diuraikan di atas dan buktibukti terlampir, sertaketerangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan iniPemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenanmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuanPasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) danayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang KUHAP (LN 1981 Nomor 76 dan TLN

1981 Nomor 3209)terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27 dihubungkan dengan ketentuanPasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) hurufa UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (LN Tahun 1981 Nomor 76 dan TLN 1981 Nomor 3209) adalah sesuaidengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjangdimaknai

Kantor Pertanahan Semarang (KadasterVerklaring) tanggal18 Juli 1949 ;Bahwa jualbeli tersebut didukung dengan bukti SKUM (SuratKeterangan Membayar) Bea Balik Nama Nomor : 436/1952/BBN/Fyang disetor kepada Kantor Inspeksi Keuangan Semarang sebesarRp. 5.000, ;Bahwa suratsurat tersebut dalam butir 1 dan 2 sudah didaftarkan /disahkan oleh Kejaksaan Pengadilan Negeri Ambarawa tertanggal26 September 1952, yaitu merupakan ijin pemindahan hak (kepadaDKA) sesuai ketentuan UndangUndang No.24.1954(LN.1954/No.78.TLN

TLN No.626) ;Pada tanggal 12 Desember 1952, DKA melalui Notaris RM.Soeprapto mengajukansurat kepada Kantor Pendaftaran Tanah semarang, yaitu permintaan surat ukurbaru dan diikuti dengan surat No.1478/U tanggal 12 Desember 1952 tentangpermohonan panggantian surat hak erfpacnht ;Dengan surat tanggal 11 Agustus 1954 Nomor.1445 Kantor Pendaftaran TanahSemarang memberitahukan Kepada Notaris RM.Soeprapto yang intinyamenyatakan bahwa karena hak erfpacht sudah habis waktunya, maka pembalikannama tidak perlu

TLN No.626) ; 4).Pada tanggal 12 Desember 1952, DKA melalui Notaris RM.Soeprapto mengajukansurat kepada Kantor Pendaftaran Tanah semarang, yaitu permintaan SURAT UKURbaru dan hasilnya adalah SURAT UKUR No.1478/U tanggal 12 Desember 1952tentang permohonan panggantian surat hak erfpacht ;Putusan No. 375/PDT/2018/PT.

menanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya pihak tergugatmengajukan buktibukti surat sebagai berikut :1 Fotokopi leges sertifikat hak milik No. 1087 atas nama Miftaqur Roifah, setelahdicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1;2 Fotokopi leges Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftagur Roifah, setelahdicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T2;3 Fotokopi leges PP No. 24 Tahun 1997 (LN RI No. 59 Tahun 1997 dan TLN

adalah tanah negara yangterlantar adalah tidak tepat justru perbuatan Para Penggugatmenyerobot objek gugatan termasuk dalam occupatie illegalyang bertentangan dengan UndangUndang No. 51 Prp Tahun1960 (LN. 1960 No. 158) tentang Larangan Pemakaian TanahTanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya ;Jika Para Penggugat hendak mendalilkan tentang tanahterlantar seharusnyalah Para Penggugat mengacu padaPeraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (LNRI.199815, TLN

;Bahwa telah ada pelaporan kepada Badan Pertanahan Negara sejaktahun 1966, namun mengapa Badan Pertanahan Negara tidak bersikapapabila secara tegas terdapat kesalahan dalam hal kepemilikan tanah ;Hal ini telah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlakudi antaranya ;Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5 /1960;LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah Bab. VI; Tata Cara Pembatalan Atas Tanah ;a.

Bahwa asal mula terbentuknya Kabupaten Konawe Utara yang berdiri danmemisahkan dari Kabupaten Induk (Kabupaten Konawe) ProvinsiSulawesi Tenggara adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 13Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di ProvinsiSulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 15, TLN Nomor 4689) ; 3.

Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayarseluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini untuk seluruhnya.Atau;Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat II telahmengajukan Eksepsi/Jawaban terhadap gugatan itu, bahwa :Dalam Eksepsi :Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 TLN No.2171 Pasal 19 Berbunyi : setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hakatas tanah, memberikan suata hak baru atas

landsdomein), yaitutanahtanah negara yang diatasnya terdapat hakhak rakyat, atau tanah yangdikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adatMenimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan berlakunya UndangUndangPeraturan Dasar Pokok Agraria, maka dari definisi menurut AB terjadi perubahandefinisi atau arti dari tanah negara, yaitu sebagaimana dimaksud didalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yoPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 (LN 1953, No.14.TLN

P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006 ; Bahwa menurut Penjelasan Pasal 73 UU No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, TLN No. 3587, maka"penyimpangan atas kuorum menurut ketentuan Pasal 73ayat (1) hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukanoleh Undangundang". Bahwa penyimpangan kuorum yangdimaksud adalah pengecualian seperti ditetapkan dalamHal. 62 dari 45 hal. Put.

