--------------------------M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI : - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ; DALAM POKOK SENGKETA : - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; - Menyatakan batal Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 10/2013, Tanggal 01 Desember 2013 ; - Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten

Penggugat :Poniman dkkTergugat :Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo

YKditanda tangani bersama dari ketiga calon yang berhak dipilih,Ketua Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Kalikepek, DesaGiripeni, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaGiripeni, Kecamatan Wates. Tertanggal 24 November 2013. .

/diberikan kepada calonpemilih warga Pedukuhan Kalikepek, Desa Giripeni yang manatindakan ini telah terbukti melanggar asasasas pemilihan yanglangsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 7.

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut BeritaAcara Pemilihan Dukuh Padukuhan Kalikepek, Desa Giripeni,Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor 10/2013tanggal 01 Desember 2013, = 990.

Nomor 7 Tahun2010 tentang Pengisian Perangkat Desa Dan Lainnya dan PeraturanBupati Nomor 63 Tahun 2011 serta dalam hal pelaksanaanpemungutan suara Pemilihan Dukuh sesuai dengan Berita Acarapenghitungan suara Pemilihan Dukuh Nomor 8/2013 telahditandatangan oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuhserta dilengkapi tandatangan tiga orang saksi yang ditunjuk dengansurat mandat penugasan saksi dari calon yang berhak dipilih dengandemikian gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidakdapat

Panitia Pemilihan Dukuh hanya sebagaifasilitator pelaksanaan pemilihan saja dan tidak berhak memberikansuatu keputusan, sedangkan keputusan adalah ada pada hasilmusyawarah dan hasil pemungutan suara dengan demikian makaPengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili karenabukan merupakan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sehinggagugatan penggugat harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

MOKHAMMAD SURATMOKO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATENGROBOGAN

PUTUSANNO.15 PK/KPUD/2006DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) dalam tingkatpeninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :1.BAMBANG BUDISATYO, SH.MM, bertempat tinggal di Jl.Kemang No.10 Rt.04/Rw.13, Kel. Beji, Kecamatan BejiDepok,H.

MOKHAMMAD SURATMOKO, bertempat tinggal DusunBanyu Urip Rt.07/01, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh,Kabupaten Grobogan;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para PemohonKeberatan hasil Pilkada Kabupaten Grobogan; dalam hal inimemberi kuasa kepada Joko Restu W & Associatesberkantor di Jalan HOS Cokroaminoto XI No.9 Rt.02 Rw.02,Kelurahan Kuripan Kidul, Kecamatan Pekalongan SelatanKota Pekalongan ;melawan :KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATENGROBOGAN, berkedudukan di JI. S.

Grobogan, melanggar PP No.6 Tahun 2005, Pasal 18 ayat (1)Tentang Seorang pemilih harus didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih diDaerah Pemilihan;Terbukti banyak pemilin di Wilayah Kabupaten Grobogan, terdaftarGanda/Double;5. KPUD Kab. Grobogan, melanggar PP No.6 Tahun 2005, Pasal 18 ayat (2) :Tentang banyak ditemukan Kartu Pemilih dan Undangan Pemilih. ModelC6/KWK. Ganda/Double, sehingga mempengaruhi jumlah Daftar PemilihTetap (DPT) seKabupaten Grobogan;6.

No.15 PK/KPUDt/2006yang terjadi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gabus untuk pasangancalon Bambang Pudjiono, SH. H. Icek Baskoro, S.H. menjadi 15.735 ketikadalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tingkat Kabupaten;2. Bahwa selisih yang terjadi adalah dalam berita acara penghitungan suaramodel BA.DAKWK pasangan calon Bambang Pudjiono, SH.

Bahwa Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Grobogan melakukanpencoretan/ perubahan angka hasil akhir penghitungan suara dari 15.735menjadi 15.734 dalam lampiran (2) model DAIKWK yang merupakanrekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil BupatiGrobogan tahun 2006 di tingkat Kecamatan untuk Kecamatan GabusKabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :mengenai keberatankeberatan ad.1 dan ad.2: bahwa

., Apt calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah, dari Partai Gerakan Indonesia Raya;- 1 (satu) lembar stiker warna dengan ukuran tinggi 5,7 cm (lima koma tujuh) centi meter dan lebar: 9,1 cm (sembilan koma satu centi meter) pada bagian kiri stiker tersebut terdapat foto Presiden Jokowi, Megawati soekarno Putri, Ma,ruf Amin dan calon atas nama JULIANUS WATTIMENA,S.Pd.K calon Anggota DPRD Kab.Maluku Tengah Dapil 1 Kec.Amahai,Kec. Kota Masohi,Kec. TNS & Kec.

TELUK ELPAPUTIH;- 1 (satu) lembar kartu nama dengan ukuran tinggi : 9 Cm (sembilan) centi meter dan lebar : 5,6 cm (lima koma enam centi meter), pada stiker tersebut terdapat angka 39 dan foto calon DPD RI Provinsi Maluku atas nama Mirati Dewaningsih, ST, serta pada bagian belakang kartu nama tersebut terdapat tulisan Surat suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 No urut 39 atas nama Mirati Dewaningsih, ST;- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek dengan ciri-ciri

MALUKU serta pada bagian belakang baju kaos tersebut terdapat tulisan Kerja Keras, Kerja Ikhlas, SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Nomor 5 DR(c) ANDI MUNASWIR M.Si.Apt;Dirampas untuk dimusnahkan ;- 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tananahu atas nama YULIA AWAYAKUANE, S.IP dengan Nomor surat : 140/01/SK/2018, tanggal 10 Januari 2018, tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu, Kecamatan

Menyatakan Terdakwa FELIKS KILYON LAIYAN Alias FEKY terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapemilihanumumsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 UU RINo.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;2. Menjatukan pidana penjara terhadap Terdakwa FELIKS KILYONLAIYAN Alias FEKYselama 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) subsider 6 (enam) bulankurungan;3.

MALUKU sertapada bagian belakang baju kaos tersebut terdapat tulisan KerjaKeras, Kerja Ikhlas, SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM CALONANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU PARTAI GERAKANINDONESIA RAYA Nomor 5 DR(c) ANDI MUNASWIR M.Si.Apt;Dirampas untuk dimusnahkan.7) 2 (dua) lembar foto copy surat kKeputusan Kepala Pemerintah NegeriTananahu atas nama YULIA AWAYAKUANE, S.IP dengan Nomorsurat : 140/01/SK/2018, tanggal 10 Januari 2018, tentangPengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu,Kecamatan Teluk

Dengan demikian diasumsikan bahwa sebagaiperangkat desa, dalam hal ini Kasi Pemerintahan pada desa,negeri tananahudimaluku tengah, saudara Feliks Laiyan tidakberwenang melakukan kegiatan kampanye sebagimanadimaksudkan dalam peraturan perundangundangan pemilukarena bukan merupakan tugas pokoknya sebagai aparaturpemerintah desa.Bahwa apabila mengacu pada pasal 30 ayat (2) peraturan KPU nomor23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum selanjutnyaditegaskan bahwa bahan kampanye meliputi : a.

Abdullah Tuasikal, M.Si calon Anggota DPRRI 20192024, DAPIL PROVINSI MALUKU dari partai Nasdem;2 (dua) lembar stiker warna yang sama dengan ukuran tinggi 10,3 cm(sepuluh koma tiga) centi meter dan lebar : 15,5 cm (lima belas komalima centi meter) pada stiker tersebut terdapat foto calon dengan nomorHalaman 19 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Msh5 atas nama DR(c) ANDI MUNASWIR,S.Farm., M.Si., Apt calon AnggotaDPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah,dari Partai Gerakan

MALUKU serta padabagian belakang baju kaos tersebut terdapat tulisan Kerja Keras, KerjaIkhlas, SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRDPROVINSI MALUKU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Nomor 5DR(c) ANDI MUNASWIR M.Si.Apt;2 (dua) lembar foto copy surat kKeputusan Kepala Pemerintah NegeriTananahu atas nama YULIA AWAYAKUANE, S.IP dengan Nomor surat :140/01/SK/2018, tanggal 10 Januari 2018, tentang PengangkatanKepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu, Kecamatan TelukHalaman 20 dari 33 Putusan

