Pol : P2245LV lalu terdakwa memberitahu kepada saksi korban kalaukaryawan yang bagian menerima lamaran pekerjaan ( bagian personalia ) sedang istirahat danrumahnya di daerah Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember akhirnya terdakwaberangkat bersamasama dengan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik saksikorban tersebut dan sesampainya di pos ronda pinggir jalan Perumnas Patrang KecamatanPatrang terdakwa berhenti dan melihat surat lamaran yang dibawa oleh saksi korban.

TOMI SUWANDANA beserta 1 (satu) unitHandphone merk Smartfren Andomax warna putih milik saksi korban dengan alasan untukmembeli materai dan menelpon bagian personalia PT Coca Cola , karena percaya denganucapan terdakwa tersebut dan berharap saksi korban cepat mendapatkan pekerjaan maka tanpacuriga sedikitpun akhirnya saksi korban menyerahkan sepeda motor Honda Kharisma sertatelepon miliknya kepada terdakwa, namun setelah ditunggu cukup lama terdakwa tidak jugakembali.

Patarang Kab.jember yang saat itu saksi hendak memberikan surat lamaran pekerjaan kepada JOKOPRIHATIN, setelah bertemu dengan JOKO PRIHATIN dipos ronda, JOKOPRIHATIN mengatakan kepada saksi bila surat lamaran pekerjaan tersebut harus diberimaterai, Kemudian saudara JOKO PRIHATIN meminjam sepeda motor beserta handPhone kepada saksi, untuk membeli materai dan menelfon personalia PT.

Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa: ; ee1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AIndonesia Nomor : M.HH28.AH.11.01 Ts 16, tanggal 09 Desember 2016, Tentang Pengesahan. an Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai an dan Persatuan Indonesia; 2) Surat Keputusan Menteri , an Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M H.11.01 Tahun 2017, tanggal 10 Januari2017, Tentang an Perubahan Susunan Personalia DewanPimpinan N , artai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periodepada Tergugat

untuk mencabut Surat Keputusan berupa: rat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH28.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 09Desember 2016, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan PersatuanINDONESIA; nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn sence nnn nnnen2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH01.AH.11.01 Tahun 2017, tanggal 10 Januari2017, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia

dalildal at/Pembanding untuk seluruhnya; Putugan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.HH28.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 09Desember 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH01.AH.11.01 Tahun 2017, tanggal 10 Januari2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia

mene nnn nnn nnn nnnDPN PKP Indonesia yang ini diwakili/ditandatangani oleh Harisselaku pejabat sementara Ketua Umum dan Semuel Samson i Sekretaris Jenderal mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) diHotel Grand Cempaka pada tanggal 2224 Agustus 2016 hal mana hasilKLB tersebut didaftarkan ke Tergugat/Pembanding (vide bukti P95) danTergugat/Pembanding telah menerbitkan dua surat tentang PenjelasanAD/ART dan Susunan Kepengurusan PKP Indonesia (vide bukti T II Intv3) dan Surat tentang Penegasan Susunan Personalia

Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp.825.500.000, ;2. Belanja Barang dan Jasa Rp.757.968.000, ;3. Belanja Perjalanan Dinas Rp.1.720.000.000. ; 4. Belanja Pemeliharaan Rp.148.000.000, ;5. Belanja Modal Rp.140.000.000. ;Jumlah A Rp. 3.591.468.000, ;B. Belanja Pelayanan Publik : 1 Belanja Pegawai/Personalia Rp. 1.195.960.000, ;(Honor/Upah/Insentif)2 Belanja Pegawai/Personalia Rp. 40.000.000, ;(Honorarium Panitia)3 Belanja Barang dan Jasa Rp. 764.000.000. ;Jumlah B Rp. 1.999.960.000.

Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp.1.009.493.801, ;2. Belanja Barang dan Jasa Rp.757.968.000, ;3. Belanja Perjalanan Dinas Rp.2./26.165.000. ; 4. Belanja Pemeliharaan Rp.148.000.000. ;5. Belanja Modal Rp.140.000.000. ;Jumlah A Rp. 4.781.626.801, ;B.

Belanja Pelayanan Publik : Belanja Pegawai/Personalia Rp. 1.195.960.000, ;(Honor/Upah/Insentif) Belanja Pegawai/Personalia Rp. 777.328.000, ;(Honorarium Panitia) Belanja Barang dan Jasa Rp. 607.850.000. ; Jumlah B Rp. 2.613.805.663 ;Total A+B Rp. 7.395.432.464.

Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp.825.500.000, ;2. Belanja Barang dan Jasa Rp.757.968.000, ;3. Belanja Perjalanan Dinas Rp.1.720.000.000. ; 4. Belanja Pemeliharaan Rp.148.000.000. ;5. Belanja Modal Rp. 140.000.000. ;Jumlah A Rp. 3.591.468.000. ;B. Belanja Pelayanan Publik : Belanja Pegawai/Personalia Rp. 1.195.960.000, ;(Honor/Upah/Insentif) Belanja Pegawai/Personalia Rp. 40.000.000, ;(Honorarium Panitia) Belanja Barang dan Jasa Rp. 764.000.000. ; Jumlah B Rp. 1.999.960.000.

SAHUMI, BA, jabatan Personalia PT. Interbis SejahteraFood Industry Palembang;Keduanya adalah Karyawan PT. Interbis Sejahtera FoodIndustry Palembang, beralamat di Jalan HBR Motik Km. 8,Sukarame, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 Februari 2016;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;lawan:APRIANSYAH, tempat tinggal di Lorong Ilham Nomor 990 RT018 RW 006, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu ,Kota Palembang, pekerjaan Karyawan PT.

Penggugat tidak pernahmendapatkan surat peringatan maupun sanksi dan Penggugat telahmenunjukan rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadappekerjaanya;Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 Penggugat dipanggil untuk menghadappersonalia dan di bacakan tugas kerja oleh personalia di bagian bel,bahwa Penggugat tidak bersedia untuk melaksanakan pekerjaan diluarlingkungan pabrik untuk tugas di bagian dalam pabrik Penggugat bersedia,yang mengakibatkan Penggugat dengan personalia Tergugat terjadiperselisihan

pendapat;Bahwa akibat dari perselisihnan tersebut Penggugat tidak diperbolehkanmasuk kerja seperti mana biasanya oleh personalia Tergugat terhitung daritanggal 911 Juli 2015;Bahwa Penggugat pada tanggal 1325 Juli 2015 mengambil cuti tahunandan pada tanggal 27 juli 2015 Penggugat masuk kerja seperti biasanya,namun ketika Penggugat akan absen scan jari Penggugat dilarang olehsatpam untuk melakukan scan jari serta tidak diperbolehkan bekerja atasperintah personalia perusahaan milik Tergugat;Bahwa Penggugat

Tergugat Ill dan Tergugat IV yang dibentukoleh Tergugat dan Tergugat (I lewat Surat Keputusan Dewan PimpinanWilayah Partai Patriot Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/VI/2013, masa bakti 2013 2014; Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pimpinanpartai patriot wilayah Propinsi Sulawesi Tengah adalah tidak sah danbertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlaku sebabternyata sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 002/SK/DPPPPN/VI/2001tentang susunan dan personalia

Dewan Pimpinan Daerah Partai PersatuanNasional Propinsi Sulawesi Tengah yang tercatat sejak tanggal 10 Juni 2011,Tergugat adalah sebagai Ketua Partai Persatuan Nasional Propinsi SulawesiTengah; Bahwa dengan telah adanya Surat Keputusan Nomor 002/SK/DPPPPN/VI/2001 tentang susunan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah PartaiPersatuan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah yang mana sejak tanggal 10Juni 2011, Tergugat telah tercatat sebagai Ketua Partai Persatuan NasionalHal. 2 dari 15 hal.

Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 yang dilakukanbersamasama dengan Tergugat II;Bahwa ternyata surat keputusan tentang pengangkatan komposisi personaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai SuratKeputusan Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 lahir dan bertujuan untukMengusulkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Poso yakni atas nama Penggugat dan PenggugatII;Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Surat Keputusan tentangpengangkatan komposisi personalia

; Bahwa demi pemenuhan rasa keadilan, maka tidak ada jalan lain bagiPenggugat selain mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Poso untukdiadili guna adanya kepastian hukum;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Poso agar memberi putusan sebagai berikut:PRIMAIR Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Penggugat II untukseluruhnya; Menyatakan Menurut Hukum Surat Keputusan Nomor: 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 tentang Pengangkatan Komposisi Personalia

Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Pososesuai Surat Keputusan Nomor: 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 yangdikakukan bersamasama dengan Tergugat Il dan selanjutnya atas dasarSurat Keputusan tentang pengangkatan komposisi personalia DewanPimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai Surat KeputusanNomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013, maka Tergugat III dan Tergugat IVtelah membuat Surat dengan Nomor 023/DPCPATRIOT PSI IX 2013 danSurat dengan Nomor 024/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 yang ditujukan

ENGKOS KOSIM sebagaiLegal Officer dan DIDIK DWIYANTO, S.H. sebagai KepalaBagian Personalia dan Hukum PT. Banteng PratamaRubber, beralamat di JI. Pahlawan KM 1,5. Citeureup,Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1November 2012 untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL tersebut ;Setelah membaca suratsurat yang diajukan oleh kedua belah pihak ;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Maryono (Personalia) melaluimemo yang diserahkan oleh Bpk. Aji Mulyadi (Ka. Seksi) untukmenghadap pada tanggal 4 Oktober 2011, pukul 15.00 WIB. Namun,setelah Penggugat menghadap, tidak dapat diterima karena telat 30menit disebabkan Penggugat menjalani ibadah sholat Ashar terlebihdahulu ;. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00WIB, Penggugat kembali dipanggil oleh Bpk. Maryono (personalia)melalui memo yang diserahkan oleh Bpk. Aji Mulyadi (Ka.

Maryono (personalia) danPenggugat tidak diperkenankan berada di ruang security ataumusholla (tempat ibadah) ;6. Bahwa pada hari Jumat, Sabtu dan Senin, tanggal 7, 8 10 Oktober2011, Penggugat masih tetap tidak diperbolehnkan memasuki ruangProduksi A dan berkomunikasi dengan pekerja / buruh lainnya ;7. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, sekitar pukul 14.00WIB, Penggugat dipanggil oleh Bpk.

Maryono (Personalia), yangintinya Penggugat disuruh buat pernyataan sepanjang tindakanPenggugat yagn telah berdasarkan Instruksi Kerja dan Prosedur Kerja(IKPK) yang berlaku mengenai kejadian tanggal 7 September 2011,dan Penggugat disuruh kembali ke Pos Security ;Pada pukul 15.00 WIB, Penggugat kembali dipanggil oleh Bpk. Maryono(personalia), yang intinya PT.

Manager Personalia), denganalasan melakukan pelanggaran Pasal 50 ayat g Perjanjian Kerja Bersamaterhitung sejak tanggal 12 Oktober 2011, dan ditawarkan kompensasisebesar + Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) namun ditolak olehPenggugat ;8. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak lagi bersedia melanjutkanhubungan kerja dengan Penggugat, maka Penggugat mengajukanajakan musyawarah tanggal 12 Oktober 2011 dan 17 Oktober 2011,namun tidak ditanggapi oleh Tergugat.

Firman Munir, MARS (Penggugat III) sebagai Wakil DirekturKeuangan, Personalia, Umum RS. Trisakti, dan dr.

Trisakti tertanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan olehDekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (Tergugat ) yangisinya menetapkan Personalia Rumah Sakit masingmasing dr.Nurhayati, MARS (Penggugat !)

Firman Munir, MARS (Penggugat Ill) sebagaiWakil Direktur Keuangan, Personalia, Umum RS. Trisakti, dan dr.Ardiwinata (Penggugat IV) sebagai Wakil Direktur Humas danPemasaran RS.

Firman Munir, MARS (Penggugat III)sebagai Wakil Direktur Keuangan, Personalia, Umum RS. Trisakti,dan dr. Ardiwinata (Penggugat IV) sebagai Wakil Direktur Humasdan pemasaran RS.

Firman Munir, MARS sebagai Wadir Keuangan, Personalia danUmum;Dr.

IndojayaSaksi yaitu Etzam Mudin Munawar, Staf Consultan yang dipegang olehWildan Handika, Elvira Yuniar menjabat sebagai personalia den terdakwasendiri menjabat sebagai Manager Marketing yang bertugas mengkoordinirproses pendistribusian penjualan rokok semua sales (marketing) yang ada diCV Indojaya saksi serta membantu tugastugas personalia dalam perekrutankaryawan baru, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menerima uang tunas dari korban Prihandri Soegondo secarakeseluruhan

Indojaya Saksiyaitu Etzam Mudin Munawar, Staf Consultan yang dipegang oleh WildanHandika, Elvira Yuniar menjabat sebagai personalia dan terdakwa sendirimenjabat sebaga Manager Marketing yang bertugas mengkoordinir prosespendistribusian penjualan rokok semua Sales (marketing) yang ada di CVIndojaya saksi serta membantu tugastugas personalia dalam perekrutankaryawan baru;Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas korbanPrihandri Soegondo menyerahkan uang tunai secara keseluruhan sebesarRp

IndojayaSaksi yaitu Elzam Mudin Munawar, Staf Consultan yang dipegang olehWildan Handika, Elvira Yuniati menjabat sebagai personalia dan terdakwasendiri menjabat sebagai Manager Januari 2008 sekitar pukul 08.00 wibsebanyak Rp. 1.500.000, dan kedua pads had Rabu tanggal 23 Januari 2008sekitar pukul 09.00 wib sebanyak Rp. 500.000, yang di serahkan korbankepada terdakwa di kantor CV. Indojaya Sakti JI. Agus Salim No. 50 KelurahanBandar Kidul, Kec.

Indojaya Saksi yaitu Elzam Mudin Munawar,Staf Consultan yang dipegang oleh Wildan Handika, Elvira Yuniarti menjabatsebagai personalia dan terdakwa sendiri menjabat sebagai ManagerMarketing yang bertugas mengkordinir proses pendistribusia penjualan rokoksemua sales(marketing) yang ada di CV.

Indojaya Sakfi, serta membantutugastugas personalia dalam perekrutan karyawan baru telah melakukanpenipuan terhadap Prihandri Soegondo ;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhii ;Menimbang bahwa berhubung DAKWAAN PERTAMA telah terbukti,maka dakwaan KEDUA tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyatasemua masuk delik dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi, berdasarkanalatalat bukti yang ada, majelis hakim memperoleh keyakinan untukmenyatakan kesalahan

KarenaPENGGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan seperti yangdituduhkan yang tercantum pada surat Pengumuman No.018/IntPers/Cmd/2010 yang di tempelkan pada pintu gerbang luarPerusahaan, tetapi TERGUGAT Selalu tidak berkenan untukmenemui PENGGUGAT yang di sampaikan oleh Personalia atauSebagai kuasa Perusahaan (Bapak.

Chairul Rizky P.Mantini) ;Bahwa PENGGUGAT menyampaikan menerima Pemutusan MHubunganKerja (PHK) melaluai personalia (Bpk.Chairul), tetapikeberatan dengan tuduhan tuduhan yang dikeluarkan melaluisurat pengumuman NO.018/l1ntPers/Cmd/2010 karena PENGGUGATtidak pernah melakukan perbuatan / tindakan tindakanseperti yang dituduhkan TERGUGAT ;Bahwa pihak Personalia ( Bpk.Chairul ) bersikeras padatuduhan tuduhan TERGUGAT dan akan memberikan Pesangonsebesar 15 %, tetapi PENGGUGAT tidak menerimasehingga akhirnya

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama, PENGGUGAT mempunyai kewajibanuntuk merencanakan dan membuat software Sistem Informasi Manajemen disemua unit Taman Kanakkanak dan sekolah Strada yang ruang lingkupnyaadalah pengembangan modulmodul piranti lunak (software) yang terintegrasiyang mencakup bidang personalia, keuangan, sarana prasarana dan pendidikan(selanjutnya disebut "SIM");10.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama, biaya pembuatanprogram SIM adalah sebesar Rp. 350.000, (tiga

belasjuta Rupiah);Bahwa oleh karena sejak awal niat PENGGUGAT adalah membantuTERGUGAT maka PENGGUGAT tidak berkeberatan atas permintaanTERGUGAT agar biaya pembuatan program SIM tersebut pembayarannyadiangsur setiap bulan sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta limaratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) bulan;Bahwa SIM yang dibuat oleh PENGGUGAT sebagaimana PerjanjianKerjasama adalah program yang terintegrasi (integrated) artinya bahwamasingmasing bagian program SIM antara personalia

dan keuanganterhubung untuk penghitungan gaji karyawan Strada, antara personalia dansarana prasarana terhubung untuk penilaian Karyawan, Laporan Keuangan 70(tujuh puluh) unit terhubung ke Kantor Pusat untuk akumulasi pembuatanLaporan Keuangan atau Neraca Keuangan dengan program General Ledger(GL) dan program pendidikan untuk database siswa dan nilai;Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama baik PENGGUGATmaupun TERGUGAT masingmasing mempunyai kewajiban sebagai berikut:KEWAJIBAN TERGUGAT:a

PENGGUGAT telah memberikan bimbingan teknis danmensimulasikan program SIM tersebut kepada karyawanTERGUGAT dan memberikan buku manual (manualbook) dalam bentuk ebook (electronic book) sebagaibuku petunjuk untuk menjalankan program SIM tersebut;Program SIM dibidang personalia.e Bahwa SIM di bidang personalia telah dibuat berdasarkan kepada BUKU DATAKARYAWAN PERKUMPULAN STRADA;Program SIM dibidang Keuangane Bahwa SIM di bidang keuangan didasarkan pada PEDOMAN TEKNISMENGHITUNG GAJl & HONOR GURU / KARYAWAN

;Bahwameskipun Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya untukmembuat Sistem Informasi Manajemen di bidang Personalia di 70 unit sekolah,23.24.5 kantor cabang. satu kantor pusat dan di kantor pengurus ini. akan tetapikarena kedekatannya dengan Bapak Markus, kemudian Bapak Markusmemberikan tambahan uang sebesar Rp.15. 000.000.

Tergugat bergerak dalam bidang Jasa pemasangan danperawatan alatalat berat seperti pemasangan dan perawatan eskalator dan lif danlainlain, tugas kerja Penggugat adalah operator pemasangan dan perawataneskalator dan lif;Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berawal ketika padatanggal 5 November 2010, secara lisan Penggugat diberhentikan kerja untuksementara (diskorsing);Bahwa pemberhentian sementara (skorsing) tersebut dinyatakan secara lisan olehpihak Tergugat yang dalam hal ini bagian Personalia

memakai kendaraan roda dua yang dikendarai oleh Sdr.Iwan Setiawan;Baru sekitar 500 meter keluar dari gudang, Sdr.Agus Setiawan menghentikankendaraan karena menerima telephon (Handphone) dan setelah selesai menerimatelepon Sdr.Agus Setiawan mengatakan bahwa barangbarang yang dibawanyaharus diantar ketempat kerja yang berada di J1.Ciliwung No.13 Bandung;Bahwa setelah sampai ditempat kerja yang beramat di Jl.Ciliwung No.13Bandung, Sdr.Iwan Setiawan langsung mengajak Penggugat untuk menghadapbagian Personalia

(Bpk.Herman) dan pada saat itu Bapak Herman mengatakanHal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 46 K/Pdt.SusPHI/2013161718192021bahwa Sdr.Iwan Setiawan dan Penggugat telah berani memalsukan surat jalandan mengambil barang milik perusahaan tanpa ijin dari atasan atau pemilikperusahaan sehingga pada saat itu juga Bapak Herman menyatakan sangsi PHKtanpa syarat;Bahwa Penggugat tentu saja tidak menerima terhadap sangsi PHK yangdinyatakan oleh Personalia (Bpk.Herman) dengan menjelaskan bahwa dia tidaktahu kalau surat

AgusSetiawan ketika mengajak Penggugat untuk menemani pengambilan barang;Bahwa pada saat itupun Sdr.Agus Setiawan mengakui bahwa yang melakukanpelanggaran adalah dirinya dan menjelaskan bahwa Penggugat tidak bersalahkarena hanya diajak saja dan tidak mengetahui apaapa;Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Penggugat dan Sdr.Agus Setiawan,pada akhirnya Bapak Herman selaku bagian Personalia menyatakan PHK tanpasyarat kepada Sdr.Agus Setiawan dan untuk Penggugat menunggu keputusanlebih lanjut dari

Tergugat tetapi untuk sementara Penggugat dilarang masuk kerjasampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut;Bahwa sejak dinyatakan diberhentikan sementara oleh bagian Personalia yaitupada tanggal 5 November 2012, ternyata Penggugat tidak pernah mendapat kabarapapun dari Tergugat sehingga pada tanggal 18 Desember 2012 Penggugatberinisiatif untuk mendatangi Tergugat dan mempertanyakan kejelasan statuskerjanya;Bahwa dalam perundingan Bipartit tanggal 18 Desember 2012, pihak Tergugatyang dalam hal

Rudison Kamau Lilyberdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor : 13.18/DPP/IE/04/08 tentang Pengesahansusunan dan Personalia Pengurus Dewan pimpinan Cabang Partai KasihDemokrasi Indonesia Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara TimurPeriode 20082013 tanggal 05 April 2008 yang ditanda tangani olehSTEFANUS ROY RENING, SH.MH sebagai Ketua Umum dan RADON TUA GULTOMsebagai Sekretaris Jendral;~~~~37 777575 5772.

Bahwa sebagai akibat dari terbentuknya susunan dan PersonaliaKepengurusan pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih DemokrasiIndonesia hasil MUNASLUB tersebut telah membawa dampak pula padasusunan dan Personalia kepengurusan Dewan Pimpinan CabangKabupaten Alor sebab Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih DemokrasiIndonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 13.18.1/DPP/IE/05/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang pengesahan perubahanSusunan dan Personalia pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai KasihDemokrasi

Foto copy atas foto copy Surat Keputusan DPP Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor : 07.010/DPP/1E/07/07 tanggal 02 Juli2007 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKDIKabupaten Alor periode 2007 2011, yang diberi tanda buktiTy Da 5 BB II4. Foto copy atas foto copy Surat Keputusan DPP Partai PKDI Nomor13.18/DPP/IE/04/08, tentang Pengesahan Susunan dan PersonaliaPengurus DPC PKDI Kabupaten Alor periode 2008 2013, yangdiberi tanda bukti (T.T1.4) ;535.

Foto copy atas foto copy Surat DPP PKDI Nomor : 13.18.1/DPP/IE/08/2010, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia PengurusDPC PKDI Kabupaten Alor periode 2008 2013, (T.T1.6);7. Foto copy atas foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor : M.HH06.AH.11.01 Tahun 2011 tentangPengesahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Kasih DemokrasiIndonesia periode 2010 2015, yang diberi tanda bukti (T.T.7);8.

Foto copy atas foto copy Surat DPP Partai Kasih DemokrasiIndonesia Nomor : 13.18.I/DPP/IE/05/2011 tentang PengesahanPerubahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC Partai KasihDemokrasi Indonesia Kabupaten Alor peiode 2008 2013, yangdiberi tanda bukti (T.T1.8) ; 9.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPP-PPI/XI/2013 Tentang komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2013-2014 yang diketuai oleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBU MANA, Sip., dan tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 09/DPC-PPI/ST/XII/2013 Tentang Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan

Menyatakan hukum bahwa :- Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPP-PPI/XI/2013 Tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2013-2014 yang diketuai oleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBU MANA, Sip;- Surat Keputusan Nomor : 09/DPC-PPI/ST/XII/2013 Tentang Pemberhentian Penggugat (UMBU YANTO DIKI DONGGA, SH) dari Keanggotaan Partai Pemuda Indonesia/ Kepengurusan Partai

Bahwa diluar tugas dan kewenangan' Tergugat , Tergugat telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPPPPVXV2013Tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba TimurProvinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 20132014 yang diketuaioleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBU MANA,.

ini Penggugat mohon pada Bapak Ketua Pengadilan NegeriWaingapu/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemerintahkan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara padahari sidang yang akan ditetapkan, dan setelah perkara ini diperiksaPenggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat telah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPPPPVXV/2013 Tentangkomposisi dan Susunan Personalia

Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPPPPVXV2013 TentangKomposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba TimurProvinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 20132014 yang diketuaioleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBUb.

DONGGA, SH, dengan calon pengganti atas nama NGABI NDEMU ;in Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YANTONIUSDANGGA LANDU PRAING dan saksi SHERIEF PARA LOMI, telah puladikuatkan oleh adanya Bukti surat P3, bahwa terhadap Surat KeputusanNomor : SK.32.112/A//DPPPPVXV2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba TimurProvinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 20132014 yang diketuai olehSIMON

Menyatakan hukum bahwa :" 25 Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPPPPV/XI/2013 TentangKomposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten SumbaTimur Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 20132014yang diketuai oleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan SekretarisADI UMBU MANA, Sip; Surat Keputusan Nomor : 09/DPCPPVST/XIV2013 TentangPemberhentian Penggugat (UMBU YANTO DIKI DONGGA, SH)dari Keanggotaan Partai Pemuda Indonesia/ KepengurusanPutusan Nomor 07

Dan akan dipanggil Tergugat untuk masukkerja kembali melalui pengumuman ;Bahwa Para Penggugat pernah diminta oleh Tergugat melalui Personalia agarmembuat lamaran baru dengan form surat lamaran sudah dipersiapkan perusahaan.Padahal Para Penggugat sudah bekerja sebagai buruh di perusahaan Tergugat sejakTahun 2006. Personalia memberikan pilihan, jika tidak membuat lamaran baru danmenandatangani Perjanjian Kerja Harian Lepas, maka tidak dapat bekerja lagi diperusahaan Tergugat.

Bahkan sebagian Para Penggugat pada saatmengisi form tersebut kalimatnya dibacakan oleh Staf Personalia, sehingga ParaPenggugat hanya menuliskan saja. Setelah form lamaran ditulis dan ditandatanganioleh Para Penggugat, maka Tergugat mengambil kembali form tersebut ;Bahwa pada bulan Oktober 2009 sebagian buruh/pekerja yang sudah diliburkan,dipanggil masuk kerja melalui pengumuman, tetapi yang dipanggil masuk kerjahanya buruh/pekerja yang bukan anggota SBDI PT. Delta Nusantara.

Adapun hasil Mediasi I adalah musyawarahditunda pada Hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2010 karena perwakilan Tergugat tidakmembawa surat kuasa dari Tergugat ;Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 telah dilakukan Mediasi ke II yangmenghasilkan kesimpulan bahwa Para penggugat tetap menginginkan agardipekerjakan kembali, tetapi perwakilan Tergugat melalui Personalia tidak dapatmemutuskan.

Padasaat itu, Para Penggugat memberikan daftar nama berikut rincian kompensasi PHK(terlampir), sedangkan Tergugat melalui Personalia membawa dokumen tetapi tidakditunjukkan dalam forum Mediasi tersebut dengan alasan rahasia.

202010.Menyatakan gugatan ini diterima seluruhnya;Menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat II telan melakukanperbuatan melawan hukum kepada Penggugat;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat KeputusanDPWPPP Provinsi Banten Nomor 020/K/DPWPPP/027/VIII/2017tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan DPW PPP Nomor 013/SK/DPWPPP/027/III/2017 tanggal 19Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian, PimpinanMajelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan

Menyatakan SK DPW PPP Provinsi Banten Nomor 013/SKPPP/027/III/2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian, PimpinanMajelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan MajelisSyarah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Lebak Masa Bakti 20162021 adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;4. Menyatakan sah Keputusan Rapat Formatur Muscab VIII Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Lebak, yang diselenggarakan pada tanggal 16Agustus 2017;5.

Menyatakan sah SK Formatur Nomor 003/Formatur/VIII/2017 tentangSusunan dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syariah,Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang PartaiHalaman 4 dari 11 hal Put. Nomor 6 PK/Padt. SusParpo!l 2020tsPersatuan Pembangunan Kabupaten Lebak Masa Bakti 20162021sebagaimana terlampir dalam kesatuan putusan ini;.

Memerintahkan kepada Para Termohon dalam tempo 10 (sepuluh) harisejak putusan ini ditetapbkan untuk menerbitkan Surat Keputusan (Sk)Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan yang isinyamengesahkan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PartaiPersatuan Pembangunan Kabupaten Lebak Masa Bakti 20162021 sesuaidengan lampiran SK Formatur Nomor 03/Formatur/VIII, sebagaimanayang tersebut dalam petitum Nomor 5 di atas;Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;Bahwa, terhadap gugatan

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat III dengankeluarnya Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP44/DPD/GOLKARR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang PengesahanPerubahan Komposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten Siak MasaBakti 20162020;9.

Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP44/DPD/GOLKARR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentangPengesahan Perubahan Komposisi dan personalia DPD GolkarKabupaten Siak Masa Bakti 20162020b. Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP49/DPD/GOLKARR/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang PengesahanPerubahan Komposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten SiakMasa Bakti 20162020;c.

Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP340/DPD/GOLKARR/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentangPengesahan Komposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten SiakMasa Bakti 20182021;d. Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP419/DPD/GOLKARR/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentangKomposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten Siak Masa Bakti20182021;10.

Menyatakan membatalkan Penggugat sebagai Ketua DPD Partai GolkarKabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Golkar ProvinsiRiau Nomor : KEP340/DPD/GOLKARR/I/2019 tanggal 17 Januari 2019tentang Pengesahan Komposisi dan personalia DPD Golkar KabupatenSiak Masa Bakti 20182021;4.

Bahwa kemudian Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan DPD PartaiGolkar Provinsi Riau Nomor : KEP340/DPD/GOLKARR/I/2019 tanggal 17Januari 2019 tentang Pengesahan Komposisi dan personalia DPD GolkarKabupaten Siak Masa Bakti 20182021;8.

Bahwa SK tersebut juga telah salah/keliru perihaltentangnya yaitu : komposisi dan personalia DPD PartaiGolkar Kabupaten Musi Rawas, yang tidak sinkron/tidakselaras dengan diktum *memutuskan (menetapkan) yaitu:*keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel tentangpengesahan susunan dan personalia DPD Partai GolkarKabupaten Musi Rawas masa bakti 20092015 padahalperiodisasi pengurus yang disahkan hanya tersisa (2013Sampai dengan 2015) saja;. Bahwa menurut Surat DPD.

Bahwa lampiran SK Tergugat II dalam masalah aquo,justru tidak sinkron/tidak pas/tidak selaras dengan perihalSK itu sendiri, karena lampirannya justru menyebutkan :*Revitalisasi komposisi dan personalia DPP Partai GolkarKabupaten Musi Rawas masa bakti 20092015;. Bahwa dengan demikian SK tersebut bukan saja salahatau tidak benar, tetapi juga menyimpang dari ketentuanUndangundang, AD/ART atau PO.

Nomor KEP.135/GolkarSumsel/IV/2013 Tanggal 21 April 2013Tentang komposisi dan personalia DPD Partai Golkar KabupatenMusi Rawas;b. Surat Tergugat II :Nomor B193/Golkar/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Tentang persetujuankepada DPD.PartaiGolkar Provinsi Sumsel untuk membekukankepengurusan DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;3. Menetapkan DPD.

Partai Golkar Provinsi Sumsel NomorKEP020/Golkar/I/2010 Tanggal 3 Januari 2010, yuncto Nomor KEP034/Golkar/II/2010 Tanggal 15 Februari 2010 Tentang pengesahansusunan dan personalia pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten MusiRawas masa bakti 20092015, yang kemudian disempurnakan lagiHal. 18 dari 35 hal Put.

Nomor KEP.135/GolkarSumsel/IV/2013 Tanggal 21 April 2013Tentang komposisi dan personalia DPD Partai Golkar KabupatenMusi Rawas;b. Surat Tergugat IINomor B193/Golkar/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Tentang persetujuankepada DPD. Partai Golkar Provinsi Sumsel untuk membekukankepengurusan DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;3. Menetapkan DPD.

Menetapkan agar barang bukti berupa surat surat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia NomorKet/05/1/2005 tanggal 11 Januari 2005 sebagaipengganti daftar absensi Terdakwa Tmt. 26 September2004 sampai dengan tanggal 22 Desember 2004 dantanggal 3 Januari 2005 sampai dengan sekarang, 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak DiketemukannyaTerdakwa Prada Muhamad Fauzi Nrp.31040042090282,tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d.

Bahwa pendapat Saksi dengan kejadian ini Terdakwa sebelumkabur sudah mempunyai rencana bahkan mempengaruhi' rekan rekannyadan ternyata melakukan diluar juga sangat memalukan citra TNI jugaTerdakwa sudah tidak layak lagi sebagai INI, terbukti setelahditangkap masih tetap melarikan dirt.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpaketerangan meskipun telah dipanggil secara sah lebih dari tigakali panggilan dan sesuai Surat Keterangan Personalia Nomor :Ket/05/1/2005 tanggal 11 Januari 2005

Terdakwa Tmt. 26 September2004 sampai dengan tanggal 22 Desember 2004 dan tanggal 3 Januari2005, melarikan diri sampai dengan sekarang belum kembali, danTerdakwa tidak bisa dihadirkan dalam sidang sehingga pemeriksaanperkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Terdakwa.Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukanbarang bukti berupa surat surat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia NomorKet/05/1/2005 tanggal 11 Januari 2005 sebagai penggantidaftar absensi Terdakwa Tmt. 26 September

Bahwa sesual Surat Keterangan Personalia NomorKet/05/1/2005 tanggal 11 Januari 2005 sebagai pengganti' daftarabsensi Terdakwa Tmt. 26 September 2004 sampai dengan tanggal 22Desember 2004 danmelarikan diri dari sel tahanan pada tanggal 3Januari 2005 sampai dengan sekarang belum kembali, hal inimenunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkandiri lagi dengan kedinasan militer,oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan' serta kepastianhukum dalam kehidupan organisasi militer maka

Menetapkan barang bukti berupa surat surat 9 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia NomorKet/05/1/2005 tanggal 11 Januari 2005 sebagai penggantidaftar absensi Terdakwa Tmt. 26 September 2004 sampai dengantanggal 22 Desember 2004 dan tanggal 3 Januari 2005 sampaidengan sekarang, 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak DiketemukannyaTerdakwa Prada Muhamad Fauzi Nrp. 310400 42090282,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

SusPHI/2017perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 16Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

SusPHI/2017Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

SusPHI/2017Nomor 023/CRI/PERSBDG/XII/2015 kepada Penggugat 17, yang isinyapada intinya menyatakan bahwa Penggugat 17 diberhentikan bekerjadari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 28Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

SusPHI/2017aa.perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 17Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

SusPHI/2017bb.CC.dd.ee.Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

Bahwa Penggugat merasa masih sah sebagai pekerja namun perlakuanyang diterima tidak lagi sesuai diperlakukan sebagai pekerja sebagaimanamestinya maka Penggugat berupaya menemui Kepala Personalia (RiekyRaynold) untuk mempertanyakan kejadian pembongkaran paksa laci mejakerja Penggugat serta status Penggugat pasca pemecatan via telepon olehPimpinan Perusahaan (Harjono Syofian alias Akiong);.

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2009 Kepala Personalia (Ricky Raynold)memberikan Surat Keterangan Kerja (Certificate Of Employment) yang didalam surat tersebut dinyatakan bahwa alasan pemberhentian Penggugatadalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan setelah mendapatkan surattersebut Penggugat mempertanyakan alasanalasan PHK Penggugatkepada Kepala Personalia (Ricky Raynold), namun Penggugat hanyamendapat jawaban bahwa hal itu sesuai perintah pimpinan perusahaan dandikatakan bahwa hal PHK itu dikaitkan

, akan tetapi Kepala Personalia (Ricky Raynold) tidak pernahbersedia memberikan penjelasan yang tidak jelas atas PHK Penggugatdengan alasanalasan yang mengadaada, sehingga Penggugat tidak layakdan tidak pantas di PHK. Karena tidak ada kesalahan oleh Penggugat, makaTergugat harus membayar pesangon yang sesuai ketentuan Undangundang;.