Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi samu semua semy setu sempu
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 17-01-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 500/Pdt.G/2020/PA.Sby
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 8
  • kaidah usul figih yang berbunyi:Wlactl ule GLE prio swlaoll 55sArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah iddah, mutah dan nafkah anak merupakan kewajiban yangterjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebin dahulu sebelumTergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bisamenjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilansebagai putusan semu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 22-04-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Mei 2016 — PT. INDOENERGI CONSULTANT ; NSPEKTUR JENDERAL – KEMENTERIAN ESDM REPUBLIK INDONESIA, DKK
142 — 96
  • Indikasinya adalahsebagai berikut:1)Dari 29 data pelelangan yang berhasil kami inventarisasisepanjang tahun 2014, ada 17 paket patut diduga terindikasimelakukan penawaran semu/KKN (harga penawarannya 2 95%HPS) dan 8 paket patut diduga terindikasi melakukanpersekongkolan tender (90% < harga penawarannya < 95% HPS),tetapi yang dijadikan sampling audit justru) paket yangdimenangkan oleh PT. Indoenergi Consultant dengan hargapenawaran yang sangat responsif/kompetitif (harga penawarannya< 80%).
    Dan tingkatkebocoran dalam pengadaan barang/jasa bisa mencapai 3035%.Mengapa Auditor menutup mata dengan fakta tersebut danmembiarkan penawarpenawar semu berkeliaran dengan tenangtak tersentuh oleh Auditor???
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 20-02-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Krw
Tanggal 31 Juli 2013 — SIGIT SETIAWAN LAWAN 1. Tuan MOHAMAD ARTASIM Bin BASARI 2. Nyonya Hj. NYAI ROSIDAH AR.
89 — 7
  • sebenarnya adalah sebagai jaminan hutang mereka, namunkalau hutang tersebut tidak dibayar, maka menurut hukum tidak dapatbegitu saja dapat ditarik menjadi milik Penggugat atau otomatisdialihkan menjadi obyek jual beli , atau karena timbulnya akte jual belitanah dan rumah sengketa tersebut, bermula dari masalah hutang piutangkemudian dengan menjaminkan tanah dan rumah sengketa tersebutkarena tidak dapat dilunasinya hutang itu lalu dijadikan jual beli, makaperjanjian tersebut merupakan perjanjian semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1412 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — RIDWAN WIJAYA, DKK VS DIREKSI PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), DKK
32 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1412 K/Pdt/201010.11.12.Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan3. suatu hal tertentu.4. suatu sebab yang halal; Pasal 1338 :Semu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuanpersetujuan itutidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukupuntuk itu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-06-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/Pdt/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — DULLAH MONI vs YAYASAN LEMBAGA ALKITAB
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan ikutdipertimbangan dalam putusan oleh Judex Facti tingkat banding sebelummenjatuhkan putusan, namun sebaliknya Judex Facti tidakmempertimbangkannya;Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya halhal yang diajukan olehPemohon Kasasi/Pembanding tentang adanya kesalahan prosedural dancacat hukum serta mengindahkan prinsipprinsip dasar daldam proseseksekusi suatu perkara seperti yang dialami oleh PemohonKasasi/Pembanding, maka harapan untuk mendapatkan keadilan yangsama dimata hukum merupakan harapan semu
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pilkada
Register : 02-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 24-10-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 19 Oktober 2020 — Tata Usaha Negra 1. drh. MARIA GEONG, Ph.D 2. SILVERIUS SUKUR, SP PARA PENGGUGAT MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT TERGUGAT
462 — 396
  • BuktiBuktiyang ada sebagaimana telah dikemukakan di atas, serta telah berimplikasimelahirkan persoalan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etikdan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Hukum dalamPenetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mabar Tahun 2020, yangmengncam BATAL, TIDAK SAH dan harus DICABUT melalui PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya.Bahwa PARA PENGGUGAT, berpandangan bahwa TERGUGAT,sesungguhnya sedang membangun demokrasi semu
    Oleh karenanya dalildaliltersebut harus ditolak, karena tidak relevan untuk ditanggapi.Bahwa tentang dalil penggugat pada poin 12 dan 13 halaman 25 dan26 yang pada pokoknya menyatakan: "7ERGUGAT sesungguhnya sedangmembangun demokrasi semu di atas sikap tidak jujur, tidak terpuji,melanggar hukum dan berkolaborasi dengan perilaku yang nyatanyataPutusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 82bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila,membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan Masyarakat
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 19-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
1.DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau
2.PD KEP SPSI Kepulauan Riau
Tergugat:
Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
Intervensi:
RAFKI RS, SE., MM
298 — 154
  • Kota tahun 2021 sama denganUpah Minimum tahun 2020 tanpa mempertimbangkan Regulasi yangberlaku.Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bukanlah merupakansuatu Produk hukum yang wajib dijalankan tanoa mempertimbangkanrujukan hukum dalam menetapkan Upah Minimum, sehingga SuratEdaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020tertanggal 26 Oktober 2020 bukanlah suatu Produk hukum yangdapat mengesampingkan Undangundang yang berlaku, melainkansuatu instrument kebijakan Administratif bersifat semu
    Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaanbukanlah suatu) produk hukum yang wajib dijalankan tanpamempertimbangkan rujukan hukum dalam menetapkan upah minimum,melainkan suatu instrument kebijakan administratif yang bersifat semu(beleidsregel), yang bersifat internal untuk memberikan petunjuk lebihlanjut terhadap suatu norma peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalamjawabannya masingmasing telah membantah dalildalil Para Penggugattersebut, yang pada pokoknya menyatakan
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Register : 05-07-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN KETAPANG Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Ktp
Tanggal 19 Desember 2023 — Penggugat:
Tn. Hayeri
Tergugat:
PT. GUNAJAYA KARYA GEMILANG
58 — 40
  • Menyatakan Surat Keterangan Nomor : 593.2/25/PEM/14 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kendawangan Kiri tanggal 04 April 2014, dengan ukuran Panjang 360 meter dan Lebar 110 meter atau Seluas 39.600 m2milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan tanah Saidi;
Selatan : berbatasan dengan tanah Semu;
Barat : berbatasan dengan tanah Rosban;
Timur : berbatasan dengan tanah Sungai Tapah;