masyarakat Desa Banjarsari sebanyak 5 ton, dari masyarakat Malakoneisebanyak 1,200 ton dan dari masyarakat Desa Apoho sebanyak 1,200 ton,dan Terdakwa membeli rotanrotan tersebut dengan harga Rp800,00(delapan ratus rupiah);Bahwa masyarakat Desa Meok, Desa Banjarsari, Desa Malakoniedan Desa Apoho dalam menjual rotan tersebut tidak dilengkapi dengansuratsurat yang sah;Bahwa Terdakwa memiliki Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor335 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan BukanKayu (IPHHBK

) di luar kawasan hutan pada lahan masyarakat di wilayahpemerintahan Desa Meok, Kecamatan Enggano pada tanggal 19 Juli 2011.Sedangkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yangTerdakwa miliki hanya wilayah pemerintahan Desa Meok, untuk wilayahDesa Banjarsari, Desa Malakonei dan Desa Apoho Terdakwa tidak memilikiIzin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBk);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f UndangUndangRepublik

) di luar kawasan hutan pada lahan masyarakat di wilayahpemerintahan Desa Meok, Kecamatan Enggano pada tanggal 19 Juli 2011.Sedangkan Izin Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yangTerdakwa miliki hanya wilayah pemerintahan Desa Meok, untuk wilayahDesa Banjarsari, Desa Malakonei dan Desa Apoho Terdakwa tidak memilikiIzin Pemantfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBk);Bahwa kemudian hasil hutan tersebut diangkut menggunakan KapalKM KUMALA CERIA ke pelabuhan Pulau Bai tidak dilengkapi dengan suratketerangan

ke Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan oleholeh saudara ROBBY KAUNO (Terdakwa) denganmelampirkan Copy IPHHBK rotan An.

No. 1336 K/PID.SUS/2013 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenBengkulu Utara Nomor 1952 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentangPenunjukan Tenaga Perbantuan Penerbit Izin Pemanfaatan Hasil HutanBukan kayu (IPHHBkK) rotan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara untuksdr.ROBBY KAUNO; Berita Acara Survey Potenti Areal Permohonan Izin Pemanfaatan Hasilhutan Bukan Kayu (IPHHBK)rotan an.

Perlu kami tegaskan, Izin Pemungutan Hasil HutanBukan Kayu (IPHHBK) Rotan UD Eko Berdikari tidak pernah dinyatakan bermasalah19baik oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah maupun Pemerintah Provinsi danPusat.

) yakniRotan dan yang mengeluarkan adalah Bupati TapanuliTengah ;Bahwa Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu((PHHBK) yakni Rotan tersebut berlaku untuk 1 (satu)tahun ;Bahwa Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu(IPHHBK) tersebut adalah untuk Rotan ;Bahwa terdakwa SINTONG GULTOM memiliki 2 (dua)Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)yaitu :e yang pertama sesuai petikan Nomor : 155/KPMDP/2003 tanggal 01122003 dane yang kedua sesuai petikan Nomor : 12/KPMDP/2005tanggal 28032005.Bahwa Izin Pemungutan

EKO BERDIKARI memiliki jin PemungutanHasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yang kedua sesuai petikanNomor : 12/KPMDP/2005 tanggal 28032005 untuk 3 (tiga) jenisyakni :Rotan Manau,Rotan Semambo danRotan Cacing55Bahwa Jjin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yangpertama sesuai petikan Nomor : 155/KPMDP/2003 tanggal01122003 berlaku untuk 1 (satu) tahun dan ijin UD.

EKO BERDIKARI memiliki jin PemungutanHasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yang kedua sesuai petikanNomor : 12/KPMDP/2005 tanggal 28032005 untuk 3 (tiga) jenisyakni :e Rotan Manau,e Rotan Semambo dane Rotan Cacing1 Bahwa Jjin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yangpertama sesuai petikan Nomor : 155/KPMDP/2003 tanggal01122003 berlaku untuk 1 (satu) tahun dan yin UD.

