PUTUSANNomor 01/Pid.SusAnak/201 6/PNBirDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : TERDAKWA ;Tempat Lahir : Pante Gajah ;Umur / Tanggal Lahir : 15 tahun / 31 Juli 2000 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Desa Pante Gajah Kec.

sebagaimana diuraikan di atas, selanjuinya Hakim akan menilaiapakah anak/ terdakwa Antok Sahardi Bin Sahardi dapat dipersalahkan melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa anak/ Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Subsidaritas yakni Primair diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPidanaJo Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Subsidairdiatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo Undang Undang No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetao berlaku dan dipegang teguhasas/orinsip yang menyatakan Tiada hukuman tanoa kesalahan (geen straf zonderschuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang dapat dihukum haruslahlebih dahuu dibuktikan kesalahannya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah anak/ terdakwa bersalah atautidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelahdiketahui apakah perouatan anak/ terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telahmemenuhi

Anak maka anak/ Terdakwa Antok harus dinyatakantelan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga dakwaan Subsidair PenuntutUmum tidak peru diperimbangkan lagi;Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dan Penasehat Hukumanak/ terdakwa Antok yang memohon kepada Hakim apabila anak/ terdakwadinyatakan bersalan dan memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana sepertiyang telah direkomendasikan oleh pihak Bapas Malang : Pidana

Anak yang menyatakan bahwa pidana pembatasan kebebasanyang dijatunkan terhadap Anak paling lama '% (Satu per dua) dari maksimum pidanapenjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf dan j UU No.11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Sistem PeradilanPidana Anak dilaksanakan berdasarkan asaS 2... perampasanHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2017/PN PbIkemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaranpembalasan

Anak, sertapasalpasal dalam Undangundang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP);MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL FALAHAN BIN TAUFIK bersalahmelakukan Tindak Pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam dalamdakwaan melanggar 480 ayat (2) KUHP JO Undang Undang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL FALAHAN BIN TAUFIKbersalah melakukan Tindak Pidana PENADAHAN masingmasing dengan pidanapenjara selama 2 (dua ) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalamtahanan;3.

alat komunikasi;e Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL FALAHAN Bin TAUFIK menyimpan danmempergunakan Handphone tersebut dikarenakan terdakwa MUHAMMAD IQBALFALAHAN Bin TAUFIK sangat membutuhkan Handphone untuk digunakan terdakwasebagai alat berkomunikasi dan terdakwa mengetahui Handphone tersebut merupakanhasil dari kejahatan;Perbuatan terdakwa MUHAMMAD IQBAL FALAHAN Bin TAUFIK diatur dandiancam pidana pada Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Undang Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan hasil penelitiankemasyarakatan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD IQBAL FALAHAN Bin TAUFIKNomor Register : 361/DA/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat oleh DIAN EKAWITJAYA, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Tanjungpinang;Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakanmengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telahmengajukan

Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflikdengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa ternyata terdakwa MUHAMMAD IQBAL FALAHAN BinTAUFIK, lahir pada tanggal 29 Oktober 1998 sehingga baru berumur 17 (tujuh belas) tahun,maka termasuk kategori Anak karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan setelahdicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan

Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentinganyang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasankemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, namun oleh karena perbuatan terdakwatelah meresahkan masyarakat maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UUNo.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim berpendapat pidanayang paling tepat bagi terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalamamar putusan dibawah

Anak, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1 Barang Siapa.2 Dimuka Umum Bersamasama Melakukan Kekerasan TerhadapOrang atau Barang3 Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain.Ad.1.

Anak disebutkan Anak yang Berkonflik denganHukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakpidana, dan sebagaimana diketahui Terdakwa saat melakukan tindak pidana, usianyabelum mencapai 18 tahun sehingga masih tergolong anak sesuai dengan pengertianpasal dimaksud;Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndang No. 11 Tahun 2012oeTentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan

Anak hanya dapat dijatuhipidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini, danketentuan mengenai pidana ini seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 71 UndangUndang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa menurut Hakim, rumusan Pasal 71 UndangUndang No. 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas merupakan guidance ofsentencing, dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka undangundang telah memberikan pilihan penjatuhan

Maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankanklien dijatuhi Pidana Dengan Syarat, sesuai dengan Pasal 71 ayat 1 huruf b UU RINo.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa lebih lanjut, dalam perkara a quo telah terjadi perdamaianantara Terdakwa dengan keluarga korban yang dalam hal ini diwakili oleh SUPRIONO,bapak dari Desta Hermawan, berdasarkan surat perjanjian perdamaian tertanggal 17Februari 2015, yang pada pokoknya para pihak bersepakat dalam halhal sebagaiberikut:e Bahwa

Anak, yang menyatakan Keadilan Restoratifadalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluargapelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaianyang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukanpembalasan;26Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal diatas, Pasal 70 UndangUndang No. 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan: Ringannyaperbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan

PUTUSANNomor 05/Pid.SusAnak/2016/PN.LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana anak dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Anak yang berhadapan dengan hukum ;1 Nama lengkap : M.

Sehingga berdasarkan hal tersebut hakimberpendapat sebagaimana maksud dari Pasal 70 Undangundang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak terhadap pasal dakwaan Jaksa PenuntutUmum tidaklah tepat diterapkan kepada Anak dalam kasus ini, sehingga berdasarkanhalhal tersebut diatas unsur dengan sengaja tidak melaporkan tentang adanya tindakpidana orang yang sedang menggunakan ganja tidaklah terpenuhi dan tidaklah dapatdibuktikan ;Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 05/Pid.Susanak/2016/PN.Lgs.Menimbang

UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, maka Anak M. ALIMUDDIN haruslah dinyatakantidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif ke dua sehingga Anak M. ALIMUDDIN haruslah dibebaskan daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasehat Hukum Anak dimana terhadapTuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Penasehat Hukum anak agarpenjatuhan Pidana kepada anak M.

(satu) lembar plastikkosong, maka terhadap barang bukti menurut pendapat hakim bukan (satu) paketganja tetapi lebih tepat 1 (satu) bungkus paket /plastik kosong untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa oleh karena anak dibebaskan maka biaya perkaradibebankan kepada negara;Memperhatikan, pasal 131 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undangundang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Anak tersebut M.

PUTUSANNOMOR 4/Pid.SusAnak/2016/PN Slw.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana Anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak :Nama Lengkap > XXXXXXXXXXXXXXXXXXXTempat lahir : Tegal;Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 19 November 2000;Jenis kelamin : lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dukuh Apu Desa Karangdaawa RT.01 RW.08Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;Agama

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 4/Pid.SusAnak/20156/PN.Slw., tanggal 29 April 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 4/Pen.Pid.Sus/2016/PN Slw. tanggal 29 April 2016 Tentang Penetapan HariSidang; Hasil Penelitian Kemasyarakatan;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai sesuai denganketentuan pasal 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak (UUSPPA) jo pasal 3 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang PedomanPelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim telahmelakukan diversi terhadap perkara tersebut (sebagaimana Berita AcaraDiversi terlampir dalam berkas) namun ternyata diversi tersebut tidak berhasilmencapai kesepakatan dan pihak korban dan keluarga korban menghendakiperkara untuk dilanjutkan ke persidangan sehingga diversi dinyatakan gagaldan Majelis Hakim melanjutkan perkara

Anak danapabila Majelis Hakim berpendapat lain agar Anak dipidana yang seringanringannya, sedangkan orang tua Anak menyatakan menyerahkan sepenuhnyakepada Majelis Hakim untuk penjatuhan putusannya, sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan kepentingan yang terbaik bagi Anak;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menuntut Anakdengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana pelatinan kerja selama6 (enam) bulan, sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakanmereka berkeinginan agar Anak

diberikan keringanan hukuman ;Menimbang, bahwa sebagaimana jiwa/semangat dari UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak (UUSPPA) dalam pasal 2 huruf i dan j/ menyatakan bahwa perampasankemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (u/timum remedium) danpenghindaran pembalasan, selain itu sebagaimana pasal 5 ayat (1) UUSPPAbahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatankeadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan

UU No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak; ATAU Kedua : Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang disusun olehPenuntut Umum disusun secara Alteternatif , maka Hakim akan langsungmempertimbangkan surat dakwaan yang paling mendekati perbuatan paraABH tersebut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal80 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.

masih termasuk kategorianak yang mana ABH masih berusia 14 tahun lahir pada tanggal 1 Februari2001, ABH Il masih berusia 16 tahun lahir pada tanggal 23 Nopember 1999,ABH Ill masih berusia 16 tahun lahir pada tanggal 18 Februari 1999 dan ABHIV masih berusia 14 tahun yaitu lahir pada tanggal 06 Agustus 2000,sebagaimana pula yang terlihat pada kartu keluarga (KK) para ABH yangterlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam UndangUndang No. 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak diatur juga tentang tata caramengadili yang pelakunya adalah anakanak;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012tersebut, yang dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anakyang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dananak yang menjadi saksi tindak pidana.

UUNo. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaandipersidangan ternyata Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang dapat meniadakan pemidanaan pada diri para ABH tersebut sehinggapara ABH tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebutmenurut hukum;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya para ABH tersebutterbukti bersalah, setelah memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatanterhadap diri para ABH, dan

UU No. 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan pasalpasaldalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum , Anak Berhadapan Hukum IlAnak Berhadapan Hukum Ill dan Anak Berhadapan Hukum IV telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"secara bersamasama melakukan penganiayaan terhadap anak ;2.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL FALAHAN BIN TAUFIK bersalahmelakukan Tindak Pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam dalamdakwaan melanggar 480 ayat (2) KUHP JO Undang Undang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL FALAHAN BIN TAUFIKbersalah melakukan Tindak Pidana PENADAHAN masingmasing dengan pidanapenjara selama 2 (dua ) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalamtahanan;3.

alat komunikasi;e Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL FALAHAN Bin TAUFIK menyimpan danmempergunakan Handphone tersebut dikarenakan terdakwa MUHAMMAD IQBALFALAHAN Bin TAUFIK sangat membutuhkan Handphone untuk digunakan terdakwasebagai alat berkomunikasi dan terdakwa mengetahui Handphone tersebut merupakanhasil dari kejahatan;Perbuatan terdakwa MUHAMMAD IQBAL FALAHAN Bin TAUFIK diatur dandiancam pidana pada Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Undang Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan hasil penelitiankemasyarakatan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD IQBAL FALAHAN Bin TAUFIKNomor Register : 361/DA/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat oleh DIAN EKAWITJAYA, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Tanjungpinang;Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakanmengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telahmengajukan

Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflikdengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa ternyata terdakwa MUHAMMAD IQBAL FALAHAN BinTAUFIK, lahir pada tanggal 29 Oktober 1998 sehingga baru berumur 17 (tujuh belas) tahun,maka termasuk kategori Anak karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan setelahdicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan

Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentinganyang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasankemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, namun oleh karena perbuatan terdakwatelah meresahkan masyarakat maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UUNo.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim berpendapat pidanayang paling tepat bagi terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalamamar putusan dibawah