Ditemukan 45 data
11 — 6
66 — 22
11/G/2016/PTUN.MTR
Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor: 11 /G/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 April2016 tentang Penetapan Hari5.
Putusan No. 11/G/2016/PTUNMTRmelihat di atas tanah nenek kami sudah disertipikatkan sebagaimana ObyekSengketa;.
Putusan No. 11/G/2016/PTUNMTR > PS Silsilah Keluargaatas nama Lalu AliHasan (H. Ali)(sesuai denganaslinya) ; in : Denah Tanah MilikH. Ali; (Sesuaidenganaslinya) ;7.
Putusan No. 11/G/2016/PTUNMTRHAKIM KETUA MAJELISZABDI PALANGAN, S.H.HAKIM ANGGOTAI. SUDARTI KADIR, S.H.ll.
Putusan No. 11/G/2016/PTUNMTR
41 — 28
11/G/2016/PTUN-BDG
/G/2016/PTUNBDG13.sudah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dantelah sesuai dengan asasasas Umum pemerintahan yang baik.
/G/2016/PTUNBDGoleh Para Calon Kuwu Desa Bayalangu Kidul melalui saksisaksinya masingmasing ;.
/G/2016/PTUNBDG17.
Keputusan dimaksud dikeluarkan oleh organ atau badan dan Pejabatyang berwenang membuainya yaitu Tegugat dalam hal ini BupatiHalaman 47 dari Halaman 112 Putusan Nomor :11/G/2016/PTUNBDGCirebon (Bevoegd) sesuai dengan Pasal 37 ayat (5) UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :(5).
/G/2016/PTUNBDG(5).
48 — 29
-Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 11/G/2016/PTUN.BDG.;
Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bahdung Nomor:11/G/2016/PTUN.BDG. tanggal 02 Mei 2016 yang dimohonkan banding ; 3.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 11/G/2016/PTUN.BDG. tanggal 02 Mei 2016 tersebut, Tergugat IlIntervensi mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada tanggal 09 Mei 2016 sesuai dengan AktaPermohonan Banding Nomor : 11/G/2016 /PTUN.BDG.
TUN.JKT.Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Mei 2016, Memori Banding tersebuttelah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembandingmasingmasing Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 11/G/2016/PTUN.BDG. tertanggal 25 Mei 2016 yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI:Menerima eksepsi Tergugat Il Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Y SS1.
TUN.JKT.2016 yang pada pokoknya mengemukakan : DALAM EKSEPSI : 4 (4)Menerima dan mengabulkan seluruh dailildalil Kontra MemoriBanding dari Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; Menolak seluruh dailildalil Memori Banding dari Tergugat /Pembanding tertanggal 24 Mei 2016 dan Memori Banding dariTergugat Il Intervensi/Pembanding tertanggal 24 Mei 2016 untukseluruhnya dengan tanpa kecuali ; aMenyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaiNegaraBandung Nomor : 11/G/2016/PTUN.BDG.tanggal 02.
Negara Bandungdalam sengketa ini telah eibeapeain ciglam sidang yang terobuka untuk umumpada hari Senin , tanggal oz: Met 2016 yang dihadiri olen Kuasa HukumPenggugat, Kuasa Hukum Tefgugat dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi;>Menimbang Bahia Tergugat Il Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding . ela mengajukan permohonan banding sesuai dengan AktaPemyataan, Banding Nomor 11/G/2016/PTUN.
82 — 46
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/G/2016/PTUN.JKT.;
Salinan PUL Pengadian Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/G/2016/PTUN.JKTtanggal +8 Hun 2016 j 22222 on nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn3.
Barks perkara banding Nomor : 11/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Juni 2016 ,dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatanggal 16 Juni 2016 Nomor 11/G/2016/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :Hal 4 dari 11 hal Put No.263/B/2016/PT.TUN.JKTMENGADILIDALAM PENUNDAAN:1.DALAM EKSEPSI:Mengabulkan permohonan penundaan surat keputusan
/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Jin 2016 yang dimohonkanbanding dalam perkara aquo, dengan sepakat, Bulat telah mengambil putusandengan isi pertimbangan hukum sebagai berikut; mannan nnn nnn nnn nn nnn nnn manatee ncaa nasMenimbang, bahwa Majelis takim tingkat banding telah memperhatikanReMemori Banding dari Tergugat/Pembanding tertanggal 10 Agustus 2016, yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11Agustus 2016 yang padapokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :11/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Juni 20162yahg dimintakan bandingtersebut; a Menghukum Tergugat/Pembanding dar STergugat Il Intervensi/Pembandinguntuk membayar seluruh biava, perkara ini baik dalam peradilan tingkatpertama maupun banding; rm we nen nnn enna nen nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn n en nn nnn nne nnn nnn=Menimbang, bahwa solanjuinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Sale mmempelajar dengan seksama berkas
/G/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Juni 2016 yang dimohonkan banding beralasanhukum untuk AIK UatK AN 5m monn nnn nono nnn nnn nr nnn ccna anna onMenimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsatiaNegaraJakarta tersebut dikuatkan maka kepada Tergugat/Pembanding dats Tergugat IIIntervensi/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkaralpada kedua tingkatpengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat akan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009
109 — 35
1.Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2.Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara nomor : 11/G/2016/PTUN.DPS dalam buku register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 251.500,- (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).11/G/2016/PTUN.DPS
PENETAPANNOMOR : 11/G/2016/PTUN.DpsPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT KINTAMANI PERDANA, berkedudukandi Kintamani, Bangli, yang dalam hal ini diwakili oleh INYOMAN B. ATMAJA, S.E., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Direktur Utama PT.
Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar NomorMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Maret2016 yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar dengan Nomor : 11/G/2016/PTUN.Dps tanggal 16 Juni 2016 yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut ;Bahwa Penggugat adalah Pemegang jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor(BPKB) (satu) unit Truck Isuzu Elf warna putih No. Pol.
134 — 131
11/G/2016/PTUN.KDI
/G/2016/PTUN.
Dan Surat gugatan kedua Lewat Lembaga PTUNHal. 10 dari 56 halaman Putusan Perkara No. 11/G/2016/PTUN.kKdiKendari dengan Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUN.KDI. Dengan demikiangugatan sdr penggugat sudah terjawab sendiri oleh SK tersebut diatas. Jika sdrsdr ngotot ingin menjabat Kepala Dusun seterusnya salahkan yang menetapkanSK dan Il mengapa ada jangka waktu jabatannya.
Melanggar sumpah/janji jabatan; dan Hal. 16 dari 56 halaman Putusan Perkara No. 11/G/2016/PTUN.kKdi.
/G/2016/PTUN.kKdiyang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian.
/G/2016/PTUN.kKdiHal. 56 dari 56 halaman Putusan Perkara No. 11/G/2016/PTUN.kKdi
349 — 2049
11/G/2016/PTUN.ABN
PU TU S ANNOMOR : 11/G/2016/PTUN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :PT.
Putusan Sela Nomor : 11/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 28 JuniDOLE fennetenne nsnersntciaetiteeinne seis sete net nae nenrinnT Renee erinRn SERS5.
Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkanketerangan para pihak ;apne TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 09 Mei 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUN.ABN ;222nnneee nen e cence nee nneecnnncnesMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini1.
163 — 66
11/G/2016/PTUN.TPI
/G/2016/PTUN.TPIPengganti, peruntukannya adalah Perumahan.
/G/2016/PTUN.TPIa.
T6......0008Halaman 46Putusan Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUN.TPIFotokopi Gambar Peta Alokasi Pencadangan LahanTan A Seng dan PT.
/G/2016/PTUN.TPIBahwa saksi kenal dengan Direksi PT.
169 — 132
11/G/2016/PTUN.JBI.
;Kewarganegaraan : Indonesia;Halaman 2 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUN.JBI.Berdasarkan Surat Kuasa SubstitusiJabatanAlamatNamaKewarganegaraan :JabatanAlamatKepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat,Pemdes, PP dan KB KotaSungai Penuh.;Jalan Depati Parbo KotaSungai Penuh;RENIKURNIA, SH.
/G/2016/PTUN.JBI., yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapantanggal 01 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagaiGSI asec eerre ra eeeraeee ee nieemeae ste iene ean eaReEeR eaeHalaman 4 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUN.JBI.OBJEK GUGATAN : 2222222 202 292 non nnn nnn noe nee ce nee cnn nee nee eeeBahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap SuratKeputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 141/Kep.149/2016 tertanggal 04April 2016 tentang pemberhentian
/G/2016/PTUN.JBI.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh a.n.
Menjadi pengurus partai politik;Halaman 9 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUN.JBI.h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i.
Berakhirmasa jabatannya;0Halaman 10 dari 98 halaman Putusan Nomor: 11/G/2016/PTUN.JBI.b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atauberhalangan tetap secara berturutturut selama 6 bulan;c. Tidak lagimemenuhi syarat sebagai kepala desa; atau ;d.
126 — 45
11/G/2016/PTUN.BJM
PUTUSANNomor : 11/G/2016/PTUN.BJM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:H.IDRUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan S.ParmanNo.33, RT.001/, RW.001, Kel.Belitung Selatan, Kec.Banjarmasin Barat,Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pensiunan ;Dalam
Bahwa kemudian pihakpihak yang berkepentingan dapatdengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim sebagai pihak,sehingga tidak serta merta dapat ditarik oleh Penggugat;Halaman 79 dari 94 Putusan Perkara No 08/G/2016/PTUN.BJMMenimbang, bahwa Yohanes Zakaria Tanudiredja juga telah mengajukanPermohonan Intervensi tertanggal 31 Mei 2016, yang kemudian telah dikabulkanoleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 11/G/2016/PTUN.BJM tanggal23 Juni 2016;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis
Hakim berpendapat bahwamendudukkan Walikota Banjarmasin sebagai pihak Tergugat dalam perkaraNomor: 11/G/2016/PTUN.BJM telah tepat dan secara yuridis tidak menyebabkangugatan kurang pihak (p/urium /itis consortium).
81 — 36
11/G/2016/PTUN.PL
Tata Usaha Negara Palu tanggal 04 April 2016 dengan NomorPerkara: 11/G/2016/PTUN.PLdan telah diperbaiki pada tanggal 20 April 2016; Telah membaca berkas perkara dan buktibukti surat para pihak diBENSIGSNG EN ann nnn rn srs ns nn cer ane nn a aMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan suratgugatannya tertanggal 04 April 2016 yang di daftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Palu pada tanggal 04 April 2016 dibawah Register PerkaraNomor :11/G/2016/PTUN.PL dan telah diperbaiki pada
Putusan No. 11/G/2016/PTUN.PL2)Surat Keputusan Kepala Desa Toraranga Nomor:141/01/SK/PEM Tentang Penetapan Kepala Urusan DanKepala Dusun Desa Toraranga Kecamatan Siniu Kab. ParigiMoutong tertanggal 01 April 2016; 2.
Putusan No. 11/G/2016/PTUN.PLdan final, serta menimbulkan akibat hukum.
Putusan No. 11/G/2016/PTUN.PLPada tanggal 1 Januari Tahun 2016, tepatnya hari Jumat Pelaksana Harian(Plh) Kepala Desa dalam hal ini yang dijabat oleh Sekretaris Desa TorarangaSAIURUN S.
Putusan No. 11/G/2016/PTUN.PLSetahu kami selaku TERGUGAT yang masih awam dalam masalahhukum ketatanegaraan, seorang Pejabat Sementara tidak memilikikewenangan yang sama layaknya Pejabat Definitif.
32 — 4
No. 11/G/2016/PHI-Sby.2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
11/G/2016/PHI.Sby
AKTAPERDAMAIAN SALINANNomor : 11 / G/ 2016 / PHI. Sby.Pada hari ini : SENIN, tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan MARETTahun DUA RIBU ENAM BELAS, dalam persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrialpada Peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :SOEDJITO, Warga Negara Indonesia, Karyawan/Buruh PT.
No. 11/G/2016/PHISby.Soedjito, pekerja / buruh PT. Caturgraha Multisarana Wisata,beralamat di JI.
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon agar Ketua danAnggota Majelis Hakim Perkara Nomor : 11/G/2016/PHI.Sbymemberikan Putusan Perdamaian terhadap Gugatan yang telahdidaftarkan oleh Pihak Kedua di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana tanda terima GugatanPemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor : 11/G/2016/PHI.Sby6.
No. 11/G/2016/PHISby. 7. Bahwa Pihak Kedua wajib mencabut pengaduan di Kantor Dinas TenagaKerja Kota Surabaya apabila uang pesangon sudah diterima oleh Pihak8.
No. 11/G/2016/PHISby.2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara inikepada Negara ;nn Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Isjuaedi, S.H. M.H.sebagai Ketua Majelis, Moh. Abdurrohman, S.H., M.H. dan Ilasiani, S.H.
87 — 36
11/G/2016/PTUN-JKT
PUTUSANNOMOR: 11/G/2016/PTUNJKT1 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah memutuskan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara:DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUATINDONESIA (APBMI), berkedudukan di Jalan Swassembada Timur XI Nomor25, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 11/PENDIS/2016/PTUNJKT tertanggal 19 Januari 2016 tentangPemeriksaan dengan Acara Biasa; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 11/PENMH/2016/PTUNJKT tertanggal 19 Januari 2016, tentangPenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa yang bersangkutan; Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor: 11
/G/2016/PTUNJKT tanggal 19 Januari 2016, tentangPenunjukan Panitera Pengganti; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 11/PENPP/2016/PTUNJKT tanggal 19 Januari2016, tentang Pemeriksaan Persiapan yang pertama; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:11/PENHS/2016/PTUNJKT tertanggal 3 Februari 2016 tentang hari sidangyang pertama pada tanggal 10 Februari 2016; Telah Membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor:
11/G/2016/PTUNJKT, tertanggal 2 Maret 2016,tentang diterimanya permohonan intervensi dari Perkumpulan PerusahaanBongkar Muat Indonesia dan didudukan sebagai Tergugat II INTERVENSI; Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan; Telah memeriksa suratsurat bukti dan mendengarkan keterangan parapihak serta Para Saksi dari Pihak Penggugat dan Tergugat Il Intervensi dipersidangan; Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita AcaraPersidangan dalam sengketa yang bersangkutan
;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTergugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang diterimadan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 18 Januari 2016, dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapantertanggal 3 Februari 2016, sebagai berikut:OBYEK GUGATAN:Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU000.770 7
67 — 22
11/G/2016/PTUN-Pbr
69 — 23
11/G/2016/PTUN-BNA
PUTUSANNomor: 11/G/2016/PTUNBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acarabiasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir.Mohd.
216 — 106
11/G/2016/PTUN-SMD
JOHANSYAH / Dinamisator Wilayah JatamKaltimKewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan boseAlamat : Jalan Tanjung Pura Rt.002, Kelurahan Bukit Aru IndahKecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, KalimantanUtara.Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN;Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca ;e Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 11/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim;e Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Samarinda Nomor : 11
/G/2016/PTUN.SMD tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor : 11/PENHS/2016/PTUN.SMD tanggal 17 Mei 2016 tentangPenentuan Hari Sidang; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 11/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 27 Juni 2016 tentang Pergantian MajelisHakim; Berkasberkas yang berkaitan dengan perkara tersebut dan mendengar parapihak yang bersengketa;TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA Menimbang, bahwa Pemohon
128 — 67
11/G/2016/PTUN-PLG
/G/2016/PTUNPLG.5 Telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak dan keterangan Saksisaksidi persidangan; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 15 Pebruari 2016, yang diterima dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Pebruari 2016, denganRegister Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUNPLG, dan telah diterima perbaikannyasecara formal pada tanggal 17 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan halhal
/G/2016/PTUNPLG.ATAS NAMA DRS.
Sarjulianto, Dipl, S.E dari Kepala Dinas Kelautan danHalaman 37 dari 95 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2016/PTUNPLG.Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Kepala DinasPerhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 29Deseber 2015 adalah tidak benar. Tepatnya pelantikan Ir.
/G/2016/PTUNPLG.Bahwa saksi menerangkan yang di nonjobkan Gubenur ada 12orang;Bahwa saksi menerangkan pernah di nonBahwa saksi menjelaskan pernah menjabat PLT.
/G/2016/PTUNPLG.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pj.
72 — 20
11/G/2016/PTUN-KPG
PUTUSAN NOMOR : 11/G/2016/PTUNKPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :KewarganegaraanPekerjaanTempat tinggalNama JabatanTempat kedudukanIr. MATHEOS LEWARISSAKATIPANA;Tndonesita
80 — 21
11/G/2016/PTUN-BKL
,Kewarganeraan Indonesia, Alamat Jalan Soekarno HattaHalaman dari 6 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUNBKLKelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko KebupatenMukomuko, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/35 1/B.7/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016;4. ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum:;SUBAGIO GIGIH WIJAYA, S.H., M.H.;BERKAT MANUEL HARFFA, S.H..;ANDI PEBRIANDA, S.H.
gugatan tertanggal 13 Juni2016, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu pada tanggal 15 Juni 2016 dengan register perkara Nomor : 11/G/2016/PTUNMenimbang, bahwa perkara Nomor : 11/G/2016/PTUNBKL masih dalamtahap pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan pertama tanggal 23 Juni 2016Majelis Hakim telah memberikan nasehatnasehat kepada Penggugat untukmenyempurnakan gugatannya dalam jangka waktu
/G/2016/PTUNBKL;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaanpersiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUNBKL(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a.
/G/2016/PTUNBKLMengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;MENGADILI:1.
SAHIBUR RASID, S.H., M.H.ttdULIA ALBA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,ttdARI PRABOWO, S.H.Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUNBKLRincian Biaya Perkara :Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, Panggilan : Rp. 126.000,Redaksi :Rp. 5.000,Leges Rp. 3.000,Meterai :Rp. 6.000,ATK : Rp. 100.000,+Jumlah : Rp. 270.000,(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUNBKL