RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI, Badan Hukum Perseroan Terbatas,beralamat di Desa Cangkringmalang Beji Pasuruan yang dalam perkara ini diwakilioleh kuasanya yang bernama Eko Susianto ST, SH, Kepala Departemen HRD danPersonalia, Handik Widodo, SH, Staf Personalia PT.

Personalia ( tentang beberapa ketentuan antara lain resiko27Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 19/G/2012/PHISby.bahaya bila merokok diarea perusahaan) telah membuat danmenandatangani surat pernyataan yang antara lain isinya "Bersedia dansanggup untuk tidak merokok di kawasan Pabrik. Apabila dikemudian harisaya (Penggugat) tidak menaati / mematuhi dan atau melanggar pernyataantersebut, saya (Penggugat) bersedia mengundurkan diri dan ataudiberhentikan dari PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri ; 5.

Personalia(Sdri. Indriawati, SH) ; = ll. Oleh Kadep. Pesonalia, Tergugat dipanggil dan dijelaskan bahwa akibattindakan yang dilakukan Tergugat (merokok di ruangan Open WasteBlowing), Tergugat dapat di PHK berdasarkan pasal 42 ayat (1k) PKB PT. RSTIdimana selanjutnya Penggugat mendapatkan sebagaimana ketentuan pasal156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau senilaiRp.2.454.900, (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratusrupiah). Atas penjelasan Kadep.

Personalia Penggugat menyatakan setujuasal nilainya jangan hanya sebesar Rp.2.454.900, (dua juta empat ratuslima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), namun perlu ditambah lagi ; ll. Pada tanggal 1 Maret 2011, Kadep. Personalia memanggil pengurusFSPTSK SPSI PT. RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRIuntukHal. 9 dari 27 hal. Put.

Personalia (tentang beberapa ketentuan antara lain resikobahaya bila merokok diarea perusahaan) telah membuat dan menandatangani suratpernyataan yang antara lain isinya "Bersedia dan sanggup untuk tidak merokok dikawasan Pabrik. Apabila dikemudian hari saya (tergugat Rekonpensi) tidak menaati /mematuhi dan atau melanggar pernyataan tersebut, saya (tergugat Rekonpensi)bersedia mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari PT. Ramagloria Sakti TekstilIndustri ; 4.

Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp. 825.500.000.2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 757.968.000.3. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.720.000.000,4. Belanja Pemeliharaan Rp. 148.000.000,5. Belanja Modal Rp. 140.000.000,Jumlah A Rp. 3.591.468.000,B. Belanja Pelayanan Publik1. Belanja Pegawai / Personalia (Honor/upah/Inse ntif) Rp. 1.195.960.000.2. Belanja Pegawai/Personalia (Honorarium Panitia) Rp. 40.000.000,3.

Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp. 1.009.493.801,2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 757.968.000.,3. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 2.726.165.000.4. Belanja Pemeliharaan Rp. 148.000.000,5. Belanja Modal Rp. 140.000.000,Jumlah A Rp. 4.781.626.801,B. Belanja Pelayanan Publik1. Belanja Pegawai / Personalia (Honor / upah/ InsentifRp. 1.228.627.663,termasuk 5 nomen klatur insentif Rp. 1.195.960.000,2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 777.328.000,3.

Belanja Perjalanan Dinas Rp. 607.850.000,Jumlah B Rp. 2.613.805.663,Total A+B Rp. 7.395.432.464, Bahwa Anggaran Belanja Pegawai / Personalia berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja ) Sekwan sebelum perubahan sebesarRp. 1.195.9 60. 000, (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta Sembilanratus enam puluh ribu rupiah) Kemudian realisasi Pembayaran BelanjaPegawai/Personalia yang dibayarkan dalam bentuk binya insentif rapat rapat Dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 17 SPM senilaiRp

. 1.797.350.000, ( termasuk 1 SPM Nomor : 04/25/PK/2005, tanggal 24Agustus 2005 sebesar Rp. 411.390.000 (empat ratus sebelas juta tiga ratusSembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah perubahan, atas limanomenklatur belanja pegawai/personalia menjadi nihil, namun nilai Anggaransecara global untuk Pos Belanja Pegawai/personalia masih dicantumkanHal. 9 dari60 hal.

Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf/Rp. 825.500.000, Sekwan)2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 757.968.000,3. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.720.000.000,4. Belanja Pemeliharaan Rp. 148.000.000,5. Belanja Modal Rp. 140.000.000,Jumlah A Rp. 3.591.468.000.B. Belanja Pelayanan Publik 1. Belanja Pegawai / Personalia/Rp. 1.195.960.000,(Honor/upah/Inse ntif) 2. Belanja Pegawai/Personalia (Honorarium Rp. 40.000.000,Panitia)3. Belanja Barang dan Jasa Rp. 764.000.000. Hal. 19 dari 60 hal. Put.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama, PENGGUGAT mempunyai kewajibanuntuk merencanakan dan membuat software Sistem Informasi Manajemen disemua unit Taman Kanakkanak dan sekolah Strada yang ruang lingkupnyaadalah pengembangan modulmodul piranti lunak (software) yang terintegrasiyang mencakup bidang personalia, keuangan, sarana prasarana dan pendidikan(selanjutnya disebut "SIM");10.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama, biaya pembuatanprogram SIM adalah sebesar Rp. 350.000, (tiga

belasjuta Rupiah);Bahwa oleh karena sejak awal niat PENGGUGAT adalah membantuTERGUGAT maka PENGGUGAT tidak berkeberatan atas permintaanTERGUGAT agar biaya pembuatan program SIM tersebut pembayarannyadiangsur setiap bulan sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta limaratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) bulan;Bahwa SIM yang dibuat oleh PENGGUGAT sebagaimana PerjanjianKerjasama adalah program yang terintegrasi (integrated) artinya bahwamasingmasing bagian program SIM antara personalia

dan keuanganterhubung untuk penghitungan gaji karyawan Strada, antara personalia dansarana prasarana terhubung untuk penilaian Karyawan, Laporan Keuangan 70(tujuh puluh) unit terhubung ke Kantor Pusat untuk akumulasi pembuatanLaporan Keuangan atau Neraca Keuangan dengan program General Ledger(GL) dan program pendidikan untuk database siswa dan nilai;Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama baik PENGGUGATmaupun TERGUGAT masingmasing mempunyai kewajiban sebagai berikut:KEWAJIBAN TERGUGAT:a

PENGGUGAT telah memberikan bimbingan teknis danmensimulasikan program SIM tersebut kepada karyawanTERGUGAT dan memberikan buku manual (manualbook) dalam bentuk ebook (electronic book) sebagaibuku petunjuk untuk menjalankan program SIM tersebut;Program SIM dibidang personalia.e Bahwa SIM di bidang personalia telah dibuat berdasarkan kepada BUKU DATAKARYAWAN PERKUMPULAN STRADA;Program SIM dibidang Keuangane Bahwa SIM di bidang keuangan didasarkan pada PEDOMAN TEKNISMENGHITUNG GAJl & HONOR GURU / KARYAWAN

;Bahwameskipun Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya untukmembuat Sistem Informasi Manajemen di bidang Personalia di 70 unit sekolah,23.24.5 kantor cabang. satu kantor pusat dan di kantor pengurus ini. akan tetapikarena kedekatannya dengan Bapak Markus, kemudian Bapak Markusmemberikan tambahan uang sebesar Rp.15. 000.000.

., jabatan Personalia PT.GrandPremier Plaspack, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanDEDY IRAWAN,ST., bertempat tinggal di Jalan Puri Sejahtera 2, BlokG20, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai TermohonKasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi

No. 812 K/Pdt.Sus/2012Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011Pengggat dipanggil oleh management (BapakSamian) dan diminta mengundurkan diri yangakan diberi pesangon 3 kali gaji;Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011dipanggil oleh personalia untuk diberitahubahwa akan dimutasi ke bagian gudang/ umumsebagai pelaksana yang sampai proses iniberlangsung surat mutasi belum pernahdikeluarkan (dijanjikan oleh Tergugat tanggal20 September 2011 akan diberikan);Bahwa karena Penggugat dan Tergugat belumada titik temu

, maka pada tanggal 26 Oktober2011 diadakan perundingan (bipatrit), (BuktiGugatan3);Bahwa karena permintaan pengunduran diritersebut bertentangan dengan hukumketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003)maka Penggugat menolak mengundurkan diri;Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011Penggugat telah dipanggil personalia dandiberikan surat PHK secara sepihak tertanggal27 Oktober 2011 dan tidak boleh masuk kerjalagi (Bukti Gugatan4);Bahwa terhitung sejak bulan November 2011telah pula menghentikan pembayaran upahPenggugat

Administrasi/ absensibelum ada, seiring pertumbuhan perusahaan dan penambahan karyawanmulai ada personalia tanggal 1 September 2009. Bagi seorang yang terPHKfaktor usia seusia kami berpengaruh untuk mendapat peluang kerja, dalam halini kami terbunuh kariernya yang kami rintis selama 20 tahun.

SAHUMI, BA, jabatan Personalia PT. Interbis SejahteraFood Industry Palembang;Keduanya adalah Karyawan PT. Interbis Sejahtera FoodIndustry Palembang, beralamat di Jalan HBR Motik Km. 8,Sukarame, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 Februari 2016;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;lawan:APRIANSYAH, tempat tinggal di Lorong Ilham Nomor 990 RT018 RW 006, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu ,Kota Palembang, pekerjaan Karyawan PT.

Penggugat tidak pernahmendapatkan surat peringatan maupun sanksi dan Penggugat telahmenunjukan rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadappekerjaanya;Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 Penggugat dipanggil untuk menghadappersonalia dan di bacakan tugas kerja oleh personalia di bagian bel,bahwa Penggugat tidak bersedia untuk melaksanakan pekerjaan diluarlingkungan pabrik untuk tugas di bagian dalam pabrik Penggugat bersedia,yang mengakibatkan Penggugat dengan personalia Tergugat terjadiperselisihan

pendapat;Bahwa akibat dari perselisihnan tersebut Penggugat tidak diperbolehkanmasuk kerja seperti mana biasanya oleh personalia Tergugat terhitung daritanggal 911 Juli 2015;Bahwa Penggugat pada tanggal 1325 Juli 2015 mengambil cuti tahunandan pada tanggal 27 juli 2015 Penggugat masuk kerja seperti biasanya,namun ketika Penggugat akan absen scan jari Penggugat dilarang olehsatpam untuk melakukan scan jari serta tidak diperbolehkan bekerja atasperintah personalia perusahaan milik Tergugat;Bahwa Penggugat

Bahwa Panitia Muscab dengan Agenda menetapkan Jadwal Muscab, menetapkanPeraturan Tata Tertib Muscab dan melakukan pemilihan 24 orang anggota formatur,kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 seluruh anggota formatur mengadakan rapatuntuk menentukan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan MajelisPertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 20102015, ditetapkanHj. Isnayulis Ketua, dan A. Dt.

Bahwa Penggugat pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 telah menyerahkan semuaketetapanketetapan dan surat keputusan Formatur Musyawarah Cabang Partai PersatuanPembangunan Nomor : Istimewa/Formatur/2010 tentang Susunan Personalia PengurusHarian Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunanmasa bakti 20102015 Kabupaten Tanah Datar kepada Tergugat untuk mengesahkan2 dari 21 hal No. 12/Pdt.G/2011/PN.BsMuscab dan membuat Surat Keputusan tentang Susunan dan Personalia DewanPimpinan

Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keputusan tentangSusunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Tanah Datar masa bakti 20102011 adalah merupakan perbuatan melawanhokum;5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (wit voorbaarbij vooraad) sekalipun ada kasasi dan maupun Verzet;6.

wilayah yang disesuaikan denganprinsip musyawarah wilayah di percepat;Disini dijelaskan kebijakankebijakan yang diambil dan dipegang oleh Tergugat sebagaiDewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan tentang pelaksanaan Muscabsebagaimana tertuang dalam SK Nomor : 54/SK/DPW/C/I/ 2011 tentangpengambilalihan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tanah Datar menyatakan :Pertama : Pengambilalihan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan PembangunanKabupaten Tanah Datar sampai terbentuknya Stuktur dan Personalia

kepada yang bersangkutan untuk diketahuidan dilaksanakan sebagaimana mestinya;Sehingga DPW PPP dalam menjalankan aturan, kebijakan dan marwah partai padaAD/ART Partai serta juklak dan juknis partai telah terpenuhi;Selanjutnya Surat keputusan DPW PPP Nomor : 56/SK/DPW/C/I/2010 tentangpelaksanaan tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan KabupatenTanah Datar memutuskan :Mengangkat Pelaksana tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Tanah Datar dengan susunan personalia

Tergugat Ill dan Tergugat IV yang dibentukoleh Tergugat dan Tergugat (I lewat Surat Keputusan Dewan PimpinanWilayah Partai Patriot Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/VI/2013, masa bakti 2013 2014; Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pimpinanpartai patriot wilayah Propinsi Sulawesi Tengah adalah tidak sah danbertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlaku sebabternyata sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 002/SK/DPPPPN/VI/2001tentang susunan dan personalia

Dewan Pimpinan Daerah Partai PersatuanNasional Propinsi Sulawesi Tengah yang tercatat sejak tanggal 10 Juni 2011,Tergugat adalah sebagai Ketua Partai Persatuan Nasional Propinsi SulawesiTengah; Bahwa dengan telah adanya Surat Keputusan Nomor 002/SK/DPPPPN/VI/2001 tentang susunan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah PartaiPersatuan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah yang mana sejak tanggal 10Juni 2011, Tergugat telah tercatat sebagai Ketua Partai Persatuan NasionalHal. 2 dari 15 hal.

Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 yang dilakukanbersamasama dengan Tergugat II;Bahwa ternyata surat keputusan tentang pengangkatan komposisi personaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai SuratKeputusan Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 lahir dan bertujuan untukMengusulkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Poso yakni atas nama Penggugat dan PenggugatII;Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Surat Keputusan tentangpengangkatan komposisi personalia

; Bahwa demi pemenuhan rasa keadilan, maka tidak ada jalan lain bagiPenggugat selain mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Poso untukdiadili guna adanya kepastian hukum;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Poso agar memberi putusan sebagai berikut:PRIMAIR Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Penggugat II untukseluruhnya; Menyatakan Menurut Hukum Surat Keputusan Nomor: 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 tentang Pengangkatan Komposisi Personalia

Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Pososesuai Surat Keputusan Nomor: 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 yangdikakukan bersamasama dengan Tergugat Il dan selanjutnya atas dasarSurat Keputusan tentang pengangkatan komposisi personalia DewanPimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai Surat KeputusanNomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013, maka Tergugat III dan Tergugat IVtelah membuat Surat dengan Nomor 023/DPCPATRIOT PSI IX 2013 danSurat dengan Nomor 024/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 yang ditujukan

Rudison Kamau Lilyberdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor : 13.18/DPP/IE/04/08 tentang Pengesahansusunan dan Personalia Pengurus Dewan pimpinan Cabang Partai KasihDemokrasi Indonesia Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara TimurPeriode 20082013 tanggal 05 April 2008 yang ditanda tangani olehSTEFANUS ROY RENING, SH.MH sebagai Ketua Umum dan RADON TUA GULTOMsebagai Sekretaris Jendral;~~~~37 777575 5772.

Bahwa sebagai akibat dari terbentuknya susunan dan PersonaliaKepengurusan pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih DemokrasiIndonesia hasil MUNASLUB tersebut telah membawa dampak pula padasusunan dan Personalia kepengurusan Dewan Pimpinan CabangKabupaten Alor sebab Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih DemokrasiIndonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 13.18.1/DPP/IE/05/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang pengesahan perubahanSusunan dan Personalia pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai KasihDemokrasi

Foto copy atas foto copy Surat Keputusan DPP Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor : 07.010/DPP/1E/07/07 tanggal 02 Juli2007 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKDIKabupaten Alor periode 2007 2011, yang diberi tanda buktiTy Da 5 BB II4. Foto copy atas foto copy Surat Keputusan DPP Partai PKDI Nomor13.18/DPP/IE/04/08, tentang Pengesahan Susunan dan PersonaliaPengurus DPC PKDI Kabupaten Alor periode 2008 2013, yangdiberi tanda bukti (T.T1.4) ;535.

Foto copy atas foto copy Surat DPP PKDI Nomor : 13.18.1/DPP/IE/08/2010, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia PengurusDPC PKDI Kabupaten Alor periode 2008 2013, (T.T1.6);7. Foto copy atas foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor : M.HH06.AH.11.01 Tahun 2011 tentangPengesahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Kasih DemokrasiIndonesia periode 2010 2015, yang diberi tanda bukti (T.T.7);8.

Foto copy atas foto copy Surat DPP Partai Kasih DemokrasiIndonesia Nomor : 13.18.I/DPP/IE/05/2011 tentang PengesahanPerubahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC Partai KasihDemokrasi Indonesia Kabupaten Alor peiode 2008 2013, yangdiberi tanda bukti (T.T1.8) ; 9.

KarenaPENGGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan seperti yangdituduhkan yang tercantum pada surat Pengumuman No.018/IntPers/Cmd/2010 yang di tempelkan pada pintu gerbang luarPerusahaan, tetapi TERGUGAT Selalu tidak berkenan untukmenemui PENGGUGAT yang di sampaikan oleh Personalia atauSebagai kuasa Perusahaan (Bapak.

Chairul Rizky P.Mantini) ;Bahwa PENGGUGAT menyampaikan menerima Pemutusan MHubunganKerja (PHK) melaluai personalia (Bpk.Chairul), tetapikeberatan dengan tuduhan tuduhan yang dikeluarkan melaluisurat pengumuman NO.018/l1ntPers/Cmd/2010 karena PENGGUGATtidak pernah melakukan perbuatan / tindakan tindakanseperti yang dituduhkan TERGUGAT ;Bahwa pihak Personalia ( Bpk.Chairul ) bersikeras padatuduhan tuduhan TERGUGAT dan akan memberikan Pesangonsebesar 15 %, tetapi PENGGUGAT tidak menerimasehingga akhirnya

Tergugat bergerak dalam bidang Jasa pemasangan danperawatan alatalat berat seperti pemasangan dan perawatan eskalator dan lif danlainlain, tugas kerja Penggugat adalah operator pemasangan dan perawataneskalator dan lif;Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berawal ketika padatanggal 5 November 2010, secara lisan Penggugat diberhentikan kerja untuksementara (diskorsing);Bahwa pemberhentian sementara (skorsing) tersebut dinyatakan secara lisan olehpihak Tergugat yang dalam hal ini bagian Personalia

memakai kendaraan roda dua yang dikendarai oleh Sdr.Iwan Setiawan;Baru sekitar 500 meter keluar dari gudang, Sdr.Agus Setiawan menghentikankendaraan karena menerima telephon (Handphone) dan setelah selesai menerimatelepon Sdr.Agus Setiawan mengatakan bahwa barangbarang yang dibawanyaharus diantar ketempat kerja yang berada di J1.Ciliwung No.13 Bandung;Bahwa setelah sampai ditempat kerja yang beramat di Jl.Ciliwung No.13Bandung, Sdr.Iwan Setiawan langsung mengajak Penggugat untuk menghadapbagian Personalia

(Bpk.Herman) dan pada saat itu Bapak Herman mengatakanHal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 46 K/Pdt.SusPHI/2013161718192021bahwa Sdr.Iwan Setiawan dan Penggugat telah berani memalsukan surat jalandan mengambil barang milik perusahaan tanpa ijin dari atasan atau pemilikperusahaan sehingga pada saat itu juga Bapak Herman menyatakan sangsi PHKtanpa syarat;Bahwa Penggugat tentu saja tidak menerima terhadap sangsi PHK yangdinyatakan oleh Personalia (Bpk.Herman) dengan menjelaskan bahwa dia tidaktahu kalau surat

AgusSetiawan ketika mengajak Penggugat untuk menemani pengambilan barang;Bahwa pada saat itupun Sdr.Agus Setiawan mengakui bahwa yang melakukanpelanggaran adalah dirinya dan menjelaskan bahwa Penggugat tidak bersalahkarena hanya diajak saja dan tidak mengetahui apaapa;Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Penggugat dan Sdr.Agus Setiawan,pada akhirnya Bapak Herman selaku bagian Personalia menyatakan PHK tanpasyarat kepada Sdr.Agus Setiawan dan untuk Penggugat menunggu keputusanlebih lanjut dari

Tergugat tetapi untuk sementara Penggugat dilarang masuk kerjasampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut;Bahwa sejak dinyatakan diberhentikan sementara oleh bagian Personalia yaitupada tanggal 5 November 2012, ternyata Penggugat tidak pernah mendapat kabarapapun dari Tergugat sehingga pada tanggal 18 Desember 2012 Penggugatberinisiatif untuk mendatangi Tergugat dan mempertanyakan kejelasan statuskerjanya;Bahwa dalam perundingan Bipartit tanggal 18 Desember 2012, pihak Tergugatyang dalam hal

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPP-PPI/XI/2013 Tentang komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2013-2014 yang diketuai oleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBU MANA, Sip., dan tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 09/DPC-PPI/ST/XII/2013 Tentang Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan

Menyatakan hukum bahwa :- Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPP-PPI/XI/2013 Tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2013-2014 yang diketuai oleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBU MANA, Sip;- Surat Keputusan Nomor : 09/DPC-PPI/ST/XII/2013 Tentang Pemberhentian Penggugat (UMBU YANTO DIKI DONGGA, SH) dari Keanggotaan Partai Pemuda Indonesia/ Kepengurusan Partai

Bahwa diluar tugas dan kewenangan' Tergugat , Tergugat telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPPPPVXV2013Tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba TimurProvinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 20132014 yang diketuaioleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBU MANA,.

ini Penggugat mohon pada Bapak Ketua Pengadilan NegeriWaingapu/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemerintahkan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara padahari sidang yang akan ditetapkan, dan setelah perkara ini diperiksaPenggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat telah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPPPPVXV/2013 Tentangkomposisi dan Susunan Personalia

Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPPPPVXV2013 TentangKomposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba TimurProvinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 20132014 yang diketuaioleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan Sekretaris ADI UMBUb.

DONGGA, SH, dengan calon pengganti atas nama NGABI NDEMU ;in Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YANTONIUSDANGGA LANDU PRAING dan saksi SHERIEF PARA LOMI, telah puladikuatkan oleh adanya Bukti surat P3, bahwa terhadap Surat KeputusanNomor : SK.32.112/A//DPPPPVXV2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Sumba TimurProvinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 20132014 yang diketuai olehSIMON

Menyatakan hukum bahwa :" 25 Surat Keputusan Nomor : SK.32.112/A//DPPPPV/XI/2013 TentangKomposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten SumbaTimur Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 20132014yang diketuai oleh SIMON PETRUS NDAKUNAU dan SekretarisADI UMBU MANA, Sip; Surat Keputusan Nomor : 09/DPCPPVST/XIV2013 TentangPemberhentian Penggugat (UMBU YANTO DIKI DONGGA, SH)dari Keanggotaan Partai Pemuda Indonesia/ KepengurusanPutusan Nomor 07

Dan akan dipanggil Tergugat untuk masukkerja kembali melalui pengumuman ;Bahwa Para Penggugat pernah diminta oleh Tergugat melalui Personalia agarmembuat lamaran baru dengan form surat lamaran sudah dipersiapkan perusahaan.Padahal Para Penggugat sudah bekerja sebagai buruh di perusahaan Tergugat sejakTahun 2006. Personalia memberikan pilihan, jika tidak membuat lamaran baru danmenandatangani Perjanjian Kerja Harian Lepas, maka tidak dapat bekerja lagi diperusahaan Tergugat.

Bahkan sebagian Para Penggugat pada saatmengisi form tersebut kalimatnya dibacakan oleh Staf Personalia, sehingga ParaPenggugat hanya menuliskan saja. Setelah form lamaran ditulis dan ditandatanganioleh Para Penggugat, maka Tergugat mengambil kembali form tersebut ;Bahwa pada bulan Oktober 2009 sebagian buruh/pekerja yang sudah diliburkan,dipanggil masuk kerja melalui pengumuman, tetapi yang dipanggil masuk kerjahanya buruh/pekerja yang bukan anggota SBDI PT. Delta Nusantara.

Adapun hasil Mediasi I adalah musyawarahditunda pada Hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2010 karena perwakilan Tergugat tidakmembawa surat kuasa dari Tergugat ;Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 telah dilakukan Mediasi ke II yangmenghasilkan kesimpulan bahwa Para penggugat tetap menginginkan agardipekerjakan kembali, tetapi perwakilan Tergugat melalui Personalia tidak dapatmemutuskan.

Padasaat itu, Para Penggugat memberikan daftar nama berikut rincian kompensasi PHK(terlampir), sedangkan Tergugat melalui Personalia membawa dokumen tetapi tidakditunjukkan dalam forum Mediasi tersebut dengan alasan rahasia.

SusPHI/2017perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 16Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

SusPHI/2017Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

SusPHI/2017Nomor 023/CRI/PERSBDG/XII/2015 kepada Penggugat 17, yang isinyapada intinya menyatakan bahwa Penggugat 17 diberhentikan bekerjadari perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 28Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

SusPHI/2017aa.perusahaan PT Champ Resto Indonesia/Tergugat, sejak tanggal 17Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

SusPHI/2017bb.CC.dd.ee.Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT Champ Resto Indonesia.

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat III dengankeluarnya Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP44/DPD/GOLKARR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang PengesahanPerubahan Komposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten Siak MasaBakti 20162020;9.

Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP44/DPD/GOLKARR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentangPengesahan Perubahan Komposisi dan personalia DPD GolkarKabupaten Siak Masa Bakti 20162020b. Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP49/DPD/GOLKARR/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang PengesahanPerubahan Komposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten SiakMasa Bakti 20162020;c.

Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP340/DPD/GOLKARR/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentangPengesahan Komposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten SiakMasa Bakti 20182021;d. Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor : KEP419/DPD/GOLKARR/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentangKomposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten Siak Masa Bakti20182021;10.

Menyatakan membatalkan Penggugat sebagai Ketua DPD Partai GolkarKabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Golkar ProvinsiRiau Nomor : KEP340/DPD/GOLKARR/I/2019 tanggal 17 Januari 2019tentang Pengesahan Komposisi dan personalia DPD Golkar KabupatenSiak Masa Bakti 20182021;4.

Bahwa kemudian Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan DPD PartaiGolkar Provinsi Riau Nomor : KEP340/DPD/GOLKARR/I/2019 tanggal 17Januari 2019 tentang Pengesahan Komposisi dan personalia DPD GolkarKabupaten Siak Masa Bakti 20182021;8.

., sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan, tanggal 12 April 2012, yangpada pokoknya sebagai berikut : I DASAR GUGATANe Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara1 Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011,tanggal 19 Desember 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat NasionalPeriode 2011 2016, untuk

Pengurus PPRN Periode 2011 2016, selama pemeriksaan sengketamasih berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya =; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember2011,tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga dan Susunan Personalia Pengurus PPRN Periode 2011 Halaman 21 dari 75 halaman

DPP PPRN Periode 2011 ,ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikHalaman 23 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUNJKT.24Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 ; Bahwa, perubahan AD / ART dan Susunan Personalia DPP PPRN Periode 2011 ,sebagaimana tersebut di atas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya (19 Desember 2011)dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ; Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang

Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 3 Tahun 2008, tentang Partai Politik, menetapkan 1 Pengesahan perubahan ditetapkan dengan Keputusan Menteri ; 2 Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat tidak hanya menerimapendaftaran saja, tetapi ada tindakan hukum yang merupakan dasar hukum dari diterimanyaperubahan AD / ART dan Susunan Personalia DPP PPRN Periode

Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau dinyatakan tidak dapat diterima2 Menyatakan sah dann tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19Desember 2011, tentang Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga danSusunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN) Periode 2011 2016 ;

Hinggar yang dilimpahkan kepada bagian Personalia (Bukti P1);Bahwa inti dari surat tersebut pada point 3 di atas adalah pada tanggal 9 Juni2009 Tergugat telah lalai dan ceroboh dalam bekerja yaitu pada saat proses produksibarang Pattren Moda DF No.

PO 6 2 3 sejumlah 330 PCS dimaksud;Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Tergugat dipanggil bagian personalia untukdimintakan keterangannya terkait dengan kesalahan kerja yang telah dilakukannyasebagaimana dimaksud pada point 4 di atas;Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Tergugat dipanggil bagian personalia untukdimintakan keterangannya terkait dengan kesalahan kerja yang telah dilakukannyasebagaimana dimaksud pada point 4 di atas;Bahwa pada saat menghadap personalia Tergugat menjelaskan dan mengakuikalau

Yuherna dan Sdr.Hinggar yang dilimpahkan kepada bagian Personalia adalah dalil yang sesat, tidakbenar dan cacat hukum;2 Bahwa sesat, tidak benar dan cacat hukum tindakan Penggugat dengan suratpelimpahan sebagaimana dimaksud karena tidak sesuai dengan prosedural yangberlaku di PT. Daelim Indonesia (ditempat Penggugat);3 Bahwa Sdr. Yuherna dan Sdr. Hinggar bukanlah pimpinan yang bekerja di bagianTergugat dipekerjakan, karena yang menjadi pimpinan Tergugat dipekerjakan adalahSdr.

Ahidin Hidayat AMDyang bekerja di bagian personalia dan Sdr. M. Ali Ibrahim yang bekerja di bagianPayroll yang juga menjabat sebagai pengurus Koperasi Karyawan PT. DaelimIndonesia pasca Sdr. Ahidin Hidayat AMD dan M. Ali Ibrahim masuk menjadianggota Serikat Buruh Metal dan ElektronikGabungan Serikat Buruh IndependenPT. Daelim Indonesia dengan rangkaian sebagai berikut:1Pada tanggal 06032008 Sdr. M.

Ali Ibrahim yang bekerja dibagian Payroll danAhidin Hidayat yang bekerja di bagian personalia masuk menjadi anggotaSerikat Buruh Metal dan ElektronikGabungan Serikat Buruh Independen PT.Daelim Indonesia. (Bukti T15);Sebelumnya M. Ali Ibrahim adalah anggota SPMI PT. Daelim Indonesia.Beberapa hari setelah M. Ali Ibrahim dan Ahidin Hidayat masuk menjadianggota SBMEGSBI PT. Daelim Indonesia tepatnya pada tanggal 7 Mei 2008PT. Daelim Indonesia langsung melakukan PHK terhadap Sdr.

Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah karyawan di Perusahaan TergugatberdasarkanSurat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 003/SPK/ JMT/1/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitungmulai tanggal 01 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 denganjabatan sebagai Manajer Personalia

dan Umum dengan upah terakhir pada bulanJuni 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa Penggugat telah menerima surat dari Direktur Utama Perum PPD dnomor :159/SekrA/ 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perihal : Penonaktifan Pekerjasebagai Manajer Personalia dan Umum PT Mega Trans;Hal. dari 12 hal.Put.Nomor 506 K/Pdt.SusPHI/201310Bahwa Perum PPD merupakan salah satu pemegang saham di PT Jakarta MegaTrans maka Perum PPD mempunyai kewenangan untuk menonaktifkan pejabatsetingkat

dalam undangundang, sehingga permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya adalah:1 Bahwa adalah sangat keliru pertimbangan Judex Facti yang berpendapatbahwa eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi telah memasuki bagianpokok perkara yang sedang diperselisihkan, karena yang menjadi persoalansebenarnya adalah bermula dari adanya Surat Perum PPD yang menonaktifkanPenggugat/Termohon Kasasi dari Manajer Personalia

T3 dan bukti P2), bukan PK WT;Bahwa sebelum Termohon Kasasi masuk ke PT JMT, sudah ada orang lainbernama Dayono Adiputro dari Perum PPD yang digantikan oleh TermohonKasasi dan tidak pernah menandatangani PKWT, demikianpun Manajer yangberasal dari Pemegang saham lain (PT Mayasari Bakti; PT Steady Safe dan BPWPahala Kencana) tidak pernah menandatangani PKWT dan hal ini bersesuaiandengan keterangan saksi Ni Wayan Metri yang terungkap dalam faktapersidangan bahwa selama dia menjabat sebagai Manajer Personalia

buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu Perjanjiankerja, disini Pemohon Kasasi kembali tegaskan bahwa Pemohon Kasasi tidakpernah memberhentikan Termohon Kasasi atau dengan kata lain mengakhiriPKWT, tetapi yang terjadi adalah justru Termohon Kasasi yang mangkir dantidak mau lagi datang ke Kantor Pemohon Kasasi untuk menjalankan tugas danpekerjaannya sebagaimana mestinya sejak dia menerima Surat Penonaktifan dariPerum PPD artinya Termohon Kasasi tahu dan paham bahwa posisinya sebagaiManajer Personalia

Dan atas suratpanggilan Il (dua) tersebut Penggugat mendapatkan informasi bahwaTergugat datang ke PT.Bank Panin Pusat pada tanggal 13 Mei 2010, akantetapi Tergugat tidak menghadap ke Biro Umum & Personalia sebagaimanaisi yang dimaksud dari surat panggialn Il (dua) dan juga tidak nadir kerjadimana Tergugat di tempatkan (Bukti P3);.

Bahwa untuk menegakan ketentuan Peraturan Perusahaan Nomor 180/PHIJSKPKKAD/PP/III/2010 Tahun 20102012, sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 21 ayat (4), dinyatakan bahwa (dikutip):"Jika karyawan tidak masuk bekerja tanpa alasan yang dapat diterimaatasannya dan bagian Personalia, maka ia dianggap mangkir....."

Atasdasar hal tersebut maka pada tanggal 25 Maret 2011, Tim Audit hadir diBank Indonesia;Bahwa pada tanggal 28 April 2011, Pemohon Peninjauan Kembali dipanggilmenghadap Kepala Biro Umum & Personalia Bank Panin, (Yusac Zefanya)dan diberi surat PHK atas dasar telah dipanggil oleh tim pemeriksa BankIndonesia tanpa seizin atasan.

;19..b Pada tanggal 12 Mei 2011, Pemohon Peninjauan Kembalimenerima surat No.049/BUP/BPP/SP/11 tertanggal 11 Mei 2011 PerihalPanggilan II diberitahukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidakmemenuhi panggilan, padahal faktanya pada Pemohon PeninjauanKembali telah hadir menghadap Biro Umum dan Personalia.

Atas pemanggilan II (dua)tersebutpun, Pemohon Peninjauan Kembali kembali menghadap Biro Umumdan Personalia tanggal 13 Mei 2011, dan bertemu dengan Saksi GlenFortuna (staff Biro Umum dan Personalia yang ikut hadir dalam pertemuanpada tanggal 28 April 2011 dan tanggal 11 Mei 2011);. Bahwa Judex Juris harusnya mempertimbangkan bukti serta keterangansaksi yang telah terungkap di persidangan.

Husni Mubarok Nasution adalah Anggota Sortasi diPMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal 01 Oktober 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan No075/PMKS/SHJ/X/201 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp.2.723.750 (dua juta tujuh ratus dua puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Agus Syahputra adalah Harian Tetap Anggota Sortasidi PMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal 01 Januari 2016 berdasarkan Surat Pengangkatan No078/PMKS/SHJ/I/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp. 2.723.750 (dua juta tujuh ratus dua puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Antoni Wijaya alias Anton adalah Pembelian TBS diPMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal O01 Juni 2013 berdasarkan Surat Pengangkatan No051/PMKS/SHJ/V1/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp. 3.073.287, (tiga juta tujuh puluh tiga ribu duaratus delapan puluh tujuh rupiah).

Antoni Wijaya alias Anton adalah Pembelian TBS diPMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal O21 Juni 2013 berdasarkan Surat Pengangkatan No051/PMKS/SHJ/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp 3.073.287, (tiga juta tujuh puluh tiga ribu duaratus delapan puluh tujuh rupiah).

Serba Huta Jaya mulai tanggal 01 Mei 2013berdasarkan surat pengangkatan No : 048/PMKS/SHJ/V/2013 tanggal O1Mei 2013 yang ditandatangani oleh saksi Holik selaku Mill Manager dansaksi Dian Wahyudi selaku Personalia dan menerima gaji pokok sebesarRp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Bahwa Direktur Utama menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 02September 2016 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan Perusahaandilakukan mutasi PENGGUGAT dengan jabatan baru Staf Khusus DirekturUtama yang diperbantukan pada Direktur Personalia dan Umum.9. Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan Nota Dinas Nomor:UH.237/00/09/2016 tanggal 05 September 2016 yang menyatakan:a.

Nota dinas Direktur Pengembangan Pelayanan Nomor1.004/00/09/2016 Tanggal 05 September 2016 perihal tanggapanterhadap mutasi jabatan dan mutasi penugasan di Ligkungan PerumLPPNPI menyatakan mutasi jabatan Saudara Arie Darmana dariKepala Biro Hukum menjadi Staf Khusus Direktur Utama yangdiperbantukan di Direktorat Personalia dan Umum dan pengangkatanSaudara Suwandi sebagai Kepala Biro Hukum tidak dilakukan sesuaiaturan yang ada, sehingga harus dicabut dan dibatalkan;b.

Bahwa jabatan baru sesuai SK tersebut adalah Staf Khusus DirekturUtama Diperbantukan pada Direktorat Personalia dan Umum dimanajabatan tersebut tidak dikenal dalam PER.10 /2016. Dalam PER.10/2016 tersebut yang dikenal adalah jabatan Staf Khusus. Sehinggaapabila Staf Khusus tersebut akan diberi penugasan untukdiperbantukan di suatu direktorat, maka seharusnya disebutkan dalamdiktum tersendiri;c.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Nota Dinas Nomor:UH.237/00/09/2016 tanggal 05 September 2016 perihal klarifikasi mutasijabatan (vide bukti P.13) dan Nota Dinas tanggal 15 September 2016nomor: UH. 240/00/09/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama danDirektur Personalia dan Umum perihal permohonan informasi dan klarifikasiterhadap keputusan Direksi Perum LPPNPI, (vide P.19) terhadap keduanota dinas tersebut tidak ada tanggapan..

Bahwa Direktur Pengembangan Pelayanan kembali mengeluarkan NotaDinas Nomor: Nomor 1.009/00/11/2016 Tanggal 09 November 2016 kepadaDirektur Utama dan Direktur Personalia dan Umum guna menanyakantindak lanjut dari Nota Dinas Nomor 1.004/00/09/2016 Tanggal 05September 2016 yang antara lain menyatakan halhal sebagai berikut:d.