tanggaPenggugat saat ini memprihatinkan dikarenakan hilangnya sumber penghasilanPenggugat dan disisi lain Penggugat harus membiayai kebutuhan sehariharikeluarga yang berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 1 (satu) isteri dan 6(enam) orang anak, biaya pendidikan anak 3 (tiga) orang lagi yang masih kuliah,dan lain sebagainya ;Bahwa satusatunya yang menjadi harapan untuk dapat bertahanhidup adalah uang pesangon dan hakhak lain dari Penggugat yang harusdiberikan Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) secara sepihak ;Bahwa oleh karena kepentingan yang dilindungi Keputusan Tergugattidak seimbang dengan kepentingan Penggugat, mohon Ketua PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengeluarkanPenetapan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat terhadap gugatan Penggugatsesuai dengan pasal 98 Undangundang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang PPHI ;Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas, makagugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dankarenanya agar memerintahkan

- Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat dan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga batal demi hukum

Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak; 3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan tanggal 19 Juli 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak dan ganti rugi kepada:Para Penggugat Total Rp. 80.940.250,- (delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);5.

Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadiPemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak;3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat danTergugat sejak putusan ini dibacakan tanggal 19 Juli 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hakhak dan ganti rugi kepada:Para Penggugat Total Rp. 80.940.250, (delapan puluh juta sembilanratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);5. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;6.

Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;- Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara Sepihak terhadap Penggugat melanggar UU Nomor :13 tahun 2003 tentanng Ketenagakerjaan ; Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang Pesangon,, uang penghargaan masa kerja , uang Penggantian hak( Perumkes ),Uang penggantian Cuti sebesar Rp 19.929.850,00 ( Sembilan belas juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah ) secara

Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Penggugatmelanggar UU No: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;3. Menyatakan Tergugat tidak membayar uang pesangon beserta turunannyamelanggar UU Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;4.

oleh karenaitu Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat tanpa kesalahan; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan petitumpetitum yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :Menimbang,bahwa terhadap Petitum 1( kesatu ) dari gugatan Penggugat yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum 2 ( kedua) dan selebihnya;Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan PHK

secara sepihak terhadap Penggugat melanggar UU Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 pada dasarnya secara tidak langsungTergugat telah melakukan pemutusan Hubungan kerja dengan membayar kekurangan upah minimumdan perhitungan JHT Jamsostek kepada Penggugat pada tanggal 2 Maret 2012 , dan bukti T2 yangmengirimSMS kepada Penggugat untuk mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Tergugat telah

pemutusan hubungan kerja baikpengusaha maupun pekerja/buruh tetap melaksanakan segala kewajibannya dalam arti pekerja /buruhtetap bekerjasehingga berhak memperoleh upah, sebaliknya pengusaha wajib memperkerjakan danmemberi upah, sebagai mana diatur oleh ketentuan pasal 155 ayat ( 2) Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :1216MENGADILIDalam Eksepsie Menolak eksepsi Tergugatseluruhnya ;Dalam Pokok Perkarae Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;e Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK

secara Sepihak terhadap Penggugatmelanggar UU Nomor:13 tahun 2003 tentanng Ketenagakerjaan ;e MenghukumTergugat untuk membayar kepada Penggugat uang Pesangon,, uangpenghargaan masa kerja, uang Penggantian hak( Perumkes ), ang penggantian Cutisebesar Rp 19.929.850,00 (Sembilan belas jutaSembilan ratus dua puluh Sembilanribu delapan ratus lima puluh rupiah ) secara tunai dan sekaligus ;e Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;e Menetapkan ongkas perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap para Penggugat melanggar Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ; 3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 90 ayat (1) jo pasal 96 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.4.

Khatulistiwa) sejaktanggal 1 September 2001 s/d tanggal 19 Agustus 2014 dengan masa kerja 12 tahun, 11bulan dan menerima upah terakhir sebesar Rp 1.150.000 / bulan ;Bahwa Penggugat I diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2014 danPenggugat II diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2014 ;Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan PHK denganTergugat secara Bipartit, namun tidak mencapai kata sepakat dan gagal ;Bahwa Para Penggugat tidak menerima PHK