EKO BERDIKARI memiliki Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK),yang kedua sesuai petikan Nomor : 12/KPMDP/2005 tanggal 28032005 untuk 3 (tiga)jenis yakni :e Rotan Manau,e Rotan Semambo dane Rotan CacingBahwa Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yang pertama sesuai petikanNomor : 155/KPMDP/2003 tanggal 01122003 berlaku untuk (satu) tahun dan iin UD.EKO BERDIKARI tersebut berakhir pada tahun 2004, namun sebelum berakhirnya Jjintersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk perpanjangan

Izin Pemungutan Hasil Hutan untuk : Mengambil Hasil HutanBukan Kayu (IPHHBK) Rotan An. Oktoavianus, Nomor522.22/410.j/IX/2013/ Dishutbun.; . Izin Pemungutan Hasil Hutan untuk : Mengambil Hasil HutanBukan Kayu (IPHHBK) Rotan An. Rusli, Nomor : 522.22/410.H/1X/2013/ Dishutbun.; . Izin Pemungutan Hasil Hutan untuk : Mengambil Hasil HutanBukan Kayu (IPHHBK) Rotan An. BAHARUDDIN, Nomor522.22/410.G/IX/ 2013/ Dishutbun.; .

Izin Pemungutan Hasil Hutan untuk : Mengambil Hasil HutanBukan Kayu (IPHHBK) Rotan An. ABD. MAJID, Nomor522.22/410.n/IX/ 2013/Dishutbun.; . Izin Pemungutan Hasil Hutan untuk : Mengambil Hasil HutanBukan Kayu (IPHHBK) Rotan An. ASKAR, Nomor : 522.22/410.i/21211X/2013/ Dishutbun.; 10.Izin Pemungutan Hasil Hutan untuk : Mengambil Hasil HutanBukan Kayu (IPHHBK) Rotan An. ABD.

. ; 11.Izin Pemungutan Hasil Hutan untuk : Mengambil Hasil HutanBukan Kayu (IPHHBK) Rotan An. HASBI, Nomor522.22/410.H/IX/2013/ Dishutbun.; 12.Izin Pemungutan Hasil Hutan untuk : Mengambil Hasil HutanBukan Kayu (IPHHBK) Rotan An. JONOK ARRE, Nomor522.22/410.k/IX/ 2013/Dishutbun.; 13.Ilzin Pemungutan Hasil Hutan untuk : Mengambil Hasil HutanBukan Kayu (IPHHBK) Rotan An.

.; 14.Izin Pemungutan Hasil Hutan untuk : Mengambil Hasil HutanBukan Kayu (IPHHBK) Rotan An.

SURYA SAKTI, kemudian Terdakwa menerima FakturAngkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) yang diterbitkan oleh KADIRTHALIB selaku pemegang jin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBk),berdasarkan suratsurat tersebut Terdakwa telah mengambil hasil hutan bukankayu (rotan) sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Ton dari Desa DimitoHal. 1 dari 9 hal. Put.

Nomor : 1608 K/Pid.Sus/2009Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan ternyata Ijin Pemungutan HasilHutan Bukan Kayu (IPHHBK) Nomor : CE/37/503/Hutamling/II/2006 atas namaKADIR THALIB tersebut sudah tidak berlaku lagi yang mana masa berlakunyadari tanggal 23 Februari 2007 s/d tanggal 23 Maret 2007, setelah itu Terdakwamengangkut hasil hutan kayu (rotan) sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) Tontersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yang rencananya akandibawa dan dijual ke Perusahaan rotan CV.

KAU berdasarkan Ijin Pemungutan Hasil HutanBukan Kayu (IPHHBK) milik dari KADIR THALIB (diajukan dalam berkasperkara terpisah) telah mengambil hasil hutan bukan kayu (rotan) dari DesaDimito Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, kemudian Terdakwamengangkut hasil hutan bukan kayu (rotan) sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan)Ton dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truk warna kuning dengan nomorpolisi DM 8844 B yang dikemudikan oleh saksi YUDIN K.

Nomor : 1608 K/Pid.Sus/2009dengan kepemilikan rotan tersebut, dan setelah diperiksa ternyata FakturAngkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBk) tanggal 02 April 2007 dan DaftarHasil Hutan Bukan Kayu (DHHBkK) tanggal 02 April 2007 yang dibuat/diterbitkanoleh KADIR THALIB (diajukan dalam berkas perkara terpisah), didasarkan atasjin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) NomorCE/37/503/Hutamling/II/2006 atas nama KADIR THALIB yang sudah tidakberlaku lagi yang mana masa berlakunya dari tanggal 23 Februari

KADIR Alias KADIRTUWO, M.Pd karena pernah bertemu di Kantor Dinas Kehutanandan Perkebunan Tana Toraja di Makale pada saat dibuatkan petaIndikatif Rencana Areal IPHHBK KTH Progepin Lembang BatualuSelatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana TorajaTahun 2016Bahwa saksi menjelaskan bahwa Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 Tentang Pemberian IzinPemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) PenyadapanGetah Pinus kepada Kelompok Tani Progepin KSU Tuanta di BlokPemanfaatan

denganmenggunakan GPS pada lokasi yang dimohonkan dan memberitanda tangan Pilox warna merah pada pohon pinus sebagai bataslokasi yang dimohonkan, setelah itu titik koordinat tersebutdiploting ke Peta Kawasan Hutan sebagai dasar untuk membuatPeta areal kerja Kelompok Tani Tamporan pada tahun 2012.Bahwa saksi menjelaskan bahwa peta Indikatif Rencana ArealIPHHBK KTH Progepin lembang Batualu Selatan KecamatanSangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja saksi menjelaskanbahwa Peta Indikatif Rencana Areal IPHHBK

Yamin, SE, M.Sc.Berada dalam areal lokasi Izin berdasarkan Keputusan GubernurSulawesi Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 TentangPemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBk)Penyadapan Getah Pinus kepada Kelompok Tani Progepin KSUTuanta di Blok Pemanfaatan Hutan Lindung Kepada Saudara Drs.H.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu(IPHHBK) Penyadapan Getah Pinus kepada Kelompok TaniProgepin KSU Tuanta di Blok Pemanfaatan Hutan LindungKepada Saudara Drs. H. Kasdir Tuwo, M.Pd Ketua KSU KatuantaKecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja PropinsiSulawesi Selatan tertanggal 6 Januari 2017 yang di tanda tanganioleh A.n Gubernur Sulawesi Selatan Kepala badan KoordinasiPenanaman Modal dalam Daerah Propinsi Sulawesi Selatan A.M.Yamin, SE, M.Sc.

1 Sulawesi Selatan + 3.615.164(kurang lebih tiga juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluhempat) Ha sebagai kawasan hutan dan telah ditata batas pada tahun1984;Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.MakAd.3Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa NONOT TRI RIJONOAlias NONOT melakukan kegiatan penyadapan getah pinus sudah diluararea perijinan untuk kelompok Tani Progepin KSU Katuanta atau diluardari peta indikatif rencana areal IPHHBK KTH Progepin LembangBatualu Selatan, Kecamatan

Bendahara penerima setoran PSDH tertanggal 9 November2006 ;fotocopy kwitansi pembayaran retribusi pengambilan IPHHBK nomor330/IPHHBK/2006 An. Subawi di WPH Latoma tertanggal 6 November2006 ;fotocopy izin pemungutan hasil hutan bukan kayu No. 330/IPPHBK/2006An. Subawi tanggal 6 November 2006 ;fotocopy pertimbangan teknis IPHHBK An.

Nomor : 1585 K/Pid.Sus/2009Faktur yang ada di perusahaan tersebut lewat karyawan perusahaan dansekaligus meminta tolong untuk mengetiknya, dan juga Terdakwamenerbitkan Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK) dimana kedua surattersebut, oleh Terdakwa diberitanggal 2 April 2007 ;Bahwa kedua surat tersebut diterbitkan Terdakwa berdasarkan atas jinPemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Nomor : CE/37/503/Hutamling/IV2006 atas nama Terdakwa yakni KADIR THALIB, yang masaberlaku surat ijin tersebut dari

NGADI, dimana dalam perjalanan keperusahaan CV SURYASAKTI di Desa Ulapato, Kecamatan Telaga Biru, saksi dirazia oleh pihakyang berwajib, dan pada saat saksi menunjukan dokumendokumen yangberhubungan dengan kepemilikan rotan tersebut, maka didapati :Bahwa ljin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Nomor :CE/37/503/Hutamling/IV2006 atas nama Terdakwa yakni KADIR THALI,masa berlakunya hanya dari tanggal 23 Februari 2007 s/d 23 Maret 2007 ;Serta Surat Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK

) dan SuratDaftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK) tertanggal 2 April 2007 dibuatberdasarkan jin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Nomor :CE/37/503/Hutamling/IV2006 yang masa berlakunya hanya sampai tanggal23 Maret 2007 ;Dan juga bahwa Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) yangdiigunakan mengangkut rotan di Kabupaten Boalemo adalah merupakanfaktur yang seharusnya digunakan untuk mengangkut rotan di WilayahGorontalo ;Perbuatan Terdakwa sebagaimaan diatur dan diancam pidana dalamPasal

Bendahara penerima setoran PSDH tertanggal 9 November2006 ;fotocopy kwitansi pembayaran retribusi pengambilan IPHHBK nomor330/IPHHBK/2006 An. Subawi di WPH Latoma tertanggal 6 November2006 ;fotocopy izin pemungutan hasil hutan bukan kayu No. 330/IPPHBK/2006An. Subawi tanggal 6 November 2006 ;fotocopy pertimbangan teknis IPHHBK An.

IPHHBK diterbitkan olehKepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu atas nama Gubernur.14.

IPHHBK diterbitkan oleh Kepala Badan PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur.Bahwa setiap pemilikan dan/atau penguasaan hasil hutan wajibmemiliki izin dari pejabat yang berwenang, berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan danPenyusunan Rencana Pengelolahan Hutan serta PemanfaatanHutan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNomor 3 tahun 2008, telah menetapkan jenis izin pemanfaatanmaupun pemungutan hasil hutan terdiri dari:a.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBk).9.

IPHHBK diterbitkan olehKepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu atas nama Gubernur.Bahwa benar saat Terdakwa diminta bantuan melakukan pengirimansebanyak 11 (sebelas) koli dari Sdr. Imran tanpa Terdakwa ketahuibahwa dari 11 (sebelas) koli barang tersebut 1 (satu) koli barangdiantaranya berisi Tanduk Rusa, Terdakwa tidak menanyakanmaupun berusaha memeriksa isi barang tersebut apakah seluruhnyaberisi kayu gaharu sebagaimana penyampaian Sadr.

IPHHBK diterbitkan olehKepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu atas nama Gubernur.Bahwa benar saat Terdakwa diminta bantuan melakukan pengirimansebanyak 11 (sebelas) koli dari Sdr. Imran tanpa Terdakwa ketahuibahwa dari 11 (sebelas) koli barang tersebut 1 (satu) koli barangdiantaranya berisi tanduk rusa, Terdakwa tidak menanyakanmaupun berusaha memeriksa isi barang tersebut apakah seluruhnyaberisi kayu gaharu sebagaimana penyampaian Sadr.

berdasarkan keteranganTerdakwa dipersidangan, Terdakwa mengetahui bahwa mengangkut rotanmanau tanpa disertai SKSHH berupa Faktur Angkutan Hasil Hutan BukanKayu (FAHHBK) dan dengan daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBk)merupakan perbuatan yang dilarang, dan Terdakwa mengetahui hal tersebutSurat jin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor : 522/500/DISHUT2007 atas nama Terdakwa ANSOR LUBIS, di dalam surat ijin tersebut padapoin 5.3 diatur mengenai larangan pemegang ijin untuk mengangkut Manauke luar areal IPHHBK

tanpa dilengkapi Dokumen Angkutan yang Sah.Dengan Terdakwa mengetahui larangan tersebut, maka sepatutnyalahTerdakwa menaatinya, akan tetapi Terdakwa mengabaikan larangantersebut dengan cara mengangkut manau keluar areal IPHHBK tanpadilengkapi SKSHH.Jika memang benar pada saat Terdakwa mengangkut rotan manauTerdakwa berniat untuk mampir dulu ke kantor Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat untuk mengambil SKSHH, jika Terdakwa mempunyaikesadaran hukum, maka dapat saja pada saat itu Terdakwa pergi sendirianke

Perijinan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan hasil hutan berupa :HPH Alam ;HPH Tanaman ;Ijin Pemantfaatan Kayu (IPK).Hak pengeloaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) ;Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) ;b.

Bahwa pernyataan Pemohon pada butir 6 halaman 2 dan 3 yang menyatakanperizinan pemanfaatan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan yang berupa HPHAlam, HPH Tanaman, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), hak Pengelolaan HutanKemasyarakatan, dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBk)merupakan kewenangan yang tidak dipertimbangkan dalam KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003adalah tidak beralasan karena kewenangan tersebut telah diatur dalamUndangundang Nomor. 41 Tahun 1999

Menteri KehutananNomor P.35/Menhutll/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu,telah menetapkan gubal gaharu termasuk gaharu buaya kedalam jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan menjadibagian dari urusan kehutanan, untuk memanfaatkan dan/ataumemungut HHBK jenis Gaharu buaya serta memasarkannya diseluruh wilayah Indonesia maupun untuk pasar luar negeri perlumendapat ijin dari pejabat berwenang, in yang wajib dimilikiuntuk memungut HHBK jenis gaharu buaya adalah ijinPemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK

IPHHBK diterbitkan olehKepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu atas nama Gubernur.14.

Indonesia (BRI) Nomor729501004704531 atas nama Ali Mustakim sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah); Bahwa kayu milik Terdakwa yang dijual kepada Saksi Sainuddin samasekali tidak dilengkapi dengan dokumen/surat, misalnya Izin UsahaPemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan(IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk), Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBk), Izin Pemungutan HasilHutan Kayu (IPHHk), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK

Dan untukpengangkutan hasil hutan bukan kayu pada Pasal 22 ayat (1) PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : P.55/MenhutI/2006 tanggal 29 Agustus 2006menyatakan Setiap Pengangkutan HHBK yang berasal dari IPHHBK maupundari .....dari Perum Perhutani, wajib dilengkapi bersamasama dengan FAHHBKyang diterbitkan oleh Penerbit, sehingga Surat Keterangan Jalan yangditandatangani oleh Pangulu (Kepala Desa) No. 400/21/SK/DM/2010 tanggal30 Mei 2010 tidak ada dalam nomenklatur istilah peredaran hasil hutan dantidak

Dan untuk pengangkutan hasilhutan bukan kayu pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P55 / Menhut H / 2006, tanggal 29 Agustus 2006 menyatakan SetiapPengangkutan HHBK yang berasal dari IPHHBK maupun dan Perum Perhutani,wajib ditengkapi bersamasama dengan FAHHBK yang diterbitkan oleh Penerbit,sehingga Surat Keterangan jalan yang ditanda tangani oleh Pangulu (Kepala Desa)No. 400 / 21 / SK / DM / 2010 tanggal 30 Mei 2010 tidak ada dalam nomenklaturistilah peredaran hasil hutan dan tidak

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah izin untukmengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atauHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.

Pemberian izin, dapat mengeluarkan IPHHBK sebagaimana dimaksudpada Pasal 31 ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i, dalam areal hutanyang telah di bebani izin usaha pemanfaatan hutan dengan komuditasyang berbeda;4.

pemberantasan perusakanhutan)Bahwa izin pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan olehmenteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksimelalui kegiatan memanen atau penebangan,pengayaan,pemeliharaan,danpemasaran (pasal 1 ayat (11) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahandan pemberantasan perusakan hutan)Bahwa dapat saya jelaskan bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutanwajib disertai dengan perijinan antara lain, IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK,IPHHK, dan IPHHBK

dengan tujuanmelakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal didalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisionaldan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuankomersial;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli GRACE MARIANASILALAHI, S.P, yang keterangannya dibacakan Penuntut Umum di persidangan,setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan perijinan antara lain, IUPK,IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, dan IPHHBK