Ditemukan 3403 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 Tanggal 22 Februari 2017 — I. KONSORSIUM PT LINA PERMAI SAKTI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lina Asmahan Abdullah, II. 1. PT NUGRAHA KARYA OSHINDA cq YULINDA JUNIARTI, S.E., yang diwakili oleh Direktur, Ny. Julinda Juniarty, S.E., 2. KONSORSIUM PT MULTI MEGA SERVICE, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tuan Sujanto, III. PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION, yang diwakili oleh Direktur Suresh G. Vaswani VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec., Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha DAN 1. Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H., Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, DKK.
423 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
423 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
kebijakan ekonomi dan ataumenugaskan Termohon untuk menjadi Penasehat Pemerintah, dengandemikian Pasal 35 huruf e ini tidak tepat apabila digunakan Termohon sebagaidasar hukum untuk mensahkan tindakannya memerintahkan Pemerintahdalam hal ini penyidik agar mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yangdiduga melanggar larangan monopoli termasuk juga tindakan Termohonmemerintahkan penyidik untuk mengambil tindakan kepada pelaku usahaatau Pemohon dalam pengadaan tinta sidik jari pemilu legislatif;Bahwa sangsi
yang dijatuhnkan kepada Pemohon dalam Putusan Termohona quo adalah bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi penegakhukum dan keadilan, sebab Termohon hanya mempunyai wewenang untukmenjatuhkan sangsi kepada pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalamPasal 36 huruf i Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; Bahwa dalam diktum 40 butir 16 berbunyi: Termohon telah menyarankankepada atasan dan instansi penyidik untuk melakukan tindakan danperiksaan lebih lanjut terhadap Prof.
Bahwa kewenangan memutus Termohon tersebut hanya diikuti denganpemberian sangsi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratifterhadap pelaku usaha yang melanggar Undangundang ini;2) Tindakan administratif sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapatberupa:a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagai mana dimaksud dalamHalaman 43 dari 114 hal. Put.
bahwaPemohon melakukan atau terlibat melakukan hubungan atau menjadibagian dari orang atau pihak yang berhubungan dengan KPU.Tegasnya, pertimbangan dalam Putusan Termohon tidakmenguraikan bagaimana Pemohon berperan mengatur dan ataumenentukan pemegang tender;Keberatan Ill: Termohon Telah Menjatuhnkan Amar Hukuman yang melampauiKewenangan Yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;11.Bahwa berdasarkan Pasal 47 (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999,kewenangan Termohon adalah menjatuhnkan sangsi
Nomor 25 PK/Padt.SusKPPU/201713.Bahwa dengan amar Putusannya angka 15 diatas, Termohon telahmemberikan keputusan yang melampaui kewenangan yang diberikan olehundangundang, dalam hal ini Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun1999 sebagaimana dikutip diatas, oleh karena tidak disebutkan dalam Pasal47 tersebut sangsi tindakan administratif berupa: larangan untuk tidak bolehmengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa diinstansi yang bersangkutan;Berdasarkan dasardasar dan alasanalasan
Register : 16-07-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 689/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
NISYE SEPRIASI, SH
Terdakwa:
1.Peri Padli Alias Feri
2.Muhammad Yusuf Alias Yusuf
25 — 3
NISYE SEPRIASI, SH
Terdakwa:
1.Peri Padli Alias Feri
2.Muhammad Yusuf Alias Yusuf
25 — 3
dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 01-06-2004 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 54-K/PM.II-09/AD/VI/2004 Tanggal 1 Juni 2004 — Kapten Cba ARWAN ASRIB, SE
38 — 22
38 — 22
dalam ~memenuhi setiap rencanakebutuhan perlengkapan perorangan prajurit TNI namun= dalamprakteknya dilapangan diselewengkan dengan maksud menguntungkan18diri sendiri sementara prajurit yang berhak terpaksa membelikaporlap dengan gajinya.a Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak dilakukan sendiri danbukan baru kali ini dan per buatan ini tidak selesai karenatertangkap oleh petugas POM, oleh karenanya, guna memberikan efekjera kepada Terdakwa dan peringatan bagi prajurit lain, Majelisakan memberikan sangsi
Register : 24-11-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 276/Pid.Sus/2016/PN Kgn Tanggal 18 Januari 2017 — Yahya Bin H. Masrani
64 — 15
64 — 15
Ad.3 Unsur : karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.nt Menimbang, bahwa pada umumnya untuk setiap perbuatan pidanadisyaratkan adanya kehendak pelaku itu ditujukan terhadap perbuatan yangoleh undangundang disertai dengan ancaman (sangsi) yang berupa pidana.Tetapi merupakan pengecualian adanya perbuatan yang dapat dipidana yangtidak bersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kurang hatihati,kurang adanya tindakan pencegahan, pendek kata : kesalahan pelaku. aan Menimbang
Register : 04-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
Anita Magdalena Rajagukguk, SH
Terdakwa:
Ilham Alias Si Il
27 — 6
Anita Magdalena Rajagukguk, SH
Terdakwa:
Ilham Alias Si Il
27 — 6
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif Kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 21-10-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Junita Sitorus
Terdakwa:
Rikky Pikri Sihombing Als Kimy
66 — 2
Junita Sitorus
Terdakwa:
Rikky Pikri Sihombing Als Kimy
66 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 22-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 151/Pid.Sus/2016/PT SMG Tanggal 22 Juni 2016 — Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono
35 — 21
35 — 21
enterica nance nenaMenimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukankontra memori banding dengan alasanalasan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan telah menerimaputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dan Terdakwasebagai pecandu / korban penyalah gunaan narkotika, Terdakwasungguh ingin sembuh dari ketergantungan dari narkoba ; Bahwa Terdakwa ingin sembuh dari ketergantungan narkoba danbertobat, tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa siapmenerima sangsi
Register : 25-07-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 234/Pid.B/LH/2018/PN Tgt Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
EDI PURNOMO Bin WAGINO
351 — 12
JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
EDI PURNOMO Bin WAGINO
351 — 12
Batu Engau Kab.Paser tempat pelaku mengambil kayu tersebut berada di luar kawasanhutan, namun dalam memiliki, menguasai dan melakukan pengangkutankayu hasil hutan tersebut pelaku tidak ada memiliki dokumen serta tidakmemenuhi kewajibanya kepada Negara berupa PSDH dan DR sehinggaterhadap Terdakwa dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana dimaksuddalam UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat ( 1 ) huruf ayang berbunyi Orang
Register : 27-06-2013 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 388/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR. Tanggal 12 Juni 2014 — JOHNNY RAMLI; 1.ANG DADDY ANTONIUS
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
45 — 9
45 — 9
yangdilakukan hanyalah mengikuti Izin Mendirikan Bangunan(IMB) terdahulu sambil memperlihatkan surat ijin tersebut(vide Bukti T1 dan bukti T 4), dan Bapak Kasudinmenyatakan bahwa IMB tersebut tetap berlaku, dan dipersilahkan melanjutkan kegiatan renovasi kembali162223sepanjang tidak menyalahi ijin yang telah ada, dan TERGUGAT diharuskan membuat' pernyataan yangmenyatakan bahwa TERGUGAT akan merenovasi rumahmiliknya sesuai dengan IMB terdahulu, dan apabilamenyimpang, maka TERGUGAT akan dikenakan sangsi
adalah milikTERGUGAT, dan renovasi yang dilakukan hanyalah mengikuti Izin MendirikanBangunan (IMB) terdahulu sambil memperlihatkan surat ijin tersebut, dan BapakKasudin menyatakan bahwa IMB tersebut tetapberlaku, dan dipersilahkan melanjutkankegiatan renovasi kembali sepanjang tidak menyalahi ijin yang telah ada, dan TERGUGAT diharuskan membuat pernyataan yang menyatakan bahwa TERGUGATakan merenovasi bangunan miliknya sesuai dengan IMB terdahulu, dan apabilamenyimpang, maka TERGUGAT akan dikenakan sangsi
Register : 04-06-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 560/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 1 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Junita Sitorus
Terdakwa:
Muhammad Ikbal Fauzi
18 — 3
Junita Sitorus
Terdakwa:
Muhammad Ikbal Fauzi
18 — 3
Terdakwa atauPenasihat Hukum Terdakwa, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkandalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Upload : 01-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/PDT.SUS/2010 MULA ABDI ZAENAL, DK; PT. MULIA GLASS
27 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalaupun mogok kerja yang dilakukan olehpara Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) tidak sah (quod non),maka hal tersebut tentu saja tidak sampai pada sangsi PHK tanpapesangon, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sanksinyaharus mengacu pada Keputusan Menteri in casu Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah;3.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 16-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 777 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — PT SIOEN INDONESIA JAKARTA VS HUMAIRAH NOPI LESTARI
81 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.H. bukan seorang Advokattidak memiliki /egal standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yangmenegaskan tentang hak dan kewajiban sebagai Advokat tetapi bertindakseolaholah sebagai profesi Advokat akan dikenai sangsi pidana sesuaidengan ketentuan Pasal 31 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2003;Penggugat bukan anggota Serikat Pekerja dan Sdr. Mahmud Permanabukan Pengurus Serikat Pekerja sehingga keberadaan Sdr.
Register : 16-10-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 1028/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 3 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Joko Syahputra
29 — 5
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Joko Syahputra
29 — 5
akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunan sangsi
Register : 11-02-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
DODY CHRISTIAN
Tergugat:
PT. SINAR MUTIARA INDAH
80 — 24
DODY CHRISTIAN
Tergugat:
PT. SINAR MUTIARA INDAH
80 — 24
Jkt.Pst.Bahwa jika Penggugat tidak melakukan pekerjaan maka tidakmendapatkan upah;Bahwa jika Penggugat menolak untuk narik selain tidak dapat upahPenggugat Tidak ada Sangsi dari Tergugat;Bahwa Penggugat Boleh untuk menolak kerjaan/tidak mau narik;Bahwa yang mendistriobusikan kerjaan dan menawarkan orderan untuksopir narik adalah ibu Laras selaku bagian Distribusi;Bahwa sopir atau kernet yang standby di perusahaan jika tidak ada tarikanmaka hanya mendapat uang tunggu/uang makan Rp. 25.000, (dua puluhlima
Bahwa jika Sopir Nolak dan tidak mau Narik maka Perusahaan tidakmemberikan sangsi, misalkan pernah Saksi Telpon pak ATAHREZA untuknarik dan dijawab pak ATAHREZA tidak bisa narik karena pak ATAHREZAsedang narik GrabCar, maka saksi cari Sopir yag lain yang siap dan maunarik; Bahwa sopir diberi I'd Card untuk pengenal masuk ke PertaminaPlumpang; Bahwa jumlah karyawan PT.
Register : 20-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Eva Kartika Turnip, SH
Terdakwa:
Dedy Irwansyah
23 — 3
Eva Kartika Turnip, SH
Terdakwa:
Dedy Irwansyah
23 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 11-12-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1132/Pid.Sus/2017/PN Kis Tanggal 20 Februari 2018 — Penuntut Umum:
DENY ARMANDA F, SH
Terdakwa:
Edy Juniardi Alias Gundul
29 — 4
DENY ARMANDA F, SH
Terdakwa:
Edy Juniardi Alias Gundul
29 — 4
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 04-09-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 109-K/PM.II-09/AD/IX/2018 Tanggal 27 September 2018 — I GEDE SUMAYASA PRATU
46 — 30
46 — 30
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela bagi prajurit TNI dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis hakim perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.4, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin serta keutuhankekuatan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas.5.
Register : 17-03-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014 Tanggal 15 April 2014 — SERTU AWALUDDIN NRP 3900282310170
97 — 32
97 — 32
Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kalimengkonsumsi narkoba bersama temantemannya baik anggotamiliter atau sipil hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi Terdakwaoleh karena itu apabila Terdakwa diberi sangsi yang tegas makatidak dapat ditiru oleh prajurit lainnya./5. Bahwa...MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat5.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF GROUP) VS AMRULLAH SADAT
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Pemohon untuk kasasi atas pertimbangan putusantersebut adalah sebagai berikut:1)Bahwa penggunaan Pasal 4 ayat 2 dan 3 pada peraturanperusahaan Pemohon untuk Kasasi tidak ada kaitannya denganberlakunya sangsi SP bertingkat, setahu Pemohon untuk kasasitidak ada satupun arti dari pasal peraturan perusahaan tersebutyang bisa ditafsirkan sebagai dasar pemberlakuan SP bertingkatbila terjadi kasus mangkir kerja, karena bila di baca secara utuhjustru memperkuat adanya hak perusahaan untuk
Register : 11-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
1.Hendrik Saragih Alias Hendrik
2.Muhamamd Swandi Syahputra Alias Andi
28 — 5
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
1.Hendrik Saragih Alias Hendrik
2.Muhamamd Swandi Syahputra Alias Andi
28 — 5
Sus/2019/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi pidana pada Pasal 111 ayat (1) JoPasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika menganut sifat komulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda,maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan