Varia Rejeki ;Bahwa sejak mulai bekerja sampai dengan bulan Juli 2016 penggugattidak menerima upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) ;Bahwa sebagaimana UU 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan pasal 88ayat 1 (Setiap pekerja/ouruh berhak memperoleh penghasilan yangmemenuhi penghidupan yang layak bagi kKemanusiaan) ;Bahwa pada pasal 90 ayat 1 UU 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan(Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 89) ;Bahwa sebagaimana Surat Keputusan

Gubernur tahun 2014 (No.364/12/X/2013) Upah Minimum Provinsi (UMP) Sebesar Rp.1.325.000, dan Gaji/Upah saya tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000,jadi selisih Gaji/Upah tahun 2014 adalah : dari Agustus s/d Desember2014 (menjadi 5 bulan) adalah sebagai berikut := Rp. 1.325.000, Rp. 1.000.000, = Rp. 325.000,= Rp. 325.000, x 5 bulan = Rp. 1.625.000.

Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Gubernur tahun 2015 (No.426/13/X/2014) Upah Minimum Provinsi (UMP) Sebesar Rp.1.600.000, dan Gaji/Upah saya tahun 2015 sebesar Rp. 1.400.000,2 dari 18 hal Perdata PHI No. 35/Pdt.SusPHI/2016/PN Gtojadi selisin Gaji/Upah tahun 2015 adalah : dari Januari s/d Desember2015 (menjadi 12 bulan) adalah sebagai berikut := Rp. 1.600.000, Rp. 1.400.000, = Rp. 200.000,= Rp. 200.000, x 12 bulan = Rp. 2.400.000,10.Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Gubernur tahun 2016 (No.412/13

/X/2015) Upah Minimum Provinsi (UMP) Sebesar Rp.1.875.000, dan Gaji/Upah saya tahun 2016 sebesar Rp. 1.400.000,jadi selisin Gaji/Upah tahun 2016 adalah : dari Januari s/d Agustus2016 (menjadi 8 bulan) adalah sebagai berikut := Rp. 1.875.000, Rp. 1.400.000, = Rp. 475.000,= Rp. 475.000, x 8 bulan = Rp. 3.800.000. 11.Bahwa PHK yang dilakukan oleh UD.

Bahwa oleh karena tergugat membayar upah dibawa UMP, Olehkarena hal tersebut maka saya mohon kiranya hakhak saya dihitung5 dari 18 hal Perdata PHI No. 35/Pdt.SusPHI/2016/PN Gtosesuai undang undang ketenagakerjaan (UU 13 tahun 2003) sebagaiberikut ;Selisi Upah selama 2 tahun :e UMP Tahun 2014 sebesar = 1.325.000Upah yang diterima sebesar = 1/000.000Selisin Upah dari bulan Agustus s/d Desember 2014(menjadi 5 bulan )Gaji diterima 1.000.000. 1.325.000. = 435.0005 bln x 325.000. = Rp. 1.625.000.e UMP

tidak tetap menjadi tunjangannya tetap guna meneapainilai Upah Minimum Regional.Bahwa benar didalam Keputusan Gubernur Nomor : 167 tahun 2009 tentang UpahMinimum Tahun 2010 ditctapkan bahwa pada tahun 2010 UMP yang berlaku diPropinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 1.118.000.

Balticindo Jaya Food tahun 2010 yang tidak sesuai dibawah ketentuan UpahMinimum Propinsi (UMP) sebesar Rp 45.161.220.

Benar upah pokok atau gaji pokok tersebut tidak sesuai dengan Upah MinimumPropinsi (UMP) yang telah ditentukan di wilayah Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2010sebesar Rp 1.118.000.

Pengertian tersebut jelas bahwa perincian UMP adalahhanya terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap saja.Bahwa pengusaha yang telah memberikan upah kepada pekerja/buruh yang terdiridari upah pokok dan tunjangan tetap. tetapi nilainya lebih kecil dari Upah MinimumRegional (IMP) tidak dibenarkan memasukkan tunjangan tidak tetap untukmemenuhi nilai UMP ataupun sebaliknya bila pengusaha telah memberikan upahlebih besar dari ketentuan Upah Minimum Regional tidak dibenarkan untukmemecahmemecah tunjangan

tidak tetap menjadi tunjangannya tetap gunameneapai nilai Upah Minimum Regional.Bahwa didalam Keputusan Gubernur Nomor : 167 tahun 2009 tentang UpahMinimum Tahun 2010 ditctapkan bahwa pada tahun 2010 UMP yang berlaku diPropinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 1.118.000.

Nomor 804 K/Pat.SusPHI/2018UMP Gorontalo Tahun 2016 sebesar Rp1875.000,00 Upah Penggugatsebesar Rp1.230,00 maka selisih Upah Rp1.875.000,00 1.230.000 =Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);Selisih Upah Tahun 2016 sebesar Rp645.000,00 X 12 Bulan =Rp7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);UMP Gorontalo Tahun 2017 sebesar Rp2.030.000,00 UpahPenggugat sebesar Rp1.230,00 maka selisinh Upah Rp2.030.000,00 1.230.000 = Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);Selisin

Upah Tahun 2017 sebesar Rp800.000,00 X 3 bulan =Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);Bahwa selisih Upah Penggugat 2 :UMP Gorontalo Tahun 2016 sebesar Rp1.875.000,00 UpahPenggugat sebesar Rp1.175.00,00 maka selisih UpahRp1.875.000,00 1.175.000 = Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah);Selisin Upah Tahun 2016 sebesar Rp700.000,00 X 12 bulan =Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);UMP Gorontalo Tahun 2017 sebesar Rp2.030.000,00 Upah Penggugatsebesar Rp1.175.00 maka selisin Upah

Rp2.030.000,00 1.175.000,00 =Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);Selisih Upah Tahun 2017 sebesar Rp855.000,00 X 3 bulan =Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);Bahwa selisih Upah Penggugat 3 :UMP.

Gorontalo Tahun 2016 sebesar Rp1875.000,00 UpahPengggugat sebesar Rp750.000,00 maka selisih UpahRp1.875.000,00 750.000,00 = Rp1.125.000,00Selisih Upah Tahun 2016 sebesar Rp1.125.000,00 X 12 bulan =Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);UMP Gorontalo Tahun 2017 sebesar Rp.2.030.000 UpahPengggugat sebesar Rp750.000,00 maka selisin UpahRp2.030.000,00 750.000,00 = Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratusdelapan puluh ribu rupiah);Halaman 3 dari 8 hal. Put.

Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 PARA PENGGUGAT menerima upahdibawah ketentuan upah minimum provinsi (UMP) Aceh sehingga PARAPENGGUGAT sangat dirugikan.

adalah sebesar Rp 6.600.000,x 2 = Rp 13.200.000, (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), adapun rinciankekurangan UMP tersebut adalah : UMP Aceh tahun 2014 : Rp 1.750.000,Upah yang diterima : Rp 1.550.000.Kekurangan upah :Rp 200.000, x 12 bulan = Rp 2.400.000,UMP tahun 2015 : Rp 1.900.000,Upah yang diterima : Rp 1.550.000.Kekurangan upah :Rp 350.000, x 12 bulan = Rp 4.200.000, +Total kekurangan UMP tahun 2014 dan 2015 Rp 6.600.000,9.

Halaman 12 dari 53 halaman.Upah yang diterima : Rp 1.550.000, Kekurangan upah :Rp 200.000, x 12 bulan = Rp 2.400.000,UMP tahun 2015 : Rp 1.900.000,Upah yang diterima : Rp 1.550.000. Kekurangan upah :Rp 350.000, x 12 bulan = Rp 4.200.000, +Total kekurangan UMP tahun 2014 dan 2015 = Rp 6.600.000,.

Halaman 33 dari 53 halaman.dengan ketentuan upah minimum provinsi (UMP) Aceh tahun 2016 makadalam gugatan a quo upah terakhir PARA PENGGUGAT mestilah dihitungsesuai UMP Aceh tahun 2016 yakni sebesar Rp 2.118.500, (Dua juta seratusdelapan belas ribu lima ratus rupiah) sesuai peraturan Gubernur Aceh No.60Tahun 2015;Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 PARA PENGGUGAT menerima upahdibawah ketentuan upah minimum provinsi (UMP) Aceh sehingga PARAPENGGUGAT sangat dirugikan.

adalah sebesar Rp 6.600.000,x 2 = Rp 13.200.000, (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), adapun rinciankekurangan UMP tersebut adalah : UMP Aceh tahun 2014 : Rp 1.750.000,Upah yang diterima : Rp 1.550.000.Kekurangan upah :Rp 200.000, x 12 bulan = Rp 2.400.000,UMP tahun 2015 : Rp 1.900.000,Upah yang diterima : Rp 1.550.000.Kekurangan upah :Rp 350.000, x 12 bulan = Rp 4.200.000, +Total kekurangan UMP tahun 2014 dan 2015 Rp 6.600.000,Bahwa selama bekerja dengan TERGUGAT, PENGGUGAT tidakmendapatkan

Atas haltersebut patut dan beralasan Penggugat menuntut upah yang belum dibayarberdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) DKIJakarta.Bahwa oleh karena proses dan mekanisme serta alasan pemutusan hubungankerja bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku, Tergugat berkewajiban membayar upah beserta hakhak lainnya yangbiasa diterima Penggugat sampai dengan gugatan ini di daftarkan ke PengadilanHubungan Industrial sebagaimana ditentukan Pasal 155 ayat

Upah September s/d Desember 2016, sebesar 4 bulan x Rp. 3.100.000 Rp.12.400.000, (Sesuai dengan UMP Provinsi DKI Jakarta 2016)b. Upah Januari s/d Desember 2017, sebesar 12 bulan x Rp. 3.355.750 ~=Rp.40.269.000, (Sesuai dengan UMP Provinsi DKI Jakarta 2017)c. Upah Januari s/d Maret 2018, sebesar 3 bulan x Rp. 3.648.000 Rp. 10.944.000, (Sesuai dengan UMP Provinsi DKI Jakarta 2018)d. Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2016, sebesar Rp. 3.100.000,e.

Upah sejak September 2016 hingga gugatan inididaftarkan pada bulan April 2018 adalah sebagai berikut : Upah September s/d Desember 2016, sebesar 4 bulan x Rp. 3.100.000 = Rp.12.400.000, (Sesuai dengan UMP Provinsi DKI Jakarta 2016) Upah Januari s/d Desember 2017, sebesar 12 bulan x Rp. 3.355.750 = Rp.40.269.000 (Sesuai dengan UMP Provinsi DK!

Jakarta 2017) Upah Januari s/d Maret 2018, sebesar 3 bulan x Rp. 3.648.000 = Rp.10.944.000 (Sesuai dengan UMP Provinsi DKI Jakarta 2018)Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 63.613.000, (enam puluh tiga jutaenam ratus tiga belas rupiah)2.

Upah September s/d Desember 2016, sebesar 4 bulan x Rp. 3.100.000(Sesuai dengan UMP Provinsi DKI Jakarta 2016) sebesar Rp. 12.400.000,b. Upah Januari s/d Desember 2017, sebesar 12 bulan x Rp. 3.355.750(Sesuai dengan UMP Provinsi DKI Jakarta 2017) sebesar Rp. 40.269.000,c. Upah Januari s/d Maret 2018, sebesar 3 bulan x Rp. 3.648.000(Sesuai dengan UMP Provinsi DKI Jakarta 2018), sebesar Rp. 10.944.000, d. Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2016, sebesar Rp.3.100.000,e.

yang sudahditentukan; Bahwa berdasarkan Permenaker No.04 tahun 1994 Pasal 2 Ayat (1) bahwapengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan minimal 3 bulandan seterusnya sesuai dengan agama masingmasing tenaga kerja; Berdasarkan Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 terdapat ancaman pidana apabilasuatu perusahaan membayarkan upah di bawah UMP dan menjadi kewajibanperusahaan tersebut untuk membayarkan kekurangan upah yang seharusnyadibayarkan tersebut; Bahwa dasar perhitungan kekurangan upah UMP dan

upah lebur sebagaimanaterdapat dalam bukti P5 adalah berdasarkan UMP; Bahwa terhadap ketentuan UMP dapat dilakukan penyimpangan, apabilaperusahan tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan UMP, yaitudengan cara mengajukan penangguhan kepada Gubernur dengan melangkapisyaratsyaratnya, yaitu kesepakatan antara karyawan dan perusahaan, neracakeuangan, dan neraca progres perusahaan ke depan selama 2 (dua) tahun; Bahwa pihak Tergugat tidak pernah mengajukan penangguhan UMP; Tugas pokok saksi sebagai

Yogyakarta tahun 2010 yang ditetapkansebesar Rp725.694, untuk tahun 2011 UMP yang ditetapkan sebesar Rp808.000,Halaman 25 dari 67 Perkara No.01/ G/2013/PHI.Yk(delapan ratus delapan ribu rupiah), dan untuk tahun 2012 UMP yang ditetapkansebesar Rp892.000, (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); Bahwa walaupun terdapat kesepakatan antara perusahaan dan tenaga kerja yangsepakat untuk menerima upah di bawah UMP, apabila kemudian timbulpermasalahan, maka perusahaan wajib untuk membayarkan kekurangan

; Bahwa saksi menyarakankan kepada Tergugat bahwa tergugat sebagaipengusaha dilarang membayar upah di bawah minimum berdasarkan ketentuanPasal 90 UU No.13 Tahun 2003, dan kemudian mengupayakan kepada Tergugatuntuk menaikkan upahnya agar sesuai ketentuan dari UMP; 27Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan ke tempat Tergugat, dan memangternyata pihak Tergugat belum membayarkan upah sesuai UMP, kemudian saksimemberikan pembinaanpembinaan dan akan memberikan peringatan atauteguran apabila hal tersebut

SUMARWAN AJI, yangdalam memberikan keterangannya antara lain mengemukakan:e =: bahwa gaji itu sifatnya rahasia, tetapi sesama pegawai saling tahu gajinyaantara Rp 400.000, sampai Rp 500.000, masih ditambah Uang Makan danuang service, upahnya sudah diatas UMP, e =; Saat ini Upah karyawan sudah diatas UMP, ratarata sudah diatas Satu JutaRupiah (Rp 1.000.000,), terdiri dari gaji pokok, uang insentif, uang makan danUang Service tergantung accupasi Tamu hotel yang menginap; Menimbang, bahwa mengingat

Bahwa upahyang diberikan oleh Tergugat tersebut jelasjelas berada di bawah upahminimum provinsi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PemerintahProvinsi DKI Jakarta;Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun2014 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2014 yang berbunyi:.,..Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015 di Provinsi Khusus lbukotaJakarta sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;Bahwa perusahaan tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar

upahminimum provinsi (UMP) yang telah ditetapbkan sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Gubernur Nomor 176Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tergugat juga telahmelanggar Pasal 2 Peraturan Gubernur tersebut yang menyatakan:....Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimumprovinsi (UMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;Bahwa terhitung sejak tanggal 2 Juli 2015 tersebut, Penggugat tidakdiperkenankan lagi bekerja oleh Tergugat, yang

Perselisihan HubunganIndustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harustetap melaksanakan segala kewajibannya*;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat harus tetap membayar hakPenggugat berupa upah proses terhitung sejak Penggugat mengalami PHKsecara sepihak pada bulan Juli 2015 sampai dengan gugatan ini didaftarkanbulan April 2016 sebesar Rp28.600.000,00 (dua puluh delapan juta enamratus ribu rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:Upah Proses:Upah Pokok : Rp2.700.000,00 (UMP

Nomor 1081 K/Pdt.SusPHI/201624.25.26.2/.Bahwa selama Penggugat bekerja di tahun 2015, Penggugat hanyadiberikan upah sebesar Rp2.200.000,00 yang dimana upah tersebut dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015 yang besarnyaRp2.700.000,00 maka dari itu maka Penggugat berhak mendapatkankekurangan upah dengan perincian sebagai berikut:Upah yang harus diterima : Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratusribu rupiah);Upah yang diterima Penggugat : Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus riburupiah);Kekurangan

Dan jugaTergugat sudah membayar kekurangan upah tanggal merah ke sebagian karyawan,sehingga perbuatan tersebut jelas terindikasi kuat Tergugat bertentangan denganUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 tersebut;3 Bahwa setelah Para Penggugat mengadukan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaBanjarmasin Bidang Pengawasan tentang dugaan tindak pidana oleh karenaTergugat membayar upah kepada Para Penggugat dibawah Upah Minimum ProvinsiKalimantan Selatan (UMP) pada tanggal 23

hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat(3) dan Pasal 168 ayat (1) kecuali Pasal 158 ayat (1) Pasal 160 ayat (3) Pasal 162dan Pasal 169 batal demi hukum dan Pengusaha wajib mempekerjakan kembalipekerja buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hakhak yangseharusnya diterima;Maka dengan ini patutlah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat memerintahkan Tergugatmembayar upah secara tunai sesuat UMP

Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusansebagai berikut:Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat dengan alasanefisiensi pada tanggal 10 Mei 2014 tidak sah atau batal demi hukum;3 Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali kepada Para Penggugat ditempat semula dengan pemanggilan secara patut;4 Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah secara tunai sesuai UMP

2015Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat yangdilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum, terhitung sejak tanggal 10 Mei2014;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat secara tunai dantanpa syarat, dengan perincian adalah sebagai berikut:Jumari dengan masa kerja 1 Agustus 2009 sampai dengan 10 Mei 2014 ataudengan masa kerja 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dengan upah/gajisebesar Rp1.620.000,00 sesuai UMP

Rafii adalah sebesar Rp26.082.000,00 (dua puluh enam jutadelapan puluh dua ribu rupiah);e Taufik Hidayat dengan masa kerja 21 Maret 2009 sampai dengan 10 Mei 2014atau dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan upah/gajisebesar Rp1.620.000,00 sesuai UMP maka hakhak yang akan diterima, denganperinciannya sebagai berikut:e Uang Pesangon sebesar Rp19.440.000,00 (sembilan belas juta empat ratusempat puluh ribu rupiah);e Uang Penghargaan Masa sebesar Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus

Bahwa Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat selama 22 (duapuluh dua) tahun dengan mendapatkan gaji terakhir bulan April 2011sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yangseharusnya gajinya sebulan sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribuRupiah), yang mana gaji tersebut tetap tidak sesuai dengan Upah MinimumProvinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2011 sebesar Rp 1.290.000,00 (satu jutadua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) ;Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

karena itu terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 88, Pasal 89,Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 185 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun1981 tentang Perlindungan Upah ;Bahwa oleh karena tuntutan ini memiliki bukti yang kuat dan sesuai denganhukum yang berlaku maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukumTergugat untuk membayar secara tunai uang kekurangan gaji dibawah UMP

No. 484 K/Pdt.Sus/2012sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan sebagaiberikut :Perhitungan Uang Pensiun dan/atau Pesangon sebagai berikut : Gaji UMP 2011 bulan Mei 2011 s/dDesember 2011 (upah proses) Rp 10.320.000,00 Upah Proses bulan Januari 2012 s/d April 2012 Rp 5.160.000,00 Kekurangan Gaji UMP Tahun 2009Tahun 2011 Rp = 2.728.000,00 Kekurangan Lembur sesuai UMP Tahun 200920011 Rp 33.822.704,00 Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2011 Rp 1.290.000,00 Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 1.290.000,00

2011 bulan Mei 2011 s/dDesember 2011 (upah proses) Rp 10.320.000,00 Upah Proses bulan Januari 2012 s/d April 2012 Rp 5.160.000,00 Kekurangan Gaji UMP Tahun 2009Tahun 2011.

2011 bulan Mei 2011 s/dDesember 2011 (upah proses) Rp 10.320.000,00 Upah Proses bulan Januari 2012 s/d April 2012 Rp 5.160.000,00 Kekurangan Gaji UMP Tahun 2009Tahun 2011 Rp = 2.728.000,00 Kekurangan Lembur sesuai UMP Tahun 200920011 Rp 33.822.704,00 Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2011 Rp 1.290.000,00 Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 1.290.000,00 Rp 23.220.000,00 Vang Penghargaan 8 x Rp 1.290.000,00 Rp 10.320.000,00 +Sub Total Rp 86.860.704,00 Cuti Tahunan 22 Tahun > 17 Tahun =24 hari x Rp 1.290.000,00

Nama Masa Kerja Upah TerakhirTanggal/Bulan/Tahun Terima Jan. 2010 &UMP 2010l Markus Hubertus 26 Januari 2007 s/d 2 Rp 550.000,00Koba Pebruari 2010 = 3 th 1 JUMP.Rp 800.000,00bin.ll. Florianus 22 Juli 2009 s/d 02 Rp 450.000,00Jebatu,S.Sos. Pebruari 2010 = 6 bin.

oleh Tergugat maka para Penggugat harusmengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri ;Bahwa terhadap target omset penjualan yang sudah ditetapkan olehTergugat sebagaimana dalam posita point 2 di atas para Penggugat tidakkeberatan, namun karena tidak ada keseimbangan antara tuntutan Tergugatdengan realita upah yang diterima oleh para Penggugat setiap bulannyayakni upah yang dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat setiapbulannya dari tahun ketahun masih selalu dibawah Upah Minimal Provinsi(UMP

) yang berlaku antara Rp 450.000,00 s/d Rp 550.000,00/olIn makapara Penggugat mengusulkan/meminta kepada Tergugat agar mempertimbangkan/memperhatikan kesejahteraan para Penggugat dengan membayarupah sesuai dengan UMP yang berlaku, adanya transparansi perhitungankomisi dan mengikutsertakan para Penggugat sebagai anggota pesertaJamsostek, terhadap permintaan/tuntutan para Penggugat ini TergugatHal. 2 dari 11 hal.

berlaku dan sangatmerugikan para Penggugat karena para Penggugat selama bekerja padaTergugat tidak pernah melakukan kesalahan yang dapat merugikan Tergugat ;Bahwa selama kerja pada Tergugat para Penggugat menerima komponenupah yang terdiri dari upah pokok, uang sewa motor merupakan tunjangantetap dan uang makan dan uang insentif yang merupakan tunjangan tidaktetap yang jumlahnya berfariasi antara para Penggugat yang secarakeselurunhan dibawah upah pokok para Penggugat dibawah Upah MinimalProvinsi (UMP

Tgl/Bulan/Tahun UMP Upah Yang Kekurangan JumlahDiterima/Bln. Upah/BIn.

