BALKIS FIKHRI REVOLO (Tergugat) selaku Developer (Pengembang) Perumahan Gerry Permai Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

BALKIS FIKHRIREVOLO, selaku Developer (Pengembang) Perumahan Gerry PermaiKelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang(Tergugat) dan pada waktu itu sampai gugatan ini diajukan masihbersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3838/Kel. Padang Sarai,Surat Ukur No. 00912/2018 tanggal 27 Agustus 2018, seluas 232 M2,masih tercatat atas nama pemegang hak : PT. BALKIS FIKHRI REVOLOBerkedudukan dan Berkantor Pusat di Padang;Selanjutnya mohon disebut : Objek Perkara2.

BALKIS FIKHRI REVOLO (Tergugat) selaku Developer(Pengembang) Perumahan Gerry Permai Kelurahan Padang Sarai,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk membalik namakan sertifikatHak Guna Bangunan (HGB) No. 3838/Kel. Padang Sarai, Surat Ukur No.00912/2018 tanggal 27 Agustus 2018, seluas 232 M2, yang masih tercatatatas nama pemegang hak : PT.

Zaini Zein, SH Notaris di Padang, dari PT.BALKIS FIKHRI REVOLO, selaku Developer (Pengembang) Perumahan GerryPermai Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang(Tergugat), dengan harga pembayaran Rp.6.900.000, (enam juta sembilan ratusHalaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pat.G/2019/PN Pdgribu rupiah) ditambah kelebihan tanah (tanah sisa), sehingga luaskeseluruhannya menjadi 232 M2.

BALKIS FIKHRIREVOLO selaku Developer (Pengembang) Perumahan Gerry Permai KelurahanPadang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang (Tergugat) makaterhadap petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi menyatakan bahwa Penggugatberhak untuk membalik namakan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.3838/Kel. Padang Sarai, Surat Ukur No. 00912/2018 tanggal 27 Agustus 2018,seluas 232 M2, yang masih tercatat atas nama pemegang hak : PT.

BALKIS FIKHRI REVOLO (Tergugat) selaku Developer(Pengembang) Perumahan Gerry Permai Kelurahan Padang Sarai,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang; Menyatakan Penggugat berhak untuk membaliknamakan sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) No. 3838/Kel. Padang Sarai, Surat Ukur No.00912/2018 tanggal 27 Agustus 2018, seluas 232 M2, yang masih tercatatatas nama pemegang hak : PT.

Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat mendalilkan Tergugat sebagai pengembang yang tidak membangun sesuail, kriteria,spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum adalahsanksi administratif (Vide, Halaman 10 point 17), yang dimanamerupakan bukti Sempurna sebagai pengakuan para Penggugatterhadap gugatan yang didalilkan.2.

Salinan 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.2065/PPJBGMT/06/2016 bertanggal 22 Juni 2016 antara PT.Gowa Makassar TourismDevelopment, Tok sebagai Pengembang dengan Febrian James sebagaiPembeli, yang diberi tanda P1;2. Salinan 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.2303/PPJBGMT/12/2017 bertanggal 11 Desember 2017 antara PT.Gowa MakassarTourism Development, Tbk sebagai Pengembang dengan Adiansyah sebagaiPembeli, yang diberi tanda P2;3.

Salinan 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.2451/PPJBGMT/04/2018 bertanggal 11 April 2018 antara PT.Gowa Makassar TourismDevelopment, Tok sebagai Pengembang dengan Mawardi sebagai Pembeli,yang diberi tanda P3.1;4.

kantor pengembang untuk mempertanyakan masalah penyediaan airPDAM bagi warga penghuni Perumahan Green River View, hinggaakhirnya keluarlah surat yang dijadikan sebagai bukti bertanda P7tersebut;Bahwa setelah melakukan protes, pihak pengembang barulah mengisi airpada reservoir di depan pintu gerbang masuk perumahan namunpenghuni perumahan menjadi rebutan air Karena air yang diisi ke reservoirtidak mencukupi kebutuhan penghuni perumahan;Bahwa saksi kemudian melakukan protes lagi dan kemudian pengembangPerumahan

air sebanyak Rp 40.000, (empat puluh riburupiah) setiap bulan yang dibayarkan oleh saksi selaku penghuniperumahan Green River View dibayarkan ke pihak GMTD dan bukan kepihak PDAM, dan untuk pembayaran tersebut saksi mendapatkan jatah airmengalir ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari;Bahwa air PDAM telah dijanjikan oleh pihak pengembang dalam brosurperumahan yang dikeluarkannya;Bahwa perumahan Amarylis, Perumahan Clove dan Perumahan TamanToraja yang dikembangkan oleh pengembang perumahan

membeli rumah di Perum GriyaBrandweer Parung dengan cara:e Konsumen cash: Konsumen yang membeli 1 (satu) unit rumah denganpembayaran secara tunai;e Konsumen soft cash: Konsumen yang membeli 1 (satu) unit rumahdengan pembayaran secara kredit jangka waktu antara 6 (enam) bulansampai dengan 2 (dua) tahun;e Konsumen KPR: Konsumen yang membeli 1 (satu) unit rumah dengankepemilikan rumah melalui perbankan;Bahwa kewajiban konsumen cash maupun konsumen cash credit adalahmembayarkan sejumlah uang kepada pihak pengembang

Tapac Alam Mardy selaku pengembang Perum GriyaBrandweer Parung Kabupaten Bogor dari saksi AGUS PRIYANTO selakuDirektur Utama dan Ny. dr. Hj. MIEN SUGANDHI selaku Komisaris kepadasaksi RUSBI selaku Direktur Utama, saksi ESTER MONITA PUSPITAselaku Direktur dan saksi OENTONO selaku Komisaris sesuai dengan AktaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Tapac Alam Mardy No. 07tertanggal 17 Desember 2008, sehingga terjadi peralihan pengembanglama ke pengembang baru, termasuk tanggung jawab pengurusan suratberupa Akta Jual Beli sampai dengan sertifikat pada konsumen PerumGriya Brandweer Parung Kabupaten Bogor ikut beralih ke pengembangbaru;Bahwa kemudian banyak warga masyarakat yang ikut membeli rumah diPerum Griya Brandweer Parung Kabupaten Bogor, termasuk di antaranyasaksi LIEN EFFRIDA Binti ISHAQ EFFENDY, saksi HADI SUWITO BinHADI SUTRISNO, saksi

Tapac Alam Mardy selaku pengembang Perum GriyaBrandweer Parung Kabupaten Bogor dari saksi AGUS PRIYANTO selakuDirektur Utama dan Ny. dr. Hj. MIEN SUGANDHI selaku Komisaris kepadasaksi RUSBI selaku Direktur Utama, saksi ESTER MONITA PUSPITAselaku Direktur dan saksi OENTONO selaku Komisaris sesuai dengan AktaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tapac Alam Mardy No. 07tertanggal 17 Desember 2008, sehingga terjadi peralihan pengembangHal. 7 dari 19 hal. Put.

No. 728 K/Pid/2013lama ke pengembang baru, termasuk tanggung jawab pengurusan suratberupa Akta Jual Beli sampai dengan sertifikat pada konsumen PerumGriya Brandweer Parung Kabupaten Bogor ikut beralin ke pengembangbaru;Bahwa kemudian banyak warga masyarakat yang ikut membeli rumah diPerum Griya Brandweer Parung Kabupaten Bogor, termasuk di antaranyasaksi LIEN EFFRIDA Binti ISHAQ EFFENDY, saksi HADI SUWITO BinHADI SUTRISNO, saksi RUSLIH MUHAYAR Bin MUHAYAR, saksiSUMIHADI Bin SUHADI, saksi DEW!

(obyek sengketa) serta sebanyak 4 (empat) unitkapling oleh Pengembang yanglama (Muhamad Sholeh) sudah terjual masing masing kepada1. Aristamarhance;2. Wahyudi; 3.Titik Sulastri; 4. Linda .Ini berari gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk itu supaya GugatanPenggugat tidak dapat diterima atau ditolak..

Bahwa selama Tergugat menguasai/ memiliki/ menempati obyek sengketa tidak pemahdiganggu gugat oleh Mochamad Sholeh selaku penjual (Pengembang)4.

Sholeh yakniyang dibeli oleh : Arista Marhance, Wahyudi, Titik Sulasti, dan Linda Effendi; Bahwa menurut Tergugat tanah/ lahan yang menjadi objek sengketa saat ini (rumahnomor B.1) telah Tergugat beli seharga Rp 80.000.000,00 (delapan pulun juta rupiah)kepada pengembang sebelumnya (Moch.

