Ditemukan 516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.h.dalam sh.adalah shalam st.dalam skh.dalam s.t.dalam shahalam
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Khusus
Register : 16-03-2017 — Putus : 24-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN sml
Tanggal 24 Maret 2017 — - ANTHON MIRU Alias TONY
68 — 20
  • Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunyaBunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tuiuan pemidanaan adalah bertolak darikeseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perindungan masyarakat danperlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakimdalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tuyuan pemidaantersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastianhukum ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perudipertimbangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 22-02-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553 K/PID/2015
Tanggal 22 Februari 2016 — H. MAWAR RIAS ASMARA
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PAF Lamintang, SH.dalam buku Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua halaman 161menyatakan perbedaan membuat Surat Palsu dengan memalsukan Suratadalah pada perbuatan membuat surat palsu itu pada mulanya tidak terdapatsurat apapun akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinyabertentangan dengan kebenaran, sedangkan memalsukan surat itu sejaksemula memang sudah terdapat sepucuk surat yang isinya kemudian telahdirubah dengan cara yang sedemikian rupa sehingga bertentangan dengankebenaran
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 27-04-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 21-05-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 795/Pdt.G/2017/PA.Lpk
Tanggal 8 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
  • /Pdt.G/201 7/PALpk.Hal. 26 dari 28 Halamanselaku Ketua Majelis, dan Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH. serta Dra.Nuraini,MA. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan padahari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Miladiyah bersamaan dengan tanggal15 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi HakimHakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti Viviyani Purba,SH.dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dalamKonpensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konpensi
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-03-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 26-06-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mak
Tanggal 19 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MUSLIMIN LAGALUNG, S.H.
Terdakwa:
FRANSISKUS PALDI GA'DENG
56 — 15
  • Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Waris
Register : 19-10-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 19-10-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 86/Pdt.Bth/2010/PN.Ska
Tanggal 15 Agustus 2011 — S U P A R D I, DKK VS W I D O D O, DKK
120 — 31
  • Ulangan dari tindakan itu tidak akanmempunyai akibat hokum: nebis in idem ( pasall134 Rv)Bahwa dengan demkian sebagaimana uraian dari Prof DR.SudiknoMertokusumo,SH.dalam bukunya Hukum Acara erdata Indonesiahalaman 173 dapat ditegaskan perkara bantahan yang diajukanoleh Para Pembantah adalah nebis in idem, karena telahdiputus terlebih dahulu oleh hakim dan putusan itu benar.Menurut pasal 1916 ayat 2 no.3 BW maka putusan hakim adalahpersangkaan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2062 K/Pid/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — ADI WIDJAJA bin KONG TJIE LIA
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terlepas dari keberatankeberatan di atas karena fakta yangterungkap di persidangan hubungan yang terjadi terkait pembuatan AktaSewa Menyewa yang dibuat di hadapan Notaris INDRA WIDJAYA E, SH.dalam hubungan pembuatan Akte No.8 Tahun 2002, quod non, sepertiperistiwaperistiwa hukum yang terjadi membawa akibat hukum yang timbulantara Pemohon Kasasi Il/Terdakwa dengan Ir. YN.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 159/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
193 — 129
  • Jiachim Ambrosius dan Rahman, SH.Dalam berita acara itu diterangkan bahwa SHGB tersebut akandipergunakan khusus sebagai jaminan untuk keperluan kepengurusan SuratKredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), bukan jual beli normalsebagaimana jual beli pada umumnya dan Tergugat berjanji akanmengembalikan SHGB SHGB tersebut kepada Penggugat setelah urusanmengenai jaminan itu selesai, yang selanjutnya secara formal akan dibuatakta jual belli;.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 24-05-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I Gede Astika
63 — 13
  • Moeljatno, SH.dalam bukunya AzazAzaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuhHal 13 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dpsmenyebutkan bahwa Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harusada:1. Kemampuan untuk membedabedakan antara perbuatan yang baik danyang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;2.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Umum Perjudian
Register : 09-11-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 571/Pid.B/2015/PN Kag
Tanggal 2 Desember 2015 — - ZAINUDIN ALIAS JANG BIN KULIL
80 — 16
  • PAF Lamintang, SH.Dalam bukunya DasarDasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345355) pengertian tanpa hakatau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah wederrechtelijke ini meliputipengertianpengertian :e Bertentangan dengan hukume Bertentangan dengan hak orang lain ataue Tanpa hak yang ada pada diri seseorang ataue Tanpa kewenangan.Menimbang, bahwa oleh Karena itu pengertian tanpa hak itu sendiri adalah pelakutindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untukmelakukan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-06-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 321/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 5 Juli 2017 — PT.PAL INDONESIA (PERSERO) >< MS.JAVA REEDEREI M.LAUTER JUNG GmbH & Co.KG
651 — 606
  • I M LAUTERJUNG GMBH & CO.KGselaku Pemohon Eksekusi (QUAD NON).Bahwa Terlawan/Terbantah menolak dalil Pelawan/Pembantah pada poin 1 4 halaman 3 dan 4 Perlawanan/Bantahan yang pada intinya menyatakanbahwa pengajuan Perlawanan/Bantahan aquo telah sesuai denganketentuan Hukum Acara Perdata, knususnya Pasal 207 HIR dan Pasal 195ayat (6) HIR.Bahwa dalil tersebut diatas tidak benar, karena menurut pendapat ahlihukum Retno Wulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 08-05-2014 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 628/Pdt.G/2013/PN.SBY
