dengan adanya gugatan perkara a quoyang kembali menyatakan seolah olah kesepakan bersamadimaksud belum berakhir dan meminta kepentingannyauntuk tidak dirugikan dengan dalil yang dibuat buat;Berdasarkan hasil lokakarya Hukum Perikata yangdiselengarakan oleh Badan Pembinaan MHukum Nasional(BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 1719Desember 1985 yang merumuskan 8 (delapan) asas hukumperikatan nasional (Vide Mariam Darus' Badrulzaman,(1993) KUH Perdata, Buku III
Putus : 18-07-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 18 Juli 2011 — IBRAHIM ALI, BA
3017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1871 K/Pid.Sus/2010 pemekaran Kabupaten / Kota tanggal14 Oktober 2006 Lokakarya SAP di Pontianak tanggal 980.000,00 Ridha Wahyudi2122 September 2006 Jumlah 13.820.000,00 36.243.000,00 B. Ada bukti Internal tanpa bukti Ekternal Biaya bantuan pelatihan dan kursusketerampilan : i:Diklat orientasi nasional humas dan 7.280.000,00 Syamsupardiprotokol dan MC tanggal 0307 Oktober 2006Jumlah 7.280.000,00Jumlah Bulan Oktober 2006 43.523.000,00 Bulan Nopember 2006 A.
    Lokakarya SAP di Pontianak tanggal2122 September 2006980.000,00Ridha Wahyudi Jumlah13.820.000,00 36.243.000,00 B. Ada bukti Internal tanpa bukti Ekternal Biaya bantuan pelatihan dan kursusketerampilan : 1. Diklat orientasi nasional humas danprotokol dan MC tanggal 0307Oktober 20067.280.000,00Syamsupardi Jumlah7.280.000,00 Jumlah Bulan Oktober 2006 43.523.000,00 Bulan Nopember 2006 A. Tanpa SPJ Biaya makan dan minum : Hal. 39 dari 59 hal. Put.
Putus : 24-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2013
Tanggal 24 Oktober 2013 — Drs. PETRUS IDUANTORO vs. BUPATI KUTAI BARAT
2820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bimtek Aparatur BUMK di Jakarta, Angkatan Tahun 2010 selama 3hari, dengan STTPP Nomor : 051/011.2/VisitamaTC V/2010 tanggal12 Mei 2008;Bahwa selain itu, selama Penggugat menjalankan tugas sebagai PegawaiNegeri Sipil, dimana Penggugat telah pula mengikuti Seminar/ lokakarya/diskusi tingkat Nasional mengenai wawasan managemen pemerintahan umumdan daerah, dengan uraian sebagai berikut :5.1.
Register : 01-04-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 168/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 22 Juni 2015 — - RINTO MAHA, S.Psi.,S.H LAWAN - GUBERNUR SUMATERA UTARA - KETUA DPRD SUMATERA UTARA - MENTERI DALAM NEGERI
11652
  • diajukanPenggugat untuk mendukung legalitas organisasi dan legalstanding dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo haruslahdikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara inidengan segala akibat hukumnya ;Bahwa dalam uraian Akta organisasi Nomor : 60 tanggal 1 Maret2011 terutama tentang tujuan didirikannya organisasi hanyalahbertujuan untuk melakukan monitoring terhadap kebijakanpelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan jenisjeniskegiatan organisasi adalah melakukan seminar, lokakarya
Register : 23-02-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 27/Pid.B-LH/2017/PN Liw
Tanggal 2 Mei 2017 — ALBADAWI Alias UJANG Bin JALAL EFENDI
26660
  • Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum dalam daftar riwayathidup.Selain itu dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakanbahwa satu satunya dalil Hukum yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum danSaksi Teja Sutra Utama Bin Cahya Sukmana untuk menerangkan LokasiPenebangan adalah HPT berhubungan dengan dalil tersebut terungkap dipersidangan bahwasanya Keputusan Menteri dimaksud telah dibatalkan padaHalaman 57 dari 77 Putusan Nomor 27/Pid.BLH/2017/PN Liw" Copy Keputusan Menteri Kehutanan
    Hukum Acara Pidana, aturan tersebuttetap digunakan kecuali ada aturan yang lebih spesifik yang mengatur tentangjalannya persidangan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/I/2013 tentang pemberlakukanpedoman penanganan perkara lingkungan hidup dijelaskan bahwa ahli haruslahyang memiliki disiplin ilmu dengan ijazah mininal S2 dan mendapatkanpengakuan dari masyarakat, pernah menyusun atau membuat karya ilmiah danaktif dalam seminar atau lokakarya
Putus : 27-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2273 K/PID.SUS/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — YE XIAO YING
3411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Lokakarya buku KUHP baru yang diselenggarakan oleh BPHN);Keberatan terhadap Putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum tentang tata cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanUndangUndang serta asas prerequisite.Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Judex Facti oleh karenaternyata Judex Facti tidak menerapkan ketentuan mengenai tata caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang.