secara sepihak oleh Tergugat, kemudian atashal tersebut Penggugat I pada tanggal 26 Agustus 2014 mengajukan PermohonanPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Sosial TenagaKerja KotaPontianak dan Penggugat II pada tanggal 27 Agustus 2014 ;Bahwa Penggugat I mendapat panggilan pertama tanggal 17 September 2014 dan panggilankedua tanggal 24 September 2014, panggilan ketiga tanggal 29 Oktober 2014.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap para Penggugatmelanggar UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Menyatakan secara hukum Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 90 ayat (1) junto pasal96 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Hubungan

menyatakan untuk petitum 1 Mengabulkangugatan untuk sebagian ;Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara besaran jumlahnya dibawahRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka terhadap biaya perkara dalam perkara iniditanggung oleh Negara ;Memperhatikan, UndangUndang No.2 Tahun 2004, UndangUndang No.13 Tahun 2003,dan Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;MENGADILI:1 Menyatakan mengabulkan gugatan untuk sebahagian ;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK

secara sepihak terhadap para Penggugatmelanggar Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;3 Menyatakan secara hukum Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 90 ayat (1) jo pasal 96Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.4 Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak para Penggugat secara tunai dan sekaligusapa yang menjadi hak para Penggugat berupa uang pesangon, upah proses, penggantian hakcuti, kekurangan upah yang berjumlah sebesar Rp.105.258.000, (seratus lima juta

Menyatakan Bahwa Tergugat Telah Melakukan PHK secara sepihak ;3. Menyatakan bahwa Rangkaian Perbuatan Tergugat Tersebut Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Penggugat ;4.

;Bahwa, selanjutnya Pekerja berusaha menenangkan diri dan / atauinstropeksi diri mengapa di PHK secara sepihak (Sewenangwenang),kemudian dengan cara menemui kembali Pimpinan sebanyak 3 (tiga) kaliuntuk minta keterangannya dan klarifikasi mengapa di PHK, namun tetapsaja tidak ada tanggapan dan penyelesaian.

secara sepihak dan tidakdibayarnya uang pesangon atas PHK yang telah dilakukan oleh Tergugatadalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan secara hukum, Penggugat yang di PHK secara sepihak olehTergugat adalah masih berstatus Pekerja/ Karyawan CV.

Lido LintasCakrawala Yogyakarta;Menyatakan secara hukum, PHK secara sepihak yang dilakukan Terugatadalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isiputusan perkara ini;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang/ obyek sengketakepada Penggugat;Hal. 4 dari 10 hal. Put.

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak;3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isiputusan perkara ini;Menghukum Tergugat untuk membayar sisa / kekurangan uang pesangonatas PHK sejumlah Rp. 9.034.600, (Sembilan juta tiga puluh empat ribuenamratus rupiah) kepada Penggugat;Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/20105. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;6.

secara sepihak oleh Tergugat/ CV.

yang sejenisyang merupakan perusahaan kompetitor Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi yakni bekerja di PT Araputra Fortuna Perkasa dari tanggal 22 Oktober2014 hingga saat ini, sehingga secara hukum Tergugat Rekonvensi melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan suka rela atas kemauansendiri.

Bahwa oleh karena berakhirnya berakhirnya hubungan kerja TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi karena kualifikasi PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan suka rela atas kemauansendiri, maka inisiatif berakhirnya hubungan kerja dari PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut berasal dari TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri dengan cara bekerja dan telahmenjadi karyawan di PT Araputra Fortuna Perkasa dari tanggal 22Oktober 2014 hingga saat ini;.

Bahwa dasar hukum berakhirnya berakhirnya hubungan kerja TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi karena kualifikasi PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan suka rela atas kemauansendiri adalah :a. Dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Furnilac Primaguna telahmengatur Tata Tertib Kerja dan Kesalahan Berat diantaranya :i.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka beralasan hukum menyatakanhubungan kerja Tergugat Rekonvensi putus karena Tergugat Rekonvensimelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan sukarela atas kKemauan sendiri tanopa kKompensasi Uang Pesangon sesuaiketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) sertahakhak lainnya yang berkaitan dengan upah;7.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2014, karenakualifikasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan suka relaatas kemauan sendiri dari Tergugat Rekonvensi dengan cara bekerja dantelah menjadi karyawan di perusahaan lain yang sejenis yang merupakanperusahaan kompetitor Penggugat Rekonvensi yakni bekerja di PT AraputraFortuna Perkasa hingga saat ini;3.

Apakah karena alasan PHK secara sepihak atau karena alasanefisiensi? Atau, apakah karena alasan PHK secara sepihak dansekaligus juga karena alasan efisiensi?:Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, sudah selayak dansepatutnya bilamana gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;2. Petitum bertolakbelakang dengan dan tidak didukung Posituma.

Bahwa hal lainnya tentang petitum Penggugat adalah tuntutan agarTergugat membayar uang pesangon, upah proses dan tunjanganhari raya (angka 3, 4 dan 5 petitum gugatan Penggugat). petitumdemikian barangkali (sekali lagi, barangkali) atau mungkin timbul/lahir dari positum PHK secara sepihak.

secara sepihak"dan "efisiensi") secara hukum adalah 2 (dua) peristiwa hukumberbeda yang memiliki latar belakang dan konsekuensi hukumyang berbedabeda pula.

Apakah petitum dari positum "PHK secara sepihak" atau "eflslensi"? Atau apakah petitumdari positum "PHK secara sepihak" dan sekaligus juga"efisiensi"?

Nomor 625 K/Pdt.SusPHI/2013tunjangan hari raya (angka 3, 4 dan 5 petitum). petitumdemikian barangkali (sekali lagi, barangkali) atau mungkintimbul/lahir dari Positum "PHK secara sepihak". Namundemikian, jika "PHK secara sepihak" adalah positum gugatanmaka seharusnya petitumnya adalah sebagaimanaketentuan Pasal 155 ayat (1) Undangundang Nomor 13Tahun 2003 #Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa sejak terbentuknya Kepengurusan Ranting GOBSI di Perusahaan Tergugat,telah terjadi beberapa kali pergantian pengurus karena pengurus GOBSI selalu diberhentikan atau di PHK secara sepihak oleh Tergugat. Jadi pada intinya Tergugattidak mau Serikat Pekerja / Serikat Buruh GOBSI ada dan berdiri di perusahaanTergugat. Ini sangat bertentangan dengan isi BAB VII Pasal 28 UU No. 21 Tahun2000 Tentang Serikat pekerja / Serikat Buruh;3.

A yang juga di PHK secara sepihak oleh Tergugat;A. Bahwa sdr. Agus telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak 19 Juni 2001sebagai Operator Produksi. Selama bekerja sdr. Agus telah beberapa kalidimutasi / dipindahkan, dari Operator Produksi dimutasi kebagian QC (QualityControl), Cleaning Service / kebersihan, kemudian dipindahkan lagi ke bagianGudang Benang. Terakhir pada tg. 03 November 2011 sdr. Agus dimutasi lagike bagian Operator Produksi;A.1. Sdr.

Agus di PHK secara sepihak oleh Tergugat, akantetapi sdr. Agus menolak menandatangani Surat PHK yang disodorkanoleh Tergugat. Sejak di PHK pada tgl. 19 November 2011 sdr. Agusdatang ke perusahaan dan memohon untuk diperkerjakan kembali akantetapi Pihak Tergugat menjawab tidak bisa dengan alasan terlanjur sakithati dan merasa dipermalukan;A.2. Pada, ..... 0404A.2. Pada tgl. 21 November 2011 jam 08.00 WIB sdr.

DedeA di PHK secara sepihak oleh Tergugat tanpa ada kesalahan sebelumnya;D.2.. Bahwa sdr. Dede A menerima Surat Panggilan ke pada tg 20 Desember2011 tetapi sdr. Dede A baru bisa datang ke perusahaan tgl. 22 Desember2011 akan tetapi tidak diperbolehkan masuk lingkungan perusahaanTergugat;D.3. Bahwa sdr.

Dede A selalu memberi kabar atau surat apabila tidak bisamasuk kerja dan tidak pernah membocorkan rahasia perusahaan ataupunmelakukan sesuatu perbuatan yang merugikan Tergugat;Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai upaya untukmembubarkan dan menghabiskan anggota GOBSI di perusahaan Tergugat;Para Penggugat telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat mulai bulan November2011;F.

No.50 PK/Pdt.Sus/2011Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melakukan skorsing tanpa batas waktutersebut di atas, maka Penggugat telah merasa di PHK secara sepihak oleh Tergugat,dengan alasan yang mana menurut Tergugat bahwa setelah Penggugat diskorsing makaPenggugat dapat mengundurkan diri ;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundingan secarabipartit bertempat di Kantor Tergugat, sebagaimana Risalah Perundingan Bipartitbertanggal 27 November 2008 (bukti bertanda P2), yang ditandatangani

Officer) dengan kesepakatanPenggugat bersedia di PHK dan dengan kesimpulan perusahaan melakukan PHK denganmemberikan uang pisah sesuai peraturan perusahaan, tentu saja keinginan Tergugat yangmelakukan PHK sepihak terhadap Penggugat namun hanya bersedia memberikan uangpisah tersebut telah ditolak dan Penggugat sangat keberatan, karena sangat tidak sesuaidengan peraturan ketenagakerjaan dan bertentangan dengan rasa keadilan ;Bahwa selanjutnya PHK secara sepihak yang dilakukan Tergugat tersebut olehPenggugat

secara sepihak yang dilakuKan Tergugat terhadapPenggugat, maka dengan ini Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)pada Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat agar memenuhi hakhakPenggugat karena di PHK secara sepihak sebagaimana dimaksud Pasal161 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau sesuai dengan suratAnjuran Mediator tersebut yang terdiri atas uang pesangon, uang penghargaan masakerja, dan uang ganti rugi perumahan/pengobatan, dengan membayar kepada

Penggugatsejumlah seluruhnya Rp 26.565.000, (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh limaribu ruplah), dengan rincian :e Uang Pesangon 9 x Rp.1650.000, = Rp. 14.850.000,e Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 1.650.000, = Rp. 8.250.000,= Rp.23.100.000,e Uang Gantirugi Perumahan/Pengobatan15% x Rp. 23.100.000, = Rp.3.465.000,+JUMLAH = Rp.26.565.000,(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;Bahwa selama Penggugat di skorsing kemudian di PHK secara sepihak olehTergugat hingga gugatan

No.50 PK/Pdt.Sus/20111 Bahwa antara posita dan petitum tidak saling berkesesuaian dan/ataubertentangan, pada posita angka 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), 10(sepuluh), 11 (sebelas) Penggugat mendalilkan bahwasannya Tergugattelah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak,namun dalam Petitumnya Pengugat justru menuntut agar Majelis Hakimmemutuskan dengan mengeluarkan putusan yang berbunyi"Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan PemutusanHubunaan Kerja (PHK) terhadap Pengaugat

) secara sepihak pada tanggal, 30Juli 2015 yang sudah bekerja selama 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulandan mendapat upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp4.034.500,00 (empatHalaman 1 dari 21 hal.Put.

) secara sepihak terhadap Penggugat yang tersebutdiatas menggambarkan bahwa Tergugat tidak melakukan upayaupaya agartidak terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang diperintahkanoleh UndangUndang, seharusnya pihak Tergugat dapat terlebin dahulumelakukan upayaupaya serta tindakan yaitu mengeluarkan SuratPeringatan/SP 1 (satu), SP 2 (dua) dan SP 3 (tiga) atau sanksi lain yangberupa tindakan skorsing, untuk menghindari terjadinya PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak sebagaimana perintah

UndangUndang bukan malah langsung mengelurkan Keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak;Bahwa Tergugat dalam hal mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerjaHalaman 4 dari 21 hal.Put.

(PHK) secara sepihak tidak terlebih dahulu melakukan perundingan denganserikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja (Penggugat) akan tetapilangsung mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) secarasepihak sebagaimana yang diperintahkan oleh undangundang adalahyang bertentangan dengan UndangUndang;Bahwa tindakan Tergugat dalam hal mengeluarkan surat keputusanpemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugatharus terlebin dahulu memperoleh penetapan dari lembaga PenyelesaianPerselisiahan

Hubungan Industrial, tindakan Tergugat yang mengeluarkansurat keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadapPenggugat adalah bertentangan dengan undangundang Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) secara sepihak terhadap Penggugat pada saat sedang sakit adalahperbuatan yang semenamena dan merupakan perbuatan melawan hukumyang bertentangan dengan undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa

Sumatera Olahgas Industri sejak tahun 1993 s/d2010 sehagai Karyawan; Bahwa Penggugat mendapat upah terakhir pada bulan September2009 sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah); Bahwa Penggugat tidak menerima upah sejak bulan Oktober2009, disebabkan Pekerja tidak boleh masuk bekerja karenakantor ditutup oleh Tergugat secara sepihak dengan diamdiam; Bahwa Penggugat merasa telah di PHK secara sepihak dantuduhan telah mengundurkan diri tidak benar karena fakta yangbenar adalah Penggugat tidak diperkenankan

Sumatera Olahgas Industri sejak tahun 1993 s/dtahun 2010 sebagai Karyawan;Bahwa Penggugat mendapat upah terakhir pada bulan September2009 sebesar Rp.2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh riburupiah);Bahwa Penggugat tidak menerima upah sejak bulan Oktober2009, disebabkan Penggugat tidak boleh masuk bekerja karenakantor ditutup oleh Tergugat secara sepihak dengan diamdiam;Bahwa Penggugat merasa telah di PHK secara sepihak dantuduhan telah mengundurkan diri tidak benar, karena fakta yangbenar adalah

Sumatera Olahgas Industri sejak tahun 1993 s/dtahun 2010 sebagai karyaan;Bahwa Penggugat mendapat upah terakhir pada bulan Septemberz2009 sebesar Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa Penggugat tidak menerima upah sejak bulan Oktober2009, disebabkan Penggugat tidak boleh masuk bekerja karenakantor ditutup oleh Tergugat secara sepihak dengan diamdiam; Bahwa Penggugat merasa telah di PHK secara sepihak, dantuduhan telah mengundurkan diri tidak benar, karena fakta yangbenar adalah

No. 480 K/Pdt.Sus/2011Bahwa pada akhir Oktober 2010 dalam Keputusan RapatPerusahaan, Penggugat sudah diputuskan bukan menjabatsebagai Direktur Utama;Bahwa Penggugat merasa telah di PHK secara sepihak dantuduhan telah mengundurkan diri tidak benar, karena fakta yangbenar adalah Penggugat tidak diperkenankan masuk bekerja olehTergugat;Bahwa Penggugat meminta agar haknya diselesaikan sesuaiPasal 156 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan upah berjalan sampai bulan Juni 2010;6.

MADESADU JULIADHI tidak menyatakan diri di PHK secara sepihak olehdahulu Tergugat sekarang Termohon Kasasi. ltu hanya rekayasa belaka.Apabila karena masa jabatan sudah berakhir, seharusnya bersamasamamembuat akta pembubaran PT. di notaris dan pengembalian sahammasing masing, itu yang benar;. Bahwa pada tahun 2005 saudara Saleh Gady, Komisaris Utama danPemegang Saham 1.238 lembar saham PT.

Saksi Junaidi : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan samasama bekerjadi PT.BPLTU; Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah di PHK oleh Tergugatpada tanggal 6 Juli 2020 dikarenakan saksi juga salah satu karyawanyang di PHK secara sepihak oleh Tergugat; Bahwa karyawan yang di PHK secara sepihak oleh Tergugat yaitusebanyak 73 orang; Bahwa Penggugat telah bekerja selama 20 tahun lebih di PT.BPLTU; Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp.3.300.0000 lebih; Bahwa Tergugat hingga saat tidak ada membayar

Saksi Rudi Sucipto :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan samasama bekerjadi PT.BPLTU;Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah di PHK oleh Tergugatpada tanggal 6 Juli 2020 dikarenakan saksi juga salah satu karyawanyang di PHK secara sepihak oleh Tergugat;Bahwa karyawan yang di PHK secara sepihak oleh Tergugat yaitusebanyak 73 orang;Bahwa Penggugat telah bekerja selama 20 tahun lebih di PT.BPLTU;Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp.3.300.0000 lebih;Bahwa Tergugat hingga saat tidak ada membayar

Saksi Triyono:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan samasama bekerjadi PT.BPLTU;Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah di PHK oleh Tergugatpada tanggal 6 Juli 2020 dikarenakan saksi juga salah satu karyawanyang di PHK secara sepihak oleh Tergugat;Bahwa karyawan yang di PHK secara sepihak oleh Tergugat yaitusebanyak 73 orang;Bahwa Penggugat telah bekerja selama 20 tahun lebih di PT.BPLTU;Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp.3.300.0000 lebih;Bahwa Tergugat hingga saat tidak ada membayar uang

Bahwa Penggugat tersebut di atas telah dilakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2008dengan cara Penggugat telah menerima berupa surat dari Tergugatsebagaimana Surat Keputusan Tergugat Nomor : 257/SPILBMS/X/2008,tanggal 15 Oktober 2008 tentang Keputusan Skorsing kepada Penggugat,yang mana surat keputusan tersebut telah ditandatangani Sdr. YUDI L.Selaku Kepala Kantor Cabang (bukti bertanda P1);Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 82 K/PDT.SUS/2010.

Bahwa selanjutnya PHK secara sepihak yang dilakukan Tergugat tersebutoleh Penggugat dilaporkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja PemerintahKota Banjarmasin untuk dilakukan mediasi, setelah dilakukan mediasi makakeluarlah Surat Anjuran Mediator Nomor: 460/34/HP2/Sostek, bertanggal 20Januari 2009 (bukti bertanda P3) dan Ralat Isi Surat Anjuran Nomor :460/48/HP2/Sostek, bertanggal 5 Pebruari 2009 (bukti bertanda P4),namun terhadap Surat Anjuran Mediator tersebut Tergugat tidak maumelaksanakannya;.

Bahwa akibat PHK secara sepihak yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat, maka dengan ini Penggugat mohon Pengadilan HubunganIndustrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugatagar memenuhi hakhak Penggugat karena di PHK secara sepihaksebagaimana dimaksud Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan atau sesuai dengan surat Anjuran Mediator tersebutyang terdiri atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uangganti rugi perumahan/pengobatan, dengan membayar

(dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);Bahwa selama Penggugat di skorsing kemudian di PHK secara sepihak olehTergugat hingga gugatan ini diajukan, Penggugat merasa sangat dirugikankarena Penggugat tidak mendapatkan Surat Keterangan Pengalaman Kerjadari Tergugat yang mana surat tersebut merupakan hak Penggugat pula,oleh karenanya dengan ini Penggugat mohon Pengadilan HubunganIndustrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin memerintahkankepada Tergugat untuk membuatkan dan

secara sepihak oleh Tergugathingga gugatan ini diajukan, Penggugat merasa sangat dirugikan karenaHal. 3 dari 18 hal.

) secara sepihak terhadap Penggugat tersebut jelaslahtelah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 151, Pasal 155ayat 1, Pasal 156 ayat (1), (2) sub g, ayat (3) sub.

Secara Sepihak;Bahwa atas Surat Kuasa Penggugat No. 153/PN/VII/2006 tertanggal7 Juli 2006 tersebut, Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kab.

Pasal 3, 4dan 5 dari UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka adalah beralasan apabila Penggugat memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas IA Medan, agar menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugattersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadapPenggugat tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan UUKetenagakerjaan;Bahwa

IV) tidak diikutkan Jamsostek sejak pertama kalibekerja sampai di PHK secara sepihak dan lisan oleh Tergugat antara lain: JKK,JKM, JHT, JPK, hal ini sangat merugikan Para Penggugat (I s.d.

secara sepihak dan lisansejak 16 Juli 2013, masa kerja 7 bulan sebesar:Rp 1.209.100,00 : 12 x 7 bulan = Rp705.300,00;b Penggugat II (Subkhan Sirot ) bekerja sejak 14April 2012, sampai di PHK secara sepihak danlisan sejak 12 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 3bulan, bulan upah sebesar: Rp1.209.100,00;c Penggugat Ill (Dwi Agung Prihanto) bekerjasejak 4 Mei 2012,sampai di PHK secara sepihakdan lisan sejak 22 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 2bulan, bulan upah sebesar: Rp1.209.100,00;d Penggugat IV (Tri Isnaini

secara sepihak dan lisan sejak 12 Mei 2013, masa kerja 1tahun 3 bulan, atau 15 bulan sebagai berikut:April 2012 Desember 2012, 8 bulan : Rp991.500,00 x 3,7%x 8 bulan =Rp293.348,00;Januari 2013 Mei 2013, 7 bulan : Rp1.209.100,00 x 3,7 % x 7 bulan 7Rp313.156,00, Jumlah = Rp606.504,00;c Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) bekerja sejak 4 Mei2012,sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 22 Juli 2013,masa kerja tahun 2 bulan atau 14 bulan sebagai berikut:Mei 2012 Desember 2012, 6 bulan : Rp991.500,00

x 3,7%x 7 bulanRp256.798,00;Januari 2013Juli 2013, 7 bulan : Rp1.209.100,00 x 3,7% x 7bulanRp313.156,00, Jumlah = Rp569.954,00;d Penggugat IV (Tri Isnaini) bekerja sejak 15 Februari 2013, sampaidi PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masa kerja 6bulan,sebesar: Rp1.209.100,00 x 3,7% x 6 bulan =Rp268.420,00;e Penggugat V (Ali Mustofa), bekerja sejak 16 Desember 2012,sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masakerja 8 bulan sebagai berikut:Desember 2012, 1 bulan : Rp991.500,00

secara sepihak dan lisanoleh Tergugat antara lain: JKK, JKM, JHT, JPK, hal ini sangatmerugikan Para Penggugat (I s.d.

hingga saat ini;Bahwa dasar hukum berakhirnya berakhirnya hubungan kerja Para TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi karena kualifikasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak dan suka rela atas kemauan sendiri adalah:a.

) secara sepihak dan suka relaatas kemauan sendiri dari Para Tergugat Rekonvensi dengan cara bekerjadan telah menjadi karyawan di perusahaan lain yang sejenis yangmerupakan perusahaan kompetitor Penggugat Rekonvensi yakni bekerja diPT.

Saksi Junaidi: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan samasama bekerjadi PT.BPLTU; Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah di PHK oleh Tergugatpada tanggal 6 Juli 2020 dikarenakan saksi juga salah satu karyawanyang di PHK secara sepihak oleh Tergugat; Bahwa karyawan yang di PHK secara sepihak oleh Tergugat yaitusebanyak 73 orang; Bahwa Penggugat telah bekerja selama 20 tahun lebih di PT.BPLTU; Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp.3.300.0000 lebih; Bahwa Tergugat hingga saat tidak ada membayar

Saksi Rudi Sucipto:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan samasama bekerjadi PT.BPLTU;Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah di PHK oleh Tergugatpada tanggal 6 Juli 2020 dikarenakan saksi juga salah satu karyawanyang di PHK secara sepihak oleh Tergugat;Bahwa karyawan yang di PHK secara sepihak oleh Tergugat yaitusebanyak 73 orang;Bahwa Penggugat telah bekerja selama 20 tahun lebih di PT.BPLTU;Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp.3.300.0000 lebih;Bahwa Tergugat hingga saat tidak ada membayar

Saksi Triyono:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan samasama bekerjadi PT.BPLTU;Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah di PHK oleh Tergugatpada tanggal 6 Juli 2020 dikarenakan saksi juga salah satu karyawanyang di PHK secara sepihak oleh Tergugat;Bahwa karyawan yang di PHK secara sepihak oleh Tergugat yaitusebanyak 73 orang;Bahwa Penggugat telah bekerja selama 20 tahun lebih di PT.BPLTU;Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp.3.300.0000 lebih;Bahwa Tergugat hingga saat tidak ada membayar uang

Saksi Junaidi :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan samasama bekerjadi PT.BPLTU;Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah di PHK oleh Tergugatpada tanggal 6 Juli 2020 dikarenakan saksi juga salah satu karyawanyang di PHK secara sepihak oleh Tergugat;Bahwa karyawan yang di PHK secara sepihak oleh Tergugat yaitusebanyak 73 orang;Bahwa Penggugat telah bekerja selama 20 tahun lebih di PT.BPLTU;Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp.3.300.0000 lebih;Bahwa Tergugat hingga saat tidak ada membayar

Saksi Rudi Sucipto :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan samasama bekerjadi PT.BPLTU;Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah di PHK oleh Tergugatpada tanggal 6 Juli 2020 dikarenakan saksi juga salah satu karyawanyang di PHK secara sepihak oleh Tergugat;Bahwa karyawan yang di PHK secara sepihak oleh Tergugat yaitusebanyak 73 orang;Bahwa Penggugat telah bekerja selama 20 tahun lebih di PT.BPLTU;Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp.3.300.0000 lebih;Bahwa Tergugat hingga saat tidak ada membayar

Saksi Triyono:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan samasama bekerjadi PT.BPLTU;Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah di PHK oleh Tergugatpada tanggal 6 Juli 2020 dikarenakan saksi juga salah satu karyawanyang di PHK secara sepihak oleh Tergugat;Bahwa karyawan yang di PHK secara sepihak oleh Tergugat yaitusebanyak 73 orang;Bahwa Penggugat telah bekerja selama 20 tahun lebih di PT.BPLTU;Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp.3.300.0000 lebih;Bahwa Tergugat hingga saat tidak ada membayar uang