Tanggal 8 Mei 2014 — AFIFAH melawan TEDJO HERMANTO Dkk
16 — 1
  • Penggugat hanyamenjelaskan kerugian akibat adanya perjanjian kesepakatan bersama tersebut,namun didalam petitumnya Penggugat meminta untuk dibatalkannya atasperjanjian kesepakatan bersama, lebih lagi didalam gugatannya Penggugat jugamempermasalahkan apa yang tidak pernah dituangkan kedalam perjanjiankesepakatan tersebut, namun demikian apabila Penggugat jugamempermasalahkan terhadap ke 5 (lima) sertipikat adalah termasuk kedalamharta bersama, maka seharusnya Penggugat juga menarik Notaris FARIED, SH.dalam
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-04-2010 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 282/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 19 April 2010 —
34 — 11
  • Sumarsono SH.Dalam pembuatan akta pengikatan jual beli tertanggal 3 Juli 2007 No. 3 antara Terdakwadengan Indahjani kalau akta kuasa untuk menjual nomor 12 tertanggal 3Mei 2006 sudah dibatalkan, dan Terdakwa menjual rumah rumahtersebut dengan perorangan bukan atas nama PT. Cahaya Sinarmas ;e Bahwa benar Terdakwa menjual tanah dan bangunan rumah tersebut / memasarkandengan menggunakan brosur dan spanduk dilokasi tanah tersebut dengan menggunakannama H. Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826 K/Pdt/2013
Tanggal 21 Mei 2014 — PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE vs VICTOR JOE SINAGA
1589 — 1695 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memeriksa perkara a quo memberikan argument yanglebih rasional dan berdasarkan logika hukum dengan mempertimbangkan semuafaktafakta yang telah disajikan kepadanya, sehingga upaya pencari keadilan in casuPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mencari keadilan dapat terpenuhisecara maksimal;Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya memberiPertimbangan yang jelas dan cukup sehingga dapat memberikan putusan yangmemenuhi rasa keadilan, sebagaimana dikatakan oleh M.Yahya Harahap, SH.Dalam
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 21-06-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 03-07-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0976/Pdt.G/2016/PA.Lpk
Tanggal 20 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
  • HusnulYakin,SH.MH, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkanpada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Miladiyah bersaman dengantanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingiHakimHakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti Nur Azizah, SH.dalam sidang terobuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;Hakim Anggota, Hakim Ketua ,Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH Dra.Hj.
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum
Register : 16-03-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 27/Pid.B/2020/PN Sml
Tanggal 27 April 2020 — Penuntut Umum:
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
1.NARSISUS NGILAYAWAN Alias MORA Alias PINO
2.FALERIUS LAYAN Alias FALEN
91 — 27
  • Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa maka perlu dipertimbangkan
Pengadilan PN BITUNG Perdata Waris
Register : 15-03-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN BITUNG Nomor 35/Pdt.G/2011/PN.BITUNG
Tanggal 25 Agustus 2011 — CORNELIA ESSEN WULLUR lawan NOLDY KOMALING, DKK
103 — 29
  • Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya: Hukum Acara Perdata hal 443, penerbit Sinar Grafika) ;Ad.4.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Penadahan
Register : 28-07-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 573/PID.B/2015/PN Rap
Tanggal 8 Oktober 2015 — Pidana - RAHMAD SYAFI’I HASIBUAN ALIAS RAMBO
28 — 8
  • Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH.Dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua menyebutkan Pasal55 ayat (1) ke KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatustrafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebihdari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta ituterhadap delicht ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan nyatabahwa Terdakwa telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2046 K/Pdt/2012
Tanggal 24 September 2013 — Salvida Putri, Dkk VS Ingenmalemta Sembiring, Dk
49 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, SH.dalam bukunya SegiSegi Hukum Perjanjian halaman 281 yang menyatakanbahwa penitipan adalah kontrak riil, dengan konsensus saja persetujuanpenitipan belum mengikat. Persetujuan baru mulai mengikat para pihak setelahadanya penyerahan dan penerimaan barang yang dititipbkan.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-01-2010 — Putus : 29-03-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 4/Pdt.G/2010/PN.Bpp
Tanggal 29 Maret 2011 — WA SITI GENA bin TABUE sebagai PENGGUGAT Melawan : 1. JAPAR 2. AGUS FITRIANSYAH 3. ARDIANSYAH sebagai Para TERGUGAT 4. Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Kalimantan Timur sebagai TURUT TERGUGAT
54 — 22
  • WIRYONO PROJODIKORO , SH.Dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia Sumur Bandung,1992 halaman 65 mengenai Penerapan Pasal 127 RV menyatakan sebagaiberikut :Bahwa dimana dalam gugatan penggugat telah mengaku sebagai ahli warissatusatunya dari orang yang bernama TABALLO bin TABUE, dimanaPenggugat mengaku sebagai saudara kandung dari TABALLO binTABUE, maka seharusnya Penggugat mengurus terlebih dahulu penetapanahli waris melalui Pengadilan yang berwenang untuk mengeluarkan buktitentang keterangan
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Penadahan
Register : 28-07-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 572/PID.B/2015/PN Rap
Tanggal 8 Oktober 2015 — Pidana -IKHLAS HASIBUAN
26 — 4
  • Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH.Dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua menyebutkan Pasal55 ayat (1) ke KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatustrafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebihdari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta ituterhadap delicht ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan nyatabahwa Terdakwa telah