Putus : 26-06-2012 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2012 — ABDUL HARIS MUGNI
5742 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pelaksana PT Todo Mareva Lumtornilai kontrak sebesar Rp476.478.000,00;Pelaksanaan pekerjaan kajian inter regional inputoutput di Provinsi DKI Jakartapelaksana PT Shiddig Sarana Mulya nilai kontrak sebesar Rp723.425.000,00;Kajian dan dialog interaktif fasilitasi aspirasi warga mengenai kemitraanKelurahan dan Dewan Kelurahan;Kajian Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial Masyarakat Provinsi DKI Jakarta;Kajian efektivitas pajak air bawah tanah bagi konservasi sumber daya di ProvinsiDKI Jakarta;Kajian dan lokakarya
Putus : 06-01-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 6 Januari 2014 — SUPRIYATNO ; Lawan ; PT. GUNUNG RAJA PAKSI
12137
  • menimbulkan sanksi SuratPeringatan;4 Bahwa perbuatan Tergugat meninggalkan pekerjaan dikarenakan menjalankantugas organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia telah diatur didalamPerjanjian Kerja Bersama Gunung Steel Group periode 2008 s.d. 2010Pajajaran perpanjangan 2012 pasal 10 ayat (1 dan 3) yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:PASAL 10DISPENSASI UNTUK KEPERLUAN SERIKA T PEKERJA1Perusahan memberikan izin khusus kepada perwakilan serikatpekerja untuk menghadiri undangan, persidangan, seminar lokakarya
Register : 30-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 7 Februari 2017 — dr. H. ALI SUTOPO Bin M. SUMYAR
12523
  • DARA CAKE yang diperlihatkan dipersidangantelah disiapkan sendiri oleh terdakwa.yang kemudian dipergunakan untukmengecap kwitansi pembayaran;Bahwa benar pada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BPJStersebut terdapat tanda terima transport konsultasi Bidan desa kePuskesmas Kutaraya dengan jumlah masingmasing bidan menerima Rp.50.000. per bulan, tidak sesuai sebagaimana yang diberikan kepadamasingmasing bidan sebesar Rp. 100.000. untuk 6 (enam) bulan sekaliyang diberikan pada saat rapat mini lokakarya
    DARA CAKE yang diperlihatkan dipersidangantelah disiapkan sendiri oleh terdakwa.yang kemudian dipergunakan untukmengecap kwitansi pembayaran;Bahwa benar pada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BPJStersebut terdapat tanda terima transport konsultasi Bidan desa ke PuskesmasKutaraya dengan jumlah masingmasing bidan menerima Rp. 50.000. perbulan, tidak sesuai sebagaimana yang diberikan kepada masingmasing bidansebesar Rp. 100.000. untuk 6 (enam) bulan sekali yang diberikan pada saatrapat mini lokakarya
    CAKE yang diperlihatkandipersidangan telah disiapkan sendiri oleh terdakwa.yang kemudian dipergunakanuntuk mengecap kwitansi pembayaran;Menimbang, bahwa pada laporan pertanggung jawaban penggunaan danaBPJS tersebut terdapat tanda terima transport konsultasi Bidan desa kePuskesmas Kutaraya dengan jumlah masingmasing bidan menerima Rp. 50.000.per bulan, tidak sesuai sebagaimana yang diberikan kepada masingmasing bidansebesar Rp. 100.000. untuk 6 (enam) bulan sekali yang diberikan pada saat rapatmini lokakarya
    yang diperlihatkan dipersidangan telah disiapkan sendiri olehterdakwa.yang kemudian dipergunakan untuk mengecap kwitansi pembayaran;Menimbang, bahwa pada laporan pertanggung jawaban penggunaandana BPJS tersebut terdapat tanda terima transport konsultasi Bidan desa kePuskesmas Kutaraya dengan jumlah masingmasing bidan menerima Rp. 50.000.per bulan, tidak sesuai sebagaimana yang diberikan kepada masingmasing bidansebesar Rp. 100.000. untuk 6 (enam) bulan sekali yang diberikan pada saat rapatmini lokakarya
Register : 02-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713 B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PAMAPERSADA NUSANTARA;
80307 Berkekuatan Hukum Tetap
  • J 53.645Promotion: Reklame Tidak dapat dibiayakan 505.000Promotion: Lokakarya Biaya tidak berhubungan dengan kegiatan usaha 169.818.622Promotion: Keanggotaan Biaya tidak berhubungan dengan kegiatan usaha 18.672.500Donation Nanggro Aceh Tidak dapat dibiayakan 70.150.000 RepresentasiDaftar Nominatif dilampirkan di SPT PPh Badan,namun SPT tidak di beri tanda contreng (V)1.157.021.678 Daftar Nominatif dilampirkan di SPT PPh Badan Entertainment namun SPT tidak di beri tanda contreng (V) 748.334.2041Telcom
Register : 11-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 22/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 22 Oktober 2013 — Ir. T. SYAMSUAR SYAH, MM Bin T. SYAHDAN
8518
  • Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;dan/atau.f.
    &arang/jasa akan menanggung resiko yangPenyelenggaraan diklat, Ku penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;dan/atau.Pekerjaan un yek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untukpenzenddMg)knoloineto kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia/fasa; dan/atau. rjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian olehperguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;pekerjaan yang bersifat rahasia
Putus : 30-12-2013 — Upload : 18-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — Drs.SAN HERIB,SP.,MBA VS lr. EDWIN HARIS NASUTION
6338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalambukunya Hukum Kepailitan, Penerbit Grafiti, halaman 6869 (terlampirDokumen Angka 4.1) yang mengatakan sebagai sebagai berikut "Utangyang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktupenjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadijatuh waktu dan karena itu pula Kreditur berhak untuk menagihnya";e Setiawan dalam Makalah Hukum yang berjudul "Pengertian JatuhTempo dan Pembuktian Adanya Dua Kreditor atau Lebih", dalamrangkaian lokakarya
Register : 04-08-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 178/Pid.B/2015/PN Pgp
Tanggal 8 Oktober 2015 — Andriyadi Bin Adi Jasman
357
  • Adi Andojo Soejipto, SH, Kesamaan dalam Pemidanaan(Parity in Sentence), dalam buku: Lokakarya Pemidanaan Dalam Musyawarah Nasional IkatanHakim Indonesia Ke VIII Tanggal 27 s/d 29 Maret 1984 di Jakarta, Standar Pemidanaan, disusunoleh H.
Register : 18-06-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 32/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 16 Juli 2014 — DEVI SARAH Binti AGUS BAKRI
13049
  • Perjalanan dinas Dalam rangka Lokakarya SDMK kegiatan Kajian hasil penysusunan kebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya an. Sudung Nainggolan, MHSC dk;-------------------79. Perjalanan dinas peserta pusat Dalam rangka persiapan kegiatan Fasilitasi penyusunan kebutuhan SDMK an. Sudung Nainggolan MHSC dkk;---------------------------------------------------------------------------------80.
    MSc dkk; Perjalanan dinas Dalam rangka Lokakarya SDMK kegiatan Kajian hasilpenysusunan kebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan SPM dan UnitDepkes dan UPT nya an. Sudung Nainggolan, MHSC dkkPerjalanan dinas peserta pusat Dalam rangka persiapan kegiatan Fasilitasipenyusunan kebutuhan SDMK an. Sudung Nainggolan MHSC dkk;Perjalanan dinas peserta pusat Dalam rangka pelaksanaan sosialisasiAplikasi Nasional kegiatan Sosialisasi Aplikasi penyusunan kebutuhanSDMkK di daerah an.
    MSc dkk;Perjalanan dinas Dalam rangka Lokakarya SDMK kegiatan Kajian hasil penysusunankebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya an.Sudung Nainggolan, MHSC dk;Perjalanan dinas peserta pusat Dalam rangka persiapan kegiatan Fasilitasi penyusunankebutuhan SDMK an. Sudung Nainggolan MHSCPerjalanan dinas peserta pusat Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Nasionalkegiatan Sosialisasi Aplikasi penyusunan kebutuhan SDMK di daerah an.