No. 68 PK/Pdt.Sus/2012= 6 x Rp. 760.000,00 Rp. 4.560.000,00Uang Penggantian Hak= 15 % x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)= 15 % x (Rp.3.680.000,00 + Rp. 4.560.000,00)= 15 % x Rp. 18.240.000,00 Rp. 2.736.000,00Upah Selama ProsesTahun 2008= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima= 2 x Rp. 760.000,00 Rp. 1.520.000,00Tahun 2009= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009= 12 x Rp. 838.500,00 Rp. 10.062.000,00Tahun 2010= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010= 10 x Rp. 939.756,00 Rp. 9.397.560,00Jumlah Rp.

Tahun 2009= 12 x Rp 838.500,50, Rp. 10.062.000,00Tahun 2010= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010= 10 x Rp. 939.756,00 Rp. 9.397.560,00Jumlah = Rp. 41.081.860,00Hal. 10 dari 24 hal.

Uang Penghargaan Masa Kerja= 5 Bulan Upah X Upah Terakhir Yang Diterima= 5 x Rp. 750.000,00 Rp. 3.750.000,00Uang Penggantian Hak= 15 % X (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Keda)= 15 % x (Rp. 13.500.000,00 + Rp. 3.750.000,00)= 15 % x Rp. 17.250.000,00 Rp. 2.587.500,00Upah Selama ProsesTahun 2008= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima= 2 x Rp. 750.000,00 Rp. 1.500.000.00Tahun 2009= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009= 12 x Rp. 838.500,00 Rp. 10.062.000,00Tahun 2010= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010

Tahun 2009= 12 x Rp. 838.500,00 Rp. 10.062.000,00Tahun 2010 (Januari 2010 Oktober 2010)= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010= 10 x Rp. 939.756,00 Rp. 9.397.560,00Jumlah Rp. 41.081.860,00c.

= 12 x Rp. 838.500,00 Rp. 10.062.000,00Tahun 2010 (Januari 2010 Oktober 2010)= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010= 10 x Rp. 939.756,00 Rp. 9.397.560,00Jumlah Rp. 40.797.060,008.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat denganrincian sebagai berikut: JENIS TUNGGAKAN UPAHJUMLAHTUNGGAKAN TUNGGAKAN UPAH PROSES KESELURUHANNO NAMA KEKURANGAN UPAH BELUM6xUMP 2019 (A+B+C)UMP BAYAR(A) (B) (C)P1 MUCHTAR 16.450.680 15.334.000 17.500.860 49.285.540P2 SYAHRIZAL 29.102.760 8.193.000 17.500.860 54.796.620 Halaman 6 dari 24 hal. Put.

Total tunggakan kekurangan upah dibawah UMP Rp1.632.287.550,00,b. Total tunggakan upah/gaji yang belum dibayar sebesarRp 587.289.560,00,c. Total upah selama proses 6 x UMP 2019 x 53 Rp 927.545.580,00,+Total keseluruan Rp3.147.122.690,00,Terbilang: Tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluhdua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat dengantotal rincian sebagai berikut:JENIS TUNGGAKAN UPAHJUMLAHTUNGGAKAN TUNGGAKAN ces KESELURUHANNO NAMA KEKURANGA UPAH BELUM6xUMP 2019 (A+B+C)N UMP BAYAR(A) (B) (C)P1 MUCHTAR 16.450.680 15.334.000 17.500.860 49.285.54017.500.P2 SYAHRIZAL 29.102.760 8.193.000 SUD .860 54.796.62017.500.P3 MUKHTAR KASEM 29.102.760 8.657.000 00860 55.896.62017.500.P4 SAWALUDDIN 31.646.760 9.509.000 SOtSED 60.036.62017.500.P5 MARLINA 37.166.760 8.045.000 500.860

Total tunggakan kekurangan upah di bawah UMP Rp1.632.287.550,00,b. Total tunggakan upah/gaji yang belum dibayar sebesar Rp 587.289.560,00,c.

Total upah selama proses 6 x UMP 2019 x 53 Rp 927.545.580,00+Total keseluruhan Rp3.147.122.690,00,Terbilang: Tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh duaribu enam ratus sembilan puluh rupiah;Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan upahsebesar 50% dari Rp587.289.560,00 (total nilai keterlambatan upahkeseluruhannya) yaitu Rp293.644.780,00 (dua ratus sembilan puluh tigajuta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluhrupiah);Menyatakan sah dan berharga

Bahwa disamping itu, ternyata Tergugat telah membayar upah lebih rendahdari Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada Penggugat yaitu hanyamembayarkan upah kepada Penggugat sebesar Rp 800.000,00 (delapanratus ribu rupiah),sehingga terdapat kekurangan pembayaran upah selama 2(dua) tahun yaitu tahun 2008, 2009 hingga April 2010 sebagai berikut :a.

UMP DKI Jakarta tahun 2008 sesuai dengan Peraturan GubernurProvinsi DKI Jakarta No. 143/2007 yaitu sebesar Rp 972.604,00 Rp 800.000,00 = Rp 172.604,00 X 12 bulan = Rp 2.071.248,00 (dua jutatujuh puluh satu ribu dua ratus empat delapan rupiah) ;b.

UPM DKI Jakarta Tahun 2009 sesuai dengan Peraturan GubernurProvinsi DKI Jakarta No. 101 Tahun 2008 tentang UMP Tahun 2009 yaitusebesar : Rp 1.069.865,00 Rp 800.000,00 = Rp 269.865,00 X 12 bulan= Rp 3.238.380,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratusdelapan puluh rupiah);c.

UMP DKI Jakarta Tahun 2010 sesuai dengan Peraturan GubernurProvinsi DKI Jakarta No. 167 Tahun 2009 tentang UMP Tahun 2010 yaitusebesar Rp 1.118.009,00 Rp 800.000,00 = Rp 318.009,00 X 4 =Rp 1.272.036,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluhenam rupiah);Berdasarakan hal tersebut, maka total kekurangan pembayaran upah yangmenjadi kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp 2.071.248,00 +Rp 3.238.380,00 + Rp 1.272.036,00 = Rp 6.581.664,00 (enam juta lima ratusdelapan puluh satu ribu enamratus

Bahwaoleh karena pembayaran upah Penggugat setiap bulannya dibawahketentuan UMP yang berlaku di DKI Jakarta, maka upah sebagai dasarperhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan hak lainnyasebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan adalah berdasarkan UMP yang berlaku untuktahun 2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKIJakarta No. 167 Tahun 2009 yaitu sebesar Rp 1.118.090,00 (satu jutasaratus delapan belas ribu sembilan

Perintis Lintas Talang Duku untuk membuatlaporan Polisi di Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi in casuTERMOHON pada tanggal 10 Oktober 2016 terhadap DugaanTindak Pidana Ketenagakerjaan yakni Membayar Upah dibawahketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana ketentuanPasal 185 Jo Pasal 90 UU Nomor : 13 Tahun 2003, tentangKetenagakerjaan yang diduga dilakukan oleh Direktur CV. PerintisLintas Talang Duku yakni Sdr.

SUBAGIO.Bahwa PEMOHON membuat Laporan Polisi adalah disebabkanPEMOHON dan 33 orang rekan kerja PEMOHON tidak menerimaupah UMP yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambisebagaimana layaknya Pekerja di perusahaan lain yang telahmengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa status PEMOHON bekerja di CV.

BUKTI SURAT yakni : Bukti Surat yakni : Surat Penetapan PengawasKetenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: 422/ Disnakertrans3.1/2017, tanggal 31 Juli 2017.Sebagai BUKTI kekurangan bayar upah UMP. Bukti surat yakni : Surat dari Pengawas KemeterianTenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 10/ PNKJ/ III/2018, tentang Penghitungan dan Penetapan Ulang hakhak Pekerja/ Buruh berupa kekurangan bayar upah UMP,Sebagai BUKTI.4.

Keputusan Gubernur Jambi No.562/Kep Gub/Dissosnakertrans /2011tentang Penetapan upah menimum Propinsi ( UMP ) Jambi tahun 2012yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.15.ab. Keputusan Gubernur Jambi No.626/Kep Gub/Dissosnakertrans /2012tentang Penetapan upah menimum Propinsi ( UMP ) Jambi tahun 2013yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.15.bc.

Keputusan Gubernur Jambi No.610/Kep Gub/Dissosnakertrans /2013tentang Penetapan upah menimum Propinsi ( UMP ) Jambi tahun 2014yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.15.cd. Keputusan Gubernur Jambi No.574/Kep Gub/Dissosnakertrans /2014tentang Penetapan upah menimum Propinsi ( UMP ) Jambi tahun 2015yang telah diberi materai cukup diberi tanda P.15.de.

Kekurangan upah berdasarkan UMP DKI JakartaTahun 2005 = 12 x (Rp. 711.834, Rp 475.000,) = Rp. 2.842.008.f. Kekurangan upah berdasarkan UMP DKI JakartaTahun 2006 = 4 x (Rp. 819.000, Rp 475.000,) == Rp. 1.376.000.g. Upah berjalan dari Mei 2006 sampai bulan November 2006(8 bulan x Rp. 819.000,) = Rp. 6.552.000,h.

JAMINAN HARI TUA 3,7 % x UMP a. Tahun 1992Cc.

Kekurangan upah berdasarkan UMP DKIJakarta Tahun 2005 =12 x (Rp. 711.834, Rp 475.000,) = Rp. 2.842.008,c. Kekurangan upah berdasarkan UMP DKIHal. 61 dari 93 hal. Put.

Kekurangan upah berdasarkan UMP DKIJakarta Tahun 2005 =12 x (Rp. 711.834, Rp 475.000,) = Rp. 2.842.008,c. Kekurangan upah berdasarkan UMP DKIJakarta Tahun 2006 =Rp. 819.000,4 x (Rp. 819.000, Rp 475.000.) = Rp. 1.376.000,d. Upah berjalan dari Mei 2006 sampai bulanNovember 2006 (8 bulan x Rp. 819.000.) = Rp. 6.552.000,e.

Kekurangan upah berdasarkan UMP DKIJakarta Tahun 2005 =12 x (Rp. 711.834, Rp 475.000.) = Rp. 2.842.008,c. Kekurangan upah berdasarkan UMP DKIJakarta Tahun 2006 =4x (Rp. 819.000, Rp 475.000,) = Rp. 1.376.000,d. Upah berjalan dari Mei 2006 sampai bulanNovember 2006 (8 bulan x Rp. 819.000.) = Rp. 6.552.000,e.

Penggugat, karena Para Penggugat tidak merasabersalah;20.Bahwa Tergugat sangat anti serikat dan mencekal/melarang masuk pengurus21dan aktifis, karena Tergugat dalam menjalan Perusahaan banyak melakukantindakan pelanggaran terutama disektor Pengupahan, seperti hak ataspesangon diberikan tidak sesuai dengan Undangundang Ketenagakerjaandan kesejahteraan pekerja tidak memadai serta banyak pekerja yang memilikimasa kerja di atas 10 (Sepuluh) tahun namun tetap menggunakan sistem upahharian yang mengacu ke UMP

bermaksud: (a) Mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidakmasuk suatu serikat buruh atau harus melepaskan keanggotaannya, (b)menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh berdasarkankeanggotaan serikat buruh atau karena turut dalam tindakantindakan;Bahwa Tergugat belum membayarkan upah Para Penggugat sejak bulanSeptember 2006 sampai saat ini, oleh karena upah tersebut adalah haknormatif Para Penggugat maka Tergugat wajib memenuhinya ;46.Bahwa oleh karena upah Para Penggugat dibawah UMP

dua ratus empat puluh duaribu dua ratus empat puluh rupiah);Penggugat II : Upah bulan September 2006 s.d Desember 2006 adalah 4 x Rp820.000,00> = Rp3.280.000,00 denda 50% x Rp3.280.000,00 = Rp1.640.000,00 (satujuta enam ratus empat puluh ribu rupiah); Upah bulan Januari sld Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov.

bulan x Rp900.560,00 = Rp7.204.480,00Denda 50% x Rp7.204.480,00> = Rp3.602.240,00; Total denda yangharus dibayar oleh Tergugat adalah Rp1.640.000,00 + Rp3.602.240,00 =Rp5.242.240,00 (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empatpuluh rupiah);Penggugat Ill : Upah bulan September 2006 s.d Desember 2006 adalah 4 x Rp820.000,00Rp3.280.000,00 denda 50% x Rp3.280.000,00 = Rp1.640.000,00 (satu jutaenam ratus empat puluh ribu rupiah); Upah bulan Januari s.d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP

Nomor 53 PK/Padt.SusPHI/20175.242.240,00 (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluhrupiah);Penggugat Ill:Upah bulan September 2006 s.d Desember 2006 adalah 4 x Rp820.000,00 =Rp3.280.000,00 denda 50% x Rp3.280.000,00 = Rp1.640.000,00 (satu jutaenam ratus empat puluh ribu rupiah);Upah bulan Januari s/d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov.

Sulawesi Utara Tahun 2012Rp1.250.000,00 Rp1.218.791,00 = Rp31.209,00(selisih UMP) 8 x Rp31.209,00 =Rp 249.672.00Jumlah =Rp39.565.077,00(tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tujuhrupiah).

Rizal BozekeUang Pesangon 6 x 2 = 12x Rp1.056.363,00 =Rp12.676.356,00Uang Penghargaan 2 x Rp1.056.363,00 =Rp 2.112.726.00JUMLAH =Rp14.789.082,00Penggantian Hak 15% x Rp14.789.082,00 =Rp 2.218.362,00Hakhak normatif lainnyaSelisin UMP Sulawesi Utara Tahun 2012,bulan Januari sampai dengan Juni 2012Rp1.250.000.

Memerintahkan Tergugat Il untuk melaksanakan ketentuan UpahMinimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara dengan membayar selisih upahPara Penggugat;. Menghukum Tergugat II untuk membayar secara tunai atas keseluruhantotal jumlah upah dan hakhak normatif serta hahak lainnya kepada ParaPenggugat, sebesar Rp94.735.355,00 (sembilan puluh empat juta tujuhratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), dalamperincian sebagai berikut :1.

Adri Soputane Uang Pesangon :9 x 2= 18 x Rp1.218.791 ,00 =Rp21.938.238,00e Uang Penghargaan :7 x Rp1.218.791,00 =Rp8.531.537 ,00Jumlah =Rp30.469.775,00e Penggantian Hak : 15% x Rp380.469.775,00 =Rp4.570.466 ,00e Sisa Upah Bulan Mei, Upah Bulan Juni sampai dengan Agustus2012Rp618.791,00 + 3 x Rp1.218.791,00 =Rp 4.275.164,00e Selisin UMP Thn 2012, Bulan Januari sampai dengan Agustus20128 x (Rp.1.250.000.

Adri Soputane Uang Pesangon :9 x 2= 18 x Rp1.218.791 ,00 =Rp21.938.238,00e Uang Penghargaan : 7 x Rp1.218.791,00 =Rp8.531.537 ,00Jumlah =Rp30.469.775,00e Penggantian Hak : 15% x Rp380.469.775,00 =Rp4.570.466 ,00e Sisa Upah Bulan Mei, Upah Bulan Juni sampai dengan Agustus2012Rp618.791,00 + 3 x Rp1.218.791,00 =Rp 4.275.164,00e Selisin UMP Thn 2012, Bulan Januari sampai dengan Agustus20128 x (Rp.1.250.000.

bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhak memperolehuang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).Halaman 3 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PNKpgBahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan ini adalahupah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PARAPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapanpegawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaituuntuk PARA PENGGUGAT masingmasing sebagai berikut :Total kekurangan upah yang harus dibayar oleh PARATERGUGAT sebesar Rp. 22.220.000.Total Jaminan Hari Tua

650.000 650.0002009 725.000 725.000 725.0002010 800.000 800.000 800.0002011 850.000 850.000 850.0002012 925.000 925.000 925.0002013 1.010.000 1.010.000 1.010.0002014 1.150.000 1.150.000 1.150.000Jumlah 6.710.000 6.710.000 6.710.000 Untuk PENGGUGAT II DHEDEN SAPUTRA :Total kekurangan pembayaran gajiTahun Gaji yang belum dibayar Keterangan2007 2.300.0002008 2009 900.0002010 900.0002011 1.500.0002012 2.400.0002013 3.420.0002014 13.800.000Total 25.220.000 PEMBAYARAN JAMSOSTEK Tahun Gaji/Upah Sesuai UMP

Tahun 2013) = Rp1.010.000,Halaman 33 dari 33 Putusan PHI Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PNKpge Upah bulan Januari sampai dengan Desember 2014 :12 Bulan x Rp 1.150.000, (UMP Tahun 2014) = Rp 13.800.000,e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Ro1.250.000,Jumlah = Rp 16.060.000,Bahwa, berdasarkan surat bukti P.4 Penggugat II tidak dibayar upahnya sejakbulan Januari 2014 sampai dengan di PHK pada tanggal 2 Februari 2015 hal initelah diakui kKebenarannya baik oleh Penggugat II maupun oleh Tergugat ,maka

perhitungan kekurangan upah Penggugat II adalah sebagai berikut :e Upah bulan Januari sampai dengan Desember2014 : 13 Bulan x Rp 1.150.000, (UMP Tahun 2014) = Rp 13.800.000.e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Ro1.250.000,Jumlah = Rp 15.050.000,Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yangbelum dibayar sebesar Rp 16.060.000, dan Penggugat Il dibayarkankekurangan upah atau upah yang belum dibayar sebesar Rp 15.050.000.

Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Gubernur tahun 2014 (No.364/12/X/2013) Upah Minimum Provinsi (UMP) Sebesar Rp. 1.325.000,dan Gaji/Upah Penguggat 1 tahun 2014 sebesar Rp. 650.000, jadiselisin Gaji/Upah tahun 2014 adalah : dari Oktober s/d Desember 2014(menjadi 3 bulan) adalah sebagai berikut := Rp. 1.325.000, Rp. 650.000, = Rp. 675.000,= Rp. 675.000, x 3 bulan = Rp. 2.025.000,b.

Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Gubernur tahun 2016 (No.412/13/X/2015) Upah Minimum Provinsi (UMP) Sebesar Rp. 1.875.000.dan Gaji/Upah Penguggat 1 tahun 2016 sebesar Rp. 950.000, jadiselisin Gaji/Upah tahun 2016 adalah : dari Januari s/d September 2016(menjadi 9 bulan) adalah sebagai berikut := Rp. 1.875.000, Rp. 950.000, = Rp. 925.000,= Rp. 925.000, x 9 bulan = Rp. 8.325.000,> PENGGUGAT 2a.

Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Gubernur tahun 2015 (No.426/13/X/2014) Upah Minimum Provinsi (UMP) Sebesar Rp. 1.600.000.,dan Gaji/Upah Penguggat 2 tahun 2015 sebesar Rp. 800.000, jadiselisin Gaji/Upah tahun 2015 adalah : dari September s/d Desember2015 (menjadi 4 bulan) adalah sebagai berikut := Rp. 1.600.000, Rp. 800.000, = Rp. 800.000,= Rp. 800.000, x 4 bulan = Rp. 3.200.000,b.

Bahwa oleh karena tergugat membayar upah dibawa UMP, Oleh karena haltersebut maka Para Penggugat mohon kiranya hakhak Para Penggugatdihitung sesuai undang undang ketenagakerjaan (UU 13 tahun 2003) sebagaiberikut : Penguggat 1: UMP Tahun 2014 (No. 364/12/X/2013) sebesar = Rp. 1.325.000,Upah yang diterima sebesar =Rp. 650.000.Selisih Upah dari bulan Oktober s/d Desember 2014 (menjadi 3 bulan)= Rp. 1.325.000, Rp. 650.000, = Rp. 675.000,= Rp. 675.000, x 3 bulan = Rp. 2.025.000, UMP Tahun 2015 (No. 426

Upah := Rp 2.025.000, + Rp 9.600.000, + Rp 8.325,000, = Rp 19.950.000,(Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); Penguggat 2: UMP Tahun 2015 (No. 426/13/X/2014) sebesar = Rp. 1.600.000,Upah yang diterima sebesar = Rp. 800.000,Selisin Upah September s/d Desember 2015 ( menjadi 4 bulan )= Rp. 1.600.000, Rp. 800.000, = Rp. 800.000,= Rp. 800.000, x 4 bulan = Rp. 3.200.000, UMP Tahun 2016 (No. 412/13/X/2015) sebesar = Rp. 1.875.000,Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pdt.SusPHI/2017/PN

Perintis Lintas Talang Duku, mengenai menerima upah minimunsesuai UMP Provinsi Jambi, akan tetapi Penggugat hanyamendapatkan sisa uang jalan saja setiap pemberangkan jalan dalamsetiap harinya dan bila dirataratakan dalam perbulannya hanyamenerima upah Rp. 800.000/ bulan dibawah UMP Provinsi Jambi;Bahwa berdasarkan Surat yang dilayangkan oleh Kuasa HukumPenggugat Nomor : 07/ SKP/II/2018, tanggal 26 Februari 2018Tentang Penyampaian data ex Karyawan CV.

(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 610/Kep.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2013, tanggal 23 Oktober 2013, TentangPenetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun2014. (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 554/Kep.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2014, tanggal 30 Oktober 2014, TentangPenetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun2015.

(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 460/Kep.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2015, tanggal 30 Oktober 2015, TentangPenetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun2016.

sesuai dengan asili);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 562/Kep.Gub/DISSOS NAKERTRANS/2011, tanggal 29 Nopember2011, Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi(UMP) Jambi Tahun 2012. (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Gubernur Jambi Nomor 626/Kep.Gub/DISSOS NAKERTRANS/2012, tanggal 5 Nopember2012, Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi(UMP) Jambi Tahun 2013.

Putusan Nomor: 122/G/2018/PTUNJKT Bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2013sebesar Rp. 1.300.000, perbulan (lihat bukti P14b=T.II Intv23); Bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2014sebesar Rp. 1.502.230, perbulan (lihat bukti P14c=T.II Intv24); Bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2015sebesar Rp. 1.710.000, perbulan (lihat bukti P14d=T.II Intv25); Bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2016sebesar Rp. 1.906.650, perbulan (lihat