SUTTYANINGSIHselama tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 telah menggunakan pengembalianangsuran angsuran dari Kelompok SPP sebanyak 90 (Sembilan puluh) kelompokyang mana sebanyak sebanyak 32 (tigapuluh dua) kelompok digunakanangsurannya oleh Terdakwa dan sebanyak 11 (sebelas) kelompok digunakanangsurannya oleh Saksi RINI SUTTYANINGSIH, dan sebanyak 47 (empat puluhtujuh) kelompok SPP digunakan secara bersamasama.Bahwa pada bulan September 2013 PNPM Kabupaten Sekadau mengadakan RapatKoordinasi, dari hasil rakor

;Bahwa ada tandaterima (kwitansi) khusus yang digunakan oleh Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kecamatan dalam kegiatan SPP PNPM dan bukan kwitansiyang ditunjukkan dalam persidangan oleh jaksa;Bahwa pada saat saksi melakukan klarifikasi, saksi tidak menemukan catatanmanual Laporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan oleh timVerifikatorBahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan berhak menolak KelompokSimpan Pinjam Perempuan (KSPP) yang mengajukan dana pinjaman;Bahwa sesungguhnya dalam rakor

Bahwa sepengetahuan saksi, masingmasing Kelompok Simpan PinjamPerempuan (KSPP) bervariasi (berbedabeda) namun angsurannya setiap kalisatu bulannya;Bahwa sepengetahuan saksi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesan (PNPM MPd) Kecamatan BelitangHilir, Kabupaten Sekadau ada menyewa tempat untuk Sekretariat dengan carasewa;Bahwa sebagai fasilitator saksi mendapat honor sekitar Rp 4.000.000,00 (empatjuta rupiah) tiap bulannya;Bahwa dalam rapat verifikasi (rakor

saksi pernah di periksa oleh penyidik, dibuatkan berita acara,membenarkan dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;Bahwa saksi adalah Fasilitator Tehnis pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kecamatan Belitang Hilir sejak tahun 2012;Bahwa sebagai fasilitator tehnis, saksi bertugas antara lain melakukan pembinaanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesan (PNPM MPd)yang bersifat phisik dan tidak ada kaitannya dengan simpan pinjam;Bahwa saksi selaku fasilitator tehnis mengikuti Rakor

Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Kecamatan Belitang Hilir dan mengetahui ada tunggakan sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Halaman 82 dari 193 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa sepengetahuan saksi, pada saat Rakor diketahui adanya penyimpangankarena pada awalnya di ketahui dana simpan pinjam pinjam Kelompok SimpanPinjam Perempuan (KSPP) tidak dikembalikan, kemudian ada audit;Bahwa saksi diberitahu Terdakwa MELINDA PATRISIA,S.E., melalui teleponjika Terdakwa MELINDA PATRISIA,S.E

Jaya Persada Mandiri beserta lampiran;- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rakor dan Konsultasi Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pekerjaan Revitalisasi Taman KPAseban;- 1 (satu) bendel fotocopi Surat Tanda Setoran dan Rekening Koran Kas Daerah;- 1 (satu) bendel gambar perubahan Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pekerjaan Revitalisasi Taman KPAseban;- 1 (satu) bendel Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Revitalisasi Taman KPAseban;- 1 (satu) bendel Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri

Jaya PersadaMandiri beserta lampiran;2 (dua) lembar Daftar Hadir Rakor dan Konsultasi KegiatanPengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pekerjaan Revitalisasi TamanPaseban;1 (satu) bendel fotocopi Surat Tanda Setoran dan RekeningKoran Kas Daerah;1 (satu) bendel gambar perubahan Kegiatan Pengelolaan RuangTerbuka Hijau Pekerjaan Revitalisasi Taman Paseban;1 (satu) bendel Contract Change Order (CCO) PekerjaanRevitalisasi Taman Paseban;1 (satu) bendel Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Pekerjaan Revitalisasi

JayaPersada Mandiri beserta lampiran;2 (dua) lembar Daftar Hadir Rakor dan Konsultasi KegiatanPengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pekerjaan RevitalisasiTaman KPAseban;1 (satu) bendel fotocopi Surat Tanda Setoran dan RekeningKoran Kas Daerah;1 (satu) bendel gambar perubahan Kegiatan PengelolaanRuang Terbuka Hijau Pekerjaan Revitalisasi Taman KPAseban;1 (satu) bendel Contract Change Order (CCO) PekerjaanRevitalisasi Taman KPAseban;1 (satu) bendel Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Pekerjaan Revitalisasi

Jaya Persada Mandiribeserta lampiran;2 (dua) lembar Daftar WHadir Rakor dan Konsultasi KegiatanPengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pekerjaan Revitalisasi TamanKPAseban;1 (satu) bendel fotocopi Surat Tanda Setoran dan Rekening KoranKas Daerah;1 (satu) bendel gambar perubahan Kegiatan Pengelolaan RuangTerbuka Hijau Pekerjaan Revitalisasi Taman KPAseban;1 (satu) bendel Contract Change Order (CCO) PekerjaanRevitalisasi Taman KPAseban;1 (satu) bendel Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Pekerjaan Revitalisasi

Dalam rakor disampaikan halhal sebagaiDIST TREE

Dasino Jabatan Kaur Umum Desa Jambanan Kecamatan SidoharjoKabupaten Sragen tertanggal 24 April 2010, (fotocopy sesuai fotocopy);Surat Camat Sidoharjo kepada Desa Se Kecamatan Sidoharjo, tanggal 23 Desember2020, Nomor: 973/600/059/2020, , Perihal Pengiriman ulang atas tanggapan klarifikasipemberhentian perangkat desa, (print out);Surat Bupati Sragen kepada Camat SeKabupaten Sragen, tanggal 1 Februari 2021,Nomor: 140/55/001/2021, Perihal Batas Usia Pensiun Perangkat Desa, (print out);Notulen Rakor

Kepala Desa, tanggal 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh CamatSidoharjo, (fotocopy sesuai dengan aslinya);Dokumentasi Rakor Kepala Desa, tanggal 1 Februari 2021, (print out);Surat Camat Sidoharjo Kepada Kepala Desa SeKecamatan Sidoharjo, tanggal 4Februari 2021, Nomor 973/25/059/2021, Perihal Desk Usia Pensiun Perangkat Desa,(fotocopy sesuai dengan aslinya);Dokumentasi Desk/Asistensi Masa Pensiun Perangkat Desa tanggal 5 Februari 2021,(print out photo);Notulen Desk/ Asistensi tanggal 5 Februari 2021

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat kepada Camat seKabupaten Sragen Nomor: 005/57/001/2021 Perihal: Undangan Rakor Usia PerangkatDesa tanggal 1 Februari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Sekretaris Daerah kepada Camat seKabupaten Sragen Nomor:890/50/001/2021 Perihal: Laporan Tindak Lanjut Surat Bupati Sragen Nomor:140/155/001/2021 tanggal 1 Maret 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/ Wali Kota di Seluruh Indonesia Hal:Pembinaan dan Pengawasan

Tabulahan

publikasi bulan agustus

63.240.000,005, 056 Sewa Gedung/ Meubelair/ 1.054.300.000,00Peralatan Kantor6. 057 Sewa Kendaraan Operasional dan 210.000.000,00Kendaraan Lainnya7. 059 Pemeliharaan/ BBM Kendaraan 192.780.000,00Operasional8. 060 Pelayanan Administrasi 1.567.394.000,00Perkantoran9, 061 Pembentukan Panwas Kecamatan, 68.601.000,00PPL, dan Pengawas TPS10. 062 Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan 670.365.000,00Pengawas Pemilu 11. 063 Advokasi dan Pendampingan Hukum12. 064 Sosialisasi Pengawasan Pemilu 248.668.000,0013. 065 Rakor

berikut : 01 Kelompok Kerja Pengawasan 486.450.00002 Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor 175.400.00003 Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan 10.000.000Lainnya Halaman 43 dari 372 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk 04 Pemelinaraan/ BBM Kendaraan Operasional 21.420.000 05 Pelayanan Administrasi Perkantoran 911.395.00006 Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan 9.781.000Pengawas TPS07 Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas 224.690.000Pemilu08 Sosialisasi Pengawasan Pemilu 248.668.00009 Rakor

63.240.000,005. 056 Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan 1.054.300.000,00Kantor6. 057 Sewa Kendaraan Operasional dan 210.000.000,00Kendaraan Lainnya7. 059 Pemeliharaan/ BBM Kendaraan 192.780.000,00Operasional8. 060 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.567.394.000,009. 061 Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, 68.601.000,00dan Pengawas TPS10. 062 Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan 670.365.000,00Pengawas Pemilu11. 063 Advokasi dan Pendampingan Hukum 12. 064 Sosialisasi Pengawasan Pemilu 248.668.000,0013. 065 Rakor

berikut : 01 Kelompok Kerja Pengawasan 486.450.00002 Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor 175.400.000 Halaman 66 dari 372 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk 03 Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan 710.000.000Lainnya04 Pemelinaraan/ BBM Kendaraan Operasional 21.420.00005 Pelayanan Administrasi Perkantoran 911.395.00006 Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan 9.781.000Pengawas TPS07 Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas 224.690.000Pemilu08 Sosialisasi Pengawasan Pemilu 248.668.00009 Rakor

tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagaiberikut : 01 Kelompok Kerja Pengawasan 486.450.00002 Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor 175.400.00003 Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan 710.000.000Lainnya04 Pemelinaraan/ BBM Kendaraan Operasional 21.420.00005 Pelayanan Administrasi Perkantoran 911.395.00006 Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan 9.781.000Pengawas TPS07 Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas 224.690.000Pemilu08 Sosialisasi Pengawasan Pemilu 248.668.00009 Rakor

Setelah Pemohonsakit , bila habis RAKOR di Jakarta, Pemohon selalu pulang keSURABAYA. Dan ijin nya selalu lama juga tidak mau berkomunikasidengan Termohon. Hal ini aneh dan membuat termohon bertanya Tanya. salah termohon apa ? Dan apakah yang sebenarnya terjadi Pemohonsaat itu minta Termohon untuk tanda tangan adanya PermohonanPemohon untuk mutasi ke POLDA JATENG dengan alasan SAKIT. Tapitermohon punya perasaan tidak enak.

Menurut TErmohon ini tindakanKriminal, oleh karena itu Pemohon di panggil oleh KARO SDM, danPemohon tidak mengkonfirmasikan ke termohon tentang hal tersebut.Bahwa setiap RAKOR Pemohon selalu pulang ke Surabaya, sertabohong pada termohon dan tidak ada nya komunikasi dengan Pemohonlagi. Termohon akhir nya Termohon berkomunikasi dengan ibuDIRLANTAS , mohon untuk TIDAK SERING memberikan jjin kePemohon, untuk alasan berobat ke SURABAYA.

administrasi yang dibuat oleh pengurus UPK lama tersebut tidak lengkap dantidak berurutan setiap tahunnya, sehingga pengurus UPK baru mengalami kesulitanuntuk mengetahui kelompokkelompok SPP di Kecamatan ATU, berapa pinjamannyadan bagaimana pengembaliannya; Pada waktu itu kami sudah menanyakanHalaman 39 daril09 Putusan Nomor : 12/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.administrasi dana bergulir/dana SPP kepada pengurus UPK lama, namun tidak adajawaban yang pasti;Bahwa pada waktiu itu ada perintah dari PNPM Pusat dalam Rakor

PNPMMpd diKabupaten, agar dilakukan investigasi terhadap kelompokkelompok Simpan PinjamPerempuan (SPP) di seluruh Kecamatan seKabupaten Alor karena nilai tunggakansimpan pinjam (SPP) PNPM Mpd di Kabupaten Alor sangat tinggi;Bahwa dalam Rakor di Kabupaten waktu itu disebutkan prosentase besaran tunggakansimpan pinjam (SPP) PNPM Mpd di Kabupaten Alor, tetapi saksi sudah lupabesarannya; Dalam Rakor di Kabupaten tersebut juga dibahas masalah Faskab melihatada kejanggalan dalam laporan bulanan pengelolaan

UPK yaitu Terdakwa DAUD JETIMAUH (mantan Ketua UPK), SaudaraZADRAK ATABUI (mantan Sekretaris UPK) dan Saudara URSINUS ATAPAY (mantanBendahara UPK), serta pelaku lain di tingkat Desa antara lain yaitu Tim PengelolaKegiatan, KPMD /Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua Kelompok, KepalaDesa dan Sekretaris Desa; Bahwa Bahwa latar belakang di bentuknya Tim Investigasi yaitu :> Prosentase besaran tunggakan pengembalian dana SPP di Kecamatan AlorTengah Utara sangat tinggi yang diketahui pada waktu Rakor

Bersama Ketua dan bendahara UPK melaksanakan pendampingan kepadakelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP);Bahwa penyimpangan / penyelewengan dana bergulir atau dana SPP PNPMMPd diKecamatan Alor Tengah Utara terjadi sebelum Saksi menjabat sebagai Sekretaris UPK;Pada waktu Saksi menjabat sebagai sekretaris UPK mulai Bulan Mei 2012 belum adadiketahui ada penyimpangan / penyelewengan dana bergulir atau dana SPP PNPMMPd di Kecamatan Alor Tengah Utara; Pada waktu itu ada perintah dari PNPM Pusatdalam Rakor

PNPMMpd di Kabupaten, agar dilakukan investigasi terhadap kelompokkelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di seluruh Kecamatan seKabupaten Alorkarena nilai tunggakan simpan pinjam (SPP) PNPM Mpd di Kabupaten Alor sangattinggi; Dalam Rakor di Kabupaten waktu itu tidak disebutkan berapa prosentasebesaran tunggakan simpan pinjam (SPP) PNPM Mpd di Kabupaten Alor, kami hanyadiperintahkan untuk melakukan investigasi; Selanjutnya atas arahan dari Faskabdibentuk Tim Investigasi yang terdiri dari UPK, BKAD

amanatUndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PelindunganPekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakanpada tanggal 14 s.d. 15 Februari 2019 bertempat di The Alana HotelConcention CenterSolo diikuti oleh pejabat Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten/Kota, Direktur Utama PPTKIS/PPPMI,Instansi/Lembaga Lintas Sektor terkait, Pengawas KetenagakerjaanProvinsi Jawa Tengah, APJATI Jateng dan ASPATAKI Jateng (videundangan Rakor

(foto kopi);Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Jawa Tengah Nomor 560/881 tanggal 29Januari 2020, perihal : Rakor Penempatan danPelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2018.(foto kopi);Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Jawa Timur Nomor 560/171/108.3/2019tanggal 5 November 2019, perihal : Rapat Pembinaandan Monev Kantor P3MI di Jawa Timur.

Putusan Nomor 494 K/Pdt.SusPHI/2014lanjuti hasil Rakor DPD FSP Kahutindo Propinsi Kaltim (bukti T33 danbukti T34) menunjukkan bahwa ada pembahasan dalam rapat PUK SPKAHUTINDO PT.

amanat UndangUndang Nomor18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yangdiselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTengah yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 15 Februari 2019bertempat di The Alana Hotel Concention CenterSolo diikuti oleh pejabatDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota, Direktur UtamaPPTKIS/PPPMI, Instansi/Lembaga Lintas Sektor terkait, PengawasKetenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, APJATI Jateng dan ASPATAKIJateng (vide undangan Rakor

(Fotokopi);Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiJawa Tengah Nomor 560/881 tanggal 29 Januari 2020, Perihal :Rakor Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020.(Fotokopi );Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiJawa Tengah Nomor 560/879 tanggal 29 Januari 2018, Perihal:Mohon Bantuan Narasumber.

Bidang Keagamaan:Saya membuat panitia tetap PHBI tingkat kecamatan Legonkulon yangdiketuai oleh KH.Kolil dan bias menyelenggarakan pengajian Akbartingkat kecamatan legonkulon pengajian rutin NU, Rakor guru ngaji(FKGN ) dan Penyuluh Agama Honorer dan FKDT.b.

Notulensi Rakor Kemitraan Rawa Pitu PTPN VII dengan KSUSejahtera Bersama tangga 08 Oktober 2019, yang ditanda tanganiPihak PTPN VII Unit Bekri dan KSU Sejahtera Bersama yang ditandatangani Penggugat I, yang telah diberi materai selanjutnya diberitanda P22b;23. Fotocopy dari Asli :a.

O60 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.567.394.000,009. 061 Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, 68.601.000,00dan Pengawas TPS Halaman 39 dari 366 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk 10. 062 Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan 670.365.000,00Pengawas Pemilu 11. 063 Advokasi dan Pendampingan Hukum 12. 064 Sosialisasi Pengawasan Pemilu 248.668.000,0013. 065 Rakor/Pelatinan dalam Rangka 198.075.000,00Pengawasan Pemilu Partisipatif14. 066 Musyawarah Penyelesaian Sengketa 173.822.000,0015. 067 Penindakan

63.240.000,005. 056 Sewa Gedung/ Meubelair/ 1.054.300.000,00Peralatan Kantor6. 057 Sewa Kendaraan Operasional dan 210.000.000,00Kendaraan Lainnya7. 059 Pemeliharaan/ BBM Kendaraan 192.780.000,00Operasional8. 060 Pelayanan Administrasi 1.567.394.000,00Perkantoran9. 061 Pembentukan Panwas Kecamatan, 68.601.000,00PPL, dan Pengawas TPS10. 062 Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan 670.365.000,00Pengawas Pemilu11. 063 Advokasi dan Pendampingan Hukum12. 064 Sosialisasi Pengawasan Pemilu 248.668.000,0013. 065 Rakor

puluh dua ribu rupiah) dengan dengan rincian kegiatansebagai berikut : 01 Kelompok Kerja Pengawasan 486.450.00002 Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor 175.400.00003 Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan 710.000.000Lainnya04 Pemelinaraan/ BBM Kendaraan Operasional 21.420.00005 Pelayanan Administrasi Perkantoran 911.395.00006 Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan 9.781.000Pengawas TPS07 Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas 22A.690.000Pemilu08 Sosialisasi Pengawasan Pemilu 248.668.00009 Rakor

sisaanggaran Rp. 7.200.000.Biaya sewa meubelair dan sarana kerja Panwaslu Kota PalangkaRaya dianggaran sebesar Rp. 62.400.000, terpakai Rp. 52.800.000,sisa anggaran Rp. 9.600.000.Dukungan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Panwaslu KotaPalangka Raya dianggaran sebesar Rp. 272.801.000, terpakai Rp.200.850.000, sisa anggaran Rp. 71.951.000.Kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS dan perguruan tinggiPanwaslu Kota Palangka Raya dianggaran sebesar Rp. 13.000.000,tidak terpakai, sisa anggaran Rp. 13.000.000.Rakor

Kerjasama pengawasan pemilu dengan OMS dan perguruan tinggiPanwaslu Kota Palangka Raya dianggaran sebesar Rp. 13.000.000,tidak terpakai, sisa anggaran Rp. 13.000.000.17 Rakor setra Gakkumdu Panwaslu Kota Palangka Raya dianggaransebesar Rp. 10.000.000, terpakai Rp. 10.000.000, sisa anggaran Rp.0.18. Fasilitasi Setra Gakkumdu Panwaslu Kota Palangka Raya dianggaransebesar Rp. 12.000.000, terpakai Rp. 3.050.000, sisa anggaran Rp.8.950.000.19.

Barombon,Abidin Suwito dan terdakwa.Bahwa saksi yang melaporkan pihak Panwaslu karena menurut saksi adapenyimpangan diPanwaslu.Bahwa pada bulan Juli 2013 pada saat ada rakor saksi ada menanyakanpada ter dakwa kenapa ada uang sewa mobil yang sudah direalisasikansebanyak Rp. 18.000.000 (delapan belas Juta rupiah) dan pada saat ituDrs.

Basko Minang Plaza);1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat Notulen rapat pada hari Kamistanggal 15 Mei 2008 dengan materi Sewa tanah di Minang Plazatempat ruang Rakor Divre Il Sumbar yang ditandatangani olehMUJIONO, S.T., dan R. BUDIMAN (PT. Basko Minang) dan daftarabsensi:1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat hasil pertemuan hari Jumattanggal 16 Mei 2008 di Kantor PT. Basko Minang Plaza, denganagenda menindak lanjuti surat dari PT. Kereta Api:1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat No.

Basko Minang Plaza);Hal 35 dari 50 hal, Putusan Nomor 165 K/Pid/201823.24.25,26.27,28.29.30.1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat Notulen rapat pada hari Kamistanggal 15 Mei 2008 dengan materi sewa tanah di Minang Plazatempat ruang Rakor Divre Il Sumbar yang ditandatangani olehMujiono, S.T., dan R. Budiman (PT. Basko Minang) dan daftarabsensi:1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat hasil pertemuan hari Jumattanggal 16 Mei 2008 di Kantor PT.

Bahwa pada hari rabu, tanggal 23 Januari 2019, Pemohon ada acara diKabupaten, rakor seluruh kades, sorenya Pemohon dapat info bahwa beritadi kecamatan Tapung di Desa Sibuak, bahwa Pemohon orang yang kejam,melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon (Istrinya) dengan caramenyiram cat di badan nya di kantor desa pada hari selasa dan mengusirHal. 17 dari 29 hal.Put. No. 0322/Pdt.G/2019 /PA.Bkndari rumah orang tua dan menelantarkan anak dan istri setelahmenceraikannya;7.

Kec.Wonosegoro)a18) 1 (Satu) lembar Berita AcaraPemeriksaan Admistrasi TPK beserta 1 (satu)lembar daftar hadir masyawarah tanggal 12Agustus 2010 ;Dikembalikan kepada (TPK) Tim PemeliharaKegiatan Desa Kalinanas~ melalui saksi19) Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Penanggulangan KemiskinanKabupaten Boyolali Nomor : 413.4/141 Tahun2010 tentang Penetapan Lokasi dan AlokasiBantuan Stimulan Pemugaran RumahKeluarga Miskin Kabupaten Boyolali TahunAnggaran 2010, tanggal 3 Pebruari20) Berita Acara Rakor

Tanggal 28 Desember 2010 pembayaran Konsumsi rakor Tanggal 22 Maret2010 sebesar Rp. 320.000,(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).Dengan demikian penggunaan dana yang diambil dan rekening operasionalkegiatan perencanaan PNPM Mandiri Pedesaan hanya sebesar Rp. 10.970.000, (Sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sisa Rp.6.030.000, (Enam juta tiga puluh ribu rupiah) tidak dapat terdakwapertanggungjawabkan.Bahwa berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada hari Rabu tanggal11

Tanggal 28 Desember 2010 pembayaran Konsumsi rakor Tanggal 22 Maret2010 sebesar Rp. 320.000,(Tiga ratus duapuluh ribu rupiah).Dengan demikian penggunaan dana yang diambil dari rekening operasionalkegiatan perencanaan PNPM Mandiri Pedesaan hanya sebesar Rp. 10.970.000, (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sisa Rp.6.030.000,(Enam juta tiga puluh ribu rupiah) tidak dapat terdakwapertanggungjawabkan.Hal 12s/d Hal.73Putusan NO.04/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOBahwa berdasarkan

Tanggal 28 Desember 2010 pembayaran Konsumsi rakor Tanggal 22 Maret2010 sebesar Rp. 320.000,(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).Dengan demikian penggunaan dana yang diambil dani rekening operasionalkegiatan perencanaan PNPM Mandiri Pedesaan hanya sebesar Rp. 10.970.000, (sepuluh juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) dan sisanya sisa Rp.6.030.000,(Enam Juta tiga puluh ribu rupiah) tidak dapat terdakwapertanggungjawabkan.Bahwa berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada hari Rabutanggal

ASLIMUDIN, ( mobil BM10 M adalah disekretariat daerah yang telah ada pos biaya pemeliharaannya sendiri ).Pada tanggal 20 Maret 2003, biaya pembuatan rakit dalam rangkakeikutsertaan perlombaan rakit yang diadakan oleh Dinas pariwisatasebesar Rp. 1.175.000, yang telah diterima oleh MAWARDI.Pada tanggal 20 Maret 2003, bantuan untuk anggota rakor PKPT 2003dan pemutakhiran data tingkat regional yang diselenggarakan diTanjung Balai Karimun sebesar Rp. 35.200.000, yang diterima olehTAMRIN ZABAL., ( pelaksanaan

Rakor tanggal 20 Juli 2002 danPemutakhiran data 23 dan 24 Juli 2002, seharusnya beban tahunanggaran 2002 ).Hal. 11 dari 103 hal.

Rakor tanggal 20 Juli 2002 danPemutakhiran data 23 dan 24 Juli 2002, seharusnya beban tahunanggaran 2002 ).Pada pada tanggal 21 Maret 2003, bantuan dalam rangka menyambutIdul Adha masyarakat kecamatan Tandun yang diterima oleh Drs.SYAMSURIZAL.Pada tanggal 21 Maret 2003, bantuan untuk THR kepada 457 orangyang terdiri dari instansi Polsek dan Koramil se Kabupaten Rokan Hulu",sebesar Rp. 85.000.000, ( seharusnya beban tahun anggaran 2002Hal. 39 dari 103 hal.