Ditemukan 2059 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2668 K / Pdt / 2012
Tanggal 22 Desember 2014 — HARDI WIJAYA KUSUMA VS LURAH CAKUNG BARAT, DKK
74 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ada lagi, maka bila salinan yang dibuatmenurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telahdibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karenajabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakaisebagai bukti;15161718Bahwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia (LN 2007 Nomor 93, TLN
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Tanah
Putus : 13-07-2011 — Upload : 25-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 581/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR
Tanggal 13 Juli 2011 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI; DIPL. ING HARJADI JAHJA, SH.MH; Lawan ; PT. GRAND SOHO SLIPI, (semula bernama PT.MULTI PANIN KOTRINDO, kemudian berubah nama menjadi : PT. PIKKO PACIFIC, dan sekarang memakai nama PT.GRAND SOHO SLIPI); GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT
101 — 50
  • Susun Hunian Apartemen Slipi(ketentuan pasal 6 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ) ;Bahwa rumah susun yang sudah selesai dibangun setelah diadakan pemeriksaanterbukti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam SuratIzin Mendirikan Bangunan, maka oleh Turut Tergugat II dikeluarkan IZINLayak Huni berupa Surat Keterangan Layak Huni sebagai salah satu syaratuntuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuansatuan Rumah Susun yangbersangkutan (Ketentuan Pasal 18 ayat 1 TLN
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-07-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 76/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 2 Februari 2021 — Penggugat:
JAMALUDDIN DG SILA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
HASYIM HALIM
263 — 158
  • Tarring sebagai Ahli warisdari Hasyim bin Tibi ;13.Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas sangat jelas bahwa Tergugatyang telah menerbitkan sertifikat No.522 di atas obyek tanah milik orangtua Penggugat telah melanggar Peraturan Perundangundangan yangberlaku di antaranya ; Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria, UU No.5 /1960, LN1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Bab.
Pengadilan PN BAJAWA Pidana Umum
Register : 16-09-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bjw
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DANIEL MERDEKA SITORUS, SH
Terdakwa:
ALFRED BENYAMIN OEMATAN Als ALFREDO
198 — 70
  • TIMOR LINTAS NUSANTARA (TLN)dan akan dipasang di Mbay, akan tetapi belum dibeli olen Terdakwa karenabelum dilakukan realisasi; Bahwa Terdakwa dan Saksi Seri pernah pergi ke Larantuka pada bulanMaret 2021 setelan Terdakwa menerima uang secara tunai sejumlahRp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), dengan tujuan perjalan ke Larantukaadalah untuk melihat proyek Terdakwa di Larantuka; Bahwa Terdakwa dan Korban sepakat untuk membangun tower jaringaninternet pada bulan April 2021, namun karena badai seroja
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-04-2013 — Putus : 14-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/2013
Tanggal 14 Juni 2013 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN VS PT. SANDRAFINE GARMENT;
125 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 1960 yangmenyatakan "Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untukmengeluarkan Surat Paksa yang berkepala Atas Nama Keadilan".cc) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) butir 2 UU Nomor 49 Prp/1960 LN1960 No.156, TLN Nomor 2014, Surat Paksa yang berisi perintah kepadapenanggung utang untuk membayar utangnya sekaligus mempunyaikekuatan seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dimintakan banding (BuktiT11).dd) Bahwa
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 14-07-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1145/Pdt.G/2014
Tanggal 5 Januari 2015 — pemohon dengan termohon
14 — 5
  • RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-05-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2013
Tanggal 22 Mei 2013 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR WILAYAH SURABAYA, diwakili oleh HERU SUKANTO, Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya VS PRADNA EKA SUSANTI
114 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja diPerusahaan Swasta yang dianggap sudah tidak sesuai dengankebutuhan masyarakat;Keberadaan UndangUndang No. 2 Tahun 2004, tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (LN No. 6 TLN No. 4356) masihmenimbulkan perdebatan di masyarakat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 18-03-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/Ag/2014
Tanggal 18 Maret 2015 — R. E. KOSWARA bin R. WARDI SUWARDI VS 1. Ir. SLAMET ZAKA bin R. WARDI SUWARDI, DKK
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 903/Pdt.G/ 2005/PA.Bdg.tanggal 12 Januari 2006 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum untukdilaksanakan";Bahwa oleh karena perkara pembagian waris ini menyangkut hak milik dankeperdataan lainnya, yaitu hak milik Pelawan Intervensi atas bangunan bekasBioskop "Mawar" untuk mendapatkan penggantian dari Pelawan dan Terlawan I, II,Ill, IV, V, VI maka sejak diundangkannya Undangundang Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama (LN No. 22/2006 dan TLN
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-02-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 12/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat:
ELTY LIANA PALINOAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kepulauan Selayar
Intervensi:
Dra. ANDI NURMAYA AROENG, M.Pd
261 — 150
  • Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UUNo.5 /1960;LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Bab. VI; Tata Cara Pembatalan AtasTanah;b. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukumAdministratif;C. Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atasTanah karena cacat hukum Administratif dalam penerbitannya;d. Pasal 107 yaitu data yuridis atau data Fisik tidakbenar;Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.Mks.20.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 07-12-2016 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 06-02-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 15 Mei 2017 — - Muhammad Djundi bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I. M E L A W A N - Drs. Muh. Alif bin Hamat Yusuf., S.H.., sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat Konvensi XII/Penggugat Rekonvensi XII/Pembanding I. - Hj. St. Rahmawaty binti H. Abd. Rahman Dg. Palallo., - Dirhamsyah bin Hamat Yusuf., S.E., - Siti Dahlia binti Hamat Yusuf., Amd., - Siti Qamaria binti Hamat Yusuf., A.P., - Rahmatullah bin Hamat Yusuf., S.Hi., M.Hi., - Muh. Alias bin Hamat Yusuf., S.Sos., sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat Konvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Terbanding II/Pembanding II. - Drs. H. Saladin bin Hamat Yusuf., M. Si., - Muh. Abduh bin Hamat Yusuf., S.E., - Ir. Achmat Sukarno bin Hamat Yusuf., - Ir. Achmat Suharto bin Hamat Yusuf., - Abdul Basit bin Hamat Yusuf., S.H., sebagai Termohon Kasasi III dahulu Tergugat Konvensi II, IV, VII, VIII dan X/Penggugat Rekonvensi II, IV, VII, VIII dan X/Terbanding III/Pembanding III. - H. Arifin Musdam Dg. Marala bin H. M. S. Dg. Manessa., - Dra. Hj. Sitti Nurbaety Asnawi binti H. M. S. Dg. Manessa., - H. Djaya Rijal Musdam bin H. M. S. Dg. Manessa., - Awalfadli bin H. Ramli Pasolong., - Rahmat Setiawan bin H. Ramli Pasolong., - Muh. Ilham Abdillah bin H. Ramli Pasolong., - Faridawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. Husnawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. St. Aisyah Dg. Tayu binti Haji Tjolleng Dg. Marala., - Hj. Muttiara binti Mustafa., - Alamsyah Mustafa bin Mustafa., - Hj. Ratna Sari Dewi binti Mustafa., - Hj. Purnama Sari binti Mustafa., - Hj. Nurhijrah binti Mustafa., - Hj. Nur Asma binti Mustafa., sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat IX s/d XVI/Turut Terbanding I. - M. Galias Musdam bin H. M. S. Manessa., sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding II.
128 — 91
  • Tahun 1989 No. 49 dan TLN. No. 3316) yang telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. Tahun 2006No. 22 dan TLN. No. 4611).Bahwa adalah keliru kalau didalilkan terjadi sengketa hak kepemilikan atasobjek sengketa.
    Tahun 1989No. 49 dan TLN. No. 3316) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. Tahun 2006 No. 22 dan TLN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 15-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — 1. PT GRAHA KARYA SEMESTA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU),
254 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pdt.SusKPPU/2015, tanggal 23 Juli 2014 didasarkan pada ditemukannya bukti baru(novum) dan juga didasarkan pada suatu kekhilafan atau suatu kekeliruanyang nyata dalam penegakkan hukumnya di dalam perkara a quosebagaimana diatur dan dibenarkan oleh dasar hukum tersebut di atas.Bahwa adapun Bukti Baru (novum) yang diajukan di dalam permohonanpeninjauan kembali ini yaitu, berupa: Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN Tahun 1999 Nomor33,TLN
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 28-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/P/FP/2017/PTUN.BNA
Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
381 — 388
  • UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(LN Tahun 2014 Nomor 244 TLN Nomor 5587) Jo PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(disingkat UU Pemda); 222222222224.UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh(LN Tahun 2006 Nomor 62, TLN Nomor 4633disingkat UU PA);5.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Perdata
Register : 27-01-2010 — Putus : 05-08-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 01 / Pdt.G / 2010 / PN.TJT
Tanggal 5 Agustus 2010 — ARIPIN AHMAD Bin ACHMAD ABU BAKAR vs HENDRI, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
91 — 237
  • Keterangan Penggarapan Tanah No 18/IVA/MS/1981 yang dikeluarkanoleh Pasirah/ Kepala Marga Sabak Ahcmad Abu Bakar tertanggal 30Desember 1981.Bahwa peryataan Penggugat sebagaimana terebut diatas yang menyatakankepemilikan tanah didasarkan pada alas Pancung dan surat keteranganpenggarapan Tanah Marga yang dikeluarkan oleh Pesirah/Kepala MargaSabak adalah tidak benar, karena menurut UU No.5 tahun 1979 yangditetapkan dan disahkan tanggal 01 Desember 1979 dan tela dicatat dalam LNNo.56 tahun 1979 dan TLN
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 11-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 194/Pdt/2017/PT DPS
Tanggal 11 Januari 2018 — 1.ANDREAS WAYAN WENES ; 2.FRANSISKUS I NYOMAN MERTAWAN; 3.ANTHONIUS I MADE RESTIKA sebagai Para Pembanding; M e l a w a n I GEDE SURYADI, SH sebagai : Terbanding
66 — 48
  • I 0, 130 0,555 4 I 0, 040 0,17 Membuktikan bahwa NYARIAN (No.Kohir 26) memiliki 2 (dua) bidangtanah yaitu yang terletak di Desa Semate, Pasedahan Abian Mengwi(Kecamatan Mengwi), Kabupaten Badung; yaitu di persil nomor 4a,luasnya 0,130 Ha. (1300 M2); dan di persil nomor 5, luasnya 0,040 Ha(400 M2);Bahwa Pajak Hasil Bumi ditetapkan berdasarkan atas PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang No.11 Tahun 1959 TentangHalaman 24 dari 39 Putusan Nomor 194/Pdt/2017/PT DPSPajak Hasil Bumi, LN 1959 104, TLN
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-10-2014 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 495/PDT.G/2014/PN.Bdg
Tanggal 6 Mei 2015 — NY.ENING SUMARNI, LAWAN NY. SETIANA SINULINGGA, CS
74 — 15
  • Permenag No. 2 tahun 1962 TLN 2508 pasal 3 ;Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah :"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan datayang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan".Ayat(2):".. maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-06-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN STABAT Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN.Stb
Tanggal 3 Juni 2014 — BUDI SYAHPUTRA ALIAS BUDI
22 — 18
  • Romi Simanjutak, SH, saksi Bripka M.Guntur danBrigadir Sukiardi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tanjung PuraKabupaten Langkat , melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hariMinggu tanggal 10 November 2013, sekitar pukul 00.30 Wib, di depan PosLalu Lintas Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat; 1 Indonesia, UndangUndang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No.76 Tahun1981,TLN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 24-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 K/TUN/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — ALI SENDHANA VS SITI HANIFAH, DKK DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR;
75 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Dasar Pokok Agraria Undangundang Nomor 5 Tahun1960;LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pembatalan Hak AtasTanah yaitu:a. Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas TanahKarena cacat hukum Administratif dalam penerbitannya;b. Pasal 107 yaitu data fisik dan data yuridis tidak benar;4. Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;5.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 13-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 255/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 1 September 2020 — Pembanding/Penggugat : H. Alimuddin Diwakili Oleh : H.Guntur P,Said, SH
Terbanding/Tergugat I : Mashud Masjono
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk cq PT Bank Rakyat Indonesia berkantor Cabang Diwakili Oleh : Yopi Haya, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Keuangan Republik indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negeara Kantor wilayah sulawesi selatan tenggara dan Barat dan cq kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kota parepare
Terbanding/Tergugat IV : Notaris PPAT Lanny, SH Diwakili Oleh : Lening, SH
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Parepare
134 — 77
  • Dengan memperhatikan pasal11 ayat (11) Undangundang No. 49 tahun 1960, LN 1960 No. 156, TLNNo. 2014, yo TLN No. 2104, yang berbunyi: "Jika orang yang disitamenolak untuk meninggalkan barang tak bergerak tersebut, makaHakim Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah tertulis kepadaseorang yang berhak melaksanakan surat jurusita untuk berusahaagar supaya barang tersebut ditinggalkan dan dikosongkan olehyang disita dengan sekeluarganya serta barangbarang miliknyadengan bantuan Panitera Pengadilan Negeri
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 29-08-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 08-05-2018
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 59/G/2016/PTUN.PTK
Tanggal 21 Februari 2017 — ABDURRAHMAN MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK 2. MARGARETHA SUNARTI 3. FATMAWATI 4. LIM CE TEK
114 — 46
  • ilegal;Tergugat terbukti telah melanggar Peraturan Perundangundangan yangberlaku diantaranya: Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5 /1960;LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahBab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 18-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/TUN/2016
Tanggal 18 April 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. PT. PERTANI PERSEROAN (PERSERO) vs LIYAS
98 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 84 K/TUN/201612.13.14.Bangunan No. 1/Mekarsari yang sudah tidak berlaku lagi sejak Tahun2013, juga merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku diantaranya Hukum Agraria, Peraturan DasarPokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, LN 1960104 TLN 2013/Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak atas tanah, Pasal 106 ayat (1)Keputusan Pembatalan Hak atas tanah karena cacat hukum Administratifdalam penerbitannya;Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat di atas, sudah sangat jelasTergugat