Bahwa sebelum membahas mengenai keberatankeberatan terhadappertimbangan hukum Judex Juris dalam tingkat kasasi, Pemohon PeninjauanKembali/para terpidana ingin menyinggung mengenai ketentuan Pasal 25ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman (LN Tahun 2004 Nomor 8; TLN Nomor 4358: UndangUndangKekuasaan Kehakiman);Pasal 25 ayat (1) UndangUndang Kekuasaan Kehakiman tersebut berbunyi:segala putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusantersebut, memuat pula

(vide UU Nomor 21 Tahun 2011Tentang Otoritas Jasa Keuangan (LN RI Tahun 2011 Nomor111, TLN RI Nomor 5253, UU No. 21 Tahun 2011 TentangOJK) Jo. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (LN RITahun 1995 Nomor 64, TLN RI Nomor 3608, UU No. 8 Tahun1995 Tentang Pasar Modal).1.3.6. Bahwa Turut Tergugat VI adalah merupakan pihak yangmenyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau saranauntuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihakpihak laindengan tujuan meperdagangkan efek di antara mereka.

Bahkan ketika Tergugat menerbitkanSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Mekarsari yang sudahtidak berlaku lagi sejak Tahun 2013, juga merupakantindakan yang melanggar peraturan perundangundanganyang berlaku diantaranya Hukum Agraria, Peraturan DasarPokok Agraria No. 5 Tahun 1960, LN 1960104 TLN 2013/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah, Pasal106 ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas tanah karenacacat hukum Administratif dalampenerbitannya ;12.

keuangan di sektor pasar modal.Bahwa Tergugat Ill merupakan penyelenggara jasaATU Tare ao TpHalaman6 dari 81 halPutusan No. 142/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL1.3.6.Tatu keuangan di sektor perbankan dan pasar modal atau singkatnya perbankan sebagaiperusahaan terbuka yang melakukan transaksi di Pasar Modal (go public), sehinggaTergugat Ill termasuk lembaga penyelenggara jasa keuangan yang harus diawasi oleh TurutTergugat V. vide UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (LN RI Tahun2011 Nomor 111, TLN

UUNomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (LN RI Tahun 1995 Nomor 64, TLN RI Nomor3608, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal) dan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebagai satu kesatuan untukselanjutnya cukup disebut dan disingkat sebagai UU Perbankan)Bahwa Turut Tergugat VI adalah merupakan bank sentral Indonesia dengan salah satutugasnya mengawasi bank yang ada di Indonesia

Bukti T4 : Bentuk UndangUndang(UU) oleh Presiden Republik Indonesia No. 11Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967( Jakarta ) Sumber LN 1967/22 ; TLN. 2831 Tentang KetentuanKetentuan PokokPertambanganFotocopy );. Bukti T5 : Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 75 tahun 2001Tentang perubahan kedua atas PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentangpelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun1967 Tentang KetentuanKetentuan PokokPertambangan tanggal 30 Nopember 2001 (Fotocopy);.

dariKantor Pertanahan Semarang (Kadaster Verklaring)tanggal18 Juli 1949 ;Bahwa jualbeli tersebut didukung dengan bukti SKUM(Surat Keterangan Membayar) Bea Balik Nama Nomor :436/1952/BBN/F yang disetor kepada Kantor InspeksiKeuangan Semarang sebesar Rp. 5.000, ;Bahwa suratsurat tersebut dalam butir 1 dan 2 sudahdidaftarkan / disahkan oleh Kejaksaan Pengadilan NegeriAmbarawa tertanggal 26 September 1952, yaitu merupakaniin pemindahan hak (kepada DKA) sesuai ketentuanUndangUndang No.24.1954 (LN.1954/No.78.TLN

TLN No.626) ;Halaman 37 dari halaman 93 Putusan No.108/Pdt/G/2017/PN.

Bais Nusantara Nomor : 18PT/TLN/TRK/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 Perihal : Permohonan PerpanjanganIzin Lokasi yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Bais Nusantara Nomor : 28PT/BN/TRK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 Perihal : Permohonan Perpanjangan IzinLokasi yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT.

(PP 37/1998 (LN 199852: TLN 3746), BoediHarsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan PeraturanPeraturan HukumTanah, edisi Revisi 2002, Penerbit Djambatan).4.4Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dan diakui oleh Para Penggugatdalam dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan, Tergugat selaku"Penjamin" telah memberikan izin kepada Tergugat II dan Tergugat III untukmenjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 289 tertanggal 12 Maret 2001 kepadaTergugat IV, dengan pemberian fasilitas kredit dari Tergugat

Tahun 1960.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) butir 2 UU Nomor 49 Prp/1960 LN1960 No.156, TLN Nomor 2014, Surat Paksa yang berisi perintah kepadapenanggung utang untuk membayar utangnya sekaligus mempunyaikekuatan seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dimintakan banding.Bahwa setelah disampaikannya surat paksa sebagaimana tersebut padaangka 11 di atas, ternyata Tergugat belum juga dapat menyelesaikanhutangnya, sehingga

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 PERATURAN PEMERINTAHNomor 24 TAHUN 1997 LN No. 1997/59; TLN No. 3696 tentangPENDAFTARAN TANAH jo.

Bahwa Tergugat terbukti telah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku di antaranya:e Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria, UU No.5 /1960, LN1960 104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Tata Cara Pembatalan Atas Tanah.e Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999yaitu data yuridis atau data pisik tidak benar.e Pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 Peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah.Bahwa dari keterangan uraianuraian di