Ditemukan 205 data
50 — 15
Point suratsuratyang tercantum didalam surat Direktur SDM &UMUNM tersebut, pada sebahagian utama,tidak mendukungkesimpulan pertimbangan untuk dapat digunakan menerbitkankeputusan PHK kepada Penggugat.
265 — 206
Hukum Pidana umunm, telah dijatuhi pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulansesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 160/Pid.B/2006/PN.LBS dan saat ini sedang menjalani putusan Hakim delembaga permasyarakatan (Lapas) Lubuk Sikaping ;c.
SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
75 — 45
) UndangUndang No. 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Hal 31 Putusan PerkaraNo.179/G/2019/PTUNMDNb.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umunm
126 — 43
DeLima, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel SadsuitubunLanggur yang menerangkan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan di Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Karel SadsuitubunLanggur pada hari minggu, tanggal 16 April 2017, pukul 05.05 Waktu IndonesiaKESADARAN UMUNM : 2n2nn nnn nn cnn1. Tingkat Kesadaran: Tidak Sadar ; 22 no monn nonce nn nn nnnns2. Denyut nadi : Seratus empat puluh kali per menit. 3. Pernapasan : Dua puluh kali per menit. 4.
253 — 79
25 Maret 2019, makaterbukti hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat setelah peristiwa hukumPHK tersebut sudah tidak dalam keadaan harmonis, hal tersebut seiring puladengan permohonan Para Penggugat dalam Gugatan a quo untuk dibayarkanpesangonnya;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Para Penggugat dengan tanda P52 berupa fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998Halaman 53 dari57 Putusan Perkara Nomor 71/Pdt.SusPHI/2020/PN.Srgtentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umunm
114 — 33
Penuntut Umunm sejak tanggal 03 Agustus 2017 s/d.22 Agustus 2017;6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak 9 Agusus 2017 s/d. 7September 2017;7. Diperpanjan Ketua Pengadilan Negeri Jakjarta Timur sejak 8 September2017 s/d. 6 Nopember 2017;8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 7Nopember 2017 s/d. 06 Desember 2017;Hal 1 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI9.
Pelaku Usaha Besar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Dkk.
91 — 175
dalam berbagai bidang ekonomi.Perlindungan Konsumen dimaksud di atas berdasarkan ketentuan umumPasal 1 nomor ke 1, UU PK adalah segala upaya yang menjamin adanyakepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.Lebih lanjut berdasarkan Pasal 45 ayat (1), UU PK, yang selengkapnyaberbunyi : setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganPOLAMMHAN UMUNM
120 — 66
15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit suratpenntah penyidikan.Berdasarkan Pasal 109 KUHAP, disebutkan :(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yangmerupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntutumum.(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukupbukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ataupenyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itukepada penuntut umunm
73 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
perjanjian lainnya dengan Bank; v) dinyatakanlalai/jwanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurutperjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibatdalam suatu perkara pengadilan;17)Bahwa dikarenakan Termohon Keberatan tetap tidak peduli dan tetaptidak melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan prestasinya (lalai)dalam hal membayar sisa kewajiban kredit yang harus dilunasi, makaPemohon Keberatan mempunyai hak untuk menjual objek haktanggungan atas kekuasaannya melalui pelelangan umunm
133 — 23
Yusuf Bin Ali sejumlah 1 (satu)orang.Bahwa mengenai masalah merugikan kepentingan umunm,meresahkan masyarakat serta mendiskriminasikanwarga, ternyata ada Geuchik Zulkifli OK melarangsaksi Hj.
Terbanding/Jaksa Penuntut : BAMBANG PUTRA SANTOSO, SH
47 — 28
WIDYA UTAMI dan 11 (sebelas) lembar fotocopy BUKTIPENGELUARAN UMUNM ; 77 2222202 2 02 none ee noo1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek.7.01.01615 An. SITI TAREH beserta I(satu) lembar fotocopy BUKTIPENERIMAAN UMUM ; 20202 22 nner enn n cence nenn nee1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 10 (sepuluh)lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN ; 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek.7.01.01611 An.
80 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Il Int3) berkekuatan hukumtetap...dst;Cara Majelis Hakim Banding menafsirkan ketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana telah diuraikan di atas,bertentangan dengan asas hukum umunm,, interpretation cessat inclaris yang menegaskan bahwa apabila teks atau redaksiundangundang telah terang benderang dan jelas, makapenafsiran lain tidak diperkenankan lagi, karena penafsiranterhadap katakata yang jelas sekali berarti penghancuran,(interpretatio est perversion). Oleh Prof. Mr.
74 — 65
IlyasYatin, terdakwa II Muchlis, S.Hut Bin Sulaiman Daud danTerdakwa III Safrizal Bin Adnan Ishak pada hari Minggutanggal 05 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2011, bertempat diDusun Cot Jambe Desa Tanjung Seulamat Kabupaten Aceh Besar,atau) setidaktidaknya dalam suatu tempat di KecamatanDarussalam Kabupaten Aceh Besar atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut, dimuka umunm
Terbanding/Terdakwa : Suroso Bin Sastro Wiharjo Diwakili Oleh : Tri Pomo M Yusuf
76 — 49
Kusnansebagaimana ketentuan pasal 7 huruf (f) dan pasal 16 ayat (1)huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentangPengadaan Tanah Bagi PelaksanaanKepentingan UMUNM.. 222 2 nnn nnn nnn nnn nne.
86 — 46
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehundangundang atau peraturanperaturan lain.c.
123 — 42
Nomor 10/G/2018/PTUN.ABNberwujud, tertentu atau dapat ditentukan sehingga isinyabersifat konkrit, karena objek yang disebutkan dalam keputusanitu. tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyatanyata berisiKeputusan yang menyatakan Meresmikan Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMaluku Tenggara Barat, yang menyebutkan secara jelas namanama Para Penggugat dan asal Partai sebagai subyekhukumnya;Bahwa Keputusan Tergugat aquo Bersifat Individual karenatidak ditujukan kepada umunm
Terbanding/Tergugat I : PT. PLN Persero UNIT INDUK PEMBANGUNAN NTB, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK
Terbanding/Tergugat II : PT. PLN Persero Cq. PT.PLN Persero UNIT INDUK PEMBANGUNAN UIP NUSA TENGGARA
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Cq. SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA BKPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT
Terbanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH PROVINSI NTB Cq. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI NTB
103 — 60
Nomor 37/PDT/2021/PT.MT15.pembeli secara bisnis, karenanya tidak adil dan patut jika dinilai sebagaiobyek tanah kosong dan pertanian biasa.Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Konpensasi Atas Tanah,Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang BebasJaringan Transmisi Tenaga Listrik, mengisyaratkan adanya Konpensasisebagaimana disebutkan sbb :1)2)BAB : KETENTUAN UMUNM, Pasal 1 : Konpensasi adalah pemberiansejumlan uang kepada
M. JOHAR FIRDAUS
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
298 — 95
JoharFirdaus tertanggal 28 Januari 2020 bersifat individual karena tidak ditujukanHalaman 52 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDGkepada umunm, tetapi secara spesifik ditujukan kepada PENGGUGAT, dan karenaitu Majelis Hakim bependapat bahwa Keputusan objek sengketa a quo hanyaberlaku kepada PENGGUGAT, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepadaMenimbang, bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020perihnal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M.
120 — 70
saksi menjawab ada 2 halyang pertama bisa membahagiakanorang lain dan yang kedua bisa merusakorang lain :Bahwa Saksi ditanyakan tentangintegritas bagaimana saudara, apakahSiap membantu Walikota dalammenjalankan program pemerintah danSaksi menjawab dan menyatakan Siap ;Bahwa seseorang yang lepas darijabatan tidak lagi berhak mendapattunjangan jabatan ;90Bahwa selain tunjangan jabatan, adatunjangan lain dan sudah diatur olehUndangundang selaku PNS ada hak ;Bahwa benar Penggugat mendapattunjangan umunM
DEWI ROSARIA INDAH PERWIRANTIKA
Tergugat:
1.KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
2.CAMAT TARIK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
3.BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
WIWIK RIYANTI
131 — 1886
; Bahwa sebelum dimutasi saksi menjabat sebagai Kaur perencanaandan sekarang menjadi TU dan umunM ; Bahwa yang ikut dimutasi pada waktu Itu ada 4 orang, yaitu saksisendiri, Joko Suwarno, lbu Wiwik Riyanti sama Ibu Dewi Rosaria ;Bahwa Ibu Dewi ikut dimutasi karena tidak pernah masuk dan tidakpernah beres dalam pekerjaan ; Bahwa yang dimaksud tidak pernah beres yaitu semua laporan itutidak pernah selesai dan terlalu banyak teguran dari Kecamatan ;Bahwa teguran lewat liSan ; 2n nnn en nnn nn ne nsHalaman62dari104