Saya tegaskan sebehmmya selisih paham dalam batas wajarmungkin di dalam rumah tangga semua orang mengalami, kalau tidakditumpangi pihakpihak ketiga mungkin rumah tangga kami tidak sampaidi pengadilan, karena saya tabu sifat/karakter istri saya, karena sudah 18(delapan belas) tahun saya berumah tangga.4.

Saya tegaskan saya tidak pemah membedabedakan kedua anaksaya Friska Valentina dan Jessica Valentina untuk ikut siapa, karenasemua anakanak kami bahkan Jessica sering tinggal ditinggal di rumahHIm.11 dari 29 hlm. Putusan No. 0073 /Pdt.G/2017 /PA.Mgt.Magetan karena ibunya sering bepergian.5.

Saya tegaskan dari awal bahwa istri saya tidak pernah lepas dariHandphonenya apabila memang saya melakukan perbuatan seperti apayang dhuduhkan kepada saya pasti dengan mudah merekam ataupunmemotret buktibukti apa yang saya lakukan dengan handphonenya.6.

Saya tegaskan semua yang dituduhkan tidak benar, saya seringdatang ke sekolah SDN Lembeyan Kulon 1 di mana anak sayabersekolah dan saya memberi uang bahkan saya datang ke Ponorogountuk memberi uang, saya tegaskan dari awal saya tidak pernahmembedabedakan anak kami, saya bekerja semua detni keluarga.Dalam hal ini saya memiirta Kepada Bapak Hakim untuk mengabulkan :1.

kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.2 Bahwa Tergugat I tidak akan menjawab dalildalil yang dikemukakan Penggugat yangtidak berkaitan dengan tugas dan wewnang Tergugat I.3 Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatana quo adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang atas barang jaminan milikmPenggugat berupa tanah SHM No.4215 yang terletak di kota Tegal berdasarkan RisalahLelang Nomor : 76/2007 tanggal 6 Nopember 2007.4 Bahwa dapat Tergugat I tegaskan

Dapat Tergugat I tegaskan, hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum utang piutang antara Kreditordengan debitor bukan hubungan hukum antara Konsumen dengan Pelaku Usahasebagaimana didalilkan Penggugat.Bahwa oleh karena hubungan yang timbul adalah hubungan utang piutang, maka tidaktunduk pada aturan UU Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen.Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 posita yang padapokoknya menyatakan:a Pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat tidak diberitahukan kepadaPenggugat oleh Tergugat I;bHarga jual lelang di bawah harga pasar;c Penggugat tidak pernah menerima sisa hasil penjualan lelang oleh Tergugat I.Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat menyesatkan dan harus ditolak oleh MajelisHakim dengan alasan masingmasing sebagai berikut:15aBahwa dapat Tergugat I tegaskan

Dapat Tergugat I tegaskan bahwaTergugat I hanyalah sebagai institusi penyelenggara jasa lelang. Dengan kata lain,Tergugat I tidak mencampuri urusan dari sisa hasil penjualan lelang karena ketikalelang sudah dilaksanakan dan Pembeli telah melakukan pembayaran, maka hasilpenjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang, dikembalikan kepada Penjual dansepenuhnya menjadi tanggung jawab Penjual.

Dapt Tergugat I tegaskan, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU HakTanggungan, diatur dengan tegas bahwa untuk menjual barang jaminan di bawahtangan harus dengan syarat adanya kesepakatan antar Pemberi Hak Tanggungan(Penggugat) dan Pemegang Hak Tanggungan (Tergugat ID).Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan:Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualanobyek hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengandemikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkansemua

No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pbr.dan Termohon lebih sering tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon diPekanbaru.Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1 s/d3 adalah benar.Bahwa benar sejak Oktober 2015 rumah tangga Pemohon denganTermohon terus menerus terjadi pertengkaran, namun perselisihan antaraPemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak sebelum dilangsungkanpernikahan, perlu Termohon tegaskan bahwa disaat acara lamarantanggal 19 Juli 2015 Keluarga dan Ninik Mamak Pemohon denganTermohon sepakat perkawinan

Pemohonlah yang tidak tahu Hak dan Kewajibannya selakusuami, yang selalu terombangambing atas selaku ikut campurnya lbudan Kakaknya dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon,bahkan sebelum dan setelah pernikahan dilangsungkan lbu dan KakakPemohon selalu. mengucapkan katakata yang menyakitkan hatiTermohon dan keluarga termohon, perlu Termohon tegaskan bahwatidak benar setelah 30 menit melahirkan Termohon menuntut untukbekerja, tetapi setelah Termohon selesai menyusui Anak Pemohon dgTermohon

Selama Pemohon dan Termohon di rumah Ibu Pemohonselalu lou Pemohon menyindirnyindir Termohon, bilang: liat tu kak cici,diajak suaminya kemana aja mau, padahal jelasjelas berkalikalilebaran Pemohon dan Termohon selalu di rumah Ibu Pemohon, perluTermohon tegaskan bahwa wajar saja kakak Pemohon selalu datang kerumah lbunya karena mereka tinggal bertetangga).Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di rumahorang tua (ibu) Pemohon, terjadi lagi keributan antara Pemohon denganTermohon yang

Ketika tibatiba datang Permohonan Cerai Talak dariPemohon terhadap Termohon tanpa adanya konfirmasi dari Pemohon,Termohon sangat kecewa karena Pemohon tidak sedikitpun minta maafkepada orang tua Termohon dan Termohon sendiri karena Pemohon telahmengusir orang tua dan Termohon sendiri dari rumah orang tuanya padasaat tengah malam, Termohon tegaskan bahwa Termohon menerimapermohonan Cerai Talak Pemohon memang mungkin ini jalan yangterbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Terhadap jumlah uang mutah dan iddahyang Penggugat ajukan tersebut adalah dengan jumlah yang wajarkarena Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayarnya, hal ini bisadibuktikan sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri pada positaJawaban Rekonvensinya angka 7 yang mengakui mendapatkan gaji daritempatnya bekerja setiap bulannya sebesar Rp 65.000.000, (enam puluhlima juts rupiah), Perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa sampaiHal 24 dari 50 hal. Pts.

Dan disini ingin saya tegaskan, bahwa apa yang telah disampaikan olehTergugat pada jawaban atas gugatan saya semuanya tidak benar, Dan atas jawabanitulah yang menyebabkan saya semakin yakin dan mantap untuk bercerai dari Tergugatkarena dia benar adalah orang yang tidak jujur, dengan alasan sebagai berikut :1.

Karena Tergugat selalu melibatkan anakanak dalam setiap permasalahan rumahtangga yang kami hadapi ; Demikian Replik yang saya sampaikan, atas kebijaksanaan Bapak dalammenangani masalah saya, saya sampaikan terima kasih yang sebebsarbesarnyan ;Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telahmenyampaikan duplik tertulis sebagai berikut :Dengan ini saya menyampaikan replik jawaban dari istri saya Ana Abdullah.Dan disini ingin saya tegaskan bahwa saya masih mencintai istri saya dan

Eksepsi Tergugat IT Dikeluarkan Sebagai Pihak ; 3.1 Bahwa Tergugat II tegaskan, sesuai dengan pasal 16 ayat (2)Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dinyatakan bahwaPenjual / Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatanperdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidakdipenuhinya peraturan perundangundangan di bidang lelang ; 3.2.

Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, obyek dalam pelaksanaan lelangsebagaimana yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IIsebagaimana surat Nomor B.2410KC/VII/ADK/10/2012 tanggal 10Agustus 2012 perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan adalah sebanyak 4 ( empat ) bidang tanah, yaitu : SHM Nomor : 896 atas nama Noerochman, Ny. Nurochman, yangterletak di Kelurahan Bumi Laweyan Surakarta ; SHM Nomor : 6933 atas nama Ny.

Surat ini pada pokoknyamenerangkan bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal16 Oktober 2012 di kantor Tergugat Il i13.Bahwa Tergugat II tegaskan, Tergugat II melaksanakan lelangberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimanadalam peraturan tersebut ditentukan segala hal mengenai tata carapersyaratan, dan sanksisanksi yang ada terkait dengan pelaksanaanlelang.

Oleh karena itu, Tergugat II menolak dalil Penggugat dihalaman17 ( tujuh Belas ), dimana Penggugat mendalilkan hal yang sangat kelirudan tidak berdasarkan hukum ; 14.Bahwa Tergugat II tegaskan, lelang atas obyek sengketa dalam perkara aquo adalah termasuk dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungansebagaimana Tergugat IT sampaikan di atas.

Oleh karenanya pengumumanlelang tersebut mempunyai azas publisitas dan dianggap telah diketahui oleh masyarakat luas termasuk Penggugat ; 16.Bahwa Tergugat II tegaskan, sesuai dengan ketentuan perlaksanaan lelangyaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010, mengenaiproses awal lelang sampai dengan terlaksananya lelang atas obyekperkara a quo telah tercatat dan diuraikan secara jelas dalam RisalahLelang Nomor : 954/2012 tanggal 16 Oktober 2012 ; 17.Bahwa oleh karena dalam lelang a quo tidak

Pada saat ituNona Dharmaningrum datang sendirian dalam status janda dan tidakmempunyai suami dikarenakan sudah bercerai dari Penggugat.Bahwa mengacu pada dalil gugatan Penggugat dalam Posita ke 1menjelaskan bahwa Penggugat sudah bercerai dari DHARMANINGRUMpada tanggal 17 Juli 2013 dan proses jual beli yang dilakukan olehDHARMANINGRUM terjadi pada tanggal 05 juni 2015.Bahwa dalam kesempatan ini perlu tergugat 3 tegaskan, dalam PerkaraNo. 242/Pdt.G/2020/PN.MTR tertanggal 26 November 2020 ini haruslahPenggugat

Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 43 .Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pat.G/2020/PN Mtr4.Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita ke7 dan posita ke16sangatlah Tidak Benar, Karena pada tanggal 05 April 2012 Almarhumorang tua dari Tergugat 1,Tergugat 2 telah mentransfer sejuamlah uangke rekening Penggugat atas nama Steven George Knudson dengannominal Rp. 120.000.000 ( seratus dua puluh juta rupiah ) untukmelunasi sisa pembayaran tanah tanah tersebut.Yang perlu Tergugat 1,Tegugat 2 tegaskan

Pada saat ituNona Dharmaningrum datang sendirian dalam status janda dan tidakmempunyai suami dikarenakan sudah bercerai dariPenggugat.Bahwa mengacu pada dalil gugatan Penggugat dalam Posita ke 1menjelaskan bahwa Penggugat sudah bercerai dari DHARMANINGRUMpada tanggal 17 Juli 2013 dan proses jual beli yang dilakukan olehDHARMANINGRUM terjadi pada tanggal 05 juni 2015.Bahwa dalam kesempatan ini perlu tergugat 3 tegaskan, dalam PerkaraNo. 242/Pdt.G/2020/PN.MTR tertanggal 26 November 2020 ini haruslahPeenggugat

Pada saat ituNona Dharmaningrum datang sendirian dalam status janda dan tidakmempunyai suami dikarenakan sudah bercerai dariPenggugat.Bahwa mengacu pada dalil gugatan Penggugat dalam Posita ke 1menjelaskan bahwa Penggugat sudah bercerai dari DHARMANINGRUMpada tanggal 17 Juli 2013 dan proses jual beli yang dilakukan olehDHARMANINGRUM terjadi pada tanggal 05 juni 2015.Bahwa dalam kesempatan ini perlu tergugat 4 tegaskan, dalam PerkaraNo. 242/Pdt.G/2020/PN.MTR tertanggal 26 November 2020 ini haruslahPenggugat

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita ke7 dan posita ke16sangatlah Tidak Benar, Karena pada tanggal 05 April 2012 AlmarhumHalaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pat.G/2020/PN Mtrorang tua dari Tergugat 1,Tergugat 2 telah mentransfer sejumlah uang kerekening Penggugat atas nama Steven George Knudson dengan nominalRp. 120.000.000 ( seratus dua puluh juta rupiah ) untuk melunasi sisapembayaran tanah tanah tersebut.Yang perlu Tergugat 4 tegaskan bahwa Almarhum orang tua dariTergugat

hakyang merupakan alat pembuktian yang kuat yang telah diterbitkan olehinstansi yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan yang memberikankepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan juga bagipihakpihak yang berkepentingan ( termasuk Terlawan sebagaipenerima jaminan ) ; Terlawan sebagai pemegang Hak Tanggunganyang beritikad baik haruslah dilindungi oleh undangundang termasuknamun tidak terbatas dari tuntutan pihak manapun atas terkait dengankepemilikan objek sengketa ;Selanjutnya perlu Terlawan tegaskan

Halini Sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UndangUndang No. 4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan ( UU Hak Tanggungan ) ;Dalam hal ini Terlawan tegaskan kembali bahwa proses penjualanagunan melalui pelelangan dimuka umum yang diajukan Terlawan melalui Terlawan Ill dan Turut Terlawan merupakan proses PARATEEKSEKUSI Hak Tanggungan ( HT ).

Bahwa dapat Terlawan Ill tegaskan, terhadap pelaksanaan lelangtersebut, Terlawan menjamin akan bertanggungjawab terhadap segalagugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul dan juga akanbertanggungjawab terhadap segala tuntutan ganti rugi yang timbul,sebagaimana dinyatakan oleh Terlawan dalam Surat Pernyataantanggal 25 september 2014.

beserta segala sesuatu yang melekatberdiri diatasnya terletak di Desa/Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng,Kota Surabaya, SHGB No. 1312 luas 75 m2 atas nama Njo She Jongbeserta segala sesuatu yang melekat berdiri diatasnya terletak diDesa/Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya,dan SHGB No. 1313 luas 74 M2 atas nama Njo she Jong beserta segalasesuatu yang melekat berdiri diatasnya terletak di Desa/KelurahanBongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya ;Bahwa dapat Terlawan Ill tegaskan

Dengan demikian jelas bahwa prosespelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan Ill telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan olehkarenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum ;Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan lagi, pelaksanaanlelang atas barang jaminan milik Terlawan Il tidak melanggar ketentuansebagaimana Pasal 20 ayat ( 2 ) UU Hak Tanggungan ;Bahwa dapat Terlawan Ill tegaskan, terhadap pelaksanaan lelang atasbarang jaminan milik

merupakan alat pembuktian yang kuat yang telahditerbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Pertanahanyang memberikan kepastian hukum sehingga dapat memberikanperlindungan juga bagi pihakpihak yang berkepentingan (termasukTerlawan II sebagai penerima jaminan);Terlawan Il sebagai pemegang Hak Tanggungan yang beritikadbaik haruslah dilindungi oleh undangundang termasuk namuntidak terbatas dari tuntutan pihak manapun atas terkait dengankepemilikan objek sengketa;Selanjutnya perlu Terlawan II tegaskan

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6UndangUndang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHak Tanggungan);Dalam hal ini Terlawan II tegaskan kembali bahwa prosespenjualan agunan melalui pelelangan dimuka umum yang diajukanTerlawan Il melalui Terlawan Ill merupakan proses PARATEEKSEKUSI Hak Tanggungan (HT).

Bahwa dapat Terlawan Ill tegaskan, terhadap pelaksanaanlelang tersebut, Terlawan II menjamin akan bertanggungjawabterhadap segala gugatan perdata maupun tuntutan pidana yangtimbul dan juga akan bertanggungjawab terhadap segala tuntutanganti rugi yang timbul, sebagaimana dinyatakan oleh Terlawan IIdalam Surat Pernyataan nomor : B.369/KWIX/RPK/10/2015Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 29/PDT/2017/PT SBYtanggal 13 Oktober 2015. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16ayat (2) dan (3) PMK No.93/2010;c.

Bahwa dapat kami tegaskan, sesuai dengan Perjanjian Kreditmaupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan, dengan kapasitassebagai Penjamin atau Pemberi Hak Tanggungan, maka Terlawan tidak akan dituntut suatu pertanggungjawaban penuh terhadapperikatan yang dilakukan oleh Terlawan IV, namun hanya sebataspada jaminan yang telah diberikannya sebagaimana tertuang dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan;6. Bahwa pelaksanaan lelang atas barang jaminan milik Terlawan sebagai Penjamin debitur CV.

Bahwa dapat Terlawan Ill tegaskan, terhadap pelaksanaanlelang atas barang jaminan milik Terlawan , Terlawan Il telah bersediamenanggung segala risiko yang timbul kemudian baik risiko gugatanperdata, tuntutan pidana, dan juga risiko tuntutan ganti rugi, Sesuaidengan Surat Pernyataan Terlawan Il tanggal B.369/KWIX/RPK/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015.

No: 2774/Pdt.G/2019/PAJSKemudian Pemohon sering sekali berbohong untuk pulang telat denganalasan macet perjalanan maupun dengan alasan ada meeting yangmenyebabkan harus lembur sampai lebih dari jam 12 malam, ternyataPemohon berbohong karena selalu singgah di rumah wanita lain yangmerupakan pujaan hati Pemohon (yang sesungguhnya adalah seorangwanita yang telah bersuami dan juga sudah memiliki anak).Bahwa perlu Termohon tegaskan, Pemohon berusaha membuat kisah dandalil yang sejatinya hanyalah rekayasa

No: 2774/Pdt.G/2019/PAJSBahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut mengadaada,bagaimana dapat dikatakan memiliki sikap dan prinsip hidup yang berbedasedangkan Pemohon dan Termohon sudah menjalani hubungan suami istri(rumah tangga) kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun.Bahwa, melalui Jawaban ini, perlu Termohon tegaskan bahwa selama 30(tiga puluh) tahun pernikahan, Pemohon tidak pernah sekalipunmenghargai pendapat Termohon, sedangkan Pemohon melimpahkansemua beban rumah tangga kepada Termohon tanpa

selama mamabisa atasi hal itu, karena papa (Pemohon) dan mama itu sama saja,pastinya nanti mama akan sampaikan ke papa halhal yang anakanaklakukan, sebagaimana Termohon juga jelaskan dalam Poin JawabanNomor 7, halaman ke6, paragraf ke4, ke5 dan ke6.Termohon selalu. melakukan dan mengikuti perintah yang menjadipegangan atau prinsip Pemohon tersebut kepada anakanak, Termohonselalu update setiap kegiatan anakanak, dari yang baik sampai adapermasalahan pada anak kepada Pemohon.Bahwa, perlu Termohon tegaskan

Namun, perlu Termohon tegaskan,sebagai suami sudah sepatutnya turut membantu atau setidaknya hadirsebagai pribadi yang riil dalam memberikan perhatian dan kasih sayangkepada anakanak.Bahwa selama 30 (tiga puluh) tahun pernikahan, setiap perlengkapan dankebutuhan anakanak selalu tercukupi bahkan terpenuhi, dari anakanakberangkat sekolah, belajar mengaji, persiapan bekal makanan sampaianakanak menjadi apa yang diharapkan dan diarahkan oleh Pemohon danTermohon.

Pemohon telah mencoba memusyawarahkandengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dandemi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.Bahwa Pemohon mengadaada, perlu Termohon tegaskan, tidak pernahada (sekalipun) mediasi antara Keluarga baik yang dijembatani olehHal. 16 dari 40 hal Put.

Tergugat Tegaskan Kembali Bahwa Penggugat tidak melakukan upayapermohonan pengajuan perpanjangan hak atas kedua sertifikat HGB tersebut makatanah bekas HGB No 9 langsung Kembali Ke Tanah Negara.

Tergugat tegaskan kembali bahwa Tanah sengketa adalah Tanah Negaraasal konversi Hak Barat, dengan riwayat status tanah :Hak Guna Bangunan Nomor 9 / Desa Purwodadia. Sejak tahun 1938 merupakan hak egeindom perponding nomor 798 Aktetanggal 3 Oktober 1938 No. 20 atas nama Thio Pheek Tiong;b.

Pada tanggal 22 Agustus 1970 Hak Eigendom sebagaimana tersebuthuruf a yang telah dikonversi berdasarkan UUPA, didaftarkankonversinya menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 9 / Desa Purwodadiatas nama Thio Pheek Tiong yang berakhir haknya pada tanggal 23September 1980;Bahwa terhadap dalil gugatan angka 9 dan angka 10, Tergugat tegaskan bahwaPemerintah Daerah Kabupaten Purworejo memohon sertifikat Hak Pakai terhadapTanah Negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum yaitu KeperluanPengembangan Jaringan

Tergugat sampaikan dan Tegaskan Penerapan pasal tersebut diperuntukankepada Pemegang Hak Guna Bangunan yang mengajukanpermohonan/perpanjangan hak guna bangunan sebelum berakhirnya masaberlaku Hak Guna Bangunan.

Sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat MengajukanPermohonan Hak Pakai terhadap Tanah Negara (Objek sengketa) bukanmengajukan perpindahan hak Guna Bangunan dari Pemegang HakGuna Bangunan dalam hal ini Penggugat kepada Pemerintah KabupatenPurworejo. Sehingga Patut kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.Bahwa. Tergugat menolak gugatan Penggugat pada dalil angka 12 halaman 7, ...Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat telah memenuhi unsur Pasal1365 KUH Perdata ....

maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuanpihak lawan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaberalasan menurut hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonanPenggugat untuk mencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatandari Penggugat tersebut dapat di kabulkan, maka Gugatan tersebut haruslahdinyatakan di cabut ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan di cabutsedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv di tegaskan

sampai didaftarkannya gugatan ini keKepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, Penggugat masihmenguasai fisik bidang tanahnya terletak Jalan Raya Kresek RT.002RW.03 Desa Merak Kecamatan Sukamulya Kabupaten TangerangProvinsi Banten, Penggugat juga aktif membayar Pajak Bumi Bangunan(PBB) NOP : 36.19.101.003.0080242.0. atas nama Penggugat sampaiTahun 2014, namun sertifikat asli Penggugat telah berpindah tangandan sekarang telah beralih menjadi atas nama Turut Tergugat Ill.Bahwa sekali lagi perlu kami tegaskan

Sehingga, atas petitum tuntutan Penggugat dalam gugatannya, khususnya padaangka 7 dan angka 8 yang menuntut pembatalan lelang Hak Tanggungan yang dilakukan olehTurut Tergugat Idan menyatakan tidak sahnya lelang Hak Tanggungan adalah tuntutan yangmengadaada, keliru dan tidak berdasar sama sekali:Bahwa Hal yang sangat perlu Turut Tergugat tegaskan dalam perkara a quo adalah bahwaPeralihan Hak atas tanah dalam SHM No. 00870/Merak dari semula an Penggugat menjadiatas nama Karto Astiyansah (Tergugat )

Bahwa dapat Turut Tergugat Il tegaskan bahwa terhadap lelang yangdiperantarai oleh Turut Tergugat Il didasarkan pada datadata dokumen dantelah memenuhi syaratsyarat untuk dilaksanakan lelang. Oleh karena ituterhadap lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat Il telah memenuhiketentuan hukum yang berlaku..

Bahwa selain itu dapat Turut Tergugat Il tegaskan bahwa pelaksanaan lelangyang diperantarai oleh Turut Tergugat Il pada pokoknya dilakukan gunamemenuhi bunyi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) Nomor:05102/2015 tanggal 08 Juni 2015 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:56/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang berkepala Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perlu Turut Tergugat Il tegaskan, bahwa atas lelang yang dilakukandengan perantaraan Turut Tergugat Il tidak lain guna memenuhi ketentuanbunyi Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungandan bunyi klausula Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) Nomor:05102/2015 tanggal 08 Juni 2015 jo.

Bahwa tidaklan benar Tergugat kurang mencukupi kebutuhanekonomi rumah tangga dan Tergugat tegaskan bahwa Tergugat telahmemenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga baik sandang, panganserta segala keperluan Penggugat selalu tercukupi namun Penggugatsendirilah yang terlalu bergaya hidup mewah dan selalu menuntut lebihkepada Tergugat.b.

Bahwa tidaklah benar bahwa Tergugat sering mabukmabukandan keluar malam, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa ketika Tergugatkeluar malam adalah untuk keperluan jaga atau ronda mengingatTergugat sendiri adalah perangkat desa.4.

Bahwa tidaklah benar Tergugat kurang mencukupi kebutuhanekonomi rumah tangga dan Tergugat tegaskan bahwa Tergugat telahmemenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga baik sandang, panganserta segala keperluan Penggugat selalu tercukupi namunPenggugat sendirilah yang terlalu bergaya hidup mewah dan selalumenuntut lebin kepada Tergugat.b.

Bahwa tidaklah benar bahwa Tergugat sering mabukmabukandan keluar malam, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa ketikaTergugat keluar malam adalah untuk keperluan jaga atau rondamengingat Tergugat sendiri adalah perangkat desa.4.

Bahwa tidaklah benar bahwa Tergugat sering mabukmabukandan keluar malam, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa ketika Tergugatkeluar malam adalah untuk keperluan jaga atau ronda mengingatTergugat sendiri adalah perangkat desa.2.

maka Penggugat dapat mencabutgugatannya tanpa persetujuan dari Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaberalasan menurut hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonanPenggugat untuk mencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatandari Penggugat tersebut dapat di kabulkan, maka Gugatan tersebut haruslahdinyatakan di cabut ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan di cabutsedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv di tegaskan

sudah diterbitkan sertifikat atas nama Departemen Keuangan RepublikIndonesia dengan Hak Pakai Nomor 8/Gurabesi tanggal 21 Maret 1989dan Surat Ukur Nomor 1192/1988 tanggal 19 Oktober 1988;Bahwa dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 148/Ket91.71/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut telah diberikan catatanbahwa atas bidang tanah dimaksud tidak sedang menjadi objek sengketadan tidak sedang dijaminkan/diagunkan;Bahwa dapat Tergugat tegaskan, Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/DesaGurabesi tanggal

JAP4.164.174.184.194.204.21Kementerian Keuangan RI sejak tahun 1972.Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pembongkaran tersebut adalahuntuk dilakukan renovasi total atas gedung dimaksud, yang nantinya diatas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi tersebut akandibangun gedung baru yang difungsikan sebagai kantor unitunit vertikalKementerian Keuangan RI yang menjalankan fungsi pelayanan publik diwilayah Kota Jayapura dan Provinsi Papua;Bahwa perlu Tergugat tegaskan, dahulu pada saat bangunan

;Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, penguasaan tanah seluas 6.238m? yang terletak di Jalan A.

, sesuai ketentuan Pasal 50 huruf dUndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,telah diatur bahwa Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadapbarang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.Bahwa dapat Tergugat tegaskan kembali, tanah yang menjadi objeksengketa dalam perkara a quomerupakan Barang Milik Negara yangdikuasai oleh Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Jayapuraberdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/DesaGurabesi;Bahwa

Terbanding/Tergugat tegaskan, tanah seluas 6.238 m yang terletak di Jalan Ahmad YaniNomor 8 Jayapura merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Terbanding/Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Gurabesi (vide BuktiTI1) yang diterbitkan secara sah oleh Kantor Pertanahan Jayapura (in casuTerbanding II/Tergugat II) dan Terbanding I/Tergugat tegaskan, sesuai dengandalildalil dan buktibukti yang telah disampaikan dalam persidangan (videBuktiTI10, Bukti Tl11, Bukti TIl12a, Bukti Tl12b, dan

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Para Pembanding keberatan perihalnilai limit lelang yang diajukan oleh Terbanding, dapatTerbanding tegaskan, pada Pasal 1 Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 Pasal 1 poin 28 telahdiatur pengertian nilai limit yaitu : Nilai Limit adalah hargaminimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual ;Pada Pasal 42 ayat (2) juga mengatur bahwa : Penetapan NilaiLimit menjadi tanggung jawab Penjual ;Pada Pasal 43 ayat (2) juga mengatur bahwa :Penetapan

DapatTerbanding tegaskan bahwa hubungan antara Pembanding atasnama Hj. Fitriati dan suami Pembanding atas nama IqbalSutarna dengan pihak Terbanding yaitu BRI Kanca Majeneadalah hubungan hutang piutang yang bersumber padaPerjanjian Kredit yang telah disepakati bersama. Bahwa sesuaifakta dan dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disebutkanUsaha debitur untuk membiayai usaha percetakan, dagangbarang campuran, dan depot air minum.

Bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding menyatakan bahwatelah melakukan pembayaran sebesar Rp 50.0000.000, (LimaPuluih Juta Rupiah), dalam hal ini Terbanding tegaskan bahwaHim 11 dari 16 him Put No.342/PDT/2019/PT MKS10.Bahwa11.MAKA:1.2.pembayaran tersebut belum menutup seluruh kewajiban yangharus debitur bayarkan pada pihak Terbanding selaku kreditur.Dengan adanya fakta tidak adanya itikad baik dari Debitur untukmelakukan pembayaran pinjaman maka sudah menjadikonsekuensi yuridis apabila Terbanding

keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya adalah:A Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1320KUHPerdata dengan menganggap Perjanjian Kerja Bersama tidak berlaku;1 Bahwa dalam Putusan hal. 36 alinea pertama berbunyi:Bahwa terhadap bukti T4 yang merupakan bukti Perjanjian Kerja Bersamasesuai dengan Pasal 123 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Majelis tidakpertimbangkan karena dianggap sudah tidak berlaku lagi.Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan

(vide Bukti T90);Bahwa dengan demikian nyata, jelas dan terbukti dari buktibukti adanyapemotongan uang prestasi staf, peraturan perusahaan, Keputusan perusahaan danPKB menyatakan uang prestasi merupakan tunjangan tidak tetap;Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan peraturan, keputusan dan PKB tersebutdi atas berlaku bagi seluruh karyawan yang bekerja pada Pemohon Kasasi;Bahwa namun sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan yang PemohonKasasi kutip di atas, Judex Facti samasekali tidak mempertimbangkan

Kasasi selaku perusahaan dan sebagai pekerja makaTermohon Kasasi harus tunduk kepada segala peraturan dan tata tertib yangberlaku dan telah ditentukan di perusahaan Pemohon Kasasi;Bahwa terkait dengan pokok sengketa dalam perkara a quo mengenai uangprestasi apakah merupakan tunjangan tetap atau bukan, hal tersebut sudah jelasdiatur baik dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun peraturan yangberlaku pada Pemohon Kasasi bahwa uang prestasi bukan merupakan tunjangantetap;Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan

masuk kerja, hal itu terbukti dan diperkuat dalamHal 17 dari 21 hal.Put.Nomor 130 K/Pdt.SusPHI/20143233343536persidangan dimana Termohon Kasasi tidak membuktikan sebaliknya bahwadalam periode bulanbulan tersebut Termohon Kasasi pernah tidak masuk kerja;Bahwa fakta yang ada justru sebaliknya, Pemohon Kasasi membuktikanbahwasanya gaji yang diterima Termohon Kasasi mengalami pemotongan karenaterkait absensi pada bulan September 2010 dan Desember 2011 (vide Bukti T5,T6);Bahwa perlu juga Pemohon Kasasi tegaskan

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HakTanggungan);15.Bahwa dalam hal ini TERGUGAT Il tegaskan kembali bahwa prosespenjualan agunan melalui pelelangan dimuka umum yang diajukan BRIsebagai Kreditur Separatis melalui) KPKNL merupakan proses PARATEEKSEKUSI Hak Tanggungan (HT).

Pernyataan ini sangat tidak jelas karenaTergugat Ill tegaskan bahwa Tergugat Ill tidak pernah dan tidak memilikikewenangan untuk menyetujui suatu proses penjaminan termasukproses penjaminan diantara Tergugat dan Tergugat Il;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat a quo yangdemikian jelasjelas merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur ataugugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad);2.

Bahwa dapat Tergugat Ill tegaskan, terhadap pelaksanaan lelangtersebut, Tergugat Ill menjamin akan bertanggungjawab terhadap segalagugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul dan juga akanbertanggungjawab terhadap segala tuntutan ganti rugi yang timbul,sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat Ill dalam Surat PernyataanNomor:B.431/IX/KC/ADK/02/2014 tanggal 12 Pebruari 2014. Hal tersebutsesuai dengan Pasal 16 ayat (2) dan (3) PMK No.93/2010;c.

Bahwa dapat Tergugat Ill tegaskan, pelelangan atas barang jaminan milikTergugat selaku debitur tersebut telah sesuai dengan tata cara danprosedur pelelangan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor:93/PMK.06/2010 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMKNo.106/PMK.06/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang dan Undangundang Nomor: 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan (UU Hak Tanggungan);6.

Dengan demikian jelas bahwa prosespelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat Ill telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan olehkarenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum;Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan lagi, pelaksanaanlelang atas barang jaminan milik Tergugat tidak melanggar ketentuansebagaimana Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan;Bahwa dapat Tergugat Ill tegaskan, terhadap pelaksanaan lelang atasbarang jaminan milik Tergugat

maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuanpihak lawan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaberalasan menurut hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonanPenggugat untuk mencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatandari Penggugat tersebut dapat di kabulkan, maka Gugatan tersebut haruslahdinyatakan di cabut ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan di cabutsedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv di tegaskan

Tingkat Banding maupun Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum danperundangundangan atau dengan kata lain tidak berdasar pada ketentuan hukum danperundang undangan yang berlaku;Bahwa hal tersebut di atas didasarkan atas : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding telah begitu saja mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama yang keliru, tanpa memerhatikan kesesuaian hukum acarayang berlaku;Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan

Kasoem, dan objekjual belinya juga tanah dan bangunan yang senyatanyatanya milik dari TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, yang mana secara hukum juga yangbersangkutan sudah cakap bertindak secara hukum, dan pada dasarnya tidak perlupersetujuan dari keluarga besar A.Kasoem, selain itu perlu kami tegaskan senyatanyatanya tidak ada klausal ataupun kesepakatan apapun yang menyatakan transaksitersebut harus mendapat persetujuan dulu dari keluarga besara A.

belah pihak, sepatutnya dapatdinilai bahwa antara gugatan konpensi dan gugatan rekonvensi dalam perkara inihubungannya sangat erat dan saling berkaitan;b Bahwa oleh karena antara gugatan konpensi dan gugatan rekonvensi dalamperkara ini hubungannya sangat erat atau saling berkaitan, sedangkan dalam gugatankonvensi dimana gugatan pokoknya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakanditolak, maka terhadap gugatan Rekonvensinya tersebut haruslah dinyatakan ditolak;c Bahwa dengan ini Pemohon Kasasi tegaskan