Sholeh) dengan cara mengangsur sebanyak3x (tiga kali); Bahwa menurut para Turut Tergugat rumah contoh B.1 yang menjadi objek sengketasaat ini belum dilunasi oleh Tergugat sehingga sebagaimana perjaniian antara para TurutTergugat dengan pengembang sebelumnya, Moch.

Apakah benar sebelum para Turut Tergugat melakukan perikatan jual beli sebagaimanatersebut diatas dengan Penggugat, para Turut Tergugat telah terlebih dahulumelakukan persetujuan pembatalan jual beli antara para Turut Tergugat dengan M.Sholeh (pengembang lama) ?

Bahwa Penggugat adalah Pengembang/Developer atas pembangunan/renovasi Pasar Baru Bandung yang semula merupakan PasarHal. 1 dari20 Hal.

danPengelola lebin mengutamakan haknya sementara kewajiban yang harusdilakukan sebagai Pengembang dan Pengelola untuk meramaikan perdagangandi basement tersebut tidak dilakukan atau tidak diperhatikan;Bahwa selama 2 (dua) tahun tidak ada akses jalan masuk secara langsung daiJalan Oto Iskandardinata ke basement dimana Tergugat/ Pemohon PeninjauanKembali dan para pedagang lainya berjualan, baru kemudian dibuatkan pintumasuk dengan tangga biasa bukan ekskalator oleh Penggugat/ TermohonPeninjauan Kembali

selaku Pengembang dan Pengelola;Hal. 15 dari 20 Hal.

danPengelola telah melanggar kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bandungyang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat/ TermohonPeninjauan Kembali selaku Pengembang dan Pengelola dengan PemerintahKota Bandung tentang Asuransi;Bahwa telah terbukti dalam Pemeriksaan setempat (staat openneming) banyakkioskios tutup, jadi kerugian tersebut dialami bukan hanya oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi Pedagang basement lainnya yangmengalami kerugian, sirkulasi udara pengap dan

Putusan Nomor 691 PK/Pdt/201418terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa konfirmasi pembelian hak pakaitempat berjualan kios, membuktikan telah terjadi kesepakatan jual beli kiosantara Penggugat sebagai pengembang/penjual dengan Tergugat sebagaipembeli dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per m?

.; Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri KesehatanRI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotikajenis sabusabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahuiNarkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danatau pengembang ilmu pengetahuan danteknolog.

;e Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RIatau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis sabuHalaman 5 dari 17 hal Putusan NO.288/PID.B/2011/PN.DUMsabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapatdipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmupengetahuan dan teknologi.

;Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RIatau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis sabusabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapatdipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmupengetahuan dan teknologi.

;Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri KesehatanRI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotikajenis sabusabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahuiNarkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danatau pengembang ilmu pengetahuan danteknolo@i. ;e 1 (satu) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabusabu dengan berat0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telahdimusnahkan.

Bahwa benar terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri KesehatanRI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenissabusabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanyadapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmupengetahuan dan teknologi.

Bahwa oleh karena TERGUGAT Ill sudah lama mengenal PENGGUGAT, makaTERGUGAT Ill =menghubungi PENGGUGAT melalui telephone gunamenyampaikan informasi penawaran perihal adanya pengembang yang sedangmembutuhkan partner investor dan mengajak bekerjasama di proyekPembangunan Properti (Perumahan) Komersial CISAAT Kabupaten SUKABUMI;6.

Bahwa benar adanya perjanjian kerjasama antar Penggugat selakupenanam modal dan Tergugat 1 selaku pengembang pada tanggal 10Okteber 2018 yang di warmerking oleh Fauzi Akmal, SH, M.KN yangdalam perkara ini sebagai Turut Tergugat3.

pengembang dan sebagai jaminan suratsurat berharga milikPenggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diakui bersama dalamperaka ini ;.

Bahwa Tergugat III tegaskan dahulu disini, bahwa Tergugat Ill hanyamenyampaikan penawaran informasi (menghubungkan) Penggugat denganTergugat didalam perihal adanya pengembang proyek perumahan yanghalaman 19 dari 30 halaman perkara No.37/PDT/2021/PT BDG.sedang membutuhkan partner investor di proyek pembangunan property(perumahahan) komersial Cissat kabupaten sukabumi ;2.

Bahwa benar, karena Tergugat III sudah lama mengenal Penggugat makaTergugat Ill menghubungi Penggugat guna MENAWARKAN danmenyampaikan informasi melalui telepon perihal adanya pengembang yangsedang membutuhkan partner investor dan mengajak bekerja sama diproyek pembangunan property di Cisaat Kabupaten Sukabumi;4.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (M Takwin bin Abdul Aziz) dengan Pemohon II (Dewi Yanti binti Sangkala) yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020 diDusun Pengembang, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros

BANK TABUNGAN NEGARA Cq Kantor Cabang Pembantu Sukoharjo
Turut Tergugat:
1.Pengembang Grand Sakinah Residence Sukoharjo
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta

Olehkarenanya, warga khususnya Para Penggugat yang patuh terhadapputusan Mahkamah Agung RI tersebut dengan tidak membayar BPPLnamun tetap membayar lunas biaya air kepada pihak pengembang,justru diputus jaringan air minumnya karena dianggap tidak membayarkewajiban kepada pihak pengembang; dan.

Bahwa sejak awal penjualan tanah dan bangunan , antara Tergugat IlIntervensi dengan setiap Pembeli termasuk Para Penggugat telah ditandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli berkonsep Township Management(pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh Pengembang atau pihak yangditunjuk oleh Pengembang).

Sentul City.Dan Pengembang tidak berhak lagi melaksanakan Penyelengaraan SPAMdikawasan Perumahan Sentul City.

Bahwa sejak awal penjualan tanah dan bangunan , antara Tergugat IlIntervensi dengan setiap Pembeli termasuk Para Penggugat Intervensi telahditanda tangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli berkonsep TownshipManagement (pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh Pengembang ataupihak yang ditunjuk oleh Pengembang).

Pihakpenggugat sangat keberatan karena dari pihak pengembang menaikan tarifair serta biaya BPPL dan pada saat itu pembayaran air dan BPPL dijadikansatu oleh Pengembang Sentul City maka warga protes dan tidak setuju makaterjadilan adanya pemutusan air ; Saksi menyatakan bahwa rumah Ir.

SAENAN selaku pengembang perumahan Puri Samara mengalamikerugian kurang lebin sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).wonnnnnee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 170 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUAwon nn Bahwa terdakwa ANDIKA WIRYA ANWAR Bin ANWAR baik bertindaksendirisendiri maupun bersamasama dengan Sdr.

SAENAN selaku pengembang perumahan Puri Samarauntuk jalan menuju pembangunan proyek tersebut yang berlokasi di Kp.Pondok Manggis Rt.01/03 Desa Bojonggede Kec. Bojonggede Kab. Bogor.dimana dalam kesepakatannya saksi AHMAD UBAIDILAH Bin H. SAENANakan mengganti tanah yang diakui milik terdakwa tersebut dengan nominaluang. Oleh karena terdakwa kesal dengan saksi AHMAD UBAIDILAH Bin H.SAENAN yang belum membayarkan uang pengganti tanah tersebutselanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.

SAENAN selaku pengembang perumahan Puri Samara mengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).wonnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 406 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksiyang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing masing, yaitu saksi saksiSaksi1: AHMAD UBAIDILAH H SAENANdibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal

SAENAN selaku pengembang perumahan tersebut denganmenggunakan sebilah golok sedangkan sdr. RIDO yang datang bersama terdakwajuga ikut memecahkan kaca jendela kantor pemasaran dengan menggunakan batuselanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah tempat tidur tukang yang terletakdisamping kanan kantor pemasaran lalu terdakwa kembali memecahkan kaca jendelarumah tempat tidur tukang dengan menggunakan golok. yang menyebabkan saksiAHMAD UBAIDILAH Bin H.

SAENAN selaku pengembang kavlingperumahan Puri Samara yang berlokasi di Kp. Pondok Manggis Rt.01/03 DesaBojonggede Kec. Bojonggede Kab. Bogor, karena tidak menepati janji akanmembayar tanah yang dijadikan jalan masuk proyek pembangunan kavlingperumahan Puri Samara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017sekira jam 19.00 wib terdakwa bersama dengan sdr.

Hamid (Alm.)membuat bangunan tidak permanen berupa triplek dan kayu, memasangumbulumbul/bendera bertuliskan Grand Reciden Living Stile MinimalisModern di atas lahan lokasi tersebut yang diduga milik pengembang PT.Griya Permata Persada di Jalan Raya Ketintang Baru No. 16 Surabaya;e Bahwa Terdakwa Moch. Wahyu lbnu Hamid Bin Abd.

Hamid (Alm.)membuat bangunan tidak permanen berupa triplek dan kayu, memasangumbulumbul/bendera bertuliskan Grand Reciden Living Stile MinimalisModern di atas lahan lokasi tersebut yang diduga milik Pengembang PT.Griya Permata Persada di Jalan Raya Ketintang Baru No.16 Surabaya;e Bahwa Terdakwa Moch. Wahyu lbnu Hamid Bin Abd.

Griya Permata Persada selaku pengembang/pengelola yang akan membangun perumahan, telah membeli tanah berlokasi diJalan Ketintang Madya No. 144 Surabaya (eks Pabrik Padi) tersebut dariTerdakwa Nanik Triwahyuni Binti Soeripno (Alm.) dengan harga yang telahdisepakati Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan Akta Ikatan JualBeli dari Notaris Djarot Pribadi, S.H., M.H., M.Si. di Bratang Binangun VI/19Surabaya pada tanggal 10 Desember 2010 dengan dasar suratsurat berupaSurat Penetapan Pengadilan

Sutrimo Alias Romo untuk mendatangkanbeberapa tukang untuk membongkar pagar yang terbuat dari beton yang berdiridi lahan Jalan Ketintang Madya No. 144 Surabaya dan membuat bangunantidak permanen berupa triplek dan kayu, memasang umbulumbul/benderabertuliskan Grand Recidence Living Style Minimalis Modern di atas lahan lokasitersebut milik Terdakwa sebagai Pengembang PT.

Bahwa rumah yang dimiliki Pemohon dan Termohon di Madiuntersebut karena Pemohon dan Termohon tidak bias lagi membayarcicilannya maka pihak pengembang/developer mengambil kembali unitrumah tersebut dengan mengembalikan 50% uang Pemohon danTermohon sebesar Rp. 115.000.000, (serratus lima belas juta rupiah),tetapi ketika uang tersebut diserahkan dari pihak pengembang/developerkepada Termohon, Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohonbahwa uang tersebut sudah diterima oleh Termohon;eBahwa akibat dari

kebohongan Termohon tersebut dengan tidakmemberitahukan bahwa uang dari pihak pengembang/developer telahditerima oleh Termohon, Pemohon sempat marah kepada Termohonsebab bagaimanapun juga rumah tersebut adalah harta bersama yangdimiliki oleh Pemohon dan Termohon; Bahwa dari seringnya pertengkaran tersebut dan bahkan Pemohon jugasering memaafkan Termohon dengan harapan bias berubah menjadi lebihbaik, tetapi harapan Pemohon tersebut siasia;e Bahwa perjuangan dan kesabaran Pemohon terhadap Termohon

Bahwa diakui pihak Tergugat Ill, Perseroan Terbatas (PT) CITRAMANDALO PRIMA KSO adalah sebagai Pengembang (Developer)(Lampiran 3 : Peraturan Lingkungan Citra Raya Jambi) sedang, telahdan akan membangun dan memasarkan suatu Kawasan Perumahanyaitu Citra Raya City, yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota,Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, yang merupakan kawasanhunian dan komersial (rumah toko/rumah kantor) beserta fasilitas yangdikelola secara terpadu untuk menciptakan kenyamanan Pemilik/Penghuni

Bahwa diakui pihak Tergugat III, sebagai Pengembang Citra Raya City,juga sebagai Pengelola Kawasan, bahwa dalam kawasan tersebutPengembang menyediakan beberapa fasilitas untuk dapat dipakai dandimanfaatkan oleh Pemilik/Penghuni, dimana untuk itu Pemilik/Penghuniwajid mentaati dan melaksanakan seluruh isi ketentuan dari PeraturanKawasan (selanjutnya disebut Peraturan Kawasan) sebagaimanaPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (SPPJB)Perumahan CitraRaya City, Muaro Jambi,9.

Mengenai Perjanjian ini dan dan segala akibatnya Para Pihak setujudan sepakat untuk memilin kedudukan hukum (domisili) yang umumdan tetap serta tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan NegeriJambi;Bahwa diakui dan diketahui bahwa pihak Tergugat III, Perseroan Terbatas(PT) CITRA MANDALO PRIMA KSO adalah sebagai Pengembang(Developer), juga sebagai Pengelola Kawasan yang dibentuk oleh pihakTergugat dengan pihak Tergugat II dalam kerjasama operasionalnya,maka sudah sepatut/seharusnya juga pihak Tergugat

danHalaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor74/Padt.G/2019/PN Jmbsesuail azas sistem keamanan lingkungan bahwa keamanan menjaditanggung jawab bersama diantara Pemilik/Penghuni kawasan tersebutdan Pengembang, sebagai Pengelola kawasan yang akan mengelolakawasan tersebut dalam hal ini oleh Departemen Estate CitraRaya City,dimana pihak Pengelola Kawasan tidak dapat memberikan jaminan mutlakatas keamanan kawasan, namun menjadi kewajiban Pengelola Kawasanuntuk menciptakan rasa aman bagi Pemilik

,artinya masalah keamanan lingkungan tidak sematamata tanggungjawab Pengembang sendiiri;e Bahwa disadari Pengembang tidak sanggup memberikan jaminankeamanan secara mutlak bagi Pemilik/Penghuni, akan tetapi ia berusahamenghadirkan rasa aman kepada Penghuni dengan memberikan fasilitaspenunjang keamanan berupa Security Guard/Satoam/Linmas yangbertugas menjaga gerbang masuk, patroli, bantuan darurat, koordinasidengan aparat keamanan setempat,;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dihubungkandengan

alasanalasannya telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyatermuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut: Bahwa dari fakta yang terungkap Terdakwa sebagai pengembang

Nomor 927 K/Pid/2018 Bahwa atas dasar tersebut Judex Facti salah dalam mengadili perkara aquo, seharusnya bukan bebas melainkan lepas (ontslag van allerechtsvervolging), kKewajiban pengembang untuk menyerahkan suratsuratrumah manakala konsumen sudah melunasi kreditnya, Terdakwa tidakdapat menyerahkan suratsurat rumah Terdakwa wanprestasi, seharusnyaTerdakwa yang melunasi agunannya ke Bank Tabungan Negara namuntidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga merupakan tindak pidana(Terdakwa sebagai pengembang

Tergugat membaca formulirpermohonan dan melihat kalau yang dimohon adalah rumah dalamperumahan Lucky View, Tergugat tau kalau pemohon tidak mungkin memilikirumahnya dari pertama, karena permohonan atas nama pribadi, bukan atasnama Perseroan Terbatas/ Perusahaan Pengembang (developer), buktipengalihannya dari developer Penggugat harus diminta, diteliti dandiperiksa.

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, denganhak pengelolaan, kepada Ketua Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam;Halaman 38 dari 48 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2014b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk;1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2.

Daerah Industri Pulau Batam (SPJ),e Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian Bagian Tertentu Dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam (SKEP),e Surat Rekomendasi Hak Milik untuk Rumah Tinggal diatas Bagian Bagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam (Rekom),Bahwa Judex Factie menguji Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batamtersebut

materiil;Bahwa Judex Facti Judex Factie yang menguji Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, yang bukan objek perkara, serta tanpa menturut sertakan ataumeminta penjelasan dari Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, sangat nampak Judex Factie telah melebihi wewenangnya (onbevogd);Halaman 41 dari 48 halaman.

Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam;e Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita Batam;e Gambar Penetapan Lokasi; Gambar Penetapan Lokasi Nomor 93.85030438.027 tanggal 25Mei 1993 atas nama SUSANTI;(vide bukti T2.5) ; Gambar Penetapan Lokasi Nomor 93.85030438.0043 tanggal 25Mei 1993 atas nama SUSANTI ;(vide bukti T3.5);e Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan PengurusanTanah atas BagianBagian tertentu dari pada Tanah Hak PengelolaanOtorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam (SPJ); SPJ

Lestari Pembangunan Jaya sebagai Developer(Pengembang) pembeli tanah (lahan) dari keluargabesar Atamimi, ahli waris pemilik Eigendom PerpondingNo.1064 seluas 74 Bau atau 51,8 Ha atas namaAbdulgawi bin Imani nama persil tersbut adalah DusunKalawadjy dan Cataymu adalah kepunyaan (hak) ahliwaris dari turun temurun dari Abdulgawi bin ImaniAtamimi dengan lokasi Jalan Raya Dr. J. Leimena,Negeri Tawiri, Kec.

Lestari Pembangunan Jaya Developer(Pengembang rumah Subsidi Uang Muka dan KPR yHalaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 246/Pdt.G/2017/PN.Amb iy bantuan Pemerintah Pusat melalui program sejutarumah), selanjutnya disebut PENGGUGATI;2. Yantje Siripori, alamat Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon,Pekerjaan Dinas PU Prov.Maluku, Nomor KTP817104260970002, Datam hal ini bertindakPemilik (ahli Waris Dusun Dati Titiuwi, Negeri Tawiri,Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon Ambon) di lokasi JI.Dr.

terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekorial verkoopdilaksanakanBahwa sebagaimana ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung RI No :697K/sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 apabila eksekusi salah obyek (tidakHalaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 246/Padt.G/2017/PN.Amb sah) sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga (yangdirugikan) untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan.Adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagaiberikut:Bahwa Penggugat I selaku Pengembang

Bahwa Penggugat selaku Pengembang (Pelaksana) yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Prov.

Lestari PembangunanJaya sebagai pengembang pembangunan rumah bersubsidi bagi PNSHalaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 246/Pdt.G/2017/PN.Amb dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon untuk tetapmelaksanakan pekerjaan selama proses hukum berjalan ;DALAM POKOK PERKARA1) Menyatakan para Penggugat adalah pihak yang benar dan beralasanmengajukan gugatan pembatalan eksekusi yang telah dilaksanakan padahari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 ;2) Menyatakan batal demi hukum Penetapan eksekusi nomor120

CITRA PRATAMA PROPERTINDO, (Pengembang / Developer ApartemenMAPLE PARK Kemayoran), berkantor di Jl. HBR.

Sunter Agung, Kel.Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan Objek pemesanan yaitu 1 (satu)unit hunian pada Apartemen (rumahsusun) Maple Park Golf ViewKemayoran milik Pengembang PTCitra Pratama Propertindo yangberalamat di HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A, No.34, SunterAgung, Tanjong Priok, Jakarta Utara dengan perincian spesifikasipemesanan sebagai berikut:Tipe SKS: Hunian; Tower:A ; Lantai: 1; No.Unit:T; Tipe: 3 Bedroom Corn; Luas : 91,60M?

Bahwa pada tanggal 27 September 2014 Penggugat melihat lokasi unityang dipesan dan setelah melakukan pengecekan, Penggugatmendapatkan informasi yang diperoleh dari pihak Pengembang (Developer)bahwa luas lokasi hunian yang dipesan Penggugat (objek sengketa) luasnyahanya 76 M2, dan oleh karena tidaksesuai dengan luas unit yang dipesan,maka Penggugat telah mengajukan keberatan/komplain atas pembelian unitApartemen Maple Park, Tower A,Lantai 1, Unit.

Bahwa perbuatan Tergugat dengan menyatakan batal Pemesanan unit 1(satu) unit hunian pada Apartemen (rumah susun) Maple Park Golf ViewKemayoran milik Pengembang PT.Citra Pratama Propertindo yangberalamat di HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A, No.34, Sunter Agung,Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah tindakan melawan hukum, karenaTergugat sendirilah yang belum melaksanakan kewajiban untuk memenuhiluas unit sebagaimana dipesan olehPenggugat ;.

Bahwa pada saat Terdakwa Anitamelakukan penawaran pembangunan perumahan tersebut hingga saksi EVYyakin lalu menyerahkan uang dikarenakan pada saat penawaran saksi EVYditunjukan serta melihat langsung lokasi perumahan dan saat itu juga di depantanah tersebut sedang dalam pembangunan rumah, namun saksi EVY tidakpernah bertemu dengan pemilik dan pengembang perumahan Griya Nusa Indahdan saat itu Terdakwa Anita juga meyakinkan untuk Semua urusanpembangunan langsung dengan Anita hingga akad kredit.

AMIN, sedangkan dengan Terdakwa, saksi kenalsejak sekira tahun 2017 pada saat saksi bertemu di rumah teman yangberalamat di seputaran Taman Remaja Kota Bengkulu dan saksi tidakada hubungan keluarga dengannya; Bahwa saksi sebagai pengembang perumahan Griya Nusa IndahBengkulu yang terletak di JI.

AMIN tidak ada terdakwa laporkan kepada pengembang perumahan GriyaNusa Indah tersebut dengan alasan dikarenakan keseluruhan persyaratandiserahkan kepada terdakwa hingga proses kredit, namun dikarenakan saatitu terdakwa mengecek untuk BI cheking milik saksi EVI HERAWATY Binti M.AMIN mengalami hambatan;Bahwa terdakwa tawarkan agar diganti dengan nama suaminya dan saat itusaksi EVI HERAWATY Binti M.

AMIN tertarik dan melakukan pembayaran untuk pembelian rumahtersebut, Sampai kemudian hari Terdakwa tidak pernah mengajukan ataumendatangkan konsumen yang berminat dalam pembangunan perumahanGriya Nusa Indah tersebut kepada saksi BUD HARIANTO Bin BUSRANSYAFRI sebagai pengembang dan Terdakwa memasukkan uang saksi EVI HERAWATY Binti M.

AMIN tertarik danmelakukan pembayaran untuk pembelian rumah tersebut, Sampai kemudian hariTerdakwa tidak pernah mengajukan atau mendatangkan konsumen yangberminat dalam pembangunan perumahan Griya Nusa Indah tersebut kepada saksi BUDI HARIANTO Bin BUSRAN SYAFRI sebagai pengembang dan Terdakwa memasukkan uang saksi EVI HERAWATY Binti M.

LANDASAN BERFIKIR :1.1 Prosedur Pembangunan Perumahan: Untuk membangun perumahan Pemerintah menetapkan peraturansebagai berikut:1.1.1.Perusahaan Pengembang adalah perusahaan berbadanhukum.1.1.1. PENGEMBANG HARUS MEMPUNYAI WIN VJIN . YAITU :1.1.1.1.

JIN PRINSIP YANG DITANDA TANGANI OLEHWALIKOT A SAMARINDA;Ijin Prinsip ditujukan bahwa Pengembang harus membangun sesuai dengan Tata Ruang Wilayah,setelah pengajuan Pengembang sesuai dengan peruntukan yang terdapat didalam Tata Ruang Wilayah,Walikota menerbitkan Surat ljin Prinsip, didalam suratijin Prinsip ditulis luas tanah yang diijinkan untukdibangun.Didalam penerbitan Surat Ijin Prinsip , Walikotamelibatkan aparat terkait termasuk RT, Lurah, Camat.1.1.1.2.

NIN LOKASI YANG DITANDA TANGANI OLEHKEPALA BPN SAMARINDA;Pengembang mengajukan proposal ke BPN Samarinda, kemudian Pengembang melakukan presentasididepan Tim 9 termasuk didalamnya RT, Lurah, Camat,setelah Tim 9 menyetujui proposal yang diajukan olehPengembang, lalu Kepala BPN Samarinda menerbitkansurat ljin Lokasi , lengkap dengan gambar / peta jjinlokasi.Ijin Lokasi adalah surat ijin pembebasan tanah ,kemudian Pengembang membebaskan tanah ,sehingga terbitlan Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani

oleh Pengembang, Pemiik tanah, RT, Lurahdan camat, kemudian Pengembang mengajukanpensertifikatan kepada BPN Samarinda.Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Smr1.1.1.3.

PENGESAHAN SITE PLAN :Site Plan diajukan oleh Pengembang denganberpedoman 60 : 40, artinya untuk jumlah luas kaplingyang direncanakan/ di design didalam site plan luasnyatidak boleh melebihi 60% dari jumlah luas lahan,sedangkkan luas Jalan+Taman+ Saluran +FasilittasUmum + Fasilitas Sosial minimal 40% luas lahan,Gambar site plan yang disampaikan oleh Penggugat 2perkara nomor 69/PDT.G/2017/PN Smr tidakmemenuhi persyaratan 60:40, sehingga uraianPenggugatdidalam gugatan harus diabaikan, sehinggaharus