Menyatakan terdakwa Survianto bin Syarifuddin taba alias Fianbersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan secarabersamasama dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan ataumemberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secaralangsung ataupun tidak langsung sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 301 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 tahun2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah JoPasal 53 ayat

bertemu dan bertatap muka dengansaudara FAUZI ANDI WAWO di Posko Pemenangan FAUZI ANDI WAWO yangberalamat di Jalan Hos Cokrominoto, Kelurahan Juppandang, kecamatan Enrekang ;Bahwa pada saat terdakwa bertemu dan bertatap muka, terdakwa menyakinkansaudara FAUZI ANDI WAWO bahwa untuk meraih suara dari masyarakat Enrekang, kitaharus melihat kKeadaan masyarakat Enrekang, dimana setiap desa pasti mempunyaipermintaan dan biasanya permintaan tersebut bervariasi, terdakwa juga mengatakanbahwa melihat dari pemilihan

kejadian penangkapan membawa sembako tersebut terjadi pada hari Selasatanggal 8 April 2014, sekitar jam 23.00 wita, bertempat dijalan Sultan HasanuddinKabupaten Enrekang ;Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh pihak kepolisian dimana mengatakan kalauterdakwa membawa sembako dan setelah penyampaian tersebut saksi langsungmenuju ke pos polantas polres enrekang dan sesampainya disana kemudian saksilalu bertanya kepada terdakwa untuk mengetahui apakah sembako yang dibawanyaada kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan

apakahberdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Tunggal yakni melanggar Pasal 301 ayat (2) UndangUndangRI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan

Unsur setiap pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye pemiluMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan petugas kampanye pemilu menurutpasal 79 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum15Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah, adalah petugas kampanye pemilu terdiri atas seluruh petugas yangmempasilitasi pelaksanaan kampanye pemilu ;Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa serta keterangan saksi Ilham Ryang bersesuaian dengan

R alias Illang bin Rustam bersalahmelakukan tindak pidana melakukan percobaan, secara bersamasama dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan ataumemberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secaralangsung ataupun tidak langsung, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 301 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jopasal 53 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1

kepada saksi Survianto bin Syarifuddin Taba alias Fian dansaksi Ade Gunawan Rahmat alias Wawan bin Rahmat Rakanta dan pada saat dilakukanklarifikasi oleh pihak panwaslu kabupaten enrekang, saksi Survianto bin SyarifuddinTaba alias Fian dan saksi Ade Gunawan rahmat alias Wawan bin Rahmat Rakantamengaku bahwa paket sembako tersebut rencananya akan dibagibagikan di lingkunganRandangan ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 301 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan

saksi Survianto membawa sembako tersebutnamun pada jam 23.00 wita terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Survianto ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa sembako tersebut ;e Bahwa terdakwa tergabung dalam tim pemenangan Fauzi Andi Wawo namuntidak terdaftar ;e Bahwa terdakwa membeli sembako tersebut untuk dibagikan kepadamasyarakat guna memilih Fauzi Andi wawo sebagi calon Anggota LegislatifDPRD Propinsi sulsel dimana terdakwa lakukan bersama dengan saksiSurvianto pada masa tenang menjelang pemilihan

Unsur setiap pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye pemiluMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan petugas kampanye pemilu menurutpasal 79 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah, adalah petugas kampanye pemilu terdiri atas seluruh petugas yangmempasilitasi pelaksanaan kampanye pemilu ;Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa serta keterangan saksi Surviantoyang bersesuaian dengan

Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutMelakukan perbuatan ituMenimbang, bahwa sebagaimana pula uraian unsur ke 2 diatas dimana terdakwabersama dengan saksi Survianto telah terbukti menyiapkan sembako berupa gula pasir,terigu, mentega dan minyak goreng yang akan dibagikan kepada Masyarakat sekitarLingkungan Randangan guna memenangkan Fauzi Andi wawo sebagai calon anggotalegislatii DPRD Provinsi dari partai golkar yang dilakukannya pada masa tenangmenjelang pemilihan umum

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUPRAYA, tempat kedudukan di Desa Dadahup Raya,Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 651 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.

Tergugat : Mencabut Keputusan Bupati Kapuas Nomor 435 Tahun2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa DadahupRaya, Kecamatan Dadahup, Hasil Pemilihan Kepala Desa SerentakKabupaten Kapuas Tahun 2017 pada lampiran nomor urut 2 lajur 4atas nama Giyanto;c. Tergugat Il: Mencabut Berita Acara Hasil Pemungutan Suara danPerhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya,Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tanggal 18September 2017;4.

Putusan Nomor 651 K/TUN/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan olehKetua Badan Permusyawaratan Desa Dadahup Raya bukanlah menjadipenentu cacat administrasinya suatu keputusan pengangkatan kepala

desaberdasarkan hasil pemilinan, karena demokrasi dalam sistem pemilihankepala desa berada di tangan masyarakat desa, dan yang terpilin adalahcalon yang memperoleh surat terbanyak berdasarkan pemilihan yanglangsung, umum, dan terbuka;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengangkatan dan Pelantikan Penggugat (Syafarudin) sebagai KepalaDesa Tasik Serai Barat, Kecamatan Talang Muandau, KabupatenBengkalis berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barattanggal 11 Juli 2017;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Halaman 2 dari 7 halaman.

Permasalahan pada TPS 01 sudah diselesaikansesuai ketentuan yang berlaku oleh Panitia Pemilihan, sehingga tidakdapat dijadikan alasan untuk mengadakan pemilihan ulang.

Oleh karenaitu, secara mutatis mutandis penetapan tentang hasil pemilihan ulangyang menetapkan Pemohon Kasasi Il sebagai Kepala Desa jugaharus dinyatakan tidak berdasar dan harus pula dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi dari PemohonKasasi tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi Il tidak mengajukan MemoriKasasi sampai dengan tenggang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) ; PARTAI REPUBLIKU INDONESIA ; RAMSES DAVID SIMANJUNTAK

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;3.

Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03; 4.

Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat;5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

pemilihan;3.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota BandarLampung Nomor 461/HK.03.1Kpt/1871/KPUKot/IX/2020 tanggal 23September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon PesertaPemilinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun2020 tanggal 23 September 2020 (vide bukti P3);8.

Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Peserta PemilihanCalon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar LampungTahun 2020 dengan Nomor Urut 03 berdasarkan LampiranKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung NomorHalaman 5 dari 103 halaman.

Il RT. 010 RW. 000, Kelurahan Rajabasa,Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, dengan LaporanPelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;Halaman 6 dari 103 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/202112.

Bahwa tanggal 8 Januari 2021, Komisi Pemilihan Umum KotaBandar Lampung melalui Keputusan Nomor 007/HK.03.1Kpt/1871/KPUKot/I/2021, memutuskan dengan menetapkan PembatalanPemohon sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kotapada Pemilihan Wali Kota Bandar lampung Tahun 2020;14.

CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2017 VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA;

Hal ini telah melanggar Pasal 39 huruf d angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016Halaman 8 dari 30 halaman.

Bahwa Termohon KPU Kota Jayapura telah dengan sengaja melanggarUndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadiUndangUndang dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernurdan

merupakan obyeksengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan selanjutnya Pasangan Calondapat Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung RI.;3.

