Ditemukan 512 data
FRIZA ADI YUDHA
Terdakwa:
1.NUGRAHA PUTRA UTAMA Bin RAHMAT BUDI HIDAYAT
2.ANGGI ANGGRIANTO Bin ENDE MULYADI
29 — 2
Wirjono Prodjodikoro, SH.dalam bukunya yang berjudul Asasasas Hukum Pidana Di Indonesia,penerbit PT. Refika Aditama Bandung, hal. 123124 pada pokoknyamengemukakan bahwa apabila seorang pencuri masuk rumah danmengambil barang, sedangkan kawannya hanya berdiri di luar rumah untukmenjaga, dengan maksud memberi tahu kepada kawannya jika ada orangdatang, yang mungkin akan menangkap mereka.
59 — 32
LAMINTANG, SH.dalam bukunya yang berjudul DelikDelik Khusus (Kejahatan TerhadapNyawa, Tubuh Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagiNyawa, Tubuh dan Kesehatan), yang dimaksud denganpenganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakitatau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sementara dalamundangundang juga tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksuddengan penganiayaan, akan tetapi dalam yurisprudensi yang diartikandengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidakenak, rasa
19 — 1
Penggugat hanyamenjelaskan kerugian akibat adanya perjanjian kesepakatan bersama tersebut,namun didalam petitumnya Penggugat meminta untuk dibatalkannya atasperjanjian kesepakatan bersama, lebih lagi didalam gugatannya Penggugat jugamempermasalahkan apa yang tidak pernah dituangkan kedalam perjanjiankesepakatan tersebut, namun demikian apabila Penggugat jugamempermasalahkan terhadap ke 5 (lima) sertipikat adalah termasuk kedalamharta bersama, maka seharusnya Penggugat juga menarik Notaris FARIED, SH.dalam
134 — 31
Ulangan dari tindakan itu tidak akanmempunyai akibat hokum: nebis in idem ( pasall134 Rv)Bahwa dengan demkian sebagaimana uraian dari Prof DR.SudiknoMertokusumo,SH.dalam bukunya Hukum Acara erdata Indonesiahalaman 173 dapat ditegaskan perkara bantahan yang diajukanoleh Para Pembantah adalah nebis in idem, karena telahdiputus terlebih dahulu oleh hakim dan putusan itu benar.Menurut pasal 1916 ayat 2 no.3 BW maka putusan hakim adalahpersangkaan.
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terlepas dari keberatankeberatan di atas karena fakta yangterungkap di persidangan hubungan yang terjadi terkait pembuatan AktaSewa Menyewa yang dibuat di hadapan Notaris INDRA WIDJAYA E, SH.dalam hubungan pembuatan Akte No.8 Tahun 2002, quod non, sepertiperistiwaperistiwa hukum yang terjadi membawa akibat hukum yang timbulantara Pemohon Kasasi Il/Terdakwa dengan Ir. YN.
1779 — 1846 — Berkekuatan Hukum Tetap
memeriksa perkara a quo memberikan argument yanglebih rasional dan berdasarkan logika hukum dengan mempertimbangkan semuafaktafakta yang telah disajikan kepadanya, sehingga upaya pencari keadilan in casuPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mencari keadilan dapat terpenuhisecara maksimal;Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya memberiPertimbangan yang jelas dan cukup sehingga dapat memberikan putusan yangmemenuhi rasa keadilan, sebagaimana dikatakan oleh M.Yahya Harahap, SH.Dalam
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAF Lamintang, SH.dalam buku Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua halaman 161menyatakan perbedaan membuat Surat Palsu dengan memalsukan Suratadalah pada perbuatan membuat surat palsu itu pada mulanya tidak terdapatsurat apapun akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinyabertentangan dengan kebenaran, sedangkan memalsukan surat itu sejaksemula memang sudah terdapat sepucuk surat yang isinya kemudian telahdirubah dengan cara yang sedemikian rupa sehingga bertentangan dengankebenaran
37 — 11
Sumarsono SH.Dalam pembuatan akta pengikatan jual beli tertanggal 3 Juli 2007 No. 3 antara Terdakwadengan Indahjani kalau akta kuasa untuk menjual nomor 12 tertanggal 3Mei 2006 sudah dibatalkan, dan Terdakwa menjual rumah rumahtersebut dengan perorangan bukan atas nama PT. Cahaya Sinarmas ;e Bahwa benar Terdakwa menjual tanah dan bangunan rumah tersebut / memasarkandengan menggunakan brosur dan spanduk dilokasi tanah tersebut dengan menggunakannama H. Ir.
54 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya SegiSegi Hukum Perjanjian halaman 281 yang menyatakanbahwa penitipan adalah kontrak riil, dengan konsensus saja persetujuanpenitipan belum mengikat. Persetujuan baru mulai mengikat para pihak setelahadanya penyerahan dan penerimaan barang yang dititipbkan.
59 — 22
WIRYONO PROJODIKORO , SH.Dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia Sumur Bandung,1992 halaman 65 mengenai Penerapan Pasal 127 RV menyatakan sebagaiberikut :Bahwa dimana dalam gugatan penggugat telah mengaku sebagai ahli warissatusatunya dari orang yang bernama TABALLO bin TABUE, dimanaPenggugat mengaku sebagai saudara kandung dari TABALLO binTABUE, maka seharusnya Penggugat mengurus terlebih dahulu penetapanahli waris melalui Pengadilan yang berwenang untuk mengeluarkan buktitentang keterangan
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I Gede Astika
68 — 23
Moeljatno, SH.dalam bukunya AzazAzaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuhHal 13 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dpsmenyebutkan bahwa Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harusada:1. Kemampuan untuk membedabedakan antara perbuatan yang baik danyang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;2.
691 — 630
I M LAUTERJUNG GMBH & CO.KGselaku Pemohon Eksekusi (QUAD NON).Bahwa Terlawan/Terbantah menolak dalil Pelawan/Pembantah pada poin 1 4 halaman 3 dan 4 Perlawanan/Bantahan yang pada intinya menyatakanbahwa pengajuan Perlawanan/Bantahan aquo telah sesuai denganketentuan Hukum Acara Perdata, knususnya Pasal 207 HIR dan Pasal 195ayat (6) HIR.Bahwa dalil tersebut diatas tidak benar, karena menurut pendapat ahlihukum Retno Wulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata
93 — 16
PAF Lamintang, SH.Dalam bukunya DasarDasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345355) pengertian tanpa hakatau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah wederrechtelijke ini meliputipengertianpengertian :e Bertentangan dengan hukume Bertentangan dengan hak orang lain ataue Tanpa hak yang ada pada diri seseorang ataue Tanpa kewenangan.Menimbang, bahwa oleh Karena itu pengertian tanpa hak itu sendiri adalah pelakutindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untukmelakukan
34 — 4
Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH.Dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua menyebutkan Pasal55 ayat (1) ke KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatustrafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebihdari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta ituterhadap delicht ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan nyatabahwa Terdakwa telah
Terbanding/Penggugat : Ko Pien Tjoe
Terbanding/Penggugat : Lany Wibowo
Terbanding/Penggugat : Hendra Gunawan
Terbanding/Penggugat : Go Kiem Lan
Turut Terbanding/Tergugat : Hendri Goyono
Turut Terbanding/Tergugat : Sugunto Komarudin
Turut Terbanding/Tergugat : Ratna Utomo
Turut Terbanding/Tergugat : Alexander Wahyu Permana,SH.MKn
42 — 25
Terbanding semula Para Turut Tergugat.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 08042014 No.133/Pdt/2014/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas dalam peradilan tingkatbanding; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 5Agustus 2014 Nomor: 133/Pdt/2014/PT SMG tentang Penggantian Hakim Anggota : Tjaroko Imam Widodadi, SH. dengan diganti oleh Mohammad Ruslan Hadi, SH.dalam
123 — 26
Dan surat pernyataan inilah yang jadikan sebagaiHalaman 7 dari 24 Putusan Nomor 791/Pat.G/2014/PN Tngrujukan dasar legalitas kepemilikan untuk menyakinkan kepada PembeliTergugat Il,Bahwa sesuai alasan poin 6 di atas Tergugat tidak mau menandatanganiAkte Jual Beli dan Tergugat baru sadar akan kesalahan jual beli antaraPenggugat dengan Tergugat Il maka tanopa memberih waktu panjang lagiTergugat menggambil Sertifikat Nomor 10507 atas nama Tergugat itu dariNotaries/PPAT Nurbani Alam, SH.DALAM REKOVENSI
12 — 3
HusnulYakin,SH.MH, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkanpada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Miladiyah bersaman dengantanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingiHakimHakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti Nur Azizah, SH.dalam sidang terobuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;Hakim Anggota, Hakim Ketua ,Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH Dra.Hj.
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
1.NARSISUS NGILAYAWAN Alias MORA Alias PINO
2.FALERIUS LAYAN Alias FALEN
102 — 28
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa maka perlu dipertimbangkan
38 — 8
Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH.Dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua menyebutkan Pasal55 ayat (1) ke KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatustrafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebihdari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta ituterhadap delicht ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan nyatabahwa Terdakwa telah
114 — 34
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya: Hukum Acara Perdata hal 443, penerbit Sinar Grafika) ;Ad.4.