Ditemukan 276 data
1773 — 754
Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (UUK dan PKPU) yang menyatakan bahwa :Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalammata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsungmaupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbulkarena perjanjian atau undang undang dan yang wajib dipenuhi olehKreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;Menimbang, bahwa pengertian tersebut juga selaras denganYurisprudensi Mahkamah Agung Repblik
61 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINURAT,tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Repblik Indonesia Nomor843 K/Pdt.SusPHI/2015 tanggal 4 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal24 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugatmelalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2016,diajukan permohonan
102 — 27
Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban danmenimbulkan efek psikologis bagi korban ;Alasanalasan yang meringankan : e Terdakwa merupakan korban dari keadaan dan pergaulanbebas ;e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanjiuntuk tidak mengulanginya lagi ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Telah ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan korbandan keluarganya;Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang yang telahdisebutkan diatas, terutama Pasal 82 ayat (1) Undangundang Repblik
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerapkan hukumatau melanggar hukum yang berlaku, karena menyatakan bahwa sidangKomisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : Kep/91/X/2012/KKEPP, tanggal15 Oktober 2012 tentang Putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRIPOLRESTA Jambi mengandung cacat prosedural dikarenakan tidak adasurat penghentian gaji Termohon Kasasi.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi danTata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Repblik
19 — 21
rendah30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, makaPemohon dan Pemohon Il berada dalam batas usia yang dibolehkanmengangkat anak;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah Suami istri (sesuai syaratkode 4 dan kode 8), tidak merupakan pasangan sejenis dan memiliki satu oranganak, oleh karena ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (e), (f), dan (g) PeraturanMenteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anakdan pasal 13 huruf (e), (f), dan (g) Peraturan Pemerintah Repblik
1.Christin Juliana Sinaga, S.H.
2.Andrian Al Mas'udi, SH.
Terdakwa:
Trias Noprianti Als. Iis binti Muchni
27 — 3
Narkotika/Pecandu Narkotika merangkap Pengedaroleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan danpengobatan melalui rahabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri KesehatanNomor: 293/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Institusi penerima wajib lapor danperaturan perundangundangan lainnya yang mengatur LembagaRehabilitasiyang telah ditunjuk oleh Pemerintah serta termasuk rehabilitasi yang dilakukandalam Lapas atau Rutan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti Surat Bdan NarkotikaNasional Repblik
Terbanding/Tergugat : RUTH FRANSINA FATRUA
158 — 79
putusan Pengadilan mempunyaikekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 60 hari;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian,maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atauyang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawaipencatat perceraian itu terjadi, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 35 PeraturanHalaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT MNDPemerintah Repblik
22 — 17
tanggadengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan:a) anak yang dimintakan dispensasi kawin;b) calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin;C) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dand) orang tua calon suami;dengan demikian maka ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Repblik
Eko Budi Siswanto
Tergugat:
1.Meriyati ditulis juga Meryati
2.Loedi Harianto
3.Ketua Mahkamah Agung Repblik Indonesia Cq Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Cq Ketua Pengadilan Negeri Malang
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
5.Waluyo Trisno
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan
45 — 40
Penggugat:
Eko Budi Siswanto
Tergugat:
1.Meriyati ditulis juga Meryati
2.Loedi Harianto
3.Ketua Mahkamah Agung Repblik Indonesia Cq Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Cq Ketua Pengadilan Negeri Malang
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
5.Waluyo Trisno
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan
Pembanding/Penggugat II : HERNA NINGSIH Diwakili Oleh : EDY FIRMAN SH MH dkk
Pembanding/Penggugat V : AHMAT RIYANTO Diwakili Oleh : EDY FIRMAN SH MH dkk
Pembanding/Penggugat III : NANDA RIFKI Diwakili Oleh : EDY FIRMAN SH MH dkk
Pembanding/Penggugat I : SUGIHARTI NINGSIH Diwakili Oleh : EDY FIRMAN SH MH dkk
Terbanding/Tergugat VI : JAMAL
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan nasional Kab.Bondowoso
Terbanding/Tergugat II : TIJA alias BU ETO Diwakili Oleh : SYAH CAKRABIRAWA WADIA, SH.MH, DKK.
Terbanding/Tergugat VII : SUPILIH
Terbanding/Tergugat V : MOHAMMAD JAELANI, SH.