Putusan Nomor 01 P/PAP/2017Jika merujuk pada Putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu sebagaimanayang dimaksud pada Pasal 22B dan 135A Undang Undang nomor 10Tahun 2016, terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaJayapura, Nomor : 03/Kpts/KPUKTJPR/I/2017 Tentang Pembatalan danPencabutan Surat Keputusan Nomor : 56/Kpts/KPUKTJpr/X/2016 DanSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor04/Kpts/KPUKTJPR/I/2017 Tertanggal 11 Januari 2017 TentangPenetapan Satu Calon dalam Pemilihan Walikota

Putusan Nomor 01 P/PAP/2017 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura,Nomor : 03/Kpts/KPUKTJPR/I/2017 Tentang ;SK KPU Kota JayapuraPembatalandan Pencabutan Nomorfotokopi sesuaiasli Bukti T1 56/Kpts/KPUKTJPR/X/2016Tentang ; Penetapan PasanganCalon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura 2017Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Fotokopi sesuaiBukti T2 Nomor : 03/Kpts/KPUKTJPR/I/2017 Tentang : Penetapan asliSatu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota JayapuraTahun

BUPATI TAPANULI SELATAN ; KOMISI PEMILIHAN UMUM RI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009,TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKHNISPENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM,TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPANCALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIHDALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRDPROVISINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 ; ZAENAL MA'ARIF,SH., Dkk ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi suap kepada pemilih dalam pemilihan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam 4 (empat) bulan;3.

Bupatidan Wakil Bupati terkait dengan tahapan Pemilihan Bupati dan WakilBupati Kab.

dan bulanyang sama pada bulan Desember Tahun 2015;Bahwa peranan ahli dalam pelaksanaan Pemilihan Umum KabupatenCianjur Tahun 2015 adalah sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kab.

Suranto, M.M., & Aldwin Rahadian, M, S.H., Map (nomor urutIll);Bahwa mekanisme pelaksanaan penyelenggaran Pemilihan Bupati danWakil Bupati Kab.

Cianjur Tahun 2015 diiaksanakan sesuai denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU ) Nomor 2 tahun 2015,tentang Tahapan, Program dan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupatidan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;Bahwa azas yang dipedomani dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati danWakil Bupati Tahun 2015 ini adalah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,Jujur dan adil sebagaimana diterangkan dalam UU Nomor 15 tahun 2011tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;Bahwa yang dimaksud dengan azas tersebut adalah:a.

UU Nomor 15 tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum;Bahwa yang dimaksud dengan azas tersebut adalah:a.

RUM PAGAU, DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO;

SengketaPelanggaran Administrasi Pemilihan dengan dalildalil yang pada pokoknyasebagai berikut:1.

:Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts/ KPU Kab.

Bahwa Permohonon Pemohon' didasarkan pada PermohonanPelanggaran Administrasi Pemilihan dalam rangka Pemilihan CalonBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun2017 dengan OBJEK SENGKETA yaitu:Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor02/ Kpts/ KPU Kab.

mengajukan Permohonannya mengenai SengketaPelanggaran Administrasi Pemilihan di Mahkamah Agung RepublikIndonesia terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Boalemo Nomor 02/ Kpts/ KPU Kab.

mengenaiSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BoalemoNomor 02/ Kpts/ KPU Kab.

21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu; 1 (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi; 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630; Dikembalikan kepada saksi Dikembalikan kepada Saksi PURNOMOSIDI, S.Pt Salinan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai Nasdem yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo; Formulir Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun

media sosial yang didaftarkan sebagai sarana kampanye tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh EKO JANUAR SUSANTO, S.I.P., M.A.P. yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo; Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo

Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumtetap dilampirkan dalam berkas4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SUGIHWARAS, 2.CAMAT KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN, 3. BPD 4. SUKIMIN (Calon Kepala Desa No. Urut 1), (PARA TERGUGAT)

Menyatakan panitia pemilihan calon kepala desa Sugihwaras, KecamatanSaradan, Kabupaten Madiun tahun 2013 telah melakukan penggelembungansuara yang dapat berakibat tidak sahnya proses pemilihan calon kepala desatersebut;Hal. 4 dari 18 Putusan Sela No. 20/Pdt.G/2013/PN.Kb.Mn53. Menghukum panitia pemilihan calon kepala desa Sugihwaras, kecamatanSaradan, Kabupaten Madiun tahun 2013 untuk melakukan pemungutan suaraulang;4.

Bab V tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Pasal 13 ayat 3yang berbunyi Tim Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :a. Menghadiri pemilihan kepala desa;b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan Kepala Desa;c.

DesaSugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;Bahwa Pemilihan Kepala Desa Suguhwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiuntelah dilaksanakan pada hari minggu tanggal 3 Nopember 2013 sesuai denganPentahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Tahun 2013;Bahwa pada saat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sugihwaras KecamatanSaradan Kabupaten Madiun Tahun 2013, Tergugat If bersama dengan TimHal. 12 dari 18 Putusan Sela No. 20/Pdt.G/2013/PN.Kb.Mn10.13Pengawas Pemilihan Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan

mengganggu jalanpemungutan suara;Bahwasetelah selesai perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa SugihwarasKecamatan Saradan KabupatenMadiun Tahun 2013, Tergugat II bersama denganTim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan KabupatenMadiun, melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa SugihwarasKecamatan Saradan Kabupaten Madiun Tahun 2013 kepada Bupati Madiun;B.

Bahwa gugatan Penggugat ditujukkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Camatdan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu organ pemerintah menyangkutpembatalan penetapan pemenang pemilihan kepala desa Sugihwaras KecamatanSaradan kabupaten Madiun tahun 2013;2.

No. 2843 K/Pdt/2008Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2007, Desa Banaran, KecamatanGemawang, Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan Pemilihan KepalaDesa ;Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Banaran, KecamatanGemawang, Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut dalam positadiatas diikuti oleh 6 calon Kepala Desa yaitu ;SUDJI/PENGGUGAT . berasal dari Dusun Banaran dengan lambangKetelah ;NOR HASIM/PENGGUGAT Il berasal dari Dusun Lembujati denganlambang Kapas ;FATHUL ROCHMAN/TERGUGAT II

Lembujati 275 265 540Jumlah 954 948 1902Bahwa pada waktu perhitungan perolehan suara Pemilihan Kepala DesaBanaran, Kec. Banaran, Kab.

kepala Desa Banaran, Kec.Gemawang,Kab Temanggung/ Tergugat Ill pada saat pemilihan dinyatakan hadirdan ikut melakukan pemilihan/pencoblosan diantaranya yaitu :1.

KeputusanTERGUGAT Nomor 141/219/ 2007 tanggal 19 Juni 2007 merupakanKeputusan Pejabat Administrasi yang bersifat tertulis, final, dan mengikat danmenjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa, Penerbitan S.K.

Sehingga kalau yang dipermasalahkanoleh Penggugat asal/Pembanding/Termohon Kasasi mengenaipenyimpangan/ kecurangan dalam tahapan pemilihan (lihat Bab Xpasal 26, 27, 28 dan 29 Perda Kab.

PUTUSANNomor : 39/G/SPPU/2019/PT UNSmg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tingkatpertama dan terakhir berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Nama : ALFIA REZIANI;Kewarganegaraan : Indonesia;000 20 non non nen neo

HAMDAN DATUNSOLANG, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA;

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BolaangMongondow Utara Nomor 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPUKab/II/2018Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhisyarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenBolaang Mongondow Utara 2018, tanggal 12 Februari 2018;Kedudukan Hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 153 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016menyatakan: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur danCalon

Putusan Nomor 8 P/PAP/2018Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke pengadilan ditempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;/n casu;Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Bolmong Utara telah memutuskanperkara sengketa pemilihan Nomor 031/PSP.7/PB/KAB/25.06/VIII/2018 padatanggal 10 Agustus 2018, dan permohonan diajukan ke Mahkamah Agung RIyaitu pada tanggal 14 Agustus 2018;Bahwa berdasarkan uraian tersebut

Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BolaangMongondow Utara Nomor: 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPUKab/II/2018tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, tanggal 12Februari 2018.

pemilihan adalah: Keputusan KPU Provinsi/KIPHalaman 27 dari 30 halaman.

Utara Nomor 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPUKab/II/2018 tentangPenetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yangmemenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 tanggal 12 Februari2018 atas nama Calon Drs.