Terbanding/Tergugat III : Camat Curahdami
Terbanding/Tergugat I : SUWARSO
Terbanding/Turut Tergugat II : SUHARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : UMI KULSUM alias BOK RI
27 — 14
., IVdan V. adalah cucu cucu dari Umi Kulsum ; Bahwa sedangkan UmiKulsum adalah sebagai Tergugat . dalam perkara terdahulu yaitu perkaraNo. 08/Pdt.G/2013/PN.Bdw. tertanggal 25 April 2013 ; Bahwa dengandemikian Umi Kulsum sebagai Ibu dari Penggugat . dan II. dan nenekdari Penggugat Ill, IV. dan V. sudah kalah di sidang gugatan perkarapertama nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Bdw. tertanggal 25 April 2013, dariTingkat Pengadilan Negeri Sampai Pengadilan Tinggi dan bahkan sampaitingkat Mahkamah Agung Repblik Indonesia
115 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini terlinat daripernyataan Penggugat halaman 88 yang menyatakan :Bahwa Para Penggugat adalah warga Negara Repblik Indanesia yangberstatus sebagai wiraswasta, tukang beca, pendidik, advokat sertaprofesi lainnya yang berkedudukan di Propiwi Sumatera Utara.Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkualitas bertindak selakuPenggugat melalui mekanisme Citizen Law Suite maka gugatanPenggugat sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapatditerima.3.
91 — 34
Pemerintah Repblik Indonesia Cq Badan Pertanahan NasionalCq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PripinsiKalimantan Srlatan Cq Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) KotaBanjarbaru.Halaman 27 dari 69 Halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2013/PTUN.BJM.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.Bahwa berdasarkan Gugatan A quo selanjutnya Para Ahli Warissebagaimana tersebut diatas ( saat ini TERGUGAT II INTERVENSI )mengajukan KASASI dalam Gugatan A quo kepada TingkatMahkamah Agung Republik Indonesia dengan
36 — 7
dan /atau membawa atau mengirimoraganisme penganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain didalamwilayah Negara Republik Indonesia berupa beras Super Impor merek Dua Gajahasal Negara Malaysia tanpa tindakan karantina.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan bahwaTerdakwa memang terbukti melakukan membawa atau mengirim organisme penganggutumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatuarea ke area lain didalam wilayah negara Repblik
194 — 120
didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif yaitu KesatuPasal 285 KUHP Atau Kedua Pasal 286 KUHP Atau Ketiga Pasal 289 AtauKeempat Pasal 290 Ayat (1) KUHP, dimana mengenai Dakwaan tersebut Majells Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan memilih salah satu dakwaan yang paling relevan sesuai dangan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 286 KUHP dan hal tersebut dalam praktek sudah tepat dan benar hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran MahkamahAgung Repblik
Terbanding/Terdakwa : HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN
74 — 53
didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif yaitu KesatuPasal 285 KUHP Atau Kedua Pasal 286 KUHP Atau Ketiga Pasal 289 AtauKeempat Pasal 290 Ayat (1) KUHP, dimana mengenai Dakwaan tersebut Majells Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan memilih salah satu dakwaan yang paling relevan sesuai dangan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 286 KUHP dan hal tersebut dalam praktek sudah tepat dan benar hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran MahkamahAgung Repblik
103 — 20
Simbangkulon KecamatanBuaran Pekalongan (Bukti T.VI.2) ;Foto copy Sertifikat SHM No.00798 luas 127 M2 atas nama HajiMuhammad Tasuri yang terletak di Desa Simbangkulon KecamatanBuaran Pekalongan (Bukti T.VI.3) ;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No.07/Pdt.G/2008/PN.Pk1 tertanggal 11 Agustus 2008 (Bukti T.VI.4) ;275 Foto copy Salinan Putusan banding Pengadilan Tinggi SemarangNo.48/PDT/2009/PT SMG tertanggal 6 April 2009 (Bukti T.VI.5) ;6 Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Repblik
22 — 11
Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus/2017/PN SrlSurat Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan JambiNo. 2152/LHP/BLKJBI/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang ditanda tanganioleh Manajer Teknis MEISYA KARYAWANTI, S.ST, atas nama terdakwa ALDO,HASIL PEMERIKSAAN URINE : Methamphetamine Positif (+)KESIMPULAN: Methamphetamine (bukan tanaman) terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang Repblik Indonesia Nomor.35 Tahun2009 tentang Narkotika.Menimbang berdasarkan
42 — 9
Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRP.2000,(dua ribu rupiah)Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan secara lisan oleh terdakwa yangJaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan didepan persidangan padatertanggal 17 Juni 2013, yang intinya menyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang,bahwa terhadap repblik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yangmenyatakan tetap pada tuntutannya oleh terdakawa mengajukan Duplik secara lisandidepan persidangan pada tertanggal 17 Juni
RAHMAWATI,SH.
Terdakwa:
JONI BIN DUL HAMID
66 — 15
ketiga tidak terbukti secara sahdan meyakinkan, maka terdakwa Joni Bin Dul Hamid harus dinyatakan secarasah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwaJoni Bin Dul Hamid haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, makaselanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair adalah Pasal 112 Ayat (1)Undangundang Repblik
15 — 1
cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salahsatu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan faktayang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